Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Wafat

    Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Wafat

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh wafat pada hari ini, Jumat (4/7/2025). Abdul Rahman Saleh merupakan sosok yang sempat menduduki posisi jaksa agung  pada periode 2005-2007. 

    “Inalillahi wainailaihi rojiun telah berpulang ke rahmatullah H Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung periode 2005-2007) pada hari Jumat tanggal 4 Juli pukul 13.05 WIB,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).  

    Harli menyebut almarhum wafat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka. “Rencana jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Pejaten Raya Jaksel,” ujar Harli.

    Sementara itu, Ketua Umum DePA-RI yang juga sahabat, Luthfi Yazid mengenang almarhum Abdul Rahman Saleh sebagai sosok yang berintegritas, bersih, jujur, idealis, dan pintar. Almarhum juga disebut sebagai sosok yang hangat dan harmonis. 

    “Bangsa ini kehilangan seorang tokoh seperti Abdul Rahman Saleh,” ungkap Luthfi.

  • 24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    24 Nama Calon Dubes Beredar, DPR: Daftar Resmi Keluar Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk berbagai negara beredar luas di kalangan wartawan, Jumat (4/7/2025). Meski begitu, Komisi I DPR belum memberikan konfirmasi atas keabsahan daftar tersebut.

    Anggota Komisi I DPR, Nico Siahaan menegaskan, daftar resmi baru akan diterima oleh DPR pada Sabtu (5/7/2025) pagi. Ia menolak memastikan kebenaran nama-nama yang sudah lebih dahulu beredar.

    “Kami belum dapat daftar aslinya, baru akan dikeluarkan besok pagi,” kata Nico Siahaan saat dikonfirmasi Beritasatu.com.

    Selain itu, menurut Nico, proses fit and proper test untuk para calon dubes tersebut juga akan dilakukan esok hari, begitu daftar resmi diterbitkan oleh pemerintah.

    Daftar 24 Nama Calon Dubes yang Beredar

    Berikut ini adalah nama-nama 24 calon dubes yang disebut dalam dokumen yang belum terkonfirmasi kebenarannya:

    Judha Nugraha – Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)Yusron Ambari – Aljazair (Alger)Berlian Helmy – Azerbaijan (Baku)Hari Prabowo – Thailand (Bangkok)Abdul Kadir Jaelani – Jerman (Berlin)Andhika Chrisnayudhanto – Brasil (Brasilia)Redianto Heru Nurcahyo – Slowakia (Bratislava)Andi Rachmianto – Uni Eropa (Brussel)Lukman Hakim – Suriah (Damascus)Laurentius Amrih Jinangkung – Belanda (Den Haag)Listyowati – Bangladesh (Dhaka)Syahda Guruh Langkah Samudera – Qatar (Doha)Adam Mulawarman Tugio – Vietnam (Hanoi)Kuncoro Giri Waseso – Mesir (Kairo)Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Malaysia (Kuala Lumpur)Andi Rahadian – Oman (Muscat)Okto Dorinus Manik – Papua Nugini (Port Moresby)Sidharto Reza Suryodipuro – PTRI JenewaUmar Hadi – PTRI New YorkGina Yoginda – Korea Utara (Pyongyang)Imam A’sari – Ekuador (Quito)Letjen (Purn) Hotmangaradja Panjaitan – SingapuraNurmala Kartini Sjahrir – Jepang (Tokyo)Dwisuryo Indroyono Soesilo – Amerika Serikat (Washington D.C.)

    Meski daftar tersebut telah beredar, publik diimbau menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait. Pemerintah dan Komisi I DPR akan memastikan kesesuaian nama-nama calon dubes dalam rapat resmi pada Sabtu (5/7/2025).

    DPR, melalui Komisi I, memiliki wewenang untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon dubes, sebelum mereka disahkan presiden dan dilantik secara resmi.

  • Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Sebelum Tembus Pasar Global, UMKM Harus Kuat di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri, menegaskan pentingnya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar domestik sebelum menargetkan pasar ekspor. Hal ini disampaikannya di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar UMKM go global.

    Menurut Faisal, pasar dalam negeri merupakan arena pembelajaran utama bagi pelaku UMKM untuk mengasah ketangguhan bisnis sebelum melangkah ke pasar global.

    “Kalau kita lihat persaingan di UMKM untuk bisa tembus pasar global memang wajib didorong. Namun, sebelum bersaing di luar, market nasional sendiri sebenarnya jadi ladang yang cukup menarik,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (4/7/2025).

