Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menanti data pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu dan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia memperkirakan, angka perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terbit pada awal November 2024.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kita rapat solusi seperti apa,” lanjut dia.

    Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia.

    “Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia untuk kelanjutannya,” pungkas Yassierli.

  • Ada Tangkap Tangan di Kalsel, Bukti KPK Tak Tinggalkan Metode OTT

    Ada Tangkap Tangan di Kalsel, Bukti KPK Tak Tinggalkan Metode OTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan meninggalkan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam kerja pada bagian penindakan. Buktinya, baru-baru ini KPK menggelar OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Mulanya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan pihaknya kini tengah fokus memakai cara case building dalam mengusut dugaan korupsi. Sikap ini ditempuh sebagai upaya pengembalian aset negara.

    “Untuk case building itu sendiri, memang saat ini kembali menjadi fokus kekuatan atau fokus penyidikan di KPK dalam rangka pengembalian aset negara,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meski begitu, Tessa menekankan pengembalian aset negara tetap bisa dilakukan KPK melalui kegiatan OTT. Dia menekankan, pihaknya tidak menyampingkan giat penindakan tersebut.

    “Apakah dari kegiatan tangkap tangan itu tidak bisa? Bisa. Apakah tidak akan dilakukan? Masih dilakukan. Terbukti baru-baru ini ada kegiatan tangkap tangan di Provinsi Kalsel. Jadi tidak meninggalkan sama sekali dan tidak merendahkan bahwa tangkap tangan itu lebih rendah dibanding case building, tidak,” ujar Tessa.

    Namun, Tessa mengakui cara OTT memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal itu mengingat ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan agar giat berjalan sebagaimana mestinya seperti membuntuti terduga pelaku di lapangan hingga mendalami informasi intelijen.

    Hanya saja, Tessa meyakini KPK dapat mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar melalui OTT. Giat OTT dinilai dapat menjadi pintu untuk mendalami dugaan korupsi lainnya yang punya keterkaitan.

    “Bisa melalui tangkap tangan ini membuka perkara-perkara yang lebih besar, itu bisa. Namun, memang dari beberapa perkara yang seringnya tangkap tangan, kurang pengembangan ke arah situ, ke arah case building-nya. Masih belum bisa dilakukan karena sasarannya atau alat buktinya sudah lengkap pada saat itu,” ucap Tessa.

  • Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas situasi industri tekstil saat ini, khususnya terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang.

    Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di Sritex.

    “Terkait Sritex, pemerintah memang sangat concern dan PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor satu,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi PHK terhadap pekerja di Sritex.

    “Tidak (ada PHK), dan Presiden Prabowo minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegas dia.

    Ia pun meminta kepada para pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjalankan kegiatan bekerja seperti biasanya. Ia menyebut alasan penyelamatan Sritex lantaran merupakan industri padat karya.

    “Salah satu alasan penyelamatannya itu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir. Kami tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan membuat karyawan terganggu,” ungkap dia.

    Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah langkah  untuk mengantisipasi kebangkrutan dari Sritex.

    “Tentu ini lebih kepada lintas kementerian. Kalau saya lebih concern terhadap ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, sehingga mereka tetap tenang. Kemarin saya sudah mengutus wamenaker ke sana dan insyaallah ada hasil baik dan menggembirakan,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan agar Sritex tetap beroperasi. Sebagai langkah awal, pemerintah akan berupaya agar kegiatan impor ekspor dari PT Sritex dapat terus berjalan.

    Terkait peluang pemberian talangan dana dari pemerintah, Airlangga mengaku masih membahas hal ini.

    “Nanti dilihat dahulu (terkait pemberian dana talangan) karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan,” pungkasnya.

  • Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi bersama BUMN bidang pangan. Pertemuan ini membahas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, yang disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara.

    “Baru saja kita berdiskusi dengan BUMN pangan. Kita ingin kolaborasi sinergi positif saling menguntungkan,” ungkapnya di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sejumlah BUMN pangan yang diundang, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), PT Pupuk Indonesia (PIHC), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga PT Sang Hyang Seri.

    Amran mengungkapkan, sejumlah perusahaan pangan tersebut diminta untuk mengoptimalkan potensinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan.

    Dia lalu mencontohkan, PT Sang Hyang Seri yang memiliki lahan dan potensi benih untuk mencukupi kebutuhan nasional hingga 100.000 ton atau senilai Rp 3 triliun yang akan diformulasikan secara maksimal.

