Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Amazon Gandeng Talen Energy untuk Pasok Tenaga Nuklir ke AWS

    Amazon Gandeng Talen Energy untuk Pasok Tenaga Nuklir ke AWS

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan utilitas energi asal AS, Talen Energy resmi mengumumkan perpanjangan kemitraan strategis dengan Amazon Web Services (AWS) untuk menyuplai tenaga listrik bebas karbon dari fasilitas nuklir Susquehanna di Pennsylvania ke jaringan pusat data Amazon.

    Dalam kesepakatan jangka panjang yang berlaku hingga tahun 2042, Talen akan menyediakan hingga 1.920 megawatt listrik ke AWS.

    Kesepakatan ini memperkuat langkah Amazon dalam mengamankan pasokan energi rendah emisi untuk mendukung operasional teknologi AI dan cloud computing yang terus berkembang pesat.

    Fokus Energi Bebas Karbon untuk Infrastruktur AI

    Wakil Presiden Global Data Center AWS, Kevin Miller menyebut proyek ini sebagai investasi sektor swasta terbesar di negara bagian tersebut, dengan nilai mencapai US$ 20 miliar.

    “Kami menghadirkan 1.250 pekerjaan berketerampilan tinggi dan manfaat ekonomi, sambil memastikan infrastruktur kami mendapatkan tenaga dari energi bebas karbon,” ujar Miller, dikutip dari Reuters, Rabu (11/6/2025).

    Dengan melonjaknya permintaan listrik akibat pertumbuhan pusat data, kemitraan ini menjadi langkah strategis bagi Amazon dalam menghadapi lonjakan kebutuhan energi untuk AI dan cloud.

    Tidak hanya pasokan listrik, kedua perusahaan juga menyatakan akan mengeksplorasi pembangunan Reaktor Modular Kecil (SMR) dalam jejak Talen di Pennsylvania.

    SMR merupakan solusi masa depan dalam penyediaan listrik yang lebih fleksibel, efisien, dan ramah lingkungan.

    Konteks Kerja Sama

    Setelah dua dekade stagnan, permintaan listrik di AS mulai meningkat, terutama dari sektor pusat data. Sebagai respons, perusahaan teknologi besar, seperti Amazon, Meta, dan Microsoft kini berlomba menjalin kerja sama energi jangka panjang dengan penyedia energi nuklir.

    Awal bulan ini, Constellation Energy juga mengumumkan kerja sama dengan Meta Platforms untuk memperpanjang usia salah satu reaktornya di Illinois selama 20 tahun ke depan.

    Pasca pengumuman kerja sama ini, saham Talen Energy melonjak 8% dalam perdagangan prapasar. Investor menyambut positif jaminan pendapatan jangka panjang yang diberikan Amazon sekaligus peluang ekspansi energi nuklir yang bersih.

  • Profil MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029

    Profil MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Maria Yohana Esti Wijayati atau yang akrab disapa Esti Wijayati, adalah salah satu tokoh perempuan yang menonjol dalam dunia politik Indonesia.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029, Esti memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan nasional, terutama di sektor pendidikan, kepemudaan, pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan, dan keagamaan.

    Pengalaman panjangnya di dunia legislatif menjadikan sosok ini sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Berikut profilnya!

    Sosok Maria Yohana Esti Wijayati

    Esti Wijayati lahir pada 17 Juni 1968. Ia merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut, yakni: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029. Dari ketiga periode tersebut, ia selalu mewakili daerah pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Riwayat pendidikannya dimulai dari SMA Negeri 1 Pakem (dahulu SMA II IKIP Pakem), lalu melanjutkan ke Universitas Sanata Dharma. Sebelum duduk di DPR RI, ia telah lebih dahulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Provinsi DIY.

    Peran Strategis di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X, Esti berfokus pada sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam periode sebelumnya (2019-2024), ia aktif membahas isu-isu krusial seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sektor pariwisata, dan pemberdayaan pemuda.

    Mitra kerja Komisi ini antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Kementerian Agama.

    Dalam perannya sebagai Wakil Ketua Komisi X, Esti menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi pendidikan di daerah tertinggal, termasuk Papua.

    Dalam sebuah kunjungan kerja ke Sumatera Barat, ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Papua harus dihentikan. Ia menyuarakan pentingnya keamanan bagi para pendidik yang berjuang di garis depan demi kemajuan pendidikan di Bumi Cenderawasih.

