Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Kakak Beradik Cekcok hingga Bakar Motor, Kerugian Puluhan Juta

    Kakak Beradik Cekcok hingga Bakar Motor, Kerugian Puluhan Juta

    Bantul, Beritasatu.com – Perselisihan antara dua kakak beradik di Piyungan, Bantul, berujung pada insiden kebakaran yang menghanguskan dua sepeda motor dan perabot dapur, pada Sabtu, (14/6/2025).

    Peristiwa bermula saat Julian menegur kakaknya, Ubaidillah karena menyetel suara sound system terlalu keras. Ibunda mereka, Siti Istirohah (56), diketahui sedang sakit, sehingga Julian meminta agar suara dikecilkan. Teguran itu ternyata memicu amarah Ubaidillah. 

    “Saudara Ubaidillah merasa tersinggung dengan teguran adiknya, kemudian memukul Julian dengan sebatang kayu mengenai kepalanya,” ujar Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry dalam keterangannya pada Sabtu (14/6/25).

    Perkelahian sempat terjadi antara keduanya, tetapi berhasil dilerai warga setempat. Julian kemudian pergi meninggalkan rumah menuju kediaman saudara mereka. Tak lama berselang, Ubaidillah mendatangi Julian sambil membawa sabit dan menantang berkelahi. Namun, kembali berhasil dicegah warga.

    Situasi memanas saat Ubaidillah kembali ke rumah dan membakar sepeda motor milik Julian yang berada di dapur. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan sejumlah barang berharga.

    Kerugian akibat kebakaran, di antaranya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 milik Julian, 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015, 1 unit sepeda lipat, 2 unit mesin jahit, serta perlengkapan dapur lainnya. Kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta.

    Insiden ini, kemudian dimediasi oleh Kepala Dusun Sandeyan, Aris Nur Hidayat. Ali Muadzin selaku orang tua kedua belah pihak, sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

    “Saudara Ubaidillah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang merugikan masyarakat. Bila mengulangi, ia siap mendapatkan sanksi adat berupa pengusiran dari kampung serta siap diproses hukum,” terang Jeffry.

    Sementara itu, pemerintah Kelurahan Srimulyo turut membantu proses evakuasi dan menyediakan bantuan perabot dapur yang terbakar.

  • Komitmen KNDS untuk Memperkuat Kerja Sama Industri dengan Indonesia

    Komitmen KNDS untuk Memperkuat Kerja Sama Industri dengan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah lebih dari empat dekade menjadi mitra strategis industri pertahanan darat, hubungan KNDS dengan Indonesia memiliki target yang ambisius untuk memperkuat kemitraan industri dengan industri Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan pengguna.

    Raksasa pertahanan Prancis ini mengintensifkan kerja sama untuk memenuhi target swasembada pertahanan Indonesia sekaligus mempersiapkan fondasi untuk ekspor ke kawasan regional. 

    Chief Representative Officer KNDS Indonesia, Thomas Gerard, menegaskan optimisme perusahaan dalam mengantarkan Indonesia mencapai kemandirian pertahanan sehingga menjadi pemain utama di industri pertahanan.

    “Tujuan kerja sama kami dengan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan Indonesia, baik BUMN maupun swasta, adalah untuk memaksimalkan lokalisasi, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjadikan industri Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan global dan ekspor KNDS serta berkumpul di kawasan regional,” ujarnya.

    Transfer secara Komprehensif ke Indonesia

    Ammunition Marketing Director KNDS France, Eric Monthuis saat menjelaskan berbagai jenis dan keunggulan amunisi kaliber kecil hingga besar pruduksi KNDS kepada media di acara Indo Defence 2025 di JIEXPO, Kemayoran Jakarta, Jum’at 12 Juni 2025. – (KNDS Indonesia/Istimewa)

    Untuk mewujudkan target tersebut, KNDS berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi yang komprehensif serta transfer sistem perakitan dan transfer manufaktur amunisi kaliber besar ke industri Indonesia.

    “Komitmen kami adalah untuk melakukan transfer perakitan, manufaktur, dan teknologi di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi pada roadmap pemerintah Indonesia untuk kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Thomas.

    Presiden Prabowo telah mengunjungi stan KNDS dan berdiskusi panjang lebar mengenai komitmen KNDS untuk memperkuat dan memperdalam kerja sama industri dengan industri Indonesia melalui lokalisasi ke Indonesia.

    Lima MoU Strategis Selama Indo Defence

    Selama Indo Defence 2025, KNDS menandatangani lima MoU strategis dengan Kementerian Pertahanan dan pemain industri pertahanan Indonesia, termasuk:

    PT Pindad: Kerja sama dalam bidang artileri dan amunisi kaliber besar dengan pengalihan perakitan dan produksi lokal

    PT Dirgantara: Kerja sama persenjataan pada helikopter Indonesia (meriam 20mm)

    PT SSE: Pengembangan varian anti UAV (anti drone) dari P2-TIGER

    Balitbang: Kerja sama penelitian dan pengembangan dan kerja sama AI

    “Kerja sama dengan Balitbang ini sangat penting untuk membangun fondasi bagi kerja sama jangka panjang yang lebih kuat di bidang pertahanan darat. Inovasi adalah jantung dari KNDS. KNDS menghabiskan lebih dari 15 persen dari pendapatannya untuk penelitian dan pengembangan,” kata Thomas.

    CAESAR: Dominasi di Ukraina, Andalan TNI

    Selama Indo Defence, KNDS memamerkan produk-produk terbaiknya termasuk mock up Narwhal 105 LG, Caesar 6×6, Titus, Serval, dan robot NERVA-LG untuk misi-misi khusus. Dipamerkan juga mock-up kendaraan tempur yang menggunakan amunisi dan artileri baik secara terpisah maupun terintegrasi ke dalam kendaraan tempur seperti sistem Caesar. 

    Direktur Artileri KNDS Perancis, Olivier Fort, menyoroti keunggulan sistem artileri Caesar yang telah membuktikan keunggulannya di medan perang internasional.

    Artillery Marketing Director KNDS France, Olivier Fort saat menjelaskan keunggulan artileri produksi KNDS kepada pengunjung di acara Indo Defence 2025 di JIEXPO, Kemayoran Jakarta, Jum’at 12 Juni 2025. – (KNDS Indonesia/Istimewa)

    “Indonesia adalah pengguna Caesar terbesar ketiga di dunia dengan 56 sistem. Sistem Caesar bekerja sangat baik di Ukraina dengan tingkat kerusakan yang rendah dan kesiapan tempur yang tinggi berkat arsitekturnya yang unik yang tahan terhadap amunisi yang berkeliaran dan UAV (unmanned aerial vehicle) atau pengamatan drone,” kata Olivier.

    KNDS telah mengerahkan sekitar 100 sistem Caesar di Ukraina sejak tahun 2022 dan karena kesuksesannya, Caesar diminati oleh negara-negara di seluruh dunia. 

    “Saat ini kami telah memproduksi sekitar 700 unit dan Indonesia merupakan salah satu pelanggan terbesar di Asia Tenggara,” tambah Olivier.

    Kekuatan Caesar terletak pada arsitekturnya yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman modern seperti amunisi yang berkeliaran dan pengawasan UAV, menjadikannya solusi artileri terdepan untuk pertahanan saat ini.

    Teknologi Munisi Loitering Khusus Indonesia

    Direktur Amunisi KNDS Perancis, Eric Monthuis, mengungkapkan pengembangan teknologi munisi loitering revolusioner yang dirancang khusus untuk kebutuhan Indonesia.

    “Indonesia merupakan salah satu klien terbesar KNDS untuk sistem artileri Caesar. Kontrak ini mencakup sistem Caesar dan pasokan amunisi berkualitas tinggi. Caesar Indonesia menggunakan amunisi LU 211 yang telah teruji di berbagai medan perang internasional dengan tingkat akurasi tertinggi,” jelas Eric.

    Teknologi amunisi loitering merupakan evolusi dari konsep amunisi konvensional “amunisi berkeliaran” yang mampu terbang di atas area target, mencari target secara mandiri, kemudian menyerang dengan presisi tinggi.

    KNDS menawarkan dua varian utama: pertama, dilengkapi dengan sensor inframerah untuk menyerang kendaraan ringan dan lapis baja ringan; kedua, dengan hulu ledak seberat 2,5 kilogram untuk tank tempur utama dan kendaraan lapis baja berat.

    Menariknya, KNDS mengembangkan platform khusus untuk Indonesia berdasarkan teknologi Bonus dengan sistem “shaped charge” yang memfokuskan daya ledak pada satu titik, sehingga menghasilkan penetrasi lapis baja yang lebih efektif.

