Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gelar RUPST, Bukit Asam Tunjuk Purnawirawan TNI Jadi Komisaris Utama

    Gelar RUPST, Bukit Asam Tunjuk Purnawirawan TNI Jadi Komisaris Utama

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi menunjuk Bambang Ismawan sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tahun buku 2024 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Bambang Ismawan adalah purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988 dan pernah menjabat sebagai kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI) periode 2023–2024.

    Sementara itu, Arsal Ismail kembali dipercaya menjabat sebagai direktur utama perusahaan tambang batu bara milik negara tersebut.

    “Dalam pelaksanaan RUPS tahunan hari ini, terdapat perubahan susunan pengurus untuk periode ini,” ungkap Arsal.

    RUPST juga menyepakati pembagian dividen tunai sebesar 75% dari laba bersih PTBA pada 2024 atau setara Rp 3,83 triliun. Sisanya, sebesar 25% akan dicatat sebagai saldo laba yang belum dicadangkan.

    Sepanjang 2024, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp 42,76 triliun dengan laba bersih mencapai Rp 5,10 triliun. Kinerja positif ini diperoleh melalui peningkatan efisiensi operasional dan strategi penjualan yang agresif.

    Penjualan batu bara PTBA sepanjang 2024 mencapai 42,89 juta ton, tumbuh 16% dibanding tahun sebelumnya. Penjualan ekspor melonjak 30% menjadi 20,26 juta ton, sementara penjualan domestik naik 6% menjadi 22,64 juta ton.

    Komposisi penjualan PTBA saat ini terdiri dari 53% pasar domestik dan 47% ekspor. Arsal menyampaikan bahwa peningkatan ekspor menjadi salah satu faktor utama penggerak pendapatan.

    “Kami bersyukur kinerja perseroan tetap berada dalam tren positif dan terus mendukung penciptaan nilai tambah bagi industri pertambangan nasional,” ujar Arsal.

    Susunan Lengkap Pengurus PT Bukit Asam Periode 2025

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bambang Ismawan

    Komisaris Independen: Dewi Hanggraeni

    Komisaris Independen: Suko Hartono

    Komisaris: Dalu Agung Darmawan

    Komisaris: Zaelani

    Komisaris: Ferial Martifauzi

    Komisaris: Lana Saria

    Dewan Direksi

    Direktur Utama: Arsal Ismail

    Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Una Lindasari

    Direktur Komersial: Verisca Hutanto

    Direktur Operasi & Produksi: Ilham Yacob

    Direktur Sumber Daya Manusia: Ihsanudin Usman

    Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: Turino Yulianto

  • Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sepakat mempercepat target swasembada gula nasional dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Langkah ini diambil menyusul keberhasilan capaian swasembada beras dan jagung.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan percepatan swasembada gula menjadi prioritas pemerintah berikutnya.

    Dalam mendukung upaya tersebut, sejumlah regulasi dinilai yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol perlu disempurnakan.

    “Perlu disempurnakan, dan sekarang dalam proses,” kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menegaskan, swasembada gula tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan juga gula rafinasi untuk keperluan industri.

    “Produksi gula konsumsi kita kurang sedikit, tapi ini kita maunya tidak hanya konsumsi, tetapi juga gula refinasi untuk industri,” tambahnya.

    Ia menyebut target swasembada gula sebesar 5 juta ton dapat dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang. “Semua kita bisa, dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada gula yang jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” tandas Zulhas.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produktivitas gula nasional sebelum 2028 bisa mencapai 14 ton per hektare. Menurut Amran, produktivitas saat ini baru mencapai sekitar 4 ton per hektare. Oleh karena itu, ia menilai ada banyak hal yang harus dibenahi.

    “Doakan, mudah-mudahan bisa kembali minimal 14 ton seperti zaman dahulu,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

  • Prabowo Yakin Ekonomi Indonesia Akan Kejutkan Dunia

    Prabowo Yakin Ekonomi Indonesia Akan Kejutkan Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat dan mampu mengejutkan dunia. Optimisme ini ia sampaikan usai menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    “Saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden menyebut dalam lebih dari 7 bulan masa kepemimpinannya, pemerintah telah menunjukkan kinerja positif di berbagai sektor strategis, termasuk swasembada pangan dan penguatan institusi negara.

    Salah satu capaian utama yang disoroti Prabowo adalah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga berhasil menekan belanja yang tidak produktif, sehingga anggaran negara dapat dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Contohnya, berkat efisiensi tersebut, pemerintah mampu menaikkan gaji hakim hingga 280%. Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan program strategis lainnya.

    “Kebijakan ini akan terus dilanjutkan. Kita akan utamakan belanja untuk rakyat, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Ia menyebut baru saja meresmikan kampus baru Universitas Pertahanan yang akan melahirkan insinyur dan dokter muda terbaik untuk Indonesia.

    “Sebentar lagi kita juga akan buka lebih banyak sekolah dan kampus baru. Kita bekerja terus untuk rakyat,” tambahnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,11%.

    Namun, BPS menilai tren pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, meski menghadapi tekanan ekonomi global.

    Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029, seiring dengan berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan pemerintah.

  • AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan lima prioritas utama strategi pembangunan infrastruktur nasional dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian tersebut dilakukan dalam penutupan International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

    “Bapak Presiden sering mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, tidak hanya secara teritorial, tetapi juga dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Arah tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk kebijakan konkret infrastruktur nasional,” ujar AHY dalam pidatonya.

    AHY menyebutkan, arah pembangunan infrastruktur nasional dirumuskan dalam lima prioritas strategis.

    1. Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan dan Air

    Pemerintah tengah merehabilitasi lebih dari 2,5 juta hektare jaringan irigasi, membangun bendungan serbaguna, serta memperkuat infrastruktur logistik pertanian, cold storage, dan sistem penyediaan air minum.

    “Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan desa. Kemandirian pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Infrastruktur kini tidak hanya membangun fisik, tapi juga keadilan sosial dan kemandirian,” tegas AHY.

    2. Infrastruktur Energi Bersih

    Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW, dengan 76% berasal dari energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, serta waste to energy.
    Langkah ini mendukung target Net Zero Emission 2060 dan menjawab lonjakan kebutuhan energi dari industri, kendaraan listrik, serta pusat data digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

    3. Konektivitas Merata dan Terintegrasi

    Pemerintah fokus membangun koridor transportasi terpadu yang mencakup jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara, dengan prioritas kawasan Indonesia Timur.

    “Konektivitas tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan I-Core, tetapi juga memperkuat pertahanan wilayah, menghubungkan pusat produksi pangan, logistik nasional, dan jalur evakuasi bencana,” ujar AHY.

    Pemerintah juga mendorong perluasan konektivitas digital melalui pembangunan jaringan broadband dan pusat data regional.

    4. Kota Layak Huni dan Tangguh

    AHY memproyeksikan pada 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Untuk itu, pemerintah berinvestasi pada pengembangan perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.

    “Tujuannya adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.

    5. Reformasi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

    AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang kuat dan inovatif. Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), green bonds, blended finance, serta kolaborasi dengan Danantara dan mitra global.

    “Kami tidak hanya mengundang investasi, tetapi membangun kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong-royong global,” pungkasnya.

  • Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Profil Yahya Zaini, Politikus Senior Golkar Betah di DPR sejak 1997

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Yahya Zaini merupakan salah satu politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

    Ia menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR untuk periode 2024–2029, yang membidangi isu-isu terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Lalu, bagaimana sosok Muhammad Yahya Zaini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Muhammad Yahya Zaini

    Muhammad Yahya Zaini lahir di Dusun Teluk Jati, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada 24 April 1964. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Airlangga, Surabaya, dengan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1990.

    Sejak masa kuliah, Yahya Zaini aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar HMI untuk periode 1992–1994.

    Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan berlanjut ketika dia menjadi wakil ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1996–1999. Jejak organisasi ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya di dunia politik nasional.

    Karier politik Yahya Zaini dimulai pada 1997 saat dia pertama kali menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW). Ia kemudian terpilih kembali melalui pemilihan umum secara langsung pada 1999, 2004, 2019, dan 2024 sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar.

    Pada periode 2024–2029, Yahya Zaini kembali duduk di kursi parlemen sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun.

    Ia ditugaskan di Komisi XI DPR yang fokus pada isu-isu strategis, seperti kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial nasional. Dalam komisi ini, dia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua.

    Dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, Yahya Zaini aktif selama beberapa periode. Pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, dia menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang keorganisasian.