    Dukungan masyarakat terhadapnya terus meningkat, terbukti dari jumlah suara yang ia peroleh: 99.440 suara pada 2014, 176.306 suara pada 2019, dan melonjak menjadi 257.923 suara pada 2024.

    Hal ini mencerminkan kepercayaan publik yang besar terhadap dedikasi dan integritas Esti Wijayati. Kiprahnya di Komisi X DPR RI memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan, budaya, dan kreativitas.

  • Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 18.000 Per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 18.000 Per Gram

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam kembali naik pada perdagangan hari ini, Kamis (12/6/2025).

    Harga emas batangan Antam hari ini naik Rp 18.000 menjadi Rp 1,928 juta per gram dari sebelumnya Rp 1,910 juta per gram.

    Sementara itu, harga buyback emas Antam hari ini juga naik Rp 18.000 menjadi Rp 1,772 juta per gram.

    Sebagai catatan, puncak tertinggi harga emas Antam mencapai Rp 2,039 juta per gram yang tercatat pada Selasa (22/4/2025).

    Berikut harga emas Antam pada Kamis pagi hari ini:

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.014.000Harga emas 1 gram: Rp 1.928.000Harga emas 5 gram: Rp 9.444.000Harga emas 10 gram: Rp 18.810.000Harga emas 25 gram: Rp 46.862.500Harga emas 50 gram: Rp 93.605.000Harga emas 100 gram: Rp 187.090.000Harga emas 250 gram: Rp 467.337.500Harga emas 500 gram: Rp 934.375.000Harga emas 1.000 gram: Rp 1.868.600.000

    Kenaikan harga emas Antam hari ini mengikuti pergerakan harga emas global yang juga naik pada Rabu (11/6/2025), ditopang oleh angka inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari perkiraan. Hal ini memperkuat ekspektasi investor bahwa Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September.

    Berbeda dengan harga emas batangan Antam yang kembali naik, harga perak pada hari ini turun Rp 100 ke level Rp 20.150.

  • 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, Siapa Tergemuk?

    10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026, Siapa Tergemuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun. Data ini menunjukkan bagaimana anggaran kementerian dan lembaga akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Badan Gizi Nasional mengejutkan banyak pihak dengan menjadi K/L dengan anggaran terbesar pada 2026, mencapai Rp 217,86 triliun. Mayoritas anggaran ini dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sebesar Rp 210,4 triliun. Sisanya, Rp 7,45 triliun, digunakan untuk program dukungan manajemen.

    Kementerian Pertahanan, yang sebelumnya kerap menempati posisi puncak, kini berada di peringkat kedua dengan anggaran Rp 167,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan tugas operasional TNI.

    Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di posisi ketiga dengan pagu indikatif belanja Rp 109,67 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk dukungan manajemen dan modernisasi alat material khusus.

    Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar

    Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar pada 2026:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp 217,86 triliun

    Program pemenuhan gizi nasional: Rp 210,4 triliun
    Program dukungan manajemen: Rp 7,45 triliun

    2. Kementerian Pertahanan – Rp 167,4 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 75,67 triliunProgram modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan: Rp 71,91 triliunProgram profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp 13,84 triliunProgram pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI): Rp 3,14 triliunProgram riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp 2,49 triliunProgram pembinaan sumber daya pertahanan: Rp 293,1 miliarProgram kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp 24,7 miliar

    3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) – Rp 109,67 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 71,63 triliunProgram modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri: Rp 17,73 triliunProgram pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Rp 14,78 triliunProgram penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: Rp 3,57 triliunProgram profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri: Rp 1,92 triliun

    4. Kementerian Kesehatan – Rp 104,35 triliun

    Program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Rp 87,85 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 7,54 triliunProgram pencegahan dan pengendalian penyakit: Rp 3,21 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 3,1 triliunProgram kesehatan masyarakat: Rp 2,37 triliunProgram kebijakan pembangunan kesehatan: Rp 257,5 miliar

    5. Kementerian Sosial – Rp 76,04 triliun

    Program Perlindungan Sosial (Perlinsos): Rp 75,27 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 768,5 miliar

