Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Pemkot Yogyakarta Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10%. Berbagai langkah strategis diterapkan, mulai dari keterbukaan data hingga pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga tim pendamping keluarga (TPK).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, menjelaskan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta per April 2025 tercatat sekitar 11,3%. Namun, berdasarkan data pemantauan permasalahan gizi balita (PPGB) melalui Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, angka stunting tercatat menurun menjadi 10,49%. 

    Sementara itu, angka wasting (gizi kurang/kurus) sebesar 5,77% dan underweight (berat badan kurang-sangat kurang) sebesar 11,58%.

    “Target stunting Pak wali menjadi satu digit atau di bawah 10% karena di Bali bisa di bawah itu. Target stunting secara nasional 18%,” kata Emma, Jumat (13/6/2025).

    Sebaran kasus stunting masih ditemukan di sejumlah kelurahan seperti Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Kasus wasting tercatat di antaranya di Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, dan Suryodiningratan. Sementara underweight tersebar di Giwangan, Karangwaru, Warungboto, hingga Sosromenduran.

    Emma menambahkan, Dinas Kesehatan memberikan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan dengan anggaran sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Pemantauan kesehatan juga dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi. Namun, Emma menegaskan 70% penyebab stunting berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan dan pola makan.

    “Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya penanganan harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Libatkan wilayah kelurahan, kemantren, puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK) berikan pemahaman stunting agar paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan. Yang wasting dan underweight harus dipantau karena bisa menjadi stunting,” terangnya.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam menangani stunting. Ia menyebut kontribusi sektor kesehatan hanya 30%, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial lainnya.

    “Saya minta selama seminggu Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas. Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data ini butuh disinkronkan,” jelas Hasto.

    Selain itu, Hasto juga meminta koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin, serta memaksimalkan peran 495 TPK di seluruh kelurahan. Lurah diminta aktif memantau dan mendampingi proses penanganan stunting, termasuk distribusi makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.

  • Korupsi Akuisisi ASDP, KPK Siap Tahan Bos PT Jembatan Nusantara

    Korupsi Akuisisi ASDP, KPK Siap Tahan Bos PT Jembatan Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menahan Bos PT Jembatan Nusantara Group Adjie setelah kondisi kesehatannya membaik. Adjie merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 2019-2022.

    Penahanan terhadap Adjie sempat ditunda karena yang bersangkutan tengah sakit dan dirawat di RS Polri. “Nanti tunggu sampai sembuh dahulu. Setelah itu, baru dilakukan upaya paksa lagi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, Sabtu (14/6/2025).

    Setyo menegaskan, KPK tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) sehingga tindakan penahanan tidak bisa dilakukan terhadap tersangka yang sedang sakit. “Sakit itu tidak bisa dipaksakan. Saya dapat laporan yang bersangkutan dibantarkan ke rumah sakit,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPK memeriksa Adjie pada Rabu (11/6/2025). Seusai pemeriksaan, penyidik membantarkan penahanan Adjie dan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Selain Adjie, ada Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, serta Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Muhammad Yusuf Hadi. Seluruhnya sudah dicegah ke luar negeri.

    Tak hanya menetapkan tersangka, KPK juga telah menyita sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari hasil korupsi. Di antaranya delapan bidang tanah dan bangunan, termasuk tiga rumah mewah di kompleks elite Surabaya senilai total Rp 500 miliar.

    Selain itu, turut disita uang tunai Rp 200 juta, perhiasan senilai Rp 800 juta, jam tangan mewah bertabur berlian, hingga cincin berlian eksklusif. Total nilai aset yang disita KPK sejauh ini mencapai Rp 1,2 triliun.

    “Seluruh aset ini diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan akan dirampas untuk pemulihan kerugian negara,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

    KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi kerja sama dan akuisisi ini mencapai Rp 893 miliar. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah seiring pendalaman penyidikan.

    Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran besarnya nilai kerugian negara serta banyaknya aset mewah yang berhasil disita. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan mempercepat proses hukum demi menyelamatkan uang negara.