    Strategi Transfer Manufaktur Bertahap

    Eric menjelaskan bahwa untuk memperkuat hubungan kerja sama yang sudah terjalin, pihaknya juga telah menyiapkan strategi transfer manufaktur yang dimulai dari peluru artileri. 

    “Alih produksi pertama menyangkut peluru artileri. Kami bekerja sama dengan PT Pindad untuk melakukan transfer manufaktur berbagai jenis amunisi, karena ini bukan hanya sekedar menjual amunisi, tetapi membangun kapasitas pertahanan Indonesia bersama kami,” ujarnya.

    Dengan kombinasi teknologi yang telah terbukti dan disesuaikan serta komitmen terhadap transfer pengetahuan, sinergi KNDS-Indonesia menunjukkan model kemitraan strategis yang dapat membawa Indonesia menjadi kekuatan pertahanan regional yang mandiri.

    Untuk memperkuat kemitraan strategis, KNDS telah membuka kantor cabang perwakilan regional di Jakarta yang dipimpin oleh Thomas Gerard sejak tahun 2022, yang menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan.

    KNDS memahami aspirasi Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan dan berkomitmen untuk mewujudkan tujuan ini melalui transfer teknologi dan manufaktur yang komprehensif, terutama di bidang artileri dan amunisi kaliber menengah dan besar.

    Kemitraan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peta jalan pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan nasional, sehingga dapat menjadi pemain utama dalam industri pertahanan di Asia Tenggara dan sekitarnya.

    “Komitmen kami untuk melakukan transfer teknologi untuk melakukan transfer perakitan, transfer manufaktur dan transfer teknologi di Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan nasional di bidang pertahanan,” tegas Thomas Ger.

  • Prabowo Putuskan Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Pekan Depan

    Prabowo Putuskan Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik sengketa empat pulau di Aceh beralih kepemilikan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Prabowo akan membuat keputusan terkait masalah itu pekan depan.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan empat pulau di Aceh ke Sumut. 

    “Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Dasco menegakan Prabowo akan memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Presiden Prabowo, kata dia, menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tandas ketua harian Partai Gerindra ini.

    Diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat keputusan tertanggal 25 April 2025 yang menyatakan empat pulau yang menjadi polemik tersebut secara administratif kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Keputusan ini diambil berdasarkan batas wilayah darat dan data administrasi resmi nasional.

    Keputusan Kemendagri tersebut telah memicu polemik dan direspons oleh berbagai pihak. Pemerintah Aceh beserta anggota DPR, anggota DPD dari Aceh serta tokoh-tokoh Aceh menegaskan bahwa 4 pulau tersebut merupakan milik pemerintah Aceh. Mereka sepakat menyelesaikan polemik status kepemilikan 4 pulau tersebut melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan.

    “Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan. Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) seusai rapat koordinasi di Banda Aceh, Jumat (13/6/2025) malam dikutip dari Antara.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) juga merespons polemik sengketa empat pulau tersebut. JK meminta pemerintah pusat bertindak bijak dalam menyelesaikan polemik itu. Menurut JK, persoalan ini bukan sekadar batas wilayah, tetapi menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Dia pun mempertanyakan langkah Pemprov Sumut yang dinilainya “merebut” pulau-pulau tersebut.

    “Bagi Aceh, ini soal harga diri. Kenapa diambil? Ini juga menjadi masalah kepercayaan kepada pemerintah pusat,” ujar JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

    Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution telah meluruskan berbagai informasi miring soal keputusan Kemendagri soal empat pulau tersebut. Bobby menegaskan bahwa sengketa empat pulau tersebut sudah terjadi sejak lama dan ditetapkan kepemilikannya pada 2022, sebelum dirinya menjadi gubernur di Sumut. 

    Dia juga membantah perpindahan kepemilikan empat pulau tersebut merupakan hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Gimana cara hadiahnya? Gini ya, kalau ngomongin pulau itu pahami dahulu prosesnya berapa lama, sudah sangat panjang. Kalau hadiah itu hadiah apa sih? Memang pulau itu bisa dipindahin? Kalau hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak dipindahkan ke Solo saja?” kata Bobby seusai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (12/6/2025).

