Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Kejar Ekonomi 5,4 Persen, Purbaya Dingatkan Target Pajak Fantastis

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, memberi sejumlah catatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah capaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 mendatang.

    Harris menyebut salah satu tantangan utama bagi Purbaya ialah kebijakan fiskal yang bakal diterapkan tahun depan. Alasannya, kebijakan fiskal menjadi penopang utama perekonomian.

    “Kebijakan fiskal untuk tahun depan dengan total APBN Rp 3.800 triliun, di mana di dalamnya ada penerimaan pajak Rp 2.300 triliun. Ini angka yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat bahwa untuk tahun ini estimasi penerimaannya hanya Rp 2.050 triliun,” kata Harris.

    “Sehingga ini menjadi satu tantangan, dan fiskal akan digunakan sebagai salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4%,” imbuhnya.

    Dengan target tersebut, Harris meminta Purbaya memaksimalkan penerimaan pajak setidaknya sama dengan target tahun ini, yakni Rp 2.300 triliun. Hal itu dinilai krusial lantaran Purbaya belum memaksimalkan penerimaan pajak sejak dilantik dua bulan lalu.

    “Bahkan sampai bulan Oktober ini, dibandingkan tahun lalu, masih ada kurang sekitar 4,4% atau sekitar Rp 38 triliun. Ini menjadi PR besar bagi Pak Purbaya,” ujarnya.

    Selain itu, Harris juga menyoroti penerimaan cukai tahun 2026 yang diprediksi meningkat. Ia menilai pemerintah harus mengamankan capaian tersebut apabila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Ia menambahkan, Purbaya juga harus memastikan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, berjalan sesuai target untuk menambah likuiditas.

    “Dampaknya memang harus kita akui terjadi sedikit penurunan di suku bunga deposito. Tetapi persoalannya adalah belum tersalur ke suku bunga kredit,” katanya.

    “Harapannya, dengan likuiditas bertambah, penciptaan kredit-kredit baru seharusnya meningkat,” imbuhnya.

  • Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Hujan turun lebih awal di banyak wilayah Indonesia tahun ini. Dari Sumatera hingga Papua, awan menggulung seolah menyampaikan satu pesan yang sama tentang kewaspadaan.

    Di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, wacana mitigasi kini tak lagi berbicara soal alat deteksi semata. Ia merembet ke ranah yang lebih luas yakni narasi masyarakat, cerita turun-temurun, bahasa lokal, dan kebijaksanaan yang lama hidup di antara desa-desa rawan bencana.

    Integrasi Sains dan Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana

    Di Jakarta, akhir Oktober 2025 lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar sebuah webinar yang membicarakan isu ini secara terang-terangan. Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Herry Jogaswara, membuka diskusi dengan pernyataan yang terasa seperti menandai babak baru dalam riset kebencanaan Indonesia. “Dikotomi tradisi dan sains sudah seharusnya berakhir,” katanya dilansir laman BRIN yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, bencana di Indonesia tak mungkin dibaca hanya dari sudut satelit atau peta geologi. Narasi masyarakat yang hidup bertahun-tahun di kawasan rawan harus ikut duduk di meja pembahasan. Tradisi, katanya, bukan lawan dari sains, tetapi pintu masuk.

    Ia menunjuk contoh klasik tetapi tetap relevan yakni smong di Aceh. Cerita lisan tentang air besar yang tiba-tiba datang setelah gempa bukan sekadar mitos penyintas. Tradisi itu terbukti menjadi alarm sosial yang menyelamatkan ribuan orang saat tsunami 2004.

    Para peneliti geoteknologi yang bekerja bersama timnya memadukan narasi tersebut dengan pembacaan geologi. Hasilnya bukan hanya penjelasan ilmiah, tetapi pemahaman utuh tentang hubungan masyarakat dengan alam.

    “Kita tidak bisa mengandalkan laboratorium tanpa memahami pengalaman warga yang hidup berdampingan dengan risiko,” ucap Herry.

    Peran BRIN dalam Riset Kebencanaan Terpadu

    Pernyataan itu mengalir ke rencana aksi yang lebih konkret. BRIN bersiap membuka call for collaboration pada 2026 dengan tema ekologi dan lingkungan. Intinya riset kebencanaan ke depan harus lintas disiplin. Bahasa, geologi, antropologi, klimatologi, sampai tradisi lisan harus saling bekerja dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Fondasi Budaya Lokal dalam Pemahaman Risiko

    Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan BRIN Sastri Sunarti melanjutkan gagasan tersebut. Indonesia, katanya, negara yang fondasi kebencanaan dan budaya lokalnya sama-sama kuat. Pada satu sisi, ada ancaman patahan megathrust Mentawai yang terus dikaji para seismolog. Pada sisi lain, masyarakat di pesisir Sumatera punya memori kolektif yang terekam dalam pantun, cerita pelaut, atau simbol alam seperti surutnya air secara tiba-tiba.