  • Konektivitas UMKM Diperkuat dengan Industri Besar lewat Skema Holding

    Konektivitas UMKM Diperkuat dengan Industri Besar lewat Skema Holding

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Usaha Menengah mendorong penguatan konektivitas antara UMKM dan industri besar melalui skema holding UMKM atau kemitraan rantai pasok.

    “Saat ini, pelaku UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, sumber daya manusia yang belum mumpuni, promosi yang masih lemah, serta kurangnya dukungan infrastruktur. Untuk itu, kami membangun ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster dengan industri besar, yang kami sebut holding UMKM,” ujar Deputi Bidang Usaha Menengah, Bagus Rachman, dalam acara Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Bagus menjelaskan, melalui skema kemitraan rantai pasok ini, diharapkan skala ekonomi UMKM dapat meningkat, begitu pula kapasitas pengelolaan usaha, perluasan pasar produk, serta akses terhadap pembiayaan. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang tangguh.

    “Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan regulasi, membangun infrastruktur, dan mendukung melalui kebijakan. Sementara sektor swasta berperan dalam melakukan inovasi, investasi, dan pengembangan teknologi,” jelasnya.

    Bagus juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang konsisten mendukung pengembangan UMKM, termasuk salah satunya Wismilak Foundation yang turut berkontribusi lewat program DSC.

    “DSC menjadi platform strategis yang mempertemukan talenta kreatif dengan peluang usaha, sekaligus mendorong kolaborasi dan inovasi, khususnya di sektor pariwisata,” katanya.

    Senada dengan Bagus, Ketua Dewan Komisioner DSC Surjanto Yasaputera menambahkan, kolaborasi DSC dengan berbagai pihak eksternal merupakan inisiatif untuk menjawab tantangan ekonomi nasional.

    “Keragaman tantangan ekonomi Indonesia saat ini menjadikan semangat kolaborasi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting bagi terciptanya solusi inovatif di masa depan,” tegas Surjanto.

  • Lulusan Pesantren Nonformal Diupayakan Dapat Pengakuan Negara

    Lulusan Pesantren Nonformal Diupayakan Dapat Pengakuan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Masyayikh tengah menyusun sistem penjaminan mutu untuk jalur pendidikan nonformal pesantren. Pesantren nonformal adalah bentuk pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren yang tidak mengikuti sistem pendidikan formal berjenjang seperti sekolah. Pendidikan ini lebih menekankan pada pengkajian kitab kuning sebagai sumber utama pembelajaran

    Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin menyampaikan penyusunan sistem ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pesantren, melainkan untuk menjamin pengakuan negara atas keberadaan dan keunikan pesantren jalur nonformal serta rekognisi terhadap lulusannya.

    “Pesantren nonformal harus tetap hidup dan eksis. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan  para lulusannya mendapatkan pengakuan yang sah dari negara. Ini menyangkut hak sipil para santri,” ujar Rozin di Jakarta, Jumat (13/5/2025) dikutip dari Antara.

    Gus Rozin menegaskan sistem yang dibangun tidak boleh menjadikan pesantren menyerupai lembaga pendidikan lain, seperti madrasah atau sekolah formal. Menurutnya, pesantren telah eksis sebelum sistem pendidikan modern hadir dan harus dijaga keasliannya.

    “Pesantren jangan diseragamkan dengan model pendidikan formal. Justru pesantren adalah bentuk pendidikan yang telah lebih dahulu hadir dan memiliki karakter khas,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penyusunan sistem penjaminan mutu ini tidak hanya soal administratif, melainkan bagian dari pengakuan atas hak pendidikan para santri.

    Senada, anggota Divisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Masyayikh, Abdul A’la Basyir menyatakan sistem ini bukan mengadopsi dari luar, tetapi merupakan hasil rekonstruksi dari nilai-nilai dan tradisi khas pesantren.

    “Kita tidak menyalin sistem dari luar. Justru kita sedang membangun sistem sendiri yang tumbuh dari akar budaya, nilai, dan tradisi pesantren,” ungkap A’la.

    Dikatakannya, sistem penjaminan mutu yang dirancang harus mencakup seluruh aspek penting pesantren, termasuk nilai-nilai yang sering tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan umum. Nilai-nilai tersebut meliputi spiritualitas, kesinambungan sanad keilmuan, adab santri terhadap kiai, hingga kontribusi sosial pesantren terhadap masyarakat sekitarnya.