    Bobby Nasution juga menegaskan penetapan batas wilayah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Sumatera Utara hanya menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Kemendagri.

    Kemendagri memastikan akan mengkaji ulang penetapan empat pulau di Aceh yang pindah ke Sumut. Kaji ulang ini dilakukan karena keputusan Kemendagri telah memicu polemik dan pihaknya akan mencermati setiap data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak. 

    “Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) sebagai Ketua Tim Nasional Pembakuan Rupabumi akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui pesan singkat, Jumat (13/6/2025).

    Bima mengatakan Mendagri akan mengundang Tim Nasional Pembakuan Rupabumi untuk membahas sengketa dan memahami perkembangan pembahasannya. Tito juga disebut berencana mengundang para kepala daerah, tokoh, hingga DPR dari kedua provinsi. 

    “Untuk mendengar pandangan, saran, dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak,” pungkas Bima.

  • Hadiri Acara Siraman Al Ghazali, Krisdayanti Ikut Tersentuh

    Hadiri Acara Siraman Al Ghazali, Krisdayanti Ikut Tersentuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi Krisdayanti ikut merasa bahagia bisa hadir dalam prosesi siraman Al Ghazali yang digelar secara tertutup di kawasan Pondok Indah, Jakarta, pada Sabtu (14/6/2025). Menurut Krisdayanti, momen tersebut terasa sakral dan penuh haru.

    “Yang pasti kita ikut berbahagia, semua prosesnya tadi berjalan baik. Ritual yang sangat sakral, sangat-sangat menyentuh sekali,” ungkap Krisdayanti yang hadir bersama putrinya, Aurel Hermansyah, serta menantunya, Atta Halilintar.

    Pelantun lagu Mencintaimu itu juga memberikan pujian kepada Al Ghazali dan keluarga atas komitmennya dalam melestarikan budaya Jawa melalui rangkaian acara pernikahan ini.

    “Kami pastinya bangga dan senang, ada anak muda yang begitu peduli untuk mau terus melestarikan kegiatan atau prosesi adat Jawa. Makanya saya senang bisa hadir di sini,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Krisdayanti juga menyampaikan doa dan harapan agar seluruh rangkaian pernikahan Al Ghazali dengan Alyssa Daguise berjalan lancar hingga hari H.

    Seusai acara siraman, pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise akan melangsungkan akad nikah pada 16 Juni 2025.

  • Prabowo Ambil Alih Masalah Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

    Prabowo Ambil Alih Masalah Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan presiden bahwa presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Tidak hanya itu, berdasarkan komunikasi tersebut, Dasco mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.

    “Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” kata Dasco dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara diputuskan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

    Safrizal menjelaskan penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang.

    Ia menjelaskan kedua wilayah tersebut bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi setelah kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama lebih kurang 20 tahun.

    “Setelah (polemik) berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa (keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau) diserahkan kepada tim pusat pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan,” kata Safrizal di Gedung Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Ia menyambut baik apabila Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut.

    Menurutnya, tim dari pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.

    “Kalau ketemu, oh sepakat berdua gubernur, sudah kita tinggal administratif mengesahkan,” ujar Safrizal.

    Safrizal mengatakan peralihan status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada tahun 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri atas sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal .

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

    “Jadi, setelah konfirmasi tahun 2008, pada tahun 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Kemudian, pada tahun 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Berdasarkan proses di atas Kemendagri menerbitkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun, ketetapan tersebut menuai reaksi dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang meminta keempat pulau tersebut dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

    Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

  • Kejahatan Seksual Jenis Kejahatan Paling Banyak Terjadi di Indonesia

    Kejahatan Seksual Jenis Kejahatan Paling Banyak Terjadi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan kekerasan seksual menjadi jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan terjadi di Indonesia.

    Adapun rumah tangga menjadi tempat terjadinya kekerasan yang paling banyak dilaporkan.

    “Kalau dilihat dari jenis kekerasannya maka kekerasan seksual yang menempati posisi paling tinggi dan kalau dilihat dari tempat kejadian dari kekerasan ini yang paling tinggi ada di rumah tangga,” kata Arifah seusai menghadiri pelatihan paralegal nasional Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kementerian Hukum, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Hal tersebut, kata dia, sebagaimana data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) dari Januari hingga Juni 2024 mencatat ada 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, dengan total korban mencapai 12.604 orang.

