Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • PKB Minta Prabowo Segera Selesaikan Sengketa 4 Pulau

    PKB Minta Prabowo Segera Selesaikan Sengketa 4 Pulau

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan sengketa batas wilayah empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

    Menurut Neng Eem, konflik ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu perpecahan antarwilayah.

    “Masalah ini harus segera dituntaskan. Presiden perlu melakukan pendekatan damai dan konstruktif antara kedua pemerintah provinsi,” ujar Neng Eem di Jakarta, Minggu (15/6/20205) dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan, Fraksi PKB MPR mendukung penyelesaian konflik ini langsung di tangan Presiden, bukan hanya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini, katanya, sejalan dengan peran konstitusional kepala negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman.

    “Keutuhan bangsa harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan ini secara tuntas,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah sepakat untuk mengambil alih penanganan konflik batas wilayah empat pulau tersebut. Keputusan itu diambil setelah Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Presiden akan langsung menangani masalah perbatasan antarprovinsi Aceh dan Sumatera Utara,” kata Dasco.

    Ia juga menyampaikan keputusan resmi dari presiden terkait status empat pulau tersebut akan diumumkan pekan depan.

    Sebagai latar belakang, konflik ini bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Keputusan ini memicu keberatan dari pihak Aceh.

  • Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Profil Andi Muawiyah Ramly, Politisi yang Sempat Sentil Dedi Mulyadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Andi Muawiyah Ramly adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali duduk di kursi legislatif Komisi X DPR RI periode 2024-2029.

    Mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, nama Andi Muawiyah Ramly sempat menjadi sorotan publik saat terjadi perdebatan panas dengan Dedi Mulyadi dalam salah satu rapat di DPR.

    Namun di balik insiden tersebut, Andi memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Lantas, bagaimana kiprahnya di dunia politik Indonesia?

    Sosok Andi Muawiyah Ramly

    Lahir pada 10 Oktober 1957 di Watampone, Sulawesi Selatan, Andi menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Watampone dan lulus pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan ke PGA Negeri Watampone dan menamatkannya pada 1972.

    Tekadnya untuk menuntut ilmu membawa Andi ke Yogyakarta, ia bersekolah di PHIN (SPIAIN Yogyakarta) hingga lulus tahun 1975. Jenjang pendidikan tinggi ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1983.

    Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan meraih gelar magister ilmu pemerintahan pada 2016.

    Aktivitas Organisasi

    Sejak muda, Andi telah menunjukkan dedikasinya dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat ketua IP NU Watampone (1971-1972), ketua rayon PMII Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1976), dan ketua komisariat PMII IAIN Sunan Kalijaga (1978).

    Andi juga memimpin PMII Cabang Yogyakarta selama lebih dari dua dekade (1980-2004). Perjalanan organisasinya berlanjut hingga tingkat nasional, dengan menjadi wakil sekjen PP GP Ansor (1984-1986), ketua PB PMII (1984-1988), dan ketua PP LKKNU sejak 1988.

    Di dunia politik, ia pernah menjabat sebagai sekretaris dewan syuro DPP PKB, lalu naik menjadi wakil ketua dewan syuro DPP PKB selama dua periode berturut-turut (2014-2019 dan 2019-2024).

    Karier Profesional

    Pengalaman Andi Muawiyah Ramly di pemerintahan dan BUMN cukup luas. Ia memulai karier sebagai karyawan di Kementerian Agama RI, kemudian menjadi tim ahli wakil ketua DPR RI (1999-2004) dan staf ahli ketua DPR/MPR RI (2004-2009).

    Kariernya berlanjut sebagai staf khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2009-2013), lalu menjabat sebagai komisaris di Perum Bulog Pusat (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik (2016-2018).