    “Hal-hal seperti integritas moral, spiritualitas, relasi antara santri dan kiai, serta pengaruh sosial pesantren harus menjadi bagian dari indikator mutu,” katanya.

     

     

  • Puluhan Anak Ikuti Lomba Mewarnai di BTV Semesta Berpesta Bandung

    Puluhan Anak Ikuti Lomba Mewarnai di BTV Semesta Berpesta Bandung

    Bandung, Beritasatu.com – Puluhan anak tampak antusias mengikuti lomba mewarnai dalam rangkaian acara Semesta Berpesta oleh BTV, bertempat di Lapangan Prabuwangi, Arcamanik, Bandung, pada Sabtu (14/6/2025) pagi.

    Lomba ini diikuti oleh anak-anak dari berbagai jenjang usia, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD).

    Kegiatan ini menjadi salah satu daya tarik utama dari rangkaian acara Semesta Berpesta yang digelar di Kota Bandung.

    Salah satu peserta, Nadia, mengungkapkan kegembiraannya dapat mengikuti lomba tersebut dengan tema “Keluarga”.

    “Senang bisa ikut lomba mewarnai. Saya datang bersama saudara dan keluarga,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa mengikuti lomba mewarnai juga membantunya mengasah keterampilan dan kreativitas dalam menggambar.

    “Seru karena bisa sekalian mengembangkan kemampuan mewarnai,” tambahnya.

    Sebelumnya, ratusan ibu-ibu turut memeriahkan acara pembukaan dengan mengikuti zumba massal.

    Setelah lomba mewarnai, acara dilanjutkan dengan berbagai kuis interaktif yang dipersembahkan oleh para sponsor untuk menghibur masyarakat yang hadir dalam Semesta Berpesta.

  • Menjelajahi Masa Depan Teknologi Kesehatan Taiwan

    Menjelajahi Masa Depan Teknologi Kesehatan Taiwan

    Jakarta, Beritasatu.com – Teknologi dan industri kesehatan Taiwan sepertinya tengah berakselerasi dengan kencang. Pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence diharapkan mampu membantu sistem kesehatan Taiwan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih holistik.

    Berbeda dengan industri lainnya, bidang kesehatan justru membuka tangan dengan lebar hadirnya kecerdasan buatan. Teknologi tersebut tidak dianggap sebagai ancaman karena bisa menggantikan tenaga kerja kesehatan, tetapi justru mampu membantu mereka dalam menangani penanganan medis dengan lebih efisien dan taktis.

    Allen Liem, Chairman dan CEO Acer Medical mengatakan saat ini masalah kesehatan merupakan hal yang sangat krusial karena modernisasi membuat masalah kesehatan semakin kompleks. Kondisi itu semakin diperparah dengan terus meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

    Di saat yang sama, tenaga medis yang tersedia justru tidak mencukupi. Kondisi itu semakin parah ditemukan di berbagai wilayah terpencil di Taiwan. “Bayangkan dalam satu hari seorang dokter mata di wilayah terpencil di Taiwan harus memberikan penanganan medis kepada 500 orang per hari,” jelasnya.

    Hal itu yang membuat Acer Medical tergerak untuk menghadirkan sebuah alat kecerdasan buatan yang bisa membantu tenaga medis dalam mengatasi masalah tersebut. Alat pendeteksi kondisi kesehatan mata yang telah dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan.

    Kecerdasan buatan kini sudah menjadi teknologi yang sangat mapan dalam bidang kesehatan Taiwan. – (Beritasatu.com/Wahyu Sahala Tua)

    “Dengan alat berbasis AI, proses diagnosis bisa dilakukan dalam hitungan menit. Ini sangat membantu fasilitas medis yang kekurangan tenaga spesialis,” kata Allen Liem.

    Hal ini diamini oleh John Cuang, CEO Onyx Healthcare, yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi partner yang tepat bagi industri kesehatan untuk mengatasi masalah serupa. Berbeda dengan Internet of Everything (IoT), kecerdasan buatan justru memiliki fleksibilitas yang sangat baik bagi industri kesehatan dalam menemukan solusi masalah kesehatan dan penanganannya dengan lebih efektif.