    “Edukasi yang menggabungkan keduanya justru membuat masyarakat tenang dan sigap,” ucapnya.

    Pendekatan BMKG: Teknologi dan Bahasa Lokal

    Sementara itu, BMKG punya gagasan serupa yang sudah lama hidup dalam praktik. Ketua Tim Kerja Mitigasi Tsunami Hindia Pasifik BMKG Suci Dewi Anugrah menegaskan, alat prediksi tanpa kepekaan budaya sering mandek di lapangan. Ia mengenang beberapa kasus ketika peringatan dini tak ditanggapi karena masyarakat tak merasa dekat dengan bahasa teknis yang digunakan.

    “Kalimat sederhana dalam bahasa daerah sering lebih ampuh,” katanya dilansir dari laman BRIN.

    Suci menambahkan, tokoh adat dan pemuka komunitas memainkan peran besar sebagai jembatan ilmu dan tindakan. Tanpa itu, sirine bisa berbunyi, tetapi warga bisa saja tidak bergerak.

    Arsitektur Tradisional dan Adaptasi Lingkungan

    Peneliti BRIN Asep Supriadi menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal lebih dari sekadar ornamen riset. Arsitektur tradisional yang terbukti tahan gempa, misalnya, harus kembali dipertimbangkan dalam perencanaan permukiman. Rumah-rumah panggung di banyak daerah bukan hasil estetika belaka, melainkan respon adaptif terhadap tanah labil, banjir, atau gempa.

    “Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga keberlanjutan kearifan seperti ini,” ujarnya. Ia mengingatkan tradisi tak boleh diperlakukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai strategi bertahan hidup.

    Cuaca Ekstrem dan Respons Pemerintah

    Sementara BRIN dan BMKG menguatkan dimensi pengetahuan dan budaya, ancaman nyata datang dari lapangan. Pada pertengahan November, tanah di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, bergerak dan meruntuhkan permukiman. Longsor itu menelan korban, memaksa operasi pencarian berlangsung hari demi hari.

    Kesiapsiagaan Pemerintah dan Instruksi Mitigasi

    Di lokasi itulah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin apel kesiapsiagaan. Lumpur masih basah, garis polisi membentang, dan suara mesin ekskavator terus bekerja. Tito berkata operasi SAR akan diperpanjang jika korban belum semua ditemukan. “Ini hari ketujuh. Kalau belum, kita tambah tiga hari,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (19/11/2025).

    Tito membawa pesan yang lebih luas dari sekadar kondisi Cilacap. Ia menyebut laporan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, hingga Papua Selatan.

    “Ini harus jadi perhatian semua daerah,” katanya.

    Pulau Jawa, yang penduduknya padat dan topografinya beragam, disebut paling rentan. Setiap tahun, daerah-daerah seperti Banjarnegara, Purworejo, hingga Cilacap menghadapi siklus yang nyaris sama yakni lereng menjadi licin ketika hujan deras datang berturut-turut.

    Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan titik rawan dan mempertimbangkan relokasi bagi permukiman di zona merah. Pernyataan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah memanfaatkan data BMKG mengenai wilayah rawan banjir dan longsor dalam penyusunan kebijakan mitigasi.

    “Daerah harus siap logistik, siap apel siaga, dan siap bergerak cepat,” ujar Tito.

    Sebaran kejadian bencana alam periode 1 Januari – 15 Oktober 2025. – (Humas BNPB/Pusdatin BNPB)Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Darurat

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan operasi yang sedang dijalankan lembaganya yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini berlangsung 16-22 November 2025 dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, bekerja sama dengan BNPB dan menggunakan dua pesawat.

    Tujuannya bukan menghentikan hujan, tetapi meredistribusi curah hujan agar intensitasnya di wilayah rawan berkurang.

    “Kami menargetkan pengurangan intensitas 30 sampai 50%,” kata Faisal.