    Andi pertama kali masuk DPR RI melalui mekanisme PAW pada 2013 menggantikan Effendy Choirie di Dapil Jawa Timur X. Ia kembali ke DPR sebagai wakil Sulawesi Selatan II periode 2019-2024, dan kini terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Saat ini, ia duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Nama Andi Muawiyah Ramly semakin dikenal publik setelah menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pernyataan tersebut dilontarkan oleh politisi PKB yang duduk di Komisi X saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) pada 21 Mei 2025.

    Dalam kesempatan itu, Andi bahkan menjuluki Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut bermula dari kekecewaan Andi terhadap ketidakhadiran perwakilan KORMI Jawa Barat dalam Festival Olahraga Nasional (Fornas), sebuah ajang dua tahunan yang diselenggarakan oleh KORMI.

    Meski sempat memancing reaksi, hal tersebut menunjukkan sikap tegas Andi Muawiyah Ramly dalam menyuarakan pandangan politik, khususnya di Komisi X DPR RI.

  • JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, adalah milik Aceh.

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata JK dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (15/6/2025).

    Secara historis, JK mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 2005.

    Dalam perundingan tersebut, kata dia, disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

    UU tersebut meresmikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara, itu biasa,” ucap ketua umum PMI itu dikutip dari Antara.

    JK menegaskan kedudukan UU tersebut lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    “UU lebih tinggi dibanding kepmen. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” kata JK.

    Kendati demikian, JK menghormati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan kepmen tersebut karena pertimbangan efisien dan dekat. Tetapi, dia mengingatkan agar juga tidak melupakan aspek historis.

    Terkait usulan agar empat pulau tersebut dikelola bersama oleh Aceh dan Sumatera Utara, JK menilai tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) secara bersama-sama. Terlebih, menurutnya, saat ini belum ada faktor penting yang dimiliki pulau tersebut.

    Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan polemik ini dengan baik.

    “Ini masalah peka sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

  • Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) akan memperingati puncak Bulan Bung Karno melalui ajang lomba lari bertaraf internasional Soekarno Run di Bali pada akhir Juni 2025.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan setelah rangkaian acara Soekarno Run 2025 sukses dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Solo, PDIP siap menggelar Soekarno Run berskala global di Bali guna memperkuat pesan berdikari dan nasionalisme kepada dunia.

    “Di sana, kami bikin Soekarno Run di tingkat yang lebih tinggi, berdikari dalam level internasional,” katanya ketika menghadiri Soekarno Run Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Komarudin mengemukakan Bulan Bung Karno selalu diperingati pada bulan Juni karena mengandung tiga tonggak sejarah penting, yaitu 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafatnya Bung Karno.

    Gelaran Soekarno Run 2025, kata dia, menjadi salah satu cara untuk mengingat semangat juang sang proklamator. Menurutnya, ajang Soekarno Run bukan sekadar perlombaan, melainkan cara merawat perjuangan.

    “Ketika kita berlari, kita juga meresapi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Ini adalah cara kita merayakan Indonesia, bersama-sama, dengan langkah kaki yang tangguh,” katanya.

    Komarudin juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Soekarno Run 2025 di Solo yang dihadiri berbagai kalangan usia.

    “Di daerah lain, peserta mayoritas anak SMA. Akan tetapi, di sini melibatkan anak-anak SD dan SMP. Ini luar biasa. Mereka nanti yang akan jadi penanggung jawab bangsa ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Hadyatmo mengatakan Soekarno Run memiliki filosofi “berlari di atas kaki sendiri” sebagai ajakan berdikari.

    “Ini bermaksud mengajak seluruh elemen masyarakat karena yang paling berharga adalah kesehatan. Lari adalah olahraga paling murah. Ketika kita berlari di atas kaki sendiri, itu namanya berdikari,” ujarnya.

    Rudi juga menyambut baik antusiasme warga Solo terhadap acara ini dan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Soekarno Run sebagai agenda tahunan.

    Pada Soekarno Run 2025 di Solo, beberapa tokoh PDIP hadir untuk melepas peserta, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, dan Ronny Talapessy, serta turut disemarakkan oleh kehadiran Wali Kota Solo Respati Ardi, anggota DPR Arya Bima, dan musisi Elfonda Mekel atau Once Mekel.

  • Begini Siasat Kemendikdasmen Cegah Jual Beli Bangku SPMB

    Begini Siasat Kemendikdasmen Cegah Jual Beli Bangku SPMB

    Bekasi, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggandeng sejumlah lembaga pengawasan, guna memastikan seleksi dapat berjalan tanpa kecurangan.

    Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengatakan langkah ini diambil demi menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi masuk peserta didik di seluruh Indonesia.

    “Kami telah berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dinas pendidikan, inspektorat daerah, dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan bersama. Jika ada temuan, masing-masing instansi akan menindak sesuai kewenangannya,” ujar usai meninjau langsung pelaksanaan SPMB di Kota Bekasi, Sabtu (15/6/2025) sore.

    Menurutnya, salah satu strategi pengawasan adalah dengan menerapkan penguncian daya tampung di sekolah sejak awal proses penerimaan. Nantinya, data tersebut akan dikunci melalui sistem data pokok pendidikan (Dapodik) agar tidak dimanipulasi ataupun menyimpang.

    “Jadi, sekolah wajib mengumumkan jumlah yang sesuai dengan data di sistem, baik dari jumlah rombel maupun kapasitasnya,” jelasnya.

    Dia pun berharap sekolah dapat mengikuti ketentuan tersebut, sehingga pengumuman hasil seleksi dapat dipantau dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. “Ini bagian dari upaya kami untuk meminimalkan potensi kecurangan,” lanjut Faisal.

  • Gempa Dangkal Magnitudo 3,5 Guncang Rejang LebongBengkulu

    Gempa Dangkal Magnitudo 3,5 Guncang Rejang LebongBengkulu

    Jakarta, Beritasat.com – Gempa bumi katagori dangkal dengan magnitudo 3,5 melanda Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Minggu (15/6/2025) pukul 13.49 WIB.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan lokasi gempa berada di koordinat 3,52 derajat lintang selatan dan 102,51 derajat bujur timur.

    Pusat gempa berada di darat sekitar 5 kilometer arah barat daya Rejang Lebong pada kedalaman 6 kilometer.

    Gempa ini dirasakan III skala MMI di Curup, ibu kota Rejang Lebong.

    “Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” kata BMKG dalam laman resminya.

    Belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat dampak dari gempa tersebut.

  • Mendiktisaintek Disomasi agar Tunda Pelantikan Rektor UPI 2025-2030

    Mendiktisaintek Disomasi agar Tunda Pelantikan Rektor UPI 2025-2030

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto diminta menunda pelantikan Prof Didi Sukyadi sebagai rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung periode 2025-2030, karena proses pemilihannya dinilai cacat hukum.

    Permintaan itu disampaikan oleh dua calon rektor UPI yang gugur dalam proses pemilihan, yakni Prof Deni Darmawan dan Prof Prayoga Bestari melalui kuasa hukumnya Irfan Arifian.

    Irfan Arifian melayangkan surat somasi (teguran) pembatalan pelantikan hasil pemilihan rektor UPI 2025-2030 kepada mendiktisaintek, ketua Komisi III, dan Komisi X DPR. Jika pelantikan tetap dilakukan, maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN.

    “Pemilihan rektor UPI periode 2025-2030, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan pelantikan,” kata Irfan dalam surat somasi dikutip, Minggu (15/6/2025).

    Diketahui, Didi Sukyadi ditetapkan sebagai rektor UPI 2025-2030 oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UPI dalam sidang khusus di ruang rapat lantai tiga Gedung University Centre UPI, Bandung pada Kamis (15/5/2025).

    Dalam surat somasi tertanggal 12 Juni 2025, Irfan menyoroti kejanggalan pemilihan mulai dari ditetapkannya Didi Sukyadi sebagai anggota tim pejaringan bakal calon anggota MWA UPI 2025-2030 yang menurutnya sarat kepentingan dan terjadi benturan kepentingan (conflict of interest).