    “Ini mengapa ada banyak alat-alat kesehatan baru berteknologi kecerdasan buatan yang sangat variatif,” jelasnya.

    Hal itu yang Beritasatu.com rasakan saat diundang oleh TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) mengunjungi Medical Taiwan 2025 di Taipei Nangang Exhibition Center (TaiNEX 2) pada awal Juni 2025 ini. Para peserta pameran hadir dengan berbagai teknologi kesehatan yang menakjubkan.

    Ambil contoh cincin kesehatan bernama Dr.AI Smart Ring buatan IntoWell Biomedical Technology. Berkat cincin tersebut, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan dokter virtual berbasis AI melalui suara maupun video.

    Pengguna juga bisa bertanya apa saja seputar kesehatan, dan dalam hitungan detik, jawaban profesional akan diberikan secara lisan, lengkap dengan rekomendasi yang relevan. Tak perlu membuka aplikasi atau membaca laporan panjang—semua informasi diberikan dengan cara yang intuitif dan mudah dimengerti.

    Pengguna juga mampu memantau berbagai data kesehatan penting seperti detak jantung, kualitas tidur, tingkat stres, dan lainnya. Setiap pagi atau sebelum tidur, mereka menerima laporan singkat langsung dari AI dalam bentuk suara atau video, memberi tahu kondisi tubuh hari ini.

    Begitu juga setelah berolahraga, Anda pun bisa langsung mengetahui bagaimana tubuh merespons aktivitas fisik yang dilakukan.

  • Upaya Indonesia Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Israel-Iran

    Upaya Indonesia Jaga Ketahanan Energi di Tengah Konflik Israel-Iran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyikapi dampak konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang memicu ketidakpastian harga minyak mentah dunia. Tercatat, harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga 10%, menyentuh US$ 75,65 per barel.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kondisi tersebut tidak mengganggu penyediaan energi nasional. Meski Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi.

    Menurut Yuliot, salah satu langkah utama adalah peningkatan produksi migas dalam negeri atau lifting. Saat ini, realisasi lifting minyak telah mencapai sekitar 610.000 barel oil per day (BOPD), meningkat dari sebelumnya yang berkisar 560.000-570.000 BOPD.

    “Kita terus mengupayakan peningkatan produksi migas dalam negeri. Bulan ini rata-rata lifting sudah mencapai di atas 610.000 barel per hari,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Selain menggenjot produksi migas, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satunya adalah program biodiesel B50, yaitu pencampuran 50% biodiesel dari bahan organik dengan solar.

    “Kita memiliki program renewable energy, salah satunya B50 untuk biodiesel,” jelasnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memaksimalkan potensi panas bumi sebagai sumber listrik ramah lingkungan. Melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terus ditingkatkan, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan diesel di berbagai daerah.

    “Dalam jangka panjang, kami mengembangkan pembangkit geotermal untuk wilayah yang masih bergantung pada BBM,” tutup Yuliot.

  • Israel-Iran Perang, Pertamina Siap Ambil Minyak dari Afrika

    Israel-Iran Perang, Pertamina Siap Ambil Minyak dari Afrika

    Jakarta, Beritasatu.com– PT Pertamina (Persero) bersiap menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perang antara Israel dan Iran. Pertamina pun siap mendatangkan minyak mentah dari Afrika jika memang diperlukan.

    VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko, mengatakan untuk mengurangi kerugian akibat perang Israel vs Iran maka pihaknya akan membatasi kontrak impor minyak dalam jangka panjang. Pertamina juga berupaya untuk mencari alternatif negara impor minyak. 

    “Jadi kita tidak terlibat kontrak panjang. Jadi kita bisa modifikasi kalau ada gangguan di satu titik. Bisa shift misalnya dari Afrika,” katanya kepada di Graha Pertamina, Jumat (13/6/2025).

    Dia menyebut negara-negara di kawasan Afrika menjadi opsi baru untuk impor minyak yang dinilai lebih aman. “Itu kita mitigasi. kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana,” tambah dia. 