    OMC dimaksudkan untuk mengurangi hambatan proses pencarian korban dan mencegah longsor susulan, terutama karena prakiraan menunjukkan hujan sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di Cilacap pada 19-22 November 2025. Di tengah medan yang rentan, sedikit pengurangan curah hujan bisa berarti waktu tambahan bagi tim penyelamat.

    Selain itu, BMKG tetap memperbarui data atmosfer harian sebagai dasar keputusan instansi terkait. Data ini menjadi pegangan pemerintah daerah untuk menentukan apakah warga harus diungsikan, alat berat dipindahkan, atau jalur evakuasi ditutup sementara.

  • Alasan BGN Tak Hentikan 41 Dapur MBG Putri Waka DPRD Sulsel

    Alasan BGN Tak Hentikan 41 Dapur MBG Putri Waka DPRD Sulsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menghentikan operasional 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) milik Yasika Aulia Ramdhani (20), putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud yang viral di media sosial karena diduga ada praktik monopoli proyek makan bergizi gratis (MBG).

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati mengatakan keberadaan SPPG itu tetap memberikan manfaat langsung bagi penerima makan bergizi gratis.

    “Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ujar Nanik saat menjawab pertanyaan wartawan terkait 41 SPPG milik anak wakil ketua DPRD Sulsel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Nanik menjelaskan secara sistem, seharusnya satu entitas hanya dapat mengelola maksimal 10 dapur MBG. Oleh karena itu, ia menduga Yasika menggunakan beberapa nama berbeda untuk mendaftarkan 41 SPPG tersebut. 

    Menurut Nanik, hal itu terjadi karena belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur pembatasan atau mekanisme verifikasi yang lebih ketat bagi pendaftar dapur MBG.

    Nanik menegaskan jika dapur-dapur tersebut masih menjalankan tugas dengan baik, maka pemerintah tidak bisa menghentikannya karena tetap mengacu pada aturan sebelumnya sambil menyiapkan pembaruan regulasi.

    Pengetatan aturan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG, khususnya dalam pendirian dan kepemilikan SPPG.

    “Kita evaluasi ya. Kalau, kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik kan itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” tutur Nanik.

    Terkait dugaan banyaknya dapur MBG yang disangkutpautkan dengan pejabat daerah, Nanik menyebut saat proses pendaftaran awal, pemerintah tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik yayasan yang mengajukan diri.

    Ia mencontohkan nama sebuah yayasan tidak selalu mencerminkan identitas pemilik maupun keluarganya, sehingga potensi hubungan politik baru muncul setelah ada laporan atau informasi dari masyarakat.

    Nanik menambahkan sejak awal Presiden Prabowo Subianto menginginkan keterlibatan banyak yayasan pendidikan dan sosial dalam pembangunan dapur MBG. Namun, meningkatnya permintaan dari masyarakat agar wilayah mereka segera mendapatkan layanan MBG membuat pemerintah mempercepat proses pembentukan SPPG.

    Atas dasar itu, BGN membuka peluang bagi pihak-pihak lain yang mampu membangun fasilitas dapur MBG agar program dapat segera menjangkau lebih banyak anak.

    “Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu ya, kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun, ya membangun dapur itu, begitu ya,” imbuh Nanik.

    BGN memastikan akan memperbaiki aturan ke depan agar kepemilikan dan tata kelola dapur MBG dapat lebih ketat, sambil tetap memastikan pelayanan makan bergizi untuk anak-anak maupun ibu hamil tetap berjalan.

  • Habib Bahar Nikah dengan Helwa, Fadlun: Kami Sedang Pisah Ranjang

    Habib Bahar Nikah dengan Helwa, Fadlun: Kami Sedang Pisah Ranjang

    Jakarta, Beritasatu.com – Istri sah Habib Bahar bin Smith, Fadlun Faisal Balghoits mengaku, mengetahui pernikahan suaminya dengan model Helwa Bachmid. Ia menyebut, kala itu dirinya dan Habib Bahar sedang mengalami masalah rumah tangga.

    “Kalau ditanya apakah saya tahu Habib Bahar menikah dengan dia (Helwa Bachmid) saya jawab tahu,” ujar Fadlun Faisal Balghoits dikutip dari podcast dr Richard Lee, Kamis (20/11/2025).

    Fadlun mengaku, pada saat itu rumah tangganya dengan Habib Bahar bin Smith sedang bermasalah.

    “Memang posisinya lagi pisah ranjang. Saat itu kita lagi ada masalah yang bisa dibilang cukup berat, makanya saya harus pisah dahulu sama habib,” tuturnya.

    “Jadi, saya tahu saja dan sampai ada dari pihak keluarganya kayaknya waktu itu nge-DM saya di Tiktok. Katanya beliau (Habib Bahar bin Smith) sudah menikah sama Mbak Helwa, ya sampai cukup di situ saja,” ungkapnya.

    Ia menyebut, pernikahannya dengan Habib Bahar sudah berlangsung selama 13 tahun. Bahkan, dirinya dan suami tinggal di Pondok Pesantren Tajul Alawiin yang berada di kawasan Pabuaran, Parung Bogor, Jawa Barat.

    “Kami sudah punya anak empat,” tambahnya.

    Fadlun menambahkan, selain dirinya, Habib Bahar memiliki tiga istri lainnya.

    “Saya yang pertama, kemudian setelah saya itu yang di Kalimantan tepatnya di Pontianak, dan itu nomor dua. Terakhir, yang ketiga adalah Helwa,” lanjutnya.

    Fadlun juga ingin meluruskan ucapan dari Helwa Bachmid yang menyebutkan apabila Habib Bahar telah menikah kembali selain dari sang model.

    “Saya ingin mengonfirmasi kata Helwa karena kata dia ada lagi selain Helwa,” ucap Richard Lee kepada Fadlun.

    “Nah, ini yang saya ingin luruskan dok karena saat itu Habib lagi renggang sama kedua istrinya, yaitu saya dan di Kalimantan. Jadi, dia salah arti mungkin dianggapnya yang di Kalimantan itu dinikahi setelah dia. Padahal, Helwa yang terakhir,” tuturnya.

    Ia mengatakan pada pernikahan suaminya yang kedua, Habib Bahar telah izin kepadanya.

    “Kalau menikah sama istri kedua, habib memang izin tetapi kalau sama Helwa tidak. Mungkin, karena pada saat itu kami lagi ada masalah,” tutupnya.

  • Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tito menuturkan UMP sangat berkaitan dengan kondisi daerah, sehingga Kemendagri turut dilibatkan untuk memberikan pandangan soal kemampuan fiskal daerah, kondisi sosial, serta disparitas ekonomi di masing-masing wilayah. 

    Tito menilai pendekatan berbasis data dari daerah penting agar keputusan tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melindungi pekerja.

    Menurutnya, pembahasan UMP akan melibatkan juga kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan serikat pekerja.

    Tito menegaskan hingga kini pemerintah masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final. Ia memastikan keputusan akhir tetap berada di Kementerian Ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

    “UMP itu nanti diumumkannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan masukan-masukan,” tutupnya.

  • Drama Ruben Onsu dan Sarwendah Kembali Memanas karena Debt Collector

    Drama Ruben Onsu dan Sarwendah Kembali Memanas karena Debt Collector

    Jakarta, Beritasatu.com –Hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah kedatangan debt collector atau penagih utang terkait cicilan mobil. Padahal, sebelumnya keduanya sempat terlihat membaik setelah kegagalan rumah tangga.

    Diketahui, Ruben Onsu dan Sarwendah menikah pada 22 Oktober 2013 dan dikaruniai dua putri, Thalia dan Thania. Bahkan, mereka sempat mengangkat anak, Betran Putra Onsu dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Namun, pernikahan ini kandas setelah Ruben menggugat cerai Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024. Perceraian resmi terjadi pada 24 September 2025.

    Meski penyebab perceraian belum terungkap, hubungan keduanya tetap baik. Namun pada 14 November 2025, Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Siwu dan Abraham Simon, buka suara mengenai kedatangan debt collector terkait cicilan mobil milik Ruben.

    “Pada 7 November 2025, pukul 17.00 WIB, klien kami didatangi lebih dari dua debt collector untuk satu unit Land Rover atau Range Rover. Klien kami tentu kaget, apalagi ada anak-anak,” jelas Abraham Simon dikutip dari YouTube Reyben Entertainment.

    Abraham memastikan, cicilan mobil mewah tersebut bukan atas nama Sarwendah.

    “Unit ini bukan atas nama klien kami dan diperoleh di luar masa perkawinan. Jadi, seharusnya tidak ada kaitannya,” tegasnya.

    Sementara itu, Chris Siwu menambahkan, Sarwendah tidak pernah memiliki utang apa pun, termasuk cicilan mobil. “Debt collector memang mencari mantan suami, tetapi kenapa sampai ke rumah klien kami, itu informasi salah,” ujarnya.