    Faisal mencatat persaingan produk lokal kini semakin ketat. Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, mayoritas masih berada di kategori usaha mikro. Mereka tidak hanya bersaing dengan produk luar negeri, tetapi juga dengan sesama pelaku UMKM dalam negeri.

    Meskipun ada tantangan besar, Faisal melihat kondisi ini sebagai peluang pembelajaran dalam pengembangan strategi bisnis bagi UMKM. Ia menilai dukungan dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM sudah mulai terbentuk, mulai dari akses informasi, pelatihan, hingga pendampingan.

    “Dari sektor pemerintah, dari sektor swasta, itu juga dukungannya penuh. Informasi yang didapat pelaku UMKM juga cukup untuk mempersiapkan diri agar bisa tembus ke pasar global,” tambahnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa dorongan agar UMKM naik kelas tidak cukup apabila hanya dilakukan lewat program bersifat top down. Diperlukan kolaborasi yang erat untuk memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang di pasar lokal sebagai fondasi ekspansi global.

    “Pasar lokal bukan sekadar pasar perantara. Ini adalah tempat mereka mengasah ketangguhan bisnis sebelum membawa nama Indonesia ke dunia,” pungkasnya.

  • Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Menteri PU Dody Hanggodo Rombak 6 Pejabat Eselon I

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi ini mencakup posisi strategis seperti inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), dan sejumlah direktur jenderal (Dirjen).

    “Siang ini, atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7/2025).

    Dalam perombakan tersebut, Maulidya Indah Junica dipercaya mengisi posisi sebagai irjen. Posisi sekjen kini ditempati oleh Wida Nurfaida, sementara Dwi Purwantoro diangkat menjadi dirjen sumber daya air (SDA).

    Selanjutnya, Bisma Staniarto dilantik sebagai dirjen prasarana strategis, Boby Ali Azhari sebagai dirjen bina konstruksi, dan Apri Artoto dipercaya menjabat sebagai kepala badan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM).

    “Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran,” ujar Dody.

    Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem untuk menurunkan tingkat kebocoran anggaran. Salah satu target utamanya adalah menekan incremental capital output ratio (ICOR) hingga di bawah angka 6.

    Dody menambahkan, efisiensi belanja infrastruktur juga menjadi fokus utama. Belanja yang tidak mendesak akan dieliminasi, sementara pekerjaan yang bisa ditangani pihak swasta akan dialihkan ke sektor tersebut.

    “Arahan Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” tegasnya.

  • Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Melchias Mekeng Minta Dana Pendidikan Kedinasan Rp 104,5 T Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah agar ada pemangkasan dana untuk pendidikan kedinasan. Pasalnya, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39% dari anggaran pendidikan di APBN. Namun yang menikmati hanya 13.000 orang. 

    Mekeng sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (3/7/2025) malam. 

    Menurut Mekeng, anggaran tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan dana pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi yang angkanya hanya Rp 91,2 triliun per tahun atau 22% dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa. 

    “Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan,” ujar Mekeng.

    Dia mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat. Pada 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai  Rp 724,2 triliun. Hanya saja, Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal itu karena sasaran penerimanya kurang tepat. 

    “Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dahulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia Emas dan bukan Indonesia cemas,” tandas politisi senior Partai Golkar itu.

    Mekeng menegaskan permintaan pengurangan anggaran pendidikan kedinasan tersebut juga seusai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022. 

    Dalam aturan itu dinyatakan anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat kementerian atau lembaga terkait. 

    “Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang emas. Namun, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil,” ungkap dia.

    Menurut Mekeng, masih banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak. Ketimpangan mutu antardaerah, antarkelompok sosial, bahkan antarjenis pendidikan masih sangat terasa.

    Di sisi lain, kata dia, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas. Masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

    “Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegas anggota DPR dari Dapil NTT ini.

    Lebih lanjut, Mekeng meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang proporsi anggaran pendidikan yang timpang. Caranya anggaran untuk pendidikan kedinasan harus dikurangi, sementara untuk pendidikan formal ditingkatkan.

  • Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menepis tudingan bahwa sang istri, Agustina Hastarini menggunakan fasilitas negara dalam kunjungan ke Eropa. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang menyudutkan keluarganya tanpa dasar.