    6. Kementerian Agama – Rp 75,21 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 43,14 triliunProgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun: Rp 14,7 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 8,05 triliunProgram pendidikan tinggi: Rp 8 triliunProgram kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama: Rp 1,29 triliun

    7. Kementerian Pekerjaan Umum – Rp 70,86 triliun

    Program infrastruktur konektivitas: Rp 29,84 triliunProgram ketahanan sumber daya air: Rp 18,83 triliunProgram prasarana strategis: Rp 13,43 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 5,46 triliunProgram perumahan dan kawasan permukiman: Rp 3,26 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 11,2 miliar

    8. Kemendikti Saintek – Rp 55,45 triliun

    Program pendidikan tinggi: Rp 39,02 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 15,42 triliunProgram riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi: Rp 1 triliun

    9. Kementerian Keuangan – Rp 47,13 triliun

    Program dukungan manajemen: Rp 45,48 triliunProgram pengelolaan penerimaan negara: Rp 1,46 triliunProgram pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko: Rp 186,5 miliarProgram kebijakan fiskalProgram pengelolaan belanja negara

    10. Kemendikdasmen – Rp 33,65 triliun

    Program Wajib Belajar 13 Tahun: Rp 19,17 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 11,7 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 2,76 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 4,7 miliarProgram pembangunan kebahasaan dan kesastraan

    Perubahan komposisi ini mencerminkan pergeseran prioritas pemerintah dalam pembangunan, di mana program pemenuhan gizi dan kesejahteraan rakyat mendapat porsi signifikan. Ini juga menunjukkan pentingnya anggaran kementerian dan lembaga dalam mendukung visi pembangunan nasional yang lebih inklusif.

    Sementara sektor pertahanan dan keamanan tetap memperoleh porsi besar, peningkatan alokasi anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menunjukkan arah pembangunan yang lebih seimbang.

    Dengan total alokasi lebih dari seribu triliun rupiah, anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target pembangunan nasional.

  • OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah serius dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan (fraud) yang terjadi di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS). Sejak awal Juni 2025, OJK telah menggelar pemeriksaan menyeluruh dan berkoordinasi erat dengan jajaran manajemen bank untuk menggali lebih jauh akar permasalahan ini.

    Menanggapi pemberitaan mengenai insiden keuangan yang melibatkan Bank Woori Saudara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK tidak akan ragu untuk menaikkan status pemeriksaan apabila ditemukan bukti awal kuat mengenai praktik fraud dan keterlibatan pihak internal.

    Menurut Dian, indikasi awal mengarah pada transaksi negotiable letter of credit (LC) yang jatuh tempo dan terkait dengan salah satu debitur. Transaksi ini diduga turut melibatkan oknum internal bank. Meski potensi kerugian belum pasti, bank saat ini tengah menghitung total dampaknya sambil menuntaskan proses investigasi.

    “OJK telah mengingatkan bank atas potensi transaksi LC debitur tersebut sebagai akibat kelemahan proses bisnis bank pada pemeriksaan OJK tahun 2023,” kata Dian.

    Dijelaskan lebih lanjut, pihak bank telah mengambil sejumlah langkah awal, termasuk menonaktifkan individu yang diduga terlibat, berkoordinasi dengan firma hukum, serta membangun komunikasi dengan pihak debitur untuk penyelesaian kewajiban. Bank juga tengah menyiapkan laporan resmi ke pihak kepolisian.

    OJK menegaskan pentingnya tata kelola yang sehat dalam industri jasa keuangan. “Kami akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk terhadap pihak-pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bank,” ujar Dian.

    Sementara itu, Bank Woori Saudara menyatakan bahwa insiden ini sedang dalam proses pemeriksaan internal. Wuryanto Suyud, Corporate Secretary Bank Woori Saudara, mengklarifikasi bahwa angka yang disebut dalam publikasi oleh induk perusahaan Woori Bank Korea (WBK) sebesar US$ 78,5 juta bukanlah angka kerugian pasti, melainkan total nilai transaksi yang berkaitan dengan debitur tersebut.

    “Perlu kami garis bawahi bahwa angka yang dipublikasikan oleh WBK sebesar US$ 78,5 juta merupakan nilai dari total exposure, atau merupakan angka keseluruhan dari transaksi antara Bank Woori Saudara dengan nasabah yang bersangkutan terkait dengan masalah ini dan bukan nilai kerugian yang pasti,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hingga investigasi internal selesai sepenuhnya, jumlah kerugian pasti belum dapat ditentukan. “Saat ini Bank Woori Saudara tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait insiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Wuryanto.