    Setelah terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024 dan posisi ketua umum dipegang oleh Bahlil Lahadalia, Yahya Zaini tetap berada di lingkaran inti partai. Ia kembali ditunjuk sebagai ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Yahya Zaini juga memiliki pengalaman di bidang bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama PT Intelegensia Graha Pratama pada 1995 hingga 1997.

    Ia juga tercatat sebagai komisaris utama PT Savindo Karya Perdana dari 1996 hingga 2019, serta PT Jaya Abadi Sukses dari 2010 hingga 2019.

    Pengalaman dalam dunia usaha tersebut menjadi bagian dari kiprah profesional Yahya Zaini di luar aktivitas politik dan legislatif. Hal ini juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor swasta yang cukup panjang sebelum kembali fokus ke dunia politik.

  • Jelang Menikah, Al Ghazali dan Alyssa Pamer Foto Prewedding

    Jelang Menikah, Al Ghazali dan Alyssa Pamer Foto Prewedding

    Jakarta, Beritasatu.com – Detik-detik menjelang pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise semakin dekat. Keduanya diketahui telah menjalani sesi foto prewedding sebagai bagian dari persiapan menuju hari bahagia mereka.

    “Hitungan mundur menuju selamanya dimulai sekarang,” tulis Al Ghazali memamerkan foto mesranya dengan Alyssa di akun Instagram pribadinya, @alghazali7, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Ibunda Al, Maia Estianty, turut mengungkapkan rasa haru dan kebahagiaannya saat melihat potret-potret pranikah putra sulungnya tersebut.

    “So sweet anak-anakku,” tulis Maia.

    Dalam unggahan lainnya, Al juga membagikan foto saat dirinya bersama Alyssa berfoto Gunung Semeru. Pasangan ini menyebut sangat menantikan momen pernikahannya.

    “Menghitung hari,” tulis Al Ghazali singkat.

    Selain melakoni sesi foto prewedding, Al Ghazali juga sudah mengurus berkas pernikahannya di Kantor Unit Agama (KUA) Kebayoran Lama, sesuai dengan domisili atau tempat tinggal Al Ghazali.

    “Bahwa benar, saudara Al Ghazali sudah mengurus semua berkas pernikahan di sini,” kata Kepala KUA Kebayoran Lama Ahmad Chalabi dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Selasa (3/6/2025).

  • Minta Label Bertindak, Pasha Soroti Kisruh Penyanyi dan Pencipta Lagu

    Minta Label Bertindak, Pasha Soroti Kisruh Penyanyi dan Pencipta Lagu

    Jakarta, Beritasatu.com – Vokalis grup band Ungu sekaligus anggota DPR, Pasha Ungu, meminta label rekaman buka suara terkait kisruh yang semakin memanas antara penyanyi dan pencipta lagu. Permintaan tersebut disampaikan Pasha melalui unggahan di akun media sosialnya.

    “Hubungan yang tadinya penuh dengan rasa persaudaraan antara penyanyi, grup vokal, atau band dengan pencipta lagu semakin kusut dan tidak sehat. Kenapa label rekaman tidak ada yang angkat bicara?” tulis Pasha, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @pashaungu_vm, Kamis (12/6/2025).

    Pasha menilai label rekaman seharusnya bisa menjadi pihak penengah dalam konflik yang kian meruncing antara dua profesi tersebut.

    “Terlepas soal regulasi atau aturan, setidaknya label rekaman bisa hadir untuk menjadi penengah dan memberikan penjelasan antara dua bersaudara yang kini tengah berseteru ini,” tegasnya.

    Menurutnya, penyanyi atau grup vokal tidak akan berani menggunakan lagu ciptaan tanpa perlindungan atau persetujuan dari label rekaman. Ia menekankan,  kontrak atau kesepakatan terkait hak penggunaan atau pembelian lagu dari pencipta biasanya dilakukan oleh label rekaman dan pencipta lagu, bukan langsung oleh penyanyi atau grup vokal.

    Sebagai musisi yang kini terjun ke dunia politik, Pasha mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik atas kisruh yang sedang terjadi.

    “Saran saya, pihak yang memiliki kewenangan dalam menjelaskan regulasi ini dapat mengundang seluruh pelaku industri, khususnya penyanyi, grup vokal, band, dan pencipta lagu untuk duduk bersama dalam sebuah sarasehan atau forum diskusi. Berikan penjelasan yang komprehensif agar bisa dipahami oleh semua pihak,” imbuhnya.