    Fadjar menjelaskan, Pertamina juga mengubah rute kapal muatan minyak impor untuk alasan keamanan. Menurutnya, cara ini kerap dilakukan perusahaan saat terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “Kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana. Dan sudah terjadi beberapa kali. Jadi kita mitigasi dengan melalui rute-rute yang aman,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Fadjar memastikan saat ini perusahaan belum terdampak kenaikan harga minyak akibat perang Israel vs Iran. Dia menuturkan anak usaha Pertamina, Patra Niaga, akan memberikan perkembangan terbaru potensi kenaikan harga minyak akibat perang tersebut.

    “Sampai sekarang belum ada dampak kan memang baru ya,” tandasnya.

  • Impor Migas dari AS Bukan Penambahan, tetapi Peralihan Sumber

    Impor Migas dari AS Bukan Penambahan, tetapi Peralihan Sumber

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan, rencana impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) bukan merupakan penambahan kuota, melainkan strategi shifting atau peralihan sumber impor dari negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sejak April 2025, sejumlah negara, termasuk Indonesia, dikenakan tarif impor lebih tinggi. Namun, kebijakan tersebut kini ditangguhkan selama 90 hari hingga 9 Juli 2025 untuk memberi ruang negosiasi dengan mitra dagang utama AS.

    “Kita bukan menambah impor dari Amerika Serikat, tetapi melakukan shifting impor,” ujar Simon dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Ia menyebut bahwa saat ini Pertamina masih mengimpor minyak dari beberapa negara, meski lokasi pastinya belum dijelaskan secara rinci.

    Namun, karena kebijakan tarif baru dari AS, pemerintah mengarahkan agar Indonesia bernegosiasi dan menyesuaikan strategi sumber impor migas.

    “Kita berupaya mendorong kebijakan ini melalui negosiasi tarif. Maka dilakukan shifting dari negara lain menuju AS,” tambahnya.

    Menurut Simon, selain mengikuti arah kebijakan pemerintah, strategi ini juga bertujuan untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

    Pertamina mempertimbangkan faktor, seperti waktu pengiriman dan harga minyak dari Amerika Serikat sebelum memutuskan alih sumber.

    “Dengan langkah ini, kita juga memperhitungkan efisiensi, termasuk durasi pengiriman dan harga yang ditawarkan AS,” jelasnya.

    Simon optimistis dukungan dan upaya negosiasi berkelanjutan dari pemerintah akan membantu memperkuat hubungan perdagangan bilateral dengan AS, khususnya terkait impor minyak mentah dan peningkatan volume LPG.

    “Kami yakin, dengan bantuan dan diplomasi pemerintah, kita bisa mendapat solusi terbaik, dan dalam jangka panjang memperoleh harga yang lebih kompetitif,” tutupnya.

  • Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Baru Kemenkeu, Berikut Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 139 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6/2025) sore. Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat pada unit organisasi noneselon.

    Pelantikan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah Sri Mulyani melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Sebelumnya, ia mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo ke Bimo Wijayanto, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari Askolani ke Djaka Budi Utama.

    Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani menekankan kepada semua jajaran Kemenkeu untuk peka terhadap aspirasi masyarakat sebagai pembayar pajak. Ia mengingatkan bahwa publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor perpajakan.

    “Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak,” ujarnya.

    Sri Mulyani meminta agar seluruh jajaran Kemenkeu untuk mampu merespons tuntutan tersebut dengan cepat, cerdas, dan menunjukkan kepemimpinan yang peduli terhadap pelayanan publik.

    Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat yang dilantik pada Jumat (13/6/2025) :

    I. Sekretariat Jenderal

    1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan

    2. Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono

    3. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari

    4. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin

    5. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    II. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati

    2. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad

    3. Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska

    4. Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah

    5. Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani

    6. Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi

    7. Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

    III. Direktorat Jenderal Anggaran

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni

    2. Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan

    3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto

    4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir

    5. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani

    6. Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo

    7. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah

    8. Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki

    9. Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi

    10. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik Kusnaini

    11. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    IV. Direktorat Jenderal Pajak

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    2. Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    4. Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    5. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    6. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    7. Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    8. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    10. Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    11. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    12. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    13. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    14. Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara:  *(Nama belum tersedia)*

    15. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    16. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    17. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    19. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol.