Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • 12 Penyakit yang Dapat Didiagnosis dari Mata

    12 Penyakit yang Dapat Didiagnosis dari Mata

    Jakarta, Beritasatu.com – Mata ternyata dapat mengungkapkan tanda-tanda penyakit yang lebih serius, seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan beberapa jenis kanker.

    Misalnya, perubahan pada pembuluh darah di retina bisa menunjukkan adanya diabetes atau tekanan darah tinggi. Selain itu, kondisi seperti glaukoma, yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati, juga dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata rutin.

    Dengan kata lain, mata bisa menjadi jendela bagi dokter untuk melihat kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan.

    Dilansir lama Mc Cauley Celin, Selasa (29/10/2024), berikut ini 12 penyakit yang dapat didiagnosis dari mata.

    1. Glaukoma
    Glaukoma adalah kondisi yang dapat berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas pada awalnya. Jika tidak diobati, kondisi ini bisa menyebabkan hilangnya penglihatan permanen. Oleh karena itu, pemeriksaan mata rutin sangat penting untuk deteksi dini.

    Penyebab umum glaukoma adalah penumpukan cairan dan peningkatan tekanan di dalam mata. Namun, ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan glaukoma. Penanganan glaukoma biasanya meliputi penggunaan obat tetes mata, terapi laser, atau pembedahan untuk menurunkan tekanan mata.

    2. Tiroid
    Pemeriksaan mata juga dapat mengungkap tanda-tanda gangguan tiroid, seperti penyakit graves, di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon berlebihan. Gejala yang dapat terdeteksi mencakup bola mata yang menonjol (exophthalmos), mata bengkak, dan perubahan dalam penglihatan. Masalah tiroid sering kali terkait dengan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid.

    3. Diabetes retinopati
    Diabetes retinopati adalah komplikasi dari diabetes yang memengaruhi pembuluh darah di retina. Gejalanya bisa termasuk penglihatan kabur, bintik-bintik (floaters), dan kehilangan penglihatan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi, yang merusak pembuluh darah.

    4. Katarak
    Katarak ditandai dengan kekeruhan lensa mata yang menyebabkan penurunan penglihatan. Jika tidak ditangani, katarak dapat menyebabkan kebutaan.

    Gejala umum meliputi penglihatan kabur, kesulitan melihat pada malam hari, dan pandangan yang menjadi redup. Faktor risiko untuk katarak termasuk genetik, diabetes, dan paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang.

    5. Kolesterol tinggi
    Kadar kolesterol tinggi dapat terlihat di mata, seperti munculnya bintik kekuningan pada kelopak mata atau cincin putih di sekitar kornea. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil di mata, yang berpotensi mengakibatkan perubahan penglihatan atau kebutaan. Memantau dan mengelola kadar kolesterol penting untuk kesehatan mata.

    6. Kanker
    Meskipun jarang, kanker dapat dideteksi melalