Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya IKN, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan di wilayah lain.

    “Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita akan lanjutkan (pembangunan) IKN dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia,” kata AHY di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Kamis (31/10/2024). 

    AHY sempat menyinggung soal terbatasnya anggaran sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian termasuk untuk pembangunan IKN.

    “Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,”  lanjut AHY.

    AHY menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, terutama fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana,” pungkas AHY. 

  • Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap standardisasi pemenuhan pendidikan secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto.

    Salah satunya adalah standar kurikulum. Menurut Cecep, pergantian atau pembaruan kurikulum dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan pendidikan Tanah Air sesuai perkembangan zaman.

    “Standar kurikulum. Memang ada guyon ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya kurikulum diganti bukan karena ganti menterinya. Kurikulum diganti itu karena kebutuhan seharusnya,” ujar Cecep, kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).

    Dikatakan Cecep, proses pergantian kurikulum harus melalu riset dan uji coba dari kurikulum sebelumnya. Kekuatan yang terdapat pada kurikulum terdahulu akan dikembangkan, sementara kelemahannya akan digantikan dengan hasil riset dan uji coba terbaru.

    “Kebijakan pergantian kurikulum itu harus didasarkan pada hasil riset. Misalnya kurikulum diuji coba, sudah terlampau lama nih, sampai sekarang. Nah diriset dahulu, apa sih kekuatan, kelebihannya? Kalau itu terjadi penguatan maka harus dipertahankan. Kemudian apa kekurangannya? Itu yang diganti,” imbuhnya

    Lebih lanjut Cecep menyebut PR kedua adalah standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana, terkhusus bagi sekolah yang berlokasi di pelosok perdesaan agar dapat terpenuhi fasilitas pendidikannya.

    “Kemudian soal sarana dan prasarananya itu bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Itu harus fokus ke situ. Kita tidak boleh lagi mendengar ada sekolah yang runtuh, rusak, kemudian anak-anaknya belajar di lapangan terbuka,” kata Cecep

    Kemudian yang ketiga standar penganggaran. Cecep menegaskan gratisnya pendidikan sekolah dasar berbuntut pada minimalnya dana yang diberikan. 

    “Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi unggulan. Itu perlu itu standar anggaran. Makanya nanti dikolaborasikan juga dengan misalnya makan bergizi gratis,” tandasnya.

  • Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap salah satu penyebab masih banyaknya mafia tanah akibat banyaknya tumpang tindih kepemilikan tanah yang berujung pada sengketa.

    “Di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa.Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare. Kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, enggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih,” kata Nusron di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (31/10/2024). 

    Nusron mengakui persoalan mafia tanah masih akan terus bermunculan di Indonesia. 

    “Selama masih bisa menghirup udara itu, selama itu pula masih ada mafia tanah. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem,” kata Nusron.

    Untuk menanggulanginya, Nusron menginginkan agar hukuman bagi mafia tanah semakin diperberat. 

    “Kalau soal mafia tanah kan saya kemarin sudah ngomong. Saya minta kepada aparat penegak hukum supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi,” tegas Nusron. 

    Selain itu, lanjut Nusron, pemerintahan Prabowo Subianto juga semakin menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. 

    “Sebentar lagi juga akan ada rakor rapat koordinasi tentang pemberantasan mafia tanah pada November. Kita bekerja sama untuk memberantas mafia tanah bersama Bareskrim dan kapolda se-Indonesia,” kata Nusron.

  • Polda DIY Sita 2.883 Botol Miras Tanpa Izin

    Polda DIY Sita 2.883 Botol Miras Tanpa Izin

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengamankan ribuan botol minuman keras (miras) tanpa izin dari berbagai lokasi. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu (30/10/2024), sebanyak 2.883 botol miras dari berbagai merek dan ukuran berhasil disita.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol Idham menjelaskan, operasi pengamanan ini melibatkan dua subdirektorat. Subdirektorat 1 berhasil menyita 2.178 botol miras golongan B dan C dari sebuah toko di Jalan Monjali, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman.

    Sementara itu, subdirektorat 2 mengamankan 705 botol miras di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta, dengan perincian 324 botol golongan A, 319 botol golongan B, dan 62 botol golongan C.

    “Pengamanan ribuan botol minuman keras ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda DIY,” jelas Kombes Pol Idham Mahdi di Yogyakarta, Kamis (31/10/2024).

    Idham menambahkan, penindakan terhadap penjual miras tanpa izin akan terus dilakukan.

    Di sisi lain, di Bantul, tiga pemuda masing-masing berinisial ERY (26) dari Sleman, EJP (34), dan EH (34) dari Bantul ditangkap polisi setelah kedapatan membawa miras jenis vodka.

    Penangkapan ini dilakukan Satuan Samapta Polres Bantul dan Polsek Kretek dalam razia yang menyasar penjualan miras di wilayah Kretek, Bantul.

    Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana menjelaskan, razia ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat terkait peredaran miras yang dapat memicu gangguan ketertiban dan keamanan.

    “Pelaku kami amankan karena membawa miras yang berpotensi menimbulkan keresahan,” ujar Jeffry, Kamis (31/10/2024).

    Jeffry menegaskan bahwa Polres Bantul akan terus meningkatkan intensitas razia miras, terutama di tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras secara ilegal, seperti kafe dan warung.

    “Penangkapan terhadap ketiga pemuda itu dilakukan di sebuah warung sate di Kretek. Pada penangkapan tersebut, polisi menyita satu botol vodka sebagai barang bukti,” tandasnya.

  • Nikita Mirzani Bakal Sewa 20 Tukang Bangunan untuk Robohkan Rumah Vadel Badjideh

    Nikita Mirzani Bakal Sewa 20 Tukang Bangunan untuk Robohkan Rumah Vadel Badjideh

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Nikita Mirzani mengaku siap menyewa tukang bangunan untuk merobohkan rumah milik keluarga Vadel Badjideh. Tindakan ini disinyalir sebagai respons terhadap biaya renovasi yang dianggap menggunakan uang putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly.

    “Rencananya, kami akan menyewa tukang bangunan sebanyak 20 orang untuk merobohkan rumah Vadel,” ungkap Nikita Mirzani dikutip dari channel YouTube, Kamis (31/10/2024).

    Ia telah menyusun rencana untuk menghancurkan rumah tersebut. Namun, karena lokasi rumah yang berada di dalam gang sempit dan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat berat, maka Nikita memutuskan untuk menyewa tukang bangunan.

    “Saya sudah berkonsultasi dan ternyata tidak bisa menggunakan mobil untuk merobohkan rumahnya. Jadi lebih baik saya sewa tukang bangunan,” tuturnya.

    Nikita berencana melaksanakan rencana tersebut setelah Vadel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan.

    “Kita tunggu saja nanti,” tandasnya.

  • Dicky Chandra Ungkap Penyebab Rizky Febian dan Mahalini Jalani Sidang Pengesahan Pernikahan

    Dicky Chandra Ungkap Penyebab Rizky Febian dan Mahalini Jalani Sidang Pengesahan Pernikahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian yang juga merupakan sahabat Sule, Dicky Chandra menduga pasangan Rizky Febian dan Mahalini harus menjalani sidang pengesahan pernikahan akibat proses administrasi yang belum rampung.

    “Dugaan saya, Mahalini kan sudah masuk Islam. Namun, mungkin ada kendala dengan KTP-nya yang belum selesai atau hal lain, sehingga terjadi penundaan, ditambah dengan kesibukan mereka,” jelas Dicky Chandra dikutip channel YouTube, Kamis (31/10/2024).

    Ia menekankan, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang berlangsung pada 10 Mei 2024 sudah sah, karena dilakukan dihadapan penghulu dan disaksikan para saksi, termasuk Kang Dedi Mulyadi.

    “Secara hukum, pernikahan mereka sudah sah, karena ada penghulu dan saksi yang lengkap,” ungkapnya.

    Dicky menyatakan, keluarga kedua mempelai memberikan dukungan penuh terhadap hubungan mereka, terutama setelah sempat beredar isu bahwa pasangan ini terlibat dalam pembohongan publik.

    “Yang jelas, saya mewakili keluarga Sule memberikan dukungan penuh. Semoga Mahalini dan Rizky Febian tetap fokus pada karier dan kehidupan rumah tangga mereka. Semoga selalu sehat,” tandasnya.

  • Ditopang Kas US$ 1,2 Miliar, Likuiditas Chandra Asri Group Kokoh hingga Kuartal III/2024

    Ditopang Kas US$ 1,2 Miliar, Likuiditas Chandra Asri Group Kokoh hingga Kuartal III/2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga akhir kuartal III/2024, tingkat likuiditas PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tercatat kokoh untuk mendukung kinerja operasional ke depan, terutama didukung total kas dan setara kas yang mencapai US$ 1,2 miliar.

    “Per 30 September 2024, PT Chandra Asri Pacific Tbk melaporkan liquidity pool yang kuat sebesar US$ 2,3 miliar yang terdiri dari US$ 1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas, serta US$ 800 juta dalam bentuk surat berharga dan available committed revolving credit facilities sebesar US$ 300 juta,” kata Direktur Chandra Asri Group Suryandi.

    Chandra Asri Group juga memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP, di mana keuntungannya diproyeksikan sebesar US$ 8 hingga 10 miliar. Akuisisi ini turut meningkatkan keamanan energi Indonesia dan mendukung sektor kimia, serta infrastruktur domestik dengan memastikan pasokan yang andal dari produk kunci, seperti bensin, bahan bakar jet, ethylene dan polyethylene.

    Sementara itu, langkah ekspansi ke wilayah ASEAN sejalan dengan visi terbaru TPIA, yaitu menjadi perusahaan solusi energi, kimia dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan kehadirannya di lingkup global, Chandra Asri Group memanfaatkan proyeksi pertumbuhan pasar sebesar 4,5% pada 2024 dan PDB ASEAN yang diperkirakan mencapai US$ 4,5 triliun pada tahun 2030.

    “Kolaborasi dengan Glencore dan akuisisi SECP tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga mendorong inovasi, sehingga hal ini meningkatkan daya saing Perseroan di sektor energi dan kimia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Suryandi.

    Pada periode Januari-September 2024, TPIA mencatatkan EBITDA positif sebesar USD$ 41,6 juta, meskipun dihadapkan oleh kondisi pasar global yang menantang, serta Perseroan telah menyelesaikan pemeliharaan terencana (Turnaround Maintenance/TAM) pada kuartal III-2024 yang berdampak pada kapasitas operasional.

    Kendati penyesuaian ini berdampak sementara pada kapasitas operasional, kata Suryandi, upaya tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas keseluruhan secara jangka panjang. Dengan demikian, hal tersebut akan menguntungkan daya saing Perseroan di pasar. 

    “Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan,” papar Suryandi.

    TPIA juga berhasil meningkatkan peringkat ESG, meraih skor BBB dari MSCI dan menurunkan skor risiko dari 16,6 menjadi 16,3, dengan Morningstar Sustainalytics. Peningkatan ini memposisikan Perseroan di antara yang teratas di industri kimia global, sehingga memungkinkan akses yang lebih besar ke pembiayaan berkelanjutan, termasuk sustainability-linked loans.

  • Kuasa Hukum Akui Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftar Pernikahan

    Kuasa Hukum Akui Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftar Pernikahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Rizky Febian dan Mahalini, Tanoto mengonfirmasi bahwa pasangan ini belum mendaftarkan pernikahan mereka yang berlangsung pada 10 Mei 2024.

    “Jika KUA Setiabudi menyatakan bahwa belum ada pencatatan dan pendaftaran pernikahan mereka, itu memang benar. Kami akan mengajukan pendaftaran setelah permohonan sidang pengesahan pernikahan selesai disahkan oleh pengadilan agama,” jelas Tanoto saat dihubungi media, Kamis (31/10/2024).

    Tanoto menegaskan, kliennya tidak pernah melakukan pembohongan publik terkait pernikahan mereka.

    “Jika ada tuduhan pembohongan publik, tuduhan itu tidak berdasar. Tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Biarlah itu menjadi urusan netizen jika mereka menyebutnya pembohongan publik. Yang terjadi adalah Rizky dan Mahalini justru dirugikan oleh opini yang digiring,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, sidang pengesahan pernikahan yang diajukan pada 4 November 2024 bukanlah pernikahan ulang, melainkan pengesahan pernikahan mereka.

    “Dokumen sudah disiapkan. Surat dari Kementerian Agama sebagai bukti pernikahan mereka juga sudah ada. Kehadiran Rizky dan Mahalini pada 4 November 2024 tergantung, karena secara hukum mereka bisa diwakili oleh kuasa hukumnya,” tuturnya.

    Meskipun demikian, Rizky Febian dan Mahalini tetap fokus pada aktivitas mereka dan tidak terganggu oleh isu ini.

    “Iki dan Lini tidak merasa terganggu. Mereka masih fokus pada pekerjaan, konser, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa,” tandas Tanoto.

  • Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program makan bergizi gratis kepada para penerima. Salah satunya menggunakan teknologi kemasan vakum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama.

    Dia menegaskan kemasan vakum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah terpencil yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Makanan tersebut tetap aman dan bisa dikonsumsi.

    “Kemasan vakum digunakan terutama daerah-daerah terpencil. Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, skema lain dalam penyaluran program makan bergizi gratis adalah membangun central kitchen di sekolah atau di pesantren.

    Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program makan bergizi gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

    “Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

  • Pemerintah Pertimbangkan Pembebasan Pajak Karyawan

    Pemerintah Pertimbangkan Pembebasan Pajak Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi terhadap pajak penghasilan (PPh) karyawan. Kebijakan tersebut diharapkan akan menyokong daya beli masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan saat ini pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait sedang membahas opsi-opsi yang terjadi apabila kebijakan tersebut dijalankan. Sebagai regulator pemerintah  melihat semua kemungkinan yang ada bila pembebasan PPh ini dijalankan.

    “Sebagai opsi kebijakan, usulan apa pun kami dengarkan, tinggal pilihan kebijakan yang terbaik. Saya rasa  kita harus pertimbangkan dari berbagai aspek,” kata Anwar kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (31/10/2024).

    PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

    Pemerintah sedang melakukan kajian lebih lanjut apabila menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 DTP.  Apalagi kebijakan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait. 

    “Saya sudah  beberapa kali  mendengar (usulan PPh Pasal 21 DTP), tetapi tentunya kan akan kita pertimbangkan,” kata Anwar.

    Sebelumya pemerintah memberlakukan insentif tersebut pada awal pandemi Covid-19, tetapi  insentif tersebut tidak diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

    Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan  kalangan pengusaha  meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan PPh 21 DTP.  Langkah ini dilakukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri.

    Menurut dia dengan pemberian relaksasi ini akan memberikan daya dorong terhadap konsumsi masyarakat. Dana yang diterima dari PPh Pasal 21 DTP ini dapat digunakan masyarakat untuk belanja yang akan memberikan efek domino ke pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi konsumsi masyarakat merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Untuk mendorong konsumen sih, tepat. Itu kan sudah pernah kita jalankan dan berhasil. Nah itu kan juga bisa membuat ekonomi cair lagi.  PPH 21 tidak dipungut pemerintah, tetapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” kata Anne.