    Pasalnya, MWA memiliki salah satu tugas pokok dalam menjaring calon, membentuk panitia pemilihan rektor dalam rangka mengangkat dan memberhentikan rektor.

    Surat Keputusan MWA UPI menetapkan sembilan bakal calon rektor periode 2025-2030. Kemudian dilakukan proses penyaringan bakal calon menjadi calon rektor pada 5 Mei 2025. Sejumlah nama gugur, termasuk Deni Darmawan dan Prayoga Bestari.

    Irfan menuding proses penyaringan bakal calon rektor UPI sarat muatan politis dan tertutup. Kebijakan satu orang anggota MWA memilih tiga calon rektor (one man three vote) juga dinilai tidak mencerminkan asas keadilan.

    Pada sidang pleno tertutup 5 Mei 2025, MWA kemudian menetapkan tiga calon rektor UPI periode 2025-2030, yakni Prof Didi Sukyadi, Prof Vanessa Gaffar, dan Prof Yudi Sukmayadi. Di antara ketiga calon, Didi Sukyadi akhirnya terpilih dan ditetapkan sebagai rektor UPI.

    Irfan menduga pemilihan rektor UPI 2025-2030 merupakan skenario konspirasi dan rekayasa mayoritas yang digunakan untuk meloloskan calon utama dan dua pendamping. 

    Irfan meminta Kemendiktisaintek membentuk tim investigasi dan tim independen untuk menghindari adanya rekayasa pemilihan rektor UPI periode 2025-2030.

    Irfan atas nama klien bakal calon rektor UPI yang gugur tanpa kejelasan dari panitia pemilihan dan MWA UPI mengajukan somasi dengan memberi waktu 3×24 jam kepada pihak terkait. 

    Apabila tidak diindahkan, maka pihaknya akan menempuh permasalahan ini dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi III dan Komisi X DPR RI, untuk dilakukan mediasi agar persoalan tersebut menjadi terang-benderang. 

    “Apabila somasi ini tidak juga diindahkan dalam waktu 3×24 jam, maka kami akan menempuh permasalahan ini dengan mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara,” pungkas Irfan. 

  • Aprindo Siap Buka Akses Lebih Luas bagi Produk UMKM di Gerai Ritel

    Aprindo Siap Buka Akses Lebih Luas bagi Produk UMKM di Gerai Ritel

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM untuk dipasarkan di gerai-gerai ritel modern. Hal ini seiring dengan kontribusi strategis sektor ritel terhadap perekonomian nasional, yang mencatatkan omzet tahunan hingga Rp 800 triliun.

    “Omzet ritel per tahun sangat besar, mencapai Rp 800 triliun. Karena itu, Aprindo sebagai organisasi pelaku ritel siap memberikan ruang pasar bagi produk UMKM,” ujar Ketua Aprindo Solihin dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Menurut Solihin, langkah ini juga mendukung program pemerintah dalam mendorong konsumsi dalam negeri.

    Sebagai lini bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ritel dinilai sebagai saluran yang efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM secara luas.

    Beberapa jaringan ritel bahkan telah menyediakan rak khusus untuk menampilkan produk-produk lokal.

    Ke depan, ia menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih erat dengan berbagai kementerian untuk meningkatkan jumlah produk UMKM yang masuk ke ritel, dengan tetap menjaga kualitas produk yang ditawarkan.

    “Kami akan melakukan proses kurasi agar produk UMKM yang masuk ritel memiliki kualitas terbaik. Semua pelaku usaha ritel sudah siap menerima produk UMKM,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan potensi pertumbuhan sektor ritel nasional masih sangat besar. Ia menyebutkan bahwa omzet tahunan ritel bisa meningkat hingga Rp 1.400 triliun di masa mendatang.

    Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan sektor ritel nasional, yang menurutnya merupakan keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain, seperti Singapura dan Vietnam.

    “Kita memiliki sumber daya yang kuat dan daya beli masyarakat yang tinggi. Berbeda dengan negara lain yang masih sangat bergantung pada ekspor. Ketika menghadapi krisis, Indonesia tetap tangguh. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar terus meningkatkan kapasitas dan potensi ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • Danantara Alokasikan 20 Persen Modal untuk Ekspansi Global

    Danantara Alokasikan 20 Persen Modal untuk Ekspansi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Danantara akan mengalokasikan sekitar 20% dari total modal perusahaan untuk investasi di luar negeri. Langkah ini dilakukan guna memperluas jangkauan bisnis Danantara ke pasar internasional.

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, sebagian besar investasi, yakni sebesar 80% tetap akan difokuskan pada proyek-proyek strategis dalam negeri. Fokus tersebut ditujukan pada sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan pembangunan nasional.

    “Awalnya kami akan memfokuskan investasi di dalam negeri. Namun, kami melihat proporsi 80% di Indonesia dan 20% untuk luar negeri,” ujar Rosan dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Menurutnya, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    Meski demikian, ekspansi ke luar negeri juga dinilai krusial untuk memperkuat posisi Danantara dalam kancah global serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

    Rosan menambahkan, Danantara memiliki modal awal sebesar US$ 7 miliar yang berasal dari dividen. Modal ini diperkirakan dapat digunakan sebagai daya ungkit investasi hingga lima kali lipat, yakni sekitar US$ 35 miliar per tahun.

    Jika dihitung dalam rentang waktu lima tahun, potensi total investasi bisa mencapai US$ 175 miliar, yang ditargetkan akan mendukung penciptaan lapangan kerja baru secara signifikan.

    “Kalau dikalikan lima tahun, berarti US$ 5 miliar per tahun menjadi US$ 175 miliar. Dana itu bisa kami manfaatkan untuk investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” jelas Rosan.

    Ia menegaskan, peran investasi sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena memiliki efek ganda terhadap sektor riil, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Investasi adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat,” pungkasnya.

  • Penjualan Rokok Anjlok, Gudang Garam Stop Beli Tembakau

    Penjualan Rokok Anjlok, Gudang Garam Stop Beli Tembakau

    Temanggung, Beritasatu.com – Penurunan penjualan rokok yang luar biasa di Indonesia membuat PT Gudang Garam tidak membeli bahan baku tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah, untuk sementara.

    Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan, penurunan harga saham ditengari jadi salah satu penyebab Gudang Garam menahan pembelian. Pasalnya, harga saham mereka turun dari Rp 90.000 per lembar menjadi Rp 9.600 per lembar.

    “Jadi memang tidak lagi kondusif untuk membeli bahan baku khususnya dari Temanggung,” katanya di Temanggung seperti dilansir dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Menurut dia, saat ini bahan baku tembakau di PT Gudang Garam juga mengelami kelebihan pasokan. Bahkan, jumlah produksi tembakau mencukupi sampai empat tahun ke depan. “Infonya seperti itu dari manajemen PT Gudang Garam Kediri,” katanya.

    Selain itu, dia menyampaikan sudah mencoba menghubungi Bea Cukai untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan cukai. Hal ini dilakukan untuk membentuk kawasan industri di wilayah tersebut.

    “Kita akan mencoba untuk bisa merintis itu dan kemarin dari asisten dua sudah mengajukan ke saya untuk rintisan di tahun 2026, tapi apakah nanti bisa direalisasi kita lihat nanti. Kita masih berhitung karena efisiensi dan macam-macam,” katanya.

    Menurutnya, Pemkab Temanggung akan mendukung rencana tersebut untuk membesarkan UMKM bidang industri hasil tembakau khususnya rokok. Dia yakin, hal ini akan berimbas positif pada masyarakat luas khususnya pelaku pertembakauan di Kabupaten Temanggung.