    Pasha juga menyarankan adanya kesepakatan dan sosialisasi yang jelas terkait aturan batas waktu dan izin penggunaan lagu antara penyanyi dan pencipta lagu. Ia menyakini polemik ini timbul akibat kurangnya sosialisasi mengenai regulasi atau undang-undang yang mengatur bahwa penyanyi atau grup vokal wajib meminta izin langsung kepada pencipta lagu.

    “Jika sejak awal sudah disampaikan kalau hal ini akan menjadi rumit, saya rasa para penyanyi tidak akan berani membawakan lagu ciptaan orang lain,” pungkasnya.

  • Arab Saudi Apresiasi Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia

    Arab Saudi Apresiasi Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah Arab Saudi menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Presiden Prabowo  yang menetapkan Badan Penyelenggara Haji sebagai lembaga setingkat kementerian untuk mengelola pelaksanaan ibadah haji.

    Hal ini terungkap ketika Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengundang Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia Mochamad Irfan Yusuf untuk membahas persiapan awal menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    “Pihak kerajaan Arab Saudi mengetahui dan mengapresiasi Presiden Prabowo melakukan perubahan kebijakan yakni penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak lagi di bawah Kementerian Agama tetapi di bawah Badan Penyelenggara Haji sebagai badan setingkat kementerian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo,” kata Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar, dalam keterangan resminya, Kamis (12/6/2025).

    Dahnil menambahkan, pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi adanya perubahan kebijakan ini karena sesuai dengan harapan pemerintah Arab Saudi sejak awal terkait tata kelola dan manajemen jemaah haji Indonesia.

    “Sebab sejak awal pemerintah Arab Saudi memang berharap ada badan khusus selevel kementerian yang memang hanya mengurusi ibadah haji dan umrah, karena jumlah jemaah haji asal Indonesia itu banyak sekali, kompleksitasnya sangat tinggi. Sehingga harus ada badan setingkat kementerian yang khusus mengurusi soal haji dan umrah saja,” lanjutnya.

    Sebagai bentuk nyata apresiasi tersebut, kini pemerintah Arab Saudi sudah membatalkan wacana pengurangan kuota hingga 50% jemaah haji asal Indonesia.

    “Rencana itu diurungkan untuk mengapresiasi dan menghormati perubahan kebijakan Presiden Prabowo.  Wacana  pemotongan kuota sampai 50% itu tidak jadi mereka gulirkan. Jadi kami berkeyakinan tidak akan ada pemotongan kuota jemaah haji Indonesia,” pungkas Dahnil.

  • Dugaan Kerugian Rp 63 T dari Kuota Internet Hangus, ATSI Buka Suara

    Dugaan Kerugian Rp 63 T dari Kuota Internet Hangus, ATSI Buka Suara

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) buka suara terkait dugaan kerugian Rp 63 triliun dari kuota internet yang hangus.

    Isu ini mencuat setelah Indonesia Audit Watch (IAW) mengungkap adanya praktik tidak transparan terkait kuota internet yang secara otomatis hangus saat masa aktifnya habis. Hal ini dinilai berpotensi merugikan konsumen dan negara hingga mencapai puluhan triliun. 

    Direktur Eksekutif ATSI Mawan O Baasir menegaskan, penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 74 ayat (2) PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan. Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya.

    “ATSI menegaskan, seluruh anggotanya berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan patuh terhadap regulasi yang berlaku,” kata Mawan O Baasir, Kamis (12/6/2025).

    Marwan menjelaskan, pemberlakuan masa aktif merupakan praktik wajar dalam industri telekomunikasi. Kuota internet bergantung pada lisensi spektrum yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan volume pemakaian. Hal ini berbeda dengan listrik atau kartu tol. 

    “Penerapan masa aktif juga umum diberlakukan di berbagai sektor, seperti tiket transportasi, voucher, dan keanggotaan klub. Operator global seperti Kogan Mobile (Australia) dan CelcomDigi (Malaysia) pun menerapkan kebijakan serupa, yakni kuota hangus apabila tak digunakan dalam masa berlaku,” paparnya.

    Marwan menegaskan, transparansi adalah prinsip utama. Operator anggota ATSI selalu menyampaikan informasi masa aktif, kuota, dan hak pelanggan secara terbuka melalui situs resmi dan saat pembelian paket.

