Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Kemendagri Perbolehkan Rapat di Hotel, PHRI Probolinggo Bahagia

    Kemendagri Perbolehkan Rapat di Hotel, PHRI Probolinggo Bahagia

    Probolinggo, Beritasatu.com – Kabar baik datang dari sektor pariwisata dan perhotelan di kawasan wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan kembali Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar rapat dan kegiatan di hotel serta restoran.

    Kebijakan ini disambut antusias pelaku usaha di kawasan Bromo, yang selama ini terdampak oleh pembatasan kegiatan pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Jamaludin menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan ini.

    “Kami menyambut baik kembalinya izin bagi pemerintah untuk menggelar rapat dan kegiatan di hotel dan restoran,” ujar Digdoyo kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Menurutnya, sejak diberlakukannya larangan tersebut, puluhan hotel dan ratusan homestay di kawasan Bromo mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengunjung.

    Ia mengaku, terpaksa merumahkan sejumlah karyawan akibat minimnya kegiatan yang biasanya digelar oleh instansi pemerintah.

    “Karena sepinya pengunjung dan kegiatan, kami terpaksa merumahkan beberapa karyawan untuk sementara waktu,” jelasnya.

    Penurunan drastis ini tak hanya berdampak pada hotel, tetapi juga restoran, homestay, dan UMKM yang bergantung pada aktivitas wisata dan agenda pemerintah.

    Dengan diberlakukannya kebijakan baru dari Mendagri, pelaku usaha berharap adanya kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari Pemda, BUMN, hingga lembaga negara lainnya dapat kembali dilakukan di kawasan wisata seperti Bromo.

    “Kami berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan, sehingga industri perhotelan dan restoran bisa bangkit kembali,” tutupnya.

  • Jokowi Masih Hitung Dukungan untuk Maju sebagai Ketum PSI

    Jokowi Masih Hitung Dukungan untuk Maju sebagai Ketum PSI

    Solo, Beritasatu.com – Menjelang Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan digelar pada 19–20 Juli 2025, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kembali mencuat dalam bursa calon ketua umum.

    Banyak pihak menanti apakah Jokowi akan benar-benar maju memperebutkan kursi tertinggi di partai berlambang mawar merah itu.

    Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi mengungkapkan, dirinya memang telah menerima sejumlah dukungan dari berbagai daerah. Meski begitu, dia belum mengambil keputusan final terkait pencalonan sebagai ketua umum PSI.

    “Saya belum turun ke bawah, tapi sudah ada satu-dua dukungan dari DPW dan DPC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tapi ya belum cukup,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (13/6/2025).

    Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, proses pemilihan ketua umum PSI kali ini menggunakan sistem voting online yang memungkinkan setiap kader memiliki satu hak suara.

    Hal ini membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena peta dukungan dari bawah sangat menentukan hasil akhir.

    “Platformnya voting online, jadi benar-benar harus dihitung matang. Harus berhitung betul,” tegasnya.

    Mantan wali kota Solo itu menambahkan, dirinya belum secara resmi menyatakan akan maju sebagai calon ketua umum PSI karena masih mempertimbangkan berbagai syarat administratif dan tingkat dukungan dari akar rumput.

    “Dukungannya saja belum cukup. Untuk mencalonkan diri, kan harus didukung oleh DPW dan DPC di berbagai daerah. Saya lihat memang ada satu-dua dukungan, tapi itu belum memenuhi syarat,” ungkapnya.

    Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa wacana pencalonannya sudah ramai dibicarakan di internal partai. Namun, Jokowi tampak tenang dan enggan terburu-buru menyatakan sikap.

    Kongres PSI yang akan digelar di Solo tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, dengan rangkaian acara pembukaan yang tersebar di dua lokasi utama, yakni kawasan Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Kehadiran Jokowi dalam bursa calon ketua umum tentu menambah daya tarik kongres ini. Banyak pengamat politik menyebut bahwa jika Jokowi benar-benar maju, maka arah politik PSI akan berubah signifikan.

    Meski begitu, hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai keputusannya maju atau tidak dalam kontestasi pemilihan ketua umum PSI. Dukungan memang sudah mulai mengalir, namun keputusan akhir masih bergantung pada kalkulasi matang terhadap peta kekuatan internal partai.

