Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gebrakan di bidang hukum langsung dihadirkan Presiden Prabowo Subianto dalam 10 hari pertama masa jabatannya. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak berhasil dibongkar.

    Di antaranya menetapkan seorang tersangka baru dari PT Asset Pacific yang diduga terlibat dalam korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya untuk periode 2021-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, terdapat dua tersangka dari kasus korupsi Dana Desa di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, senilai Rp 780 juta.

    Tidak ketinggalan mentapkan lima tersangka dalam kasus Ronald Tannur.

    Selanjutnya, kasus korupsi proyek Tol Padang-Pekanbaru yang merugikan negara sebesar Rp 27 miliar yang menyeret 12 tersangka. Sementara enam tersangka lainnya terlibat dalam produksi emas ilegal PT Antam Tbk. Tersangka lainnya mencakup anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang diduga terlibat korupsi dana hibah NPCI sebesar Rp 122 miliar.

    Total 28 tersangka telah ditangkap dan kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp 3,1 triliun.

    Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia berjanji untuk menerapkan sistem pengawasan ketat dan menegakkan hukum dengan tegas.

    Sebelumnya, Prabowo mengingatkan kepada semua calon menteri kabinetnya agar tidak mencari uang dari anggaran negara, APBN dan APBD. Peringatan ini disampaikan Prabowo terutama calon menteri dari partai politik yang tergabung dan akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Peringatan ini ditegaskan Prabowo dalam acara “Forum Legislator PKB” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

    “Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau gabung dalam koalisi saya, saya terang-terangan saya katakan semua ketua uUmum semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo.

    Langkah cepat pemerintahan Prabowo ini disambut dengan berbagai komentar positif di media sosial, seperti di Instagram dan TikTok.

    “Pak bersih-bersih negara ini ya pak,” tulis akun Instagram @peggycalosa.

    Apresiasi serupa juga diungkapkan akun @devipromesta di TikTok

    “Bayangin untuk makan gratis butuh 1,2 T per tahun, ini dalam 10 hari Bapak udah kumpulin hampir untuk 3 tahun ke depan. Masih ada yang nanya dana dari mana?” tulisnya. 

  • Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan proyek tanggul raksasa akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya pada pembangunan di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Hashim menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan perencanaan yang baru, melibatkan pemerintah dan para tenaga ahli, dan diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah mandek sejak dirancang pada 1994.

    Hashim memperkirakan proyek tanggul raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun. Meskipun kemungkinan selesai setelah masa jabatan Presiden Prabowo, Hashim menegaskan pentingnya proyek ini untuk segera dimulai.

    “Sampai sekarang belum jalan. Rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tetapi mungkin harus diperbaiki. Ini salah satunya untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa,” ujar Hashim seusai berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024).

    Hashim menyampaikan, pembangunan tanggul raksasa ini diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertanian dan sumber pangan nasional.

    “Di kawasan itu terdapat lumbung beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera ya. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” kata Hashim.

    Hashim juga menyoroti kondisi Teluk Jakarta yang terdampak abrasi, serta tanah di wilayah utara Jakarta yang terus mengalami penurunan permukaan dan rentan terhadap banjir rob.

  • Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebijakan mendukung produk asli Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto selaras dengan rekomendasi ijtima ulama.

    “MUI berharap kebijakan yang memprioritaskan produk buatan Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Presiden Prabowo ini bisa diikuti oleh seluruh pejabat dari pusat hingga daerah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Dr Arif Fakhruddin dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024).

    Arif menyebut langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan para menteri dan pejabat tinggi negara menggunakan kendaraan Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas adalah tindakan yang tepat karena mendukung penggunaan produk lokal.

    Kebijakan ini sejalan dengan hasil ijtima ulama yang diselenggarakan di Bangka Belitung, di mana MUI mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dalam sektor ekonomi.

    Menurut Arif, langkah ini juga menunjukkan industri kendaraan bermotor dalam negeri telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

    Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mengimbau ulama di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, sehingga keberpihakan pada produk lokal dapat berkembang di berbagai sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

    “Semoga kebijakan yang mendukung produk asli Indonesia ini dapat meluas ke sektor lain, seperti industri pangan, sandang, dan teknologi informasi,” ujar Arif.

    Sebelumnya, pada Senin (28/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar kendaraan taktis Maung menjadi kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga mengusulkan agar para pejabat dari menteri, wakil menteri, hingga gubernur dan wali kota menggunakan kendaraan ini. 

    Menurutnya, penggunaan Maung adalah bentuk penghormatan dan kebanggaan atas produk buatan dalam negeri.

    “Kemungkinan besar semua menteri, wakil menteri, direktur jenderal, hingga gubernur, bupati, dan wali kota lebih baik menggunakan kendaraan buatan bangsa kita sendiri,” kata Presiden.

  • IHSG Kamis 31 Oktober 2024 Ditutup Menguat Tipis 4,16 Poin

    IHSG Kamis 31 Oktober 2024 Ditutup Menguat Tipis 4,16 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan Kamis (31/10/2024). IHSG menguat tipis 0,06% atau 4,16 poin mencapai 7.574.

    IHSG selama perdagangan saham hari ini menghijau dalam rentang 7.558,6-7.617,3. Sebanyak 294 saham menguat, 285 saham melemah, dan 208 saham stagnan.

    Volume perdagangan saham pada hari ini mencapai 21,3 miliar lembar saham dengan nilai perdagangan sekitar Rp 13,1 triliun dari 1,38 juta kali transaksi.

    Sementara itu, saham global pada hari ini sebagian besar turun karena investor bergulat dengan ketidakpastian menjelang pemilihan umum Amerika Serikat pada pekan depan.

    Indeks CAC 40 Prancis turun 0,7% menjadi 7.378,45 pada pembukaan perdagangan. Indeks DAX Jerman juga turun 1,1% menjadi 19.257,34. Indeks FTSE 100 Inggris turun 0,6% menjadi 8.114,02. Saham AS juga diperkirakan akan bergerak turun.

    Di Asia, indeks acuan Nikkei 225 Jepang turun 0,5% dan ditutup pada level 39.081,25. Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,3% menjadi 8.160,00. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,1% menjadi 20.359,95, Kospi Korea Selatan turun 1,5% menjadi 2.556,15, sementara Shanghai Composite naik 0,4% menjadi 3.279,82.

  • Perbaiki Sistem Pemilu, Mendagri Kaji Usulan Revisi UU Politik lewat Omnibus Law

    Perbaiki Sistem Pemilu, Mendagri Kaji Usulan Revisi UU Politik lewat Omnibus Law

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya bakal mempertimbangkan dan mengkaji usulan merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Salah satu fokusnya meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepemiluan.

    Sebelumnya, usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law disampaikan Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia.

    “Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Kajian tersebut, kata Tito, akan melibatkan pemerintah dan DPR serta elemen masyarakat terkait. Apalagi, pemerintah tengah fokus mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia yang bakal dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 rampung.

    “Kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada,” tegas dia.

    Tito mengaku sudah menunjuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto untuk mengkaji revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Alasannya, Bima mempunyai gelar doktor di bidang ilmu politik dari Australian Nasional Universitas.

    “Ini tugasnya Pak Bima Arya, nanti contact person karena beliau punya passion di situ, PhD di bidang itu,” ungkap dia.

    Saat ini Bima juga bertugas sebagai sebagai koordinator Pengawas Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri. “Jadi, beliau akademisi sekaligus juga praktisi,” pungkas Tito.

  • Anggota DPRD Maluku Tengah dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Jadi Korban Tewas Ambruknya Jembatan

    Anggota DPRD Maluku Tengah dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Jadi Korban Tewas Ambruknya Jembatan

    Ambon, Beritasatu.com – Anggota DPRD Maluku Tengah yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Tengah Andan Teja Nurbati  ikut menjadi korban tewas dalam insiden ambruknya jembatan penyeberangan di Desa Hatta, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu (30/10/2024). 

    Andan tewas dalam acara penjemputan calon bupati Maluku Tengah Andi Munaswir yang hendak berkampanye di Pulau Hatta. Ketua tim pemenang pasangan nomor urut 3 Ruslan Hurasan juga meninggal dari peristiwa ini.

    Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Banda Ipda Kasim Rahayamtel. “Iya Pak Ruslan dan Ibu Andan meninggal Rabu sore dalam insiden tersebut,” kata Kasim. 

    Lebih lanjut Kasim juga menjelaskan selain Ruslan Hurasan dan Andan Teja Ningsi Nurbati, insiden maut tersebut juga menewaskan lima orang lainnya, yakni Amir Wala, Musbi Raharusun, Hasim Lapang, Hamim Lapang, dan Salina Ladjali.

    “Selain Ketua Tim Pemenangan dan Ibu Andan ada lima korban lainnya yang merupakan warga dan simpatisan pasangan nomor urut 3,” papar Kasim.

    Ambruknya jembatan penyeberangan terjadi saat rombongan hendak menjemput calon bupati Maluku Tengah Andi Munaswir yang hendak berkampanye di Pulau Hatta. Diduga akibat tidak dapat menahan beban akibat membeludaknya warga saat hendak menjemput calon bupati, jembatan ambruk sehingga menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan 11 luka-luka.

  • Prabowo Minta Swasembada Pangan, Wamentan Kawal Investasi Sapi-Susu

    Prabowo Minta Swasembada Pangan, Wamentan Kawal Investasi Sapi-Susu

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengejar target swasembada pangan. Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pihaknya akan mengawal investasi daging dan susu sapi.

    Investasi ini akan dilakukan dengan membuka kesempatan bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan,” ujar Sudaryono seusai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, investasi ini juga diharapkan dapat mendorong keberlangsungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Wamentan menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Perinciannya, 1,3 juta sapi perah dan 700.000 sapi potong.

    “Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi,” pungkas Sudaryono.

  • Korban Selamat Jembatan Ambruk di Maluku Tengah Diperbolehkan Pulang

    Korban Selamat Jembatan Ambruk di Maluku Tengah Diperbolehkan Pulang

    Ambon. Beritasatu.com – Korban selamat akibat ambruknya jembatan penyeberangan di Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Maluku Tengah Maluku, mulai membaik dan ada yang sudah diperbolehkan pulang, Kamis (31/10/2024).

    Peristiwa ini mengakibatkan tujuh orang tewas termasuk anggota DPRD Maluku Tengah Andan Teja Ningsi Nurbati.  

    Sementara 11 orang korban luka-luka dan parah tulang pada insiden tersebut kondisinya mulai membaik. Kepala Basarnas Kota Ambon M Arafa mengungkapkan, sebagian dari para korban tersebut bahkan mulai pulang ke rumah mereka.

    “Dari 11 korban, empat di antaranya mengalami parah tulang dan masih dirawat. Sementara sisanya telah membaik dan diizinkan pulang,” papar Arafa.

    Arafa juga menuturkan untuk korban meninggal dunia, yang merupakan anggota DPRD Maluku Tengah atas nama Andan Teja Ningsi Nurbati, saat telah dievakuasi oleh pihak Basarnas menuju Kota Masohi untuk dimakamkan.

  • Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU

    Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sanksi untuk 537 perusahaan/badan hukum yang memiiki izin usaha perkembunan (IUP) kelapa sawit beroperasi tanpa hak guna usaha (HGU). Sanksi tersebut berupa denda pajak.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih rinci terkait pengajuan, pendaftaran, maupun penerbitan HGU.

    “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (31/10/2024).

    Nusron mengatakan, kementeriannya sedang membahas ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada, seperti terus beroperasi tanpa izin. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung iktikad baik dan sikap pemerintah,” ujarnya.

    Berdasarkan data pada 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP, tetapi tidak memiliki HGU. Untuk sebaran lahannya mencapai 2,5 juta hektare.

    Nusron menargetkan penertiban tersebut dapat tuntas dalam 100 hari kerja kementeriannya. Penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

    “Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU. Sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkasnya.

  • Kasus Kadar Pestisida Tinggi pada Anggur Shine Muscat, Ini Cara Aman Konsumsi Buah yang Dibeli

    Kasus Kadar Pestisida Tinggi pada Anggur Shine Muscat, Ini Cara Aman Konsumsi Buah yang Dibeli

    Singapura, Beritasatu.com – Badan Pangan Singapura (SFA) menyatakan anggur Shine Muscat yang tersedia di wilayahnya aman untuk dikonsumsi. Menurut SFA buah tersebut telah melalui uji pestisida dan uji pengendalian mutu lainnya.

    Kekhawatiran terhadap buah populer ini muncul pada pekan lalu di tengah laporan dari Thailand yang menyatakan kadar pestisida yang luar biasa tinggi ditemukan dalam berbagai sampel. 

    Kepada media Singapura CNA, SFA mengatakan pengujian terhadap pestisida pada anggur Shine Muscat tidak mendeteksi tingkat residu yang menimbulkan masalah keamanan pangan. 

    SFA menambahkan bahwa pihaknya memiliki peraturan untuk membatasi jumlah sisa bahan kimia yang diizinkan, seperti pestisida, yang boleh tersisa dalam makanan. Makanan tidak akan diizinkan untuk dijual jika gagal dalam inspeksi SFA dan uji keamanan pangan. 

    “Pengecer harus memastikan bahwa makanan yang mereka jual diperoleh dari sumber yang diatur SFA, disiapkan atau diolah dengan cara yang aman dan higienis, dan tidak membahayakan keamanan pangan,” katanya. 

    Menurut Bangkok Post, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand memperingatkan tentang kontaminasi anggur Shine Muscat minggu lalu setelah menemukan bahwa sebagian besar sampel yang diuji mengandung residu kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan. 

    Dari 24 sampel yang dikumpulkan dari berbagai lokasi, termasuk toko daring dan supermarket, 23 sampel mengandung residu pestisida yang melebihi batas legal. Sembilan sampel diimpor dari China, sedangkan negara asal 15 sampel sisanya tidak dapat diidentifikasi.

    SFA mengatakan dalam pernyataannya bahwa anggur Shine Muscat di Singapura sebagian besar diimpor dari negara-negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

    SFA mengatakan konsumen dapat berperan untuk memastikan buah yang mereka beli aman untuk dikonsumsi. 

    “Cucilah dengan bersih sebelum dikonsumsi,” kata badan pangan tersebut.

    Selain itu SFA juga menyatakan, bahwa menggosok permukaan buah dengan lembut saat membilas dapat membantu menghilangkan residu pestisida. “Mengupas kulit buah dapat membantu menghilangkan residu pestisida karena sebagian besar residu terdapat pada permukaan buah,” katanya.