    “Setiap pilihan paket data yang ditawarkan atau disediakan kepada pelanggan sudah disertai dengan syarat dan ketentuan mengenai besaran kuota data, harga dan masa aktif penggunaan atas paket data yang dibeli  tersebut. Pelanggan diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk memilih dan membeli paket data sesuai keinginannya dan kebutuhannya,” kata Marwan. 
     

  • KNDS Teken 5 Nota Kesepahaman Strategis di Ranah Pertahanan Selama Pameran Indo Defence 2025

    KNDS Teken 5 Nota Kesepahaman Strategis di Ranah Pertahanan Selama Pameran Indo Defence 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam ajang pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, Indo Defence 2025, KNDS Prancis menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan Basis Industri Pertahanan dan Teknologi Dalam Negeri (Defense Technological and Industrial Base/DTIB) Indonesia melalui penandatanganan lima Nota Kesepahaman (MoU) strategis di bidang pertahanan darat bersama Kementerian Pertahanan dan sejumlah mitra industri nasional di Jakarta pada Rabu (11/6/2025).

    Dalam acara ini, Booth KNDS France menjadi salah satu yang dikunjungi langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, saat melakukan peninjauan pameran, menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam agenda strategis pertahanan nasional.

    CEO perusahaan pertahanan darat asal Prancis KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) Nicolas Chamussy mengatakan bagi KNDS, Kemitraan jangka panjang dengan Indonesia sangat strategis. Ini merupakan Komitmen KNDS untuk Memperkuat Kerja Sama Industri Strategis dengan DTIB Indonesia.

    “KNDS Perancis dan Angkatan Bersenjata Indonesia, telah menjalin kemitraan kuat selama lebih dari 40 tahun. Bagi KNDS, Kemitraan jangka panjang dengan Indonesia sangat strategis. Oleh karena itu, sejak tahun 2022, KNDS Perancis membuka kantor regional di Jakarta dengan tujuan untuk memperkuat dan memperdalam kemitraan industri strategis dengan Indonesia secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Dalam hal ini, kelima Nota Kesepahaman yang ditandatangani mencerminkan berbagai bentuk kolaborasi strategis seperti, PINDAD untuk kerja sama masa depan di bidang artileri dan amunisi kaliber besar, dengan pengalihan produksi lokal dan kerja sama dengan PT DIRGANTARA untuk peralatan helikopter Indonesia yang dilengkapi dengan meriam 20mm. PT SSE juga diikutsertakan dalam rangka pengembangan varian anti-UAV dari P2-TIGER buatan dalam negeri, serta BALITBANG untuk mengeksplorasi topik penelitian dan pengembangan mengenai pertahanan darat.

    “KNDS Perancis memahami aspirasi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian dan swasembada dalam beberapa bidang pertahanan strategis dan berkomitmen untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut,” tuturnya.

    Penandatanganan Letter of Intent antara Indonesia dan Prancis, Langkah Strategis Menuju Kemandirian Pertahanan

    Sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama di sektor pertahanan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis telah menandatangani sebuah Letter of Intent (LOI) yang menandai langkah awal pengadaan tambahan sistem artileri CAESAR dan amunisi 155mm.

    Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Persero Prima Kharisma menyampaikan, LOI ini akan memperdalam kerja sama industri antara KNDS dan Indonesia, sehingga produksi dapat dilakukan di dalam negeri.

    Dalam hal ini Indonesia telah mengoperasikan 56 sistem CAESAR, menempatkannya sebagai negara ketiga dengan sistem artileri CAESAR tercanggih. Dengan 56 sistem CAESAR (3 batalion) yang telah disediakan KNDS untuk TNI, Indonesia menjadi pengguna CAESAR terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia. Korps Marinir TNI-AL juga memiliki 20 senjata tarik ringan 105LG. 

    “Kami mengapresiasi dukungan kuat dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan Perancis melalui Surat Kesepakatan yang ditandatangani baru-baru ini pada saat kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron ke Jakarta,” ujarnya.

    Seluruh kerja sama ini berada di bawah payung Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Prancis. Ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan pertahanan nasional melalui alih teknologi, pembangunan kapasitas lokal, dan investasi industri jangka panjang.

    “Melalui kemitraan KNDS Perancis dengan industri lokal dan pembangunan fasilitas perawatan, memungkinkan Indonesia untuk melakukan sebagian besar perawatan sistem alutsista secara mandiri,” pungkasnya.