    “Terbanyak adalah korbannya perempuan 10.000 lebih. Dari jenis kekerasannya, yang terbanyak adalah kekerasan seksual dengan jumlah 5.246, sedangkan tempat kejadian yang paling tinggi adalah di ranah rumah tangga,” katanya saat memberikan pidato sambutan dikutip dari Antara.

    Adapun, lanjut dia, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

    Sementara itu, kata dia, sembilan dari 100 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya.

    Bahkan, dia menyebut dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang tak ia sebutkan tahunnya, satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan emosional sepanjang hidupnya.

    “Ini tidak sekedar angka dalam statistik. Ada kisah, ada trauma, ada penderitaan dan juga dampak buruk bagi korban, yaitu penderitaan fisik, psikologi, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial,” paparnya.

    Di samping itu, dia menyebut kasus inses oleh anggota keluarga di ranah domestik juga menjadi salah satu kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi terjadi di Indonesia.

    “Dan agak sulit untuk melakukan penyelesaian karena ini hubungan yang sangat dekat dalam sebuah keluarga,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan data tersebut menjadi bukti nyata bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan korban.

    “Hal ini menegaskan urgensi untuk implementasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan ketersediaan serta aksesibilitas layanan perlindungan yang harus ditingkatkan dan diperkuat baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

    Dia pun memandang kehadiran paralegal sebagaimana pelatihan yang diberikan kepada ribuan anggota Muslimat NU pada acara tersebut sangatlah penting sebagai jembatan yang menghubungkan korban yang banyak di antaranya perempuan dengan sistem hukum dan keadilan.

    “Selain menjadi pendamping hukum dan mediator, para legal juga membantu korban untuk menjangkau akses bagi korban untuk memperoleh keadilan atas kasus yang dialaminya. Para legal akan membantu korban dalam menyiapkan dokumen hukum dan keadilan hukum lainnya yang diperlukan,” kata dia.

  • Kades dan Istri di Donggala Ditangkap Terkait Jaringan Sabu-sabu

    Kades dan Istri di Donggala Ditangkap Terkait Jaringan Sabu-sabu

    Donggala, Beritasatu.com – Seorang kepala desa aktif di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, bersama istrinya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat (Sulbar) karena diduga mengendalikan jaringan peredaran sabu-sabu antarprovinsi.

    Pasangan suami istri berinisial HJ dan HR itu ditangkap di rumah mereka di Desa Sibayu, Kecamatan Balaesang. Penangkapan dilakukan langsung oleh tim BNNP Sulbar dengan disaksikan oleh kapolsek dan camat setempat demi menjaga transparansi proses hukum.

    Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulbar, Kombes Pol Dilia Try Rahayu Setya Ningrum menyampaikan, dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang memperkuat dugaan keterlibatan pasangan ini dalam distribusi narkotika antardaerah. HJ dan HR diketahui sudah lama menjadi target penyelidikan aparat.

    Penangkapan ini sempat menghebohkan warga Desa Sibayu. Aktivitas pemerintahan desa pun terganggu karena kepala desa sedang menjalani proses hukum.

    “Heboh juga di sana. Kami langsung koordinasi dengan aparat setempat untuk menjaga ketertiban,” ujar Dilia, Sabtu (14/6/2025).

    Kasus ini menjadi bagian dari pengungkapan 12 tersangka jaringan narkoba yang dilakukan BNNP Sulbar selama periode Januari hingga Juni 2025, dengan total barang bukti sabu-sabu yang diamankan mencapai 524,0262 gram.

    Atas dugaan tindak pidana tersebut, HJ dan HR dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman mati.

  • Indo Defence 2025 Cetak 17 Kontrak Industri Alutsista Lokal

    Indo Defence 2025 Cetak 17 Kontrak Industri Alutsista Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pameran Indo Defence 2025 yang berlangsung pada 11-14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta, sukses membukukan 17 kontrak kerja sama industri pertahanan dalam negeri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Muda TNI Sri Yanto menyebutkan, kontrak ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan nasional.

    “Ini wujud perhatian pemerintah kepada industri dalam negeri, dengan memberi porsi pengadaan alutsista dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers seusai penutupan Indo Defence 2025, Sabtu (14/6/2025).

    Kontrak-kontrak tersebut meliputi pengadaan dan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk tiga matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara.