  • 4 Jenis Penyakit yang Ditemukan Saat Program Kesehatan Gratis

    4 Jenis Penyakit yang Ditemukan Saat Program Kesehatan Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan penemuan penting dari program cek kesehatan gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 8,2 juta warga Indonesia sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, empat masalah kesehatan kronis utama yang mendominasi hasil pemeriksaan massal tersebut.

    Ia menjelaskan temuan tertinggi justru berasal dari masalah gigi, yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat.

    “Yang paling tinggi ternyata masalah gigi. Kedua hipertensi, ketiga diabetes, dan keempat obesitas,” ujar Menteri Budi Gunadi Sadikin kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

    Ketiga masalah terakhir yaitu hipertensi, diabetes, dan obesitas juga merupakan faktor risiko utama yang berkontribusi besar terhadap penyakit jantung dan stroke, dua penyebab kematian tertinggi di Indonesia selama bertahun-tahun.

    “Setiap tahun, lebih dari setengah juta orang Indonesia meninggal karena jantung dan stroke. Akar masalahnya: tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan berat badan berlebih,” tambahnya.

    Salah satu temuan yang mengkhawatirkan adalah banyaknya warga yang tidak menyadari kondisi kesehatannya, khususnya tekanan darah tinggi dan prediabetes.

    “Penyakit-penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala. Itulah pentingnya cek kesehatan dini,” katanya.

    Ia menekankan, deteksi dini adalah kunci pencegahan agar kondisi tidak berkembang menjadi penyakit mematikan seperti serangan jantung atau strok.

    Dari sisi partisipasi, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa perempuan lebih aktif mengikuti program CKG dibandingkan laki-laki.

    “Ini panggilan buat kita, kaum pria. Mari kita beri contoh hidup sehat. Rata-rata usia perempuan lebih panjang, salah satunya karena mereka lebih rajin cek kesehatan,” ujarnya.

  • Laku Miliaran, Tas LV dan Mobil Mewah Laris Dilelang KPK 2025

    Laku Miliaran, Tas LV dan Mobil Mewah Laris Dilelang KPK 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menggelar lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total pemasukan mencapai Rp 24,8 miliar. Lelang ini digelar serentak bersama KPKNL di 14 kota selama dua hari, 11-12 Juni 2025.

    Lelang dilaksanakan secara daring melalui situs lelang.go.id, dan diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah Indonesia. “KPK berhasil menghimpun nilai lelang sementara sebesar Rp 24,8 juta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (13/6/2025).

    Barang-barang rampasan yang berhasil terjual di antaranya, seperti tas Louis Vuitton (LV), sepeda motor Triumph Speedmaster Bonneville, sepeda lipat Brompton, mobil VW Caravelle, kemeja sutera lengan panjang yang laku Rp 5,6 juta dari harga awal Rp 5.700.

    Salah satu sorotan dalam lelang ini adalah mobil VW Caravelle, yang dibuka dengan harga limit Rp 17,9 juta, tetapi terjual Rp 123,9 juta, menunjukkan lonjakan lebih dari 600%. Bahkan, sepeda motor perkara Rafael Alun yang sebelumnya tak laku, kali ini terjual.

    “Semua barang akhirnya laku. Ini capaian luar biasa,” kata Direktur Pelacakan Aset KPK Mungki Hadipratikto.

    Antusiasme publik sangat tinggi. Di KPKNL Jakarta III saja, verifikasi KTP peserta meningkat 200% dari lelang sebelumnya dari 800-an jadi 1.700 peserta. Barang-barang bahkan diperebutkan hingga detik terakhir. “Beberapa barang laku dengan harga 200-300% di atas limit,” ujar Fungsional Pelelang KPKNL Jakarta III  Muhammad Firmansyah.

    KPK menegaskan, lelang ini adalah bagian dari strategi memulihkan kerugian negara, bukan hanya penindakan hukum. Dana hasil lelang akan masuk ke kas negara setelah pelunasan maksimal lima hari oleh pemenang. “Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penjara. Ini soal memulihkan uang negara,” ujar Budi Prasetyo.

    Selama Januari-Maret 2025, KPK telah menyetorkan Rp 53 miliar ke kas negara dari pemulihan aset, termasuk Rp 42,45 miliar hanya dalam Maret saja.

    Melalui program ini, KPK mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam lelang terbuka dan transparan. Selain bisa mendapatkan barang mewah dengan harga miring, masyarakat juga turut berkontribusi kepada pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

    Informasi lelang dapat diakses di www.kpk.go.id dan Instagram @official.kpk, @lelangkpkofficial.

  • Pesan Maia Estianty untuk Al Ghazali yang Tak Lama Lagi Menikah

    Pesan Maia Estianty untuk Al Ghazali yang Tak Lama Lagi Menikah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ibunda Al Ghazali, Maia Estianty memberikan pesan untuk putranya yang akan menikah dengan Alyssa Daguise.

    “Kamu di hatiku selamanya anakku,” kata Maia Estianty dikutip dari channel YouTube, Jumat (13/6/2025).

    Maia Estianty mengaku, sudah mempersiapkan hati untuk melepas putra sulungnya yang akan segera membangun rumah tangga bersama sang istri.

    “Detik-detik akan melepaskanmu sekali lagi. Sebentar lagi, bukan aku yang menggandeng tanganmu di pelaminan, tetapi cintamu, masa depanmu yang baru,” ujarnya.

    Maia Estianty juga mengenang masa saat Al Ghazali masih balita, ketika ia tak ingin lepas dari genggaman tangan sang ibu.

    “Hatiku akan tetap menggenggam erat semua kenangan, tangisan pertamamu, langkah kecilmu yang belajar berjalan, tawa polosmu yang dahulu memenuhi kebahagiaanku,” lanjutnya.

    Ia berharap agar putranya bisa menjalani rumah tangga bersama Alyssa Daguise dengan baik.

    “Anakku, kini kamu akan berlayar dengan kapal baru, membentuk rumahmu sendiri. Aku tidak akan kehilanganmu, hanya akan melepaskanmu lagi dan lagi dengan doa yang tidak putus dan cinta yang tidak pernah berkurang,” ungkapnya.

    “Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi merelakan dengan ikhlas. Segala yang kupegang di dunia ini, pada akhirnya harus kembali ke pemilik sejatinya yaitu Allah Swt,” tambahnya.

    Maia Estianty meminta kepada Sang Pencipta untuk menjaga putranya dengan baik saat sudah resmi menikah.

    “Ya Allah, aku titipkan anak ini dalam penjagaan-Mu. Bunda tidak akan pernah jauh, hanya kini berdiri satu langkah di belakangmu, melihatmu dari kejauhan dan mendoakanmu dalam sujud-sujud malam,” lanjutnya.

    “Selamat menempuh hidup barumu, anakku @alghazali7,” tutupnya

  • Covid-19 Muncul Lagi di Indonesia, 2 Orang di Palembang Positif

    Covid-19 Muncul Lagi di Indonesia, 2 Orang di Palembang Positif

    Palembang, Beritasatu.com – Covid-19 kembali muncul di Indonesia. Kali ini terjadi di Sumatera Selatan yang menunjukkan gejala peningkatan Covid-19. Dua warga Kota Palembang positif Covid-19, yang menandai kembalinya kasus baru pada 2025.

    Berdasarkan data resmi dari sistem New All Record (NAR), dua kasus terbaru berasal dari Kecamatan Kemuning dan Sako. Keduanya sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Mohammad Hoesin Palembang.

    “Data 11 Juni 2025 menunjukkan dua tambahan kasus. Dengan ini, total ada tiga kasus positif Covid-19 di Sumsel pada 2025,” ungkap Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumsel Darsono  Jumat (13/6/2025).

    Sebelum kemunculan dua kasus ini, satu kasus pertama pada 2025 tercatat di Kabupaten Banyuasin. Pasien tersebut telah menjalani isolasi mandiri dan kini dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes PCR negatif.

    “Kami memastikan kondisi pasien pertama sudah sehat. Ia sempat menjalani isolasi mandiri setelah terdeteksi positif saat berobat ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.

    Dua pasien terbaru berasal dari kawasan padat penduduk di Palembang. Pasien pria dari Kemuning saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah karena tidak mengalami gejala berat.

    Sayangnya, proses pelacakan kontak masih mengalami kendala. Petugas kesehatan belum berhasil menjalin komunikasi langsung dengan pasien untuk mengungkap sumber penularan.

    “Kondisinya tidak sesak, jadi tidak dirawat. Namun kami masih kesulitan menelusuri jejak kontaknya,” jelasnya.

    Sementara itu, pasien perempuan dari Kecamatan Sako saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi medis yang lebih serius.

  • Denny Cagur Desak Program Kedisiplinan Anak ala KDM Dievaluasi

    Denny Cagur Desak Program Kedisiplinan Anak ala KDM Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi X DPR Denny Cagur, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program barak militer yang digagas dan dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

    Menurut Denny, tidak semua anak yang bermasalah wajib mengikuti program pelatihan kedisplinan di barak militer. Ia menilai setiap siswa memiliki persoalan yang berbeda, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan.

    “Siswa itu kan permasalahannya berbeda beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Menurut saya, perlu dicari jalan keluarnya masing masing siswa, tidak melulu barak militer jadi satu satunya solusi,” ungkap Denny Cagur, dikutip dari channel Youtube, Jumat (13/6/2025).

    Ia menekankan, meskipun program barak militer mungkin  membantu menanamkan kedisiplinan pada anak, tetapi belum tentu efektif dalam mendukung proses pendidikan anak secara keseluruhan.

    “Ini perlu dikaji ulang programnya, mungkin dalam sisi menegakkan kedisiplinan bisa, tapi kalau di barak militer dan dilatih anggota tentara seperti TNI apakah TNI mempunyai kurikulum dalam bidang pendidikan?,” tegas pria bernama asli Denny Wahyudi tersebut.

    Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program tersebut tidak mengganggu pendidikan formal maupun kehidupan sosial anak, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.

    “Perlu ada pendekatan berbasis psikologi, konseling, dan intervensi komunitas. Ini bisa menjadi alternatif yang lebih manusiawi,” tandasnya.

  • Bangkang Mendagri, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Hotel di Jabar Sekarat

    Bangkang Mendagri, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Hotel di Jabar Sekarat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengambil langkah berbeda dari kebijakan pemerintah pusat. Saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) menggelar rapat di hotel dan restoran demi menghidupkan industri perhotelan, Dedi justru bersikukuh menolak.

    Lewat unggahan Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat tetap melaksanakan rapat di kantor pemerintahan masing-masing.

    Baginya, kantor-kantor yang sudah tersedia cukup representatif untuk digunakan tanpa harus mengeluarkan dana tambahan.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat,” kata Dedi Mulyadi, dikutip Beritasatu.com pada Jumat (13/6/2025).

    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penggunaan APBD. Namun, langkah ini menimbulkan dampak serius terhadap industri hotel dan restoran di Jawa Barat yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan rapat dan kunjungan dinas.

    Hotel dan Restoran di Jawa Barat Sekarat

    Sejak diberlakukan larangan menggelar rapat di hotel, industri perhotelan di berbagai daerah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur mengalami penurunan okupansi secara signifikan.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat, Eko Suprianto menyebut tingkat hunian hotel selama Januari hingga Mei 2025 tak pernah menyentuh angka 50%. Bahkan pada Maret hanya 18%.

    Menurut Eko, momentum liburan bersama dan hari besar keagamaan tidak mampu mengangkat tingkat okupansi. Saat libur Kenaikan Isa Almasih, tak satu pun hotel yang mencapai okupansi 100%.

    Hal serupa juga terjadi di Cianjur. Ketua PHRI setempat, Nano Indra Praja mengungkapkan, saat libur panjang Iduladha 2025, okupansi hotel di wilayahnya hanya mencapai 20%.

    Kondisi ini memaksa banyak pengusaha hotel mengurangi jam kerja karyawan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, turut mengungkapkan bahwa selama masa cuti bersama Iduladha 2025, okupansi rata-rata hanya menyentuh 52,4%, jauh dari angka ideal.

    Mendagri Izinkan Rapat di Hotel dan Restoran

    Sikap Dedi Mulyadi berseberangan dengan kebijakan Mendagri Tito Karnavian. Dalam pernyataannya di Mataram, Tito menegaskan bahwa pemda tetap boleh melakukan kegiatan rapat di hotel dan restoran, sebagai bagian dari upaya membantu industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

    Tito menambahkan, pemerintah pusat hanya memotong anggaran sekitar Rp 50 triliun dari total dana untuk 552 daerah. Artinya, masih ada ruang bagi daerah untuk tetap melaksanakan kegiatan yang memberi efek ekonomi.