    Hal itu disampaikan Maman saat memberikan klarifikasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025), menyusul beredarnya surat dinas di media sosial yang bertuliskan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

    “Saya hadir di sini sebagai bentuk pembelaan kehormatan terhadap istri saya yang telah direndahkan, dilecehkan, bahkan difitnah,” tegas Maman.

    Maman menjelaskan, kunjungan sang istri ke Eropa dilakukan untuk mendampingi anak mereka dan sejumlah pelajar dalam ajang misi budaya internasional.

    Seluruh kebutuhan, seperti konsumsi, transportasi, hingga akomodasi hotel disebut sepenuhnya ditanggung secara pribadi dan tidak melibatkan dana kementerian.

    “Rp 1 pun tidak ada uang dari negara. Semua dibayar sendiri, bahkan sejak Mei 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan tidak ada fasilitas negara ataupun pendampingan dari pihak kedutaan selama istri dan rombongan berada di Eropa.

    Bahkan, menurut Maman, sang istri datang ke bandara tanpa dijemput oleh siapa pun.

    Surat Dinas Tanpa Instruksi Menteri

    Surat dinas yang menyebut “kunjungan istri Menteri UMKM” ke beberapa kota di Eropa menuai reaksi keras dari publik, terutama karena istri menteri bukan pejabat negara.

    Dalam surat itu, Agustina dijadwalkan berkunjung ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan dari 30 Juni 2025 hingga 14 Juli 2025.

    Menanggapi hal itu, Maman menegaskan bahwa tidak ada instruksi, disposisi, maupun arahan dari dirinya terkait surat tersebut.

    Ia bahkan akan menelusuri internal Kementerian UMKM untuk mengusut siapa yang mengeluarkan surat tersebut tanpa sepengetahuannya.

    “Tidak pernah ada perintah dari saya. Saya tidak tahu-menahu soal dokumen itu,” tegas Maman.

    Minta Polemik Tak Diperpanjang

    Meski menghadapi kritik tajam di media sosial, Maman mengaku menghormati semua bentuk kritik sebagai kontrol sosial terhadap pejabat negara.

    Namun ia berharap polemik ini tidak berlarut, apalagi setelah ia menyerahkan seluruh dokumen bukti pembayaran ke KPK.

    “Daripada berpolemik, lebih baik saya tunjukkan bukti ke KPK. Ini tanda pembayaran semua dari rekening istri saya,” jelasnya.

    Sebagai politikus Partai Golkar, Menteri UMKM Maman mengaku ingin membangun tradisi baru yang transparan dan terbuka. Ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai pejabat publik.

  • Rumah Topan Ginting di Royal Sumatera Diduga Tak Masuk LHKPN

    Rumah Topan Ginting di Royal Sumatera Diduga Tak Masuk LHKPN

    Medan, Beritasatu.com – Kasus OTT mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terus bergulir dan menyeret sejumlah harta kekayaan miliknya ke dalam sorotan.

    Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah rumah pribadi Topan Ginting di Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz, yang diduga belum tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com di situs resmi LHKPN pada Jumat (4/7/2025), Topan Ginting terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2025 untuk tahun pelaporan 2024. Saat itu, ia masih menjabat sebagai kepala dinas SDABMBK Pemko Medan.

    Dalam laporan tersebut, memang tercatat sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di Kota Medan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit properti di Royal Sumatera, kawasan elite tempat kediaman mewah Topan berada.

    Padahal, rumah dua lantai di Cluster Topaz itu sudah digeledah oleh KPK pada Rabu (2/7/2025).

    “Iya, memang milik Topan,” kata Kepala Lingkungan V Kelurahan Mangga, Edward Tarigan, saat penggeledahan berlangsung.

    Edward membenarkan rumah itu milik Topan Ginting, meski enggan menjelaskan sejak kapan rumah tersebut dihuni dan bagaimana proses perolehannya.

    Rincian Harta Topan Ginting Versi LHKPN

    Dalam laporan LHKPN, Topan Ginting mencantumkan total harta kekayaan senilai Rp 4,99 miliar yang terdiri dari:

    1.⁠ ⁠Tanah dan Bangunan: Rp 2.065.000.000

    Tanah dan bangunan 137 m²/90 m² di Kota Medan, hibah tanpa akta: Rp 500 jutaTanah dan bangunan 450 m²/400 m², hasil sendiri: Rp 1,05 miliarTanah 432 m², hasil sendiri: Rp 440 jutaTanah 120 m², hasil sendiri: Rp 75 juta

    2.⁠ ⁠Alat transportasi: Rp 580.000.000

    Mobil Toyota Innova 2024, hasil sendiri: Rp 380 jutaMobil Land Cruiser Hardtop 1983: Rp 200 juta

    3.⁠Harta bergerak lain: Rp 86.580.000

    4.⁠ ⁠Kas dan setara kas: Rp 2.260.368.201

    5.⁠ ⁠Surat berharga, harta lainnya, dan utang: Rp 0

    Namun, rumah yang berada di kawasan Royal Sumatera dengan nilai diperkirakan miliaran rupiah tidak tertera dalam laporan tersebut, menimbulkan dugaan adanya harta yang belum dilaporkan secara utuh.

    KPK Telusuri Kepemilikan Aset Lain

    Seiring proses hukum berjalan, KPK terus menelusuri asal-usul kepemilikan rumah dan aset-aset lain milik Topan.

    Diduga kuat, sebagian harta tersebut berkaitan dengan penerimaan gratifikasi atau hasil tindak pidana korupsi.

    Topan Ginting sendiri sebelumnya menjabat camat Medan Tuntungan, lalu menjabat kepala dinas di tingkat provinsi. Kariernya terbilang cepat melesat, hingga akhirnya terjaring dalam OTT oleh KPK pada awal Juli 2025.

  • Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Alokasi Utang Negara Sebaiknya Jadi Insentif Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat menilai bahwa penambahan utang negara sebaiknya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Meski pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus selama Juni dan Juli 2025, tetapi upaya peningkatan daya beli masih perlu ditingkatkan.

    Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, utang yang ditarik pemerintah pada pertengahan tahun ini seharusnya bisa memperluas ruang fiskal untuk menggelontorkan stimulus lanjutan.

    “Kami berharap dengan penambahan utang baru ini, pemerintah tetap memberikan stimulus serupa di bulan-bulan berikutnya, khususnya yang langsung menyentuh daya beli masyarakat seperti bantuan sosial atau subsidi listrik,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).

    Ia mencontohkan, subsidi listrik merupakan salah satu bentuk bantuan yang terbukti efektif menjaga konsumsi rumah tangga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meski wacana pemberian diskon tarif listrik sempat muncul pada Juni dan Juli, program tersebut batal direalisasikan.

    “Padahal menurut kami, diskon tarif listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa bila pemerintah memutuskan menambah utang, maka alokasi anggaran idealnya diarahkan pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan. Evaluasi terhadap cakupan penerima stimulus juga perlu diperhatikan agar program yang diberikan lebih tepat sasaran.

    “Bukan hanya melanjutkan kebijakan lama, tetapi juga memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari stimulus tersebut,” katanya.

    Pada sisi lain, Yusuf menilai kondisi penerimaan negara yang rendah sementara belanja program cukup agresif menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk kembali menambah utang. Program-program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah subsidi, hingga Koperasi Desa Merah Putih tentu membutuhkan dana besar.

    “Memang pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan karena penerimaan belum optimal, sementara harus menjalankan kebijakan fiskal yang sifatnya counter-cyclical,” ujarnya.

    Kebijakan fiskal counter-cyclical yang dimaksud, kata Yusuf, adalah penggunaan anggaran untuk mendorong ekonomi di saat pendapatan negara lemah, salah satunya karena rasio pajak nasional yang stagnan.

    “Kalau kita lihat dari sisi waktu, cukup sulit berharap rasio pajak naik secara signifikan dalam setahun. Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, rasio pajak masih stagnan, bahkan belum mencapai 12% dari PDB,” tambah Yusuf.

    Ia menyimpulkan bahwa selama rasio pajak belum meningkat, dan di tengah ketidakpastian ekonomi global serta perlambatan ekonomi domestik, utang masih akan menjadi motor utama penggerak ekonomi.

    “Bukan tidak mungkin, di akhir tahun atau awal tahun depan, Presiden Trump kembali menerapkan kebijakan proteksionisme, dan itu akan berdampak buruk bagi negara berkembang seperti Indonesia,” tutupnya.

  • Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Menteri UMKM Ngaku Tak Perintahkan Buat Surat Dinas Istrinya ke Eropa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi polemik surat berkop Kementerian UMKM soal kunjungan istrinya Agustina Hastarini ke negara-negara Eropa yang viral di media sosial. Maman mengaku tidak pernah memberikan perintah untuk penerbitan surat edaran itu.

    Surat tersebut berisi permohonan agar kedutaan besar Indonesia di negara-negara terkait memberikan pendampingan bagi Agustina Hastarini dan rombongan selama perjalanan dengan tujuan misi budaya di Eropa.

    Hal ini menuai kecaman keras dari warganet yang mempertanyakan legalitas penggunaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga istri menteri. Pasalnya, Agustina bukan pejabat publik.

    “Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apa pun arahan dari saya,” ujar Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

    Maman menjelaskan kunjungan istrinya ke Eropa untuk mendampingi anak mereka dan anak-anak sekolah lainnya dalam pertandingan misi budaya internasional.

    Untuk akomodasi, Maman menegaskan sang istri menggunakan uang pribadi selama di Eropa. Penggunaan uang pribadi ini mencakup konsumsi, transportasi, hingga penginapan di hotel.

    Ia menekankan tak ada uang negara yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Politikus Partai Golkar itu juga mengklarifikasi Agustina tak pernah mendapatkan pendampingan dari pihak mana pun saat kunjungannya di Eropa.

    “Tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya, karena lillahi taala itu semua tidak menggunakan fasilitas siapa pun. Di sana juga, istri saya juga datang ke airport sendiri, tidak dijemput siapa-siapa dari pihak mana,” tegasnya.

    Saat ditanya terkait surat berkop Kementerian UMKM tersebut, Maman menyatakan dirinya akan melakukan penelusuran di internal untuk menindaklanjuti persoalan ini.

    “Saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kami, ada apa, bagaimana, segala macam, tapi sepengetahuan kami, kita sudah cek, saya juga lihat, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu, ya cari tahu lah siapa yang nyebarin itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Maman mendatangi KPK untuk menjelaskan mengenai surat dinas yang beredar luas di media sosial, dan bertuliskan keterangan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

    Dalam surat tersebut, Agustina Hastarini, istri menteri UMKM, disebut akan melakukan kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki sebagai bagian dari misi budaya.

    Kota-kota yang dijadwalkan dikunjungi adalah Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan. Kunjungan ini direncanakan berlangsung mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Guna meluruskan spekulasi yang beredar, Maman juga telah memberikan dokumen-dokumen terkait ke KPK sebagai bukti bahwa sang istri tidak memakai fasilitas negara.

  • Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Satukan 889 BUMN, Danantara: Biar Tidak Jalan Sendiri-sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, menyampaikan visinya untuk menyatukan seluruh 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam satu komando yang terpusat di bawah koordinasi Danantara.

    Hal tersebut disampaikan Pandu dalam forum Digital Economy and Finance Forum yang digelar di Jakarta, Jumat (4/7/2025), oleh Asosiasi Fintech Indonesia.

    “Saat ini kami di Danantara tengah fokus mengonsolidasikan seluruh BUMN agar tidak lagi berjalan dengan kepentingannya masing-masing, tetapi berorientasi pada kerja sama dan sinergi satu sama lain,” jelas Pandu.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun secara berkelanjutan.

    “Salah satu aspirasi Presiden Prabowo  adalah agar kita semua bersatu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sudah saatnya kita berhenti berpikir sektoral dan mulai memikirkan kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Danantara menargetkan untuk mengonsolidasikan jumlah BUMN yang saat ini mencapai 889 entitas menjadi kurang dari 200 perusahaan agar pengelolaan lebih efisien dan terarah.

    Sejak dibentuk, Danantara telah aktif menjalin kerja sama investasi internasional serta melakukan berbagai aksi korporasi untuk memperkuat posisi BUMN di pasar global. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan ACWA Power asal Arab Saudi untuk pendanaan proyek senilai US$ 10 miliar.

    Selain itu, Danantara juga telah menjalin kemitraan strategis dengan Qatar Investment Authority (QIA) guna mengelola dana investasi sebesar US$ 4 miliar untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di Indonesia.

    Dalam bidang pembiayaan perusahaan, Danantara memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp 6,65 triliun (setara sekitar US$ 415,6 juta) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bagian dari langkah restrukturisasi dan pemulihan industri penerbangan nasional.

    Pada sisi lain, Danantara juga menggandeng sektor swasta. Bersama PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), Danantara tengah mendukung pembangunan pabrik chlorine alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai US$ 800 juta.

    Konsolidasi BUMN dan berbagai inisiatif investasi yang digagas Danantara menjadi bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.