    “Yang kedua adalah Bulog. Cadangan harus kita perkuat. Kemudian untuk padi, jagung, dan seterusnya. Ini betul-betul harus dijaga dengan baik karena itu sangat menguntungkan petani kita. Kalau mau swasembada, kita harus jaga petani kita berada pada posisi untung,” ujarnya.

    Selanjutnya, Amran juga menyoroti terkait potensi PTPN untuk meningkatkan produksi sawit hingga gula. “Kami minta kepada direksi nanti agar membuat klaster tebu terbaik, khususnya tebu produksi tertinggi, produksi terbaik sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi. Ini akan menjadi giant lab atau laboratorium raksasa,” katanya.

    Terakhir, Amran menuturkan pembicaraan terkait peran BUMN Pangan ini sebelumnya telah ia diskusikan bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Ke depan, Amran juga telah merencanakan pertemuan selanjutnya dengan BUMN Pangan untuk memperkuat sinergi.

  • KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop pada 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero. 

    Lembaga antikorupsi itu mengantongi data perkiraan awal kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengadaan tersebut sekitar Rp 120 miliar.

    “Perkiraan awal potensi kerugian negaranya berada di angka sekitar Rp 120 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Tessa menyampaikan, penyidikan kasus ini masih berada tahap awal. Untuk itu, data awal terkait dugaan kerugian negara tersebut masih dapat berubah.

    “Prosesnya masih awal, maka angka tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan perhitungan kerugian negara yang nanti akan dilakukan oleh auditor,” ungkapnya.

    Tessa menambahkan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Hal itu mengingat saat ini masih dilakukan penyidikan umum.

    “Ini masih sprindik umum, belum ada tersangkanya. Masih dilakukan penyidikan,” ucap Tessa.

  • Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Malang, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor. Salah satunya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Tujuan dari akselerasi digitalisasi adalah untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

    Digitalisasi ini juga sebagai langkah terpadu untuk membantu efisiensi sistem pengelolaan satu data, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya melakukan transformasi digital sebagai upaya menguatkan positioning di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk merubah pola bisnisnya serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

    Transformasi digital yang diterapkan Pertamina, yakni teknologi quick response code atau QR code untuk BBM subsidi Pertalite dan Solar. Hal ini bertujuan untuk pengetatan penjualan BBM bersubsidi kendaraan roda empat agar tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat yang akan membeli BBM Bersubsidi Pertalite maupun Solar di SPBU, harus menunjukkan barcode QR code subsidi tepat Pertalite. 

    Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan QR code My Pertamina, maka pelanggan tidak akan dilayani petugas.

    Pantauan Beritasatu.com, di sejumlah SPBU Pertamina di Kota Malang, telah melakukan uji coba teknologi QR code subsidi Pertalite yang dimulai pada 25 Oktober 2024. Namun, banyak pengendara kendaraan roda empat yang belum mendaftarkan QR code My Pertamina, sehingga mereka harus gigit jari tidak mendapatkan BBM Pertalite.

    Ironisnya, jika biasanya, setiap hari SPBU tersebut ramai penuh antrean, tapi setelah dilakukan uji coba QR code, SPBU kelihatan sepi. Tidak terlihat lagi mobil antre panjang di barisan Pertalite.

    Warga Tulungagung Quna mengaku kecewa karena tidak dilayani petugas SPBU di Kota Malang gara-gara dirinya belum mendaftar QR code.

    “Saya waktu itu akan membeli BBM Pertalite di salah satu SPBU di Kota Malang tidak dilayani petugas dengan alasan tidak bisa menunjukkan QR Code,” ungkapnya, kepada Beritasatu.com, Selasa (29/10/2024).

    Menurut dia, selain kurangnya sosialisasi, syarat menunjukkan QR Code tersebut menyulitkan masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo sendiri pun menegaskan di era pemerintahannya, ia tidak ingin ada birokrasi yang membuat resah dan mempersulit kebutuhan masyarakat.

    Quna mengaku tidak hanya dirinya saja yang tidak dilayani petugas SPBU, tetapi puluhan kendaraan yang tidak bisa menunjukkan QR code juga tidak dilayani. Akhirnya kendaraan yang tidak mendapatkan Pertalite memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina.

    “Karena saya tidak mendapatkan BBM Pertalite, maka saya dan pengendara lain akhirnya memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina. Cepat dan tidak ribet,” ujarnya.

    Sementara, warga Kota Malang Anwar mengaku sebagai pelanggan BBM, dirinya sangat setuju dengan kebijakan Pertamina menerapkan teknologi QR Code Subsidi BBM. Selain untuk literasi kepada masyarakat, juga agar subsidi tepat sasaran.

    “Saya setuju dengan kebijakan teknologi QR Code. Tujuannya baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh konsumen nakal. Namun, harusnya saat sosialisasi di SPBU-SPBU petugas menjelaskan kendaraan jenis apa saja yang boleh atau tidak boleh membeli Subsidi Pertalite agar masyarakat tidak dibuat bingung,” katanya.

    Sementara itu, pengusaha SPBU Kota Malang, yang hanya mau ditulis inisial namanya, SS, menyatakan mendukung program uji coba QR Code yang dilakukan Pertamina. Bahkan, di SPBU miliknya juga mulai dilakukan uji coba pembelian Pertalite.

    “Kami sebagai mitra Pertamina harus mematuhi dan ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membeli BBM subsidi  harus menunjukkan QR Code Subsidi Pertalite maupun Solar,” katanya.

    Meskipun dirinya setuju, SS mengaku dengan adanya peraturan membeli BBM subsidi dengan syarat QR Code, berdampak pada berkurangnya pelanggan BBM di SPBU-nya. Ia menilai sejak uji coba penerapan QR Code subsidi diberlakukan mulai 25 Oktober 2024, keadaannya menjadi ribet dan tidak efektif.

    “Bukannya kami tidak setuju dengan uji coba QR Code, tetapi sangat tidak efektif dari segi waktu, dan menjadi ribet, karena harus memerlukan beberapa waktu untuk melayani satu pelanggan,” ungkap SS.

    Dengan adanya aturan pembelian BBM bersubsidi ini, kata SS, para pengusaha SPBU tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.

    “Kita sebagai pengusaha tidak punya wewenang untuk itu (mengusulkan pembatalan QR Code Subsidi Pertalite dan Solar, red). Seandainya mengusulkan pun suara kita kecil, karena sebagai mitra sangat tergantung sekali suplai BBM ke Pertamina,” jelasnya.

    Menurut SS dengan diberlakukannya syarat pembelian BBM bersubsidi tersebut, Pertamina seharusnya memberi margin tambahan ke SPBU, atau setidaknya Pertamina tidak membatasi kiriman BBM ke SPBU. “Karena kita membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya.

  • Usut Dugaan Penembakan Mobil Operasional Guru Supriyani, Polda Sultra Libatkan Labfor Makassar

    Usut Dugaan Penembakan Mobil Operasional Guru Supriyani, Polda Sultra Libatkan Labfor Makassar

    Konawe Selatan, Beritasatu.com – Mengusut dugaan aksi teror pada kendaraan dinas Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) libatkan tim Laboratorium Forensik Makassar guna membantu penyelidikan. Kendaraan dinas camat Baito ini digunakan guru Supriyani dalam masalah hukum yang sedang dihadapinya. 

    Direskrimum Polda Sultra Kombes Pol Dody Ruyatman mengatakan, pihaknya melibatkan Tim Labfor dari Makassar yang diperkirakan akan tiba, pada Selasa, (29/10/2024).

    “Kami sudah koordinasi dengan Labfor Makassar untuk mengetahui penyebab keretakan pada kaca mobil,” ungkap Dody Ruyatman.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian menegaskan, pihaknya akan menangani kasus dugaan penembakan mobil dinas Camat Baito secara profesional

    “Polda Sultra dan Polres Konawe Selatan akan secara serius dan profesional. Kami akan mengungkap kasus ini secara scientific crime investigation,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, mobil dinas camat Baito, Konawe Selatan, Sudarsono diduga ditembak orang tak dikenal (OTK) pada Senin (28/10/2024) sore.

    Saat kejadian, kendaraan tersebut dikemudikan Kepala Seksi (Kasi) Camat Baito Hermawan Malengga.

    Mobil jenis Daihatsu Terios berwarna putih bernomor polisi DT 1069, itu menjadi kendaraan yang kerap ditumpangi Sudarsono termasuk guru Supriyani, bersama rombongan pengacara ketika menjalani sidang di PN Andoolo

    Sebagai informasi, Camat Baito (Sudarsono) merupakan orang yang kerap menemani guru Supriyani atas perkara yang tengah menimpanya. Camat Baito itu juga aktif mendampingi Supriyani selama menjalani proses hukum sejak keluar dari Lapas Perempuan pada, 22 Oktober 2024.

    Kronologi awal insiden itu, bermula ketika Hermawan selesai melakukan ibadah dan menuju kantor camat. Seratus meter sebelum kantor camat, dirinya lalu mendengar suara benturan dari arah belakang mobil dan menemukan kondisi kaca samping mobil telah berlubang

    Kata Hermawan, pada saat kejadian ada beberapa orang yang mengaku berada di lokasi kejadian dan melihat pria misterius berlari, seusai bunyi benturan tersebut.

    Meski begitu, hermawan, belum memastikan bahwa peristiwa tersebut merupakan insiden penembakan.

    “Saya tidak memastikan bahwa itu sebuah penembakan, karena yang saya tahu pada saat itu, saya hanya mendengar bunyi seperti batu yang dihempaskan ke seng,” ungkap Hermawan.

    Sementara itu, Camat Baito Sudarsono Mangidi belum mau mengaitkan peristiwa ini dengan kasus hukum yang tengah membelit warganya yakni guru Supriyani.

    “Saya belum bisa memastikan apakah ada kaitannya dengan itu (kasus hukum Supriyani) dan apakah ini peluru senapan angin atau batu,” ujar Sudarsono.

    Pantauan Beritasatu.com di lapangan, terdapat lubang berdiameter sekitar 0,3 sentimeter di kaca tengah sebelah kiri dari mobil dinas camat Baito. Kaca mobil itu tampak retak menyeluruh.

    Untuk diketahui, seusai mendapat penangguhan penahanan dari hakim Pengadilan Negeri Andoolo dan keluar dari Lapas Perempuan Kendari, guru Supriyani tinggal sementara waktu di rumah jabatan Camat Baito. Hal ini dilakukan agar Supriyani terawasi dan terlindungi keselamatannya.

  • 8 Bahaya Residu Pestisida yang Ada pada Anggur Shine Muscat Jika Dikonsumsi

    8 Bahaya Residu Pestisida yang Ada pada Anggur Shine Muscat Jika Dikonsumsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Buah anggur jenis shine muscat yang dijual di Thailand diketahui mengandung residu pestisida berbahaya yang berpotensi membahayakan kesehatan. Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) melaporkan anggur shine muscat tersebut terkontaminasi residu pestisida melebihi batas aman yang diperbolehkan.

    Dari 24 sampel anggur yang diambil dari berbagai toko, seperti toko daring, dan supermarket di Thailand, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 22 di antaranya mengandung residu pestisida di atas ambang batas yang aman untuk dikonsumsi.

    Lantas, apa saja bahaya yang mengancam tubuh jika residu pestisida sampai dikonsumsi? Simak informasinya berikut ini yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/10/2024).

    1. Penyakit kanker
    Paparan pestisida yang berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, seperti kanker paru-paru, prostat, ginjal, dan hati. Konsumsi pestisida secara tidak sengaja dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh.

    2. Gangguan kehamilan dan perkembangan janin
    Pestisida mengandung zat yang berpotensi merusak sistem saraf. Bagi ibu hamil, terutama pada trimester pertama, paparan pestisida sangat berbahaya karena dapat mengganggu perkembangan saraf janin. Jika pestisida masuk ke dalam tubuh, risiko kerusakan saraf janin bahkan keguguran dapat meningkat.

    3. Gangguan reproduksi
    Paparan pestisida dapat memengaruhi hormon, yang berdampak pada penurunan kualitas dan produksi sperma pada pria. Pada wanita, pestisida dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur dan gangguan kesuburan.

    4. Keracunan
    Jika seseorang mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi pestisida dalam jumlah besar, ia bisa mengalami keracunan akut. Gejala keracunan pestisida meliputi muntah, diare, pusing, lemas, dan mata merah. Pada beberapa kasus yang lebih serius, keracunan bisa menyebabkan kejang atau hilang kesadaran.

    5. Iritasi pada hidung dan tenggorokan
    Jika pestisida tertelan, efek sampingnya dapat menyebabkan rasa terbakar di hidung dan tenggorokan. Mengingat pestisida pada dasarnya adalah bahan kimia yang berfungsi membasmi hama.

    6. Kerusakan otak
    Pestisida dapat merusak fungsi otak dengan mengganggu transmisi sinyal saraf. Gejala yang muncul meliputi sakit kepala, mual, pusing, muntah, dan kebingungan.

    7. Demam ringan
    Pestisida yang masuk ke tubuh juga dapat memicu respons sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan demam ringan. Demam ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh dalam merespons zat berbahaya. Namun, jika paparan terjadi secara terus-menerus, tubuh akan berada dalam kondisi inflamasi kronis yang berbahaya.

    8. Kematian
    Paparan pestisida secara terus-menerus atau konsumsi yang berulang dapat merusak organ-organ vital, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian.

  • Kasus Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Cegah Vadel Badjideh ke Luar Negeri?

    Kasus Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Cegah Vadel Badjideh ke Luar Negeri?

    Jakarta, Beritasatu.com – Polres Jakarta Selatan belum melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap TikTokers Vadel Alfajar Badjideh (VAB) yang status kasusnya telah naik ke tahap penyidikan.

    “Kalau untuk masalah ini ((pencegahan Vadel Badjideh ke luar negeri) masih dalam tahapan pembahasan penyidik,” ujar Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

    Nurma Dewi mengatakan, seseorang yang sudah dinyatakan naik ke tahap penyidikan biasanya akan mendapatkan pencegahan apalagi masih berurusan dengan hukum.

    Menurutnya, kenaikan status Vadel Badjideh dari penyelidikan menjadi penyidikan karena dilihat dari pengumpulan barang bukti yang sudah didapatkan penyidik Polres Jakarta Selatan.

    “Kenapa kami menaikkan status VAB dari penyelidikan menjadi penyidikan? Karena, pihak penyidik melihat semua sudah jelas dari alat bukti yang dikumpulkan baik dari saksi ahli, saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar,” bebernya.

    Nurma Dewi menyebut dengan adanya perubahan status tersebut, maka pihaknya akan memanggil kembali Vadel Badjideh untuk diperiksa.

    “Untuk penjadwalan sedang dibuat oleh penyidik, baik terhadap saudara terlapor yaitu VAB, saksi, dan korban,” tandasnya.

  • DYAN Catatkan Pertumbuhan Pendapatan hingga 27% pada Q3 2024

    DYAN Catatkan Pertumbuhan Pendapatan hingga 27% pada Q3 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Dyandra Media International Tbk atau DYAN membukukan kinerja positif sepanjang kuartal III 2024. Pendapatan DYAN pada kuartal III 2024 tercatat senilai Rp 1,12 triliun atau meningkat 27% secara tahunan. Laba bersih perseroan pada periode yang sama senilai Rp 97,34 miliar atau meningkat 62% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

    DYAN adalah perusahaan induk (holding) yang membawahi 27 perusahaan di bidang meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Berdasarkan segmen bisnisnya, segmen bisnis penyelenggara acara atau pameran melalui PT Dyandra Promosindo mencatatkan kontribusi terbesar atas pendapatan DYAN yakni sebesar Rp 859,7 miliar atau sebesar 76% dari pendapatan perseroan.

    Adapun penghasilan lainnya didapatkan dari segmen bisnis ruang konvensi dan pameran senilai Rp 182,6 miliar atau 16%, segmen bisnis hotel senilai Rp 45,1 miliar atau 4%, dan segmen bisnis pendukung acara senilai Rp 39,6 miliar atau senilai 4% dari total pendapatan.

    “Perseroan berhasil mencetak kinerja yang sangat positif di kuartal III 2024. Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perseroan ini ditopang oleh bisnis kami di sektor industri MICE yang semakin sustain,” tulis Direktur Utama DYAN Daswar Marpaung dalam keterbukaan informasi di BEI, Selasa (29/10/2024).

    Ia melanjutkan, perseroan terus memperluas pangsa pasar MICE ke pasar global melalui penyelenggaraan event di luar negeri, mendorong penyelenggaraan IP event, melakukan riset bisnis dan inovasi secara berkelanjutan serta bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

    “Tahun ini Dyandra genap berkarya di industri MICE selama 30 tahun, perseroan berkomitmen untuk terus berkarya dan memantapkan positioning DYAN di pasar dalam dan luar negeri,” papar Daswar.

    Sebagai tambahan, perseroan mencatatkan peningkatan gross profit margin (GPM) dari semula 31% menjadi 33% secara tahunan ke Rp 370,6 miliar. Selain itu, EBITDA perseroan juga meningkatkan menjadi Rp 186,1 miliar, naik 44% dibandingkan tahun lalu. Aset DYAN per September 2024 diketahui meningkat 8% yoy menjadi Rp 1,298 triliun.