    Bank juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan integritas, sembari memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pelayanan nasabah tetap berjalan normal.

    “Bank berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.
     

  • Jaksa KPK Hadirkan Ahli Bahasa UI dalam Sidang Hasto Hari Ini

    Jaksa KPK Hadirkan Ahli Bahasa UI dalam Sidang Hasto Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Frans Asisi Datang dalam sidang lanjutan kasus suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto pada hari ini, Kamis (12/6/2025). Sidang lanjutan kasus Hasto ini berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

    “Ahli yang akan kami hadirkan Doktor Frans Asisi Datang SS, M Hum, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,” ujar Jaksa KPK Dwi Novantoro kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

    Dalam sidang kasus Hasto Kristiyanto ini, jaksa KPK sudah menghadirkan empat ahli termasuk ahli bahasa Frans Asisi Datang. Tiga ahli lain yang sudah hadir dalam sidang Hasto adalah ahli teknologi informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian Syahbuddin, ahli forensik dari Komisi KPK Hafni Ferdian, serta ahli pidana dari UGM Muhammad Fatahillah Akbar.

    Selain itu, jaksa KPK sudah menghadirkan kurang lebih 15 saksi dari berbagai profesi dan latar belakang. Termasuk, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan saksi kunci eks kader PDIP Saeful Bahri. 

    Dalam kasus ini, Hasto bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, eks kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku didakwa memberikan uang suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan (komisioner KPU) pada rentang waktu 2019-2020. Suap ini agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan PAW caleg Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.  

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.  

    Hasto pun dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
     

  • Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Cek Kesehatan Gratis untuk Semua, Inovasi Kesehatan Publik yang Terus Bertumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu yang kini mulai dirasakan manfaatnya secara luas adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) layanan skrining kesehatan tanpa biaya yang tersedia di ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dan terbuka untuk semua warga, baik yang sudah maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 4,2 juta peserta hingga akhir April. Pemeriksaan dilakukan di lebih dari 9.300 puskesmas, mencakup layanan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi gaya hidup sehat. Antusiasme masyarakat terus bertumbuh, menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbarui perkembangan program ini. 

    “Beberapa waktu yang lalu, kita terus meng-update program pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang yang sudah mengakses adalah 4,4 juta pendaftar lebih,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025.

    Ia juga menegaskan adanya tren positif sejak program ini dimulai. 

    “Kita lihat terjadi peningkatan terus sejak bulan Februari, Maret, April, dan tentu kita harapkan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan terus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Salah satu inovasi menarik dari CKG adalah skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun”, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan gratis ini pada hari ulang tahun mereka hingga 30 hari setelahnya. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok usia produktif 25–59 tahun yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. 

    Dalam hal ini, Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan Skema inovatif seperti “Cek Kesehatan Ulang Tahun” memiliki relevansi ekonomi yang tinggi karena pendekatan ini mendorong masyarakat secara aktif memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin dan tepat waktu, khususnya pada momen personal seperti ulang tahun. 

    “Hal ini bisa menciptakan perubahan perilaku yang lebih sadar kesehatan, dengan dampak positif berupa penurunan risiko kesehatan jangka panjang yang akan memperbaiki profil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonominya terlihat dalam bentuk efisiensi anggaran kesehatan, mengingat biaya pencegahan biasanya jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan penyakit lanjutan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Josua mengungkapkan dengan pola konsumsi kesehatan preventif yang terbentuk akan sangat membantu pengelolaan anggaran kesehatan nasional dan mendorong efisiensi pembelanjaan publik. 

    Pendanaan program ini mengacu pada prioritas belanja negara dalam APBN 2025. Hingga April 2025, total anggaran kesehatan yang telah digunakan mencapai Rp 47,6 triliun, atau sekitar 21,8% dari keseluruhan pagu anggaran sektor ini. Realisasi tersebut mencakup Rp32,7 triliun melalui pengeluaran pemerintah pusat dan Rp 14,9 triliun melalui mekanisme transfer ke pemerintah daerah.

    Menanggapi hal ini, Josua menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat melalui integrasi data yang terpusat dan pengawasan lintas instansi. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan serupa dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial. 

    “Dengan melakukan integrasi data kesehatan daerah ke dalam sistem informasi kesehatan nasional, pemerintah bisa lebih mudah melacak realisasi belanja dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, audit berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta verifikasi lapangan secara rutin oleh lembaga independen menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan merata hingga ke level daerah terpencil,” jelasnya.

    Lebih jauh, Josua memandang program ini sangat relevan dalam kerangka besar pembangunan SDM Indonesia. Fokus program CKG pada pencegahan penyakit dan peningkatan akses pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis memperkuat fondasi menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. 

    “Program ini sangat relevan dan mampu menopang agenda besar peningkatan kualitas SDM Indonesia yang menjadi fondasi dalam mengejar target Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

  • Menag: Ketertiban Jemaah Haji Indonesia Dipuji Negara Lain

    Menag: Ketertiban Jemaah Haji Indonesia Dipuji Negara Lain

    Makkah, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut jemaah haji asal Indonesia mendapat banyak pujian dari berbagai negara atas ketertiban dan kedisiplinan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

    Menurut Nasaruddin, pujian tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah menteri agama dari negara sahabat seperti India, Pakistan, dan Filipina. Mereka menyatakan kekagumannya dan bahkan menyatakan niat untuk mempelajari sistem penyelenggaraan haji dari Indonesia.

    “Mereka ingin belajar kepada Indonesia,” ungkap Nasaruddin di Makkah, Rabu (11/6/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menyebut sistem manajemen jemaah haji Indonesia dinilai sangat inspiratif, terutama mengingat jumlah jemaah yang besar tetapi tetap mampu tertib dan terorganisir. “Menag India dan Pakistan menyebut Indonesia sebagai contoh yang menginspirasi,” katanya.

    Selain itu, dukungan juga datang dari Mesir dan Yordania. Menteri agama Yordania, lanjut Nasaruddin, secara khusus memuji kesabaran jemaah Indonesia selama proses ibadah.

    “Kita dipandang sebagai jemaah yang sabar dan tertib, serta layak diapresiasi,” ujarnya.

    Apresiasi serupa diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Setiap tahunnya, Indonesia menerima penghargaan dari Kerajaan Saudi atas pengelolaan haji yang dinilai sangat baik.

    “Saudi selalu memberikan apresiasi, setiap tahun kita mendapat pujian,” kata Menag.

    Ia pun berterima kasih atas perhatian luar biasa yang diberikan Saudi kepada jemaah Indonesia, termasuk dalam aspek pelayanan kesehatan.

    “Contohnya, hanya ambulans Indonesia yang diizinkan masuk ke area tenda. Ini bukti perhatian khusus dari mereka,” katanya.

    Nasaruddin menegaskan keberadaan ambulans tersebut sangat vital dalam kondisi darurat, terutama saat puncak ibadah di Arafah, karena telah menyelamatkan banyak nyawa. 

    Ia juga memberikan apresiasi kepada para jemaah yang telah menunjukkan kesadaran tinggi dalam mengikuti aturan, yang menurutnya sangat berkontribusi terhadap kelancaran ibadah. “Tanpa kedisiplinan jemaah, semuanya tidak akan berjalan sebaik ini,” tegasnya.

    Menag berharap pengakuan dari berbagai negara dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji ke depan. “Ini adalah amanah besar yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.

  • Gereja Katolik Dorong Reformasi Mental Menuju Indonesia Emas 2045

    Gereja Katolik Dorong Reformasi Mental Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah berbagai tantangan sosial dan moral bangsa, Gereja Katolik melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan komitmennya untuk membentuk kader bangsa yang unggul melalui reformasi mentalitas dan pembinaan karakter.

    Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) KWI, Mgr Yohanes Harun Yuwono, saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Nasional (Pernas) Komisi Kerawam KWI di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Acara yang berlangsung pada 10–14 Juni 2025 ini mengusung tema “Awam Katolik Berjalan Bersama Gereja dan Bangsa Mempersiapkan Kader-Kader Berkualitas”.

    Dalam pidatonya, Mgr Harun menyoroti krisis mentalitas yang masih membayangi masyarakat Indonesia serta pentingnya memulai proses panjang dalam mencetak generasi unggul sejak dini.

    “Kita sering berbicara tentang reformasi mental dan kualitas kader bangsa, tetapi kenyataannya kita masih berjalan di tempat. Kita belum benar-benar memulai,” ujarnya dengan nada prihatin.

    Ia mencontohkan ketertiban sosial di negara-negara seperti Vietnam dan Korea Selatan yang menunjukkan mentalitas unggul rakyatnya. Sebaliknya, Indonesia dinilai masih permisif terhadap pelanggaran hukum, mulai dari lalu lintas semrawut hingga korupsi oleh “preman berdasi”.

    “Indonesia ini kaya dan indah, tapi kita tertinggal karena mentalitas belum berubah. Apakah kita siap mencetak generasi unggul? Jawabannya: kita harus mulai sekarang, meski butuh waktu lama,” tegasnya.

    Ia menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi jika tidak diawali dengan pembangunan karakter dan penanaman nilai kejujuran sejak dini.

    Peran Strategis Pendidikan Kedinasan

    Senada dengan Mgr Harun, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI, Romo Hans Jeharut, menekankan pentingnya pendidikan kedinasan sebagai jalur strategis dalam pembentukan kader bangsa.

    “Kami ingin mendorong anak-anak muda Katolik untuk mengambil peran dalam pendidikan kedinasan. Mereka tidak hanya aktif di lingkungan gereja, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ujar Romo Hans.

    Dalam pertemuan ini, KWI juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga kedinasan untuk memberikan gambaran konkret tentang proses pembentukan kader bangsa melalui jalur tersebut.

    Pernas 2025 menjadi momen reflektif atas perjalanan 100 tahun Gereja Katolik di Indonesia. Romo Hans menyatakan bahwa harapan dan luka bangsa juga merupakan harapan dan luka Gereja.

    “Kami ingin berjalan bersama bangsa ini, turut merasakan suka dan duka. Inilah semangat sinodalitas yang menjadi wajah Gereja masa kini,” ungkapnya.

    Gereja Sebagai Agen Transformasi Sosial

    Komitmen Gereja Katolik dalam membangun bangsa tidak berhenti pada wacana. Melalui Komisi Kerawam, KWI secara konkret memfasilitasi generasi muda Katolik agar aktif di berbagai ruang publik—mulai dari dunia pendidikan hingga birokrasi.

    Mgr Harun menegaskan bahwa reformasi mental tidak bisa dilakukan secara instan. Gereja harus menjadi pelopor dengan membangun sistem pembinaan kader yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan.

    Fokus utama Pernas 2025 adalah kesiapan Gereja—khususnya kaum awam Katolik—untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang unggul, berintegritas, dan cinta Tanah Air.

    “Mimpi Indonesia Emas harus dimulai sekarang. Kita butuh kader bangsa yang tak hanya cerdas, tapi juga berkarakter, jujur, dan siap berkontribusi terbaik bagi negeri ini,” tutup Mgr Harun.

  • Kemenbud Siapkan Penghargaan Monumental bagi Sastrawan

    Kemenbud Siapkan Penghargaan Monumental bagi Sastrawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan tengah menyiapkan ajang apresiasi bersifat monumental khusus untuk para sastrawan Indonesia. Gagasan ini muncul lantaran belum adanya penghargaan yang ditujukan khusus kepada para sastrawan. 

    “Khusus untuk sastra, kita sedang memikirkan ke depan untuk memberikan literature award yang monumental. Setidaknya bisa kita lakukan tahun depan,” kata Fadli Zon seusai menghadiri diskusi “Sastra Mendunia” di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (11/6/2025). 

    Ia mengatakan, penghargaan ini nantinya akan berbeda dari Bintang Budaya Parama Dharma. Menurut dia, Bintang Budaya Parama Dharma merupakan penghargaan yang dianugerahkan pemerintah untuk sosok berjasa bagi kebudayaan Indonesia. 

    Sedangkan, penghargaan yang digagas kali ini khusus untuk sastrawan. 

    “Selama ini kan ada penghargaan terhadap maestro-maestro, sudah ada maestro musik dan lain-lain tetapi maestro atau pujangga sastra ini malah belum. Memang untuk di kebudayaan kita punya penghargaan yang diberikan presiden, misalnya Bintang Budaya Parama Dharma untuk para seniman budayawan,” kata Fadli.