  • Habib Bahar Cinta Mati dengan Fadlun: Saya Menemani Dia dari Nol!

    Habib Bahar Cinta Mati dengan Fadlun: Saya Menemani Dia dari Nol!

    Jakarta, Beritasatu.com – Istri habib Bahar bin Smith, Fadlun Faisal Balghoits, membeberkan alasan mengapa dirinya disebut sebagai wanita paling dicintai suaminya.

    Fadlun mengungkap, perjalanan cintanya dengan habib Bahar dimulai ketika keduanya masih merintis kehidupan dari bawah.

    “Mungkin karena saya hidup sama habib dari nol. Perjalanan kami dimulai dari belum menjadi apa-apa,” ucap Fadlun Faisal Balghoits dikutip dari podcast dr Richard Lee, Kamis (20/11/2025).

    Ia bercerita saat itu mereka tinggal di kawasan Bintaro, ketika dakwah habib Bahar masih dilakukan dari kampung ke kampung dan kehidupan ekonomi belum stabil.

    “Situasinya habib belum seperti yang sekarang. Dakwahnya pun masih keliling kampung. Kami sempat tinggal di rumah petakan yang sederhana,” kenangnya.

    Fadlun menegaskan, ujian berat dalam rumah tangga tak membuatnya pergi, termasuk saat habib Bahar berurusan dengan hukum.

    “Sampai suami keluar masuk penjara pun saya tetap ada. Saya menemani sampai ke Nusa Kambangan. Alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk tetap mendampingi,” ujarnya.

    Terkait persepsi publik yang kerap menganggap habib Bahar kasar, Fadlun menegaskan, karakter suaminya berbeda antara di mimbar dakwah dan kehidupan pribadi.

    “Banyak orang pikirannya habib itu kasar. Padahal itu cuma di mimbar. Di rumah, habib baik sekali,” tutupnya.

    Sebelumnya, pengakuan lawas habib Bahar yang mengharamkan cintanya untuk wanita lain beredar di media sosial.

    “Telah kuharamkan ana punya hati, ane sudah haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi, ane mau menikah lagi ana enggak cinta,” ucap Habib Bahar bin Smith diunggah dari Instagram @galery_news.

  • Korupsi PUPR OKU, KPK Tahan Wakil Ketua DPRD dan 3 Tersangka Baru

    Korupsi PUPR OKU, KPK Tahan Wakil Ketua DPRD dan 3 Tersangka Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) 2024-2029, Purwanto, bersama tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU tahun anggaran 2024-2025. Ketiga tersangka lainnya adalah Robi Vitergo (Anggota DPRD OKU 2024-2029), serta dua pihak swasta, Ahmat Thoha dan Mendra SB.

    “Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 20 November sampai 9 Desember 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Penahanan empat tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Maret 2025. Dalam OTT itu, KPK terlebih dahulu menetapkan enam tersangka yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. Mereka terdiri dari Ferlan Julianysah (anggota DPRD OKU), Muhammad Fakhrudin (ketua Komisi III DPRD OKU), Nopriansyah (kadis PU OKU), Umi Hariati (ketua Komisi III DPRD OKU), serta dua pihak swasta, Muhammad Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso.

    Asep menjelaskan, kasus korupsi ini bermula dari perencanaan APBD 2025 Pemkab OKU, yang disinyalir disetir untuk mengakomodasi jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD menjadi proyek fisik di Dinas PUPR. Total jatah pokir disepakati mencapai Rp 45 miliar, sebelum akhirnya diturunkan menjadi Rp 35 miliar akibat keterbatasan anggaran.

    Dalam pembahasan anggaran, anggota DPRD juga meminta fee sebesar 20% dari total nilai proyek atau sekitar Rp 7 miliar. Kejanggalan semakin terlihat ketika anggaran Dinas PUPR melonjak dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar saat APBD disahkan.

    “Sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU, jual-beli proyek dengan pemberian fee kepada pejabat Pemkab OKU dan DPRD,” tegas Asep.

    KPK menemukan setidaknya sembilan paket proyek yang dikondisikan sebagai jatah DPRD dan diproses melalui e-katalog oleh Kadis PUPR Nopriansyah. Paket tersebut meliputi, rehabilitasi rumah dinas bupati Rp 8,39 miliar dan rehabilitasi rumah dinas wakil bupati Rp 2,46 miliar.

    Selain itu, pembangunan kantor Dinas PUPR Rp 9,88 miliar dan sejumlah proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan bernilai Rp 983 juta-Rp 4,92 miliar.

    Kesembilan proyek itu ditawarkan kepada ketua Komisi III DPRD OKU dengan komitmen fee 22%, terdiri dari 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk anggota DPRD.

    Untuk Purwanto dan Robi Vitergo (penerima suap) disangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu,  Ahmat Thoha dan Mendra SB (pemberi suap) disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik jual-beli proyek di lingkungan Pemkab OKU.

  • Sarwendah ke Psikolog Usai Didatangi Debt Collector, Anak Ikut Trauma

    Sarwendah ke Psikolog Usai Didatangi Debt Collector, Anak Ikut Trauma

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas dan kreator konten Sarwendah mengungkapkan bahwa kedatangan debt collector ke rumahnya belum lama ini memberikan dampak besar pada kondisi psikologisnya maupun anak-anaknya. Ia mengaku terkejut dan ketakutan atas kejadian tersebut, terlebih insiden itu terjadi di hadapan buah hatinya yang masih kecil.

    Untuk meredakan ketegangan dan memastikan dampaknya tidak berkepanjangan, Sarwendah memutuskan berkonsultasi dengan psikolog. Ia ingin memastikan langkah yang diambil dapat membantunya pulih secara emosional.

    “Aku ke psikolog, iya. Aku cuma mau nanya, Kak, kalau Kakak seorang perempuan, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, kaget enggak? Takut enggak? Gitu aja,” ujar Sarwendah saat dikutip kanal YouTube, Kamis (20/11/2025). 

    Mantan istri Ruben Onsu itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kejadian serupa terulang. Ia mengaku sangat memikirkan keamanan dan kenyamanan anak-anaknya. “Apalagi aku kan perempuan, aku punya anak-anak di rumah aku, gitu loh, ya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan berbeda, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memberikan klarifikasi terkait isu bahwa Ruben tidak lagi menafkahi Sarwendah. Minola menegaskan bahwa kliennya masih memenuhi kewajiban dengan memberikan nafkah bulanan bernilai ratusan juta rupiah. 

    “Kalau memang tujuannya ingin memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan tidak mampu ekonomi, ini sangatlah tidak bijak,” ujar Minola.

    Ia turut menunjukkan bukti percakapan dan transfer dana dari Ruben kepada Sarwendah. Pada September 2024 saja, Ruben disebut mengirim total Rp 242.629.000 untuk kebutuhan mantan istri dan anak-anaknya. “Sejak klien kami bercerai dengan S, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan pendidikan,” jelas Minola.

    Minola memaparkan sejumlah rincian pengeluaran bulanan Sarwendah yang ditanggung Ruben, mulai dari biaya bensin dan tol sebesar Rp 68 juta, sarang burung Rp 9,3 juta, hingga iuran kebersihan dan biaya plastik sampah senilai Rp 5,2 juta setiap bulan. Ia juga menyebut adanya pembagian biaya listrik sebesar Rp 12,9 juta meski mereka sudah bercerai.

    Dengan penjelasan tersebut, Minola menegaskan bahwa Ruben tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Sementara itu, Sarwendah berharap kondisi psikologisnya dan anak-anaknya dapat segera pulih setelah insiden yang membuat mereka terguncang tersebut.

  • Eks Dirjen Pajak Dicekal, Purbaya Hormati Proses Hukum

    Eks Dirjen Pajak Dicekal, Purbaya Hormati Proses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan menghormati proses hukum terkait pencegahan eks direktur jenderal (dirjen) pajak, Ken Dwijugiasteadi, ke luar negeri.

    Ketika ditanya mengenai larangan bepergian tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui informasinya. Namun, ia menekankan bahwa Kemenkeu mendukung penuh proses hukum yang berjalan.

    “Saya belum dapat pemberitahuan dari Pak Jaksa Agung, tetapi saya pikir biarkan saja proses itu berjalan,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Purbaya juga mengungkapkan bahwa beberapa pejabat Kemenkeu telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia sendiri mengaku tidak dimintai keterangan.

    “Saya sih enggak ada (diminta keterangan), tetapi yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan bahwa ia tidak mengetahui detail penyidikan, termasuk perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pajak. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum.

    Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menolak anggapan bahwa pengusutan Kejagung merupakan usulannya. Ia menegaskan pegawai Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, bekerja lebih serius dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

    “Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Yang kita lakukan itu ke teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja sudah. (Kasus) itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biarkan saja Kejaksaan yang memprosesnya,” tuturnya.