    “Jangan terlalu kaku. Kalau pun ingin efisiensi, lakukan secara rasional. Hotel dan restoran juga menyerap tenaga kerja dan punya rantai pasok yang panjang,” ucap Tito.

    Meski Mendagri membuka peluang, Dedi Mulyadi tetap kukuh menerapkan efisiensi sebagai langkah prioritas, termasuk larangan study tour bagi pelajar. Kebijakan ini, meski bermaksud baik, dinilai banyak pihak sebagai penyebab utama kelesuan sektor perhotelan dan restoran di Jawa Barat.

  • Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Para Menteri Diminta Kerja Lebih Keras

    Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Para Menteri Diminta Kerja Lebih Keras

    Jakarta, Beritasatu.com – Para menteri diminta bekerja lebih keras dan tidak menimbulkan kontroversi setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan melakukan penggantian atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menyikapi pernyataan Prabowo yang menepis isu akan ada reshuffle kabinet.

    Toha menyampaikan apresiasinya sikap Prabowo yang menilai kinerja para menterinya secara objektif. Namun, dia mengingatkan  kepercayaan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kinerja yang lebih nyata dan konsisten di semua lini kementerian.

    “Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Tetapi dengan tidak adanya reshuffle dalam waktu dekat, para menteri harus memaknainya sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Toha di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (13/6/2025).

    Legislator yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi itu juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik yang sehat dan tidak menimbulkan kegaduhan.

    Dia mengimbau agar para menteri fokus bekerja dan menghindari berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan polemik atau multitafsir di tengah masyarakat.

    “Jangan malah sibuk berkomentar yang kontroversial atau memperkeruh suasana. Rakyat butuh kerja nyata, bukan wacana yang memecah fokus atau menimbulkan ketidakpastian,” ucap dia.

    Toha menekankan pentingnya konsolidasi internal dalam kabinet, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan nasional menjelang transisi pemerintahan yang akan datang.

    Pasalnya, kata dia, seluruh pihak ingin melihat pemerintahan periode ini menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatan, sehingga diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan dirinya belum berencana melakukan reshuffle kabinet. Dia menilai para menterinya bekerja dengan baik.

    Namun, Prabowo juga mengakui kekurangan kinerja dari menterinya, salah satunya terkait komunikasi publik para menteri di Kabinet Merah Putih.

    Prabowo menegaskan, para menterinya akan terus bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Presiden memastikan Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik dan selalu menjaga kekompakan dan kesolidan.

  • Eks Stafsus Nadiem Diperiksa Lagi Soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook

    Eks Stafsus Nadiem Diperiksa Lagi Soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagun) kembali memeriksa mantan staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Fiona Handayana pada Jumat (13/6/2025).

    Fiona kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Kuasa hukum Fiona, Indra menegaskan, kliennya tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan penggunaan sistem operasi Chromebook dalam pengadaan tersebut. “Tidak tiba-tiba diputus Chromebook. Ada analisis. Fiona hanya staf khusus, bukan pengambil keputusan,” ujar Indra.

    Menurut Indra, pemilihan Chromebook dilakukan berdasarkan pertimbangan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kemampuan sistem dalam mengontrol aktivitas pembelajaran, seperti membatasi akses ke permainan atau aplikasi non-pendidikan.

    Ia juga mengeklaim, seluruh data dan dokumen yang diminta telah diserahkan Fiona dalam pemeriksaan sebelumnya. “Sudah dijelaskan pengadaan di era Menteri Muhadjir berbeda dengan saat Nadiem menjabat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyatakan, pemeriksaan lanjutan terhadap Fiona sangat penting untuk mengungkap fakta baru.

    “Dengan adanya pemeriksaan lanjutan ini, penyidik berharap mendapatkan informasi dan fakta yang dapat membuat perkara ini menjadi terang,” ujar Harli.

    Kasus ini masih terus dalam tahap penyelidikan Kejagung. Publik menanti kejelasan peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan yang bernilai miliaran rupiah tersebut.