    Tak hanya kontrak, Indo Defence 2025 juga menghasilkan 55 nota kesepahaman (MoU) antarpelaku industri pertahanan. Kerja sama itu mencakup pengembangan teknologi, kolaborasi sumber daya manusia, hingga ekspansi pasar internasional.

    Meski demikian, Sri Yanto tidak memerinci nilai kontrak maupun isi detail kesepakatan yang telah ditandatangani.

    Indo Defence 2025 semula dijadwalkan pada November 2024, tetapi ditunda karena transisi pemerintahan. Pameran kali ini diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara, termasuk Amerika Serikat dan Turki, yang dikenal sebagai mitra strategis militer Indonesia.

  • Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan, daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hampir selesai dan akan segera diserahkan kepada DPR.

    Sebelum diserahkan, DIM tersebut terlebih dahulu akan diparaf oleh empat institusi utama, yaitu menteri hukum, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. 

    “DIM-nya sudah hampir rampung, tinggal menunggu tanda tangan dari empat pihak tersebut sebelum kami serahkan ke DPR,” kata Supratman di Jakarta Sabtu (14/6/2025).

    Ia menegaskan, seluruh kementerian/lembaga terkait telah satu suara dalam menyusun DIM sehingga pembahasan di tingkat parlemen diharapkan akan berjalan lancar.

    Supratman menyebutkan, penyusunan revisi KUHAP sudah melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan. Bahkan, sosialisasi terakhir yang dilakukan berhasil menjaring masukan dari hampir 20.000 peserta, termasuk dari kampus dan berbagai pemangku kepentingan.

    Revisi KUHAP akan segera dibahas di DPR begitu masa sidang kembali dibuka setelah reses berakhir pada 23 Juni 2025. “Mudah-mudahan masa sidang berikutnya sudah bisa mulai dibahas di parlemen,” ujar Supratman.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan elemen mahasiswa untuk menyerap aspirasi pada 17 Juni 2025. “Kami terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat terkait RUU KUHAP,” tegas Habiburokhman.

  • Anak Muda Dominasi Semesta Berpesta Bandung, The Sigit Paling Dinanti

    Anak Muda Dominasi Semesta Berpesta Bandung, The Sigit Paling Dinanti

    Bandung, Beritasatu.com – Lautan manusia yang didominasi anak muda terus memenuhi venue Semesta Berpesta Bandung yang digelar Lapang Prabuwangi, Arcamanik pada Sabtu (14/6/2025). Band anak muda The Sigit yang bergenre hard rock pun menjadi salah satu musisi yang dinanti.

    Dari pantauan, sejak gerbang dibuka hingga malam tiba, Rakyat Semesta (sebutan penonton Semesta Berpesta) yang didominasi anak muda yang datang dari sejumlah daerah di Bandung Raya ini terus berdatangan untuk menikmati sajian festival musik yang digelar BTV.

    Meski sempat diguyur hujan ringan, hal tersebut tidak sampai menyurutkan antusias rakyat semesta untuk menyaksikan penampilan dari musisi papan atas seperti Yovie & Nuno, Amorisa, Dongker, The Sigit, Idgitaf dan Guyon Waton.  

    Tak hanya anak muda terpantau dari para rakyat semesta juga ada yang turut membawa anak mereka untuk menghabiskan malam weekend di venue Semesta Berpesta yang berada di kawasan Bandung Timur tersebut.

    Pasangan Rakyat Semesta asal Bandung Timur Arni Abey dan Fendy mengaku jika sengaja datang ke Semesta Berpesta hanya untuk menyaksikan The Sigit dan Guyon Waton.

    “Kita tahu info festival ini dari Instagram dan kebetulan rumah kita deket di daerah Bandung Timur dan ada The Sigit dan Guyon Waton jadi kami rela datang meski sempat diguyur hujan,”kata Arni dan Fendy.

    Harga tiket Rp 35.000 per orang dengan line up musisi yang ada, mereka menilai sudah sangat cukup baik untuk festival musik sebesar ini.

    “Bagus cuma line up musisinya kurang banyak, terus dari harga tiket masih oke lah Rp 35.000. Misal kalau harga tiket agak mahal sedikit tetapi dengan musisinya lebih banyak juga enggak masalah. Semoga ke depannya musisi yang tampil semakin banyak dan penentuan venue-nya juga semakin baik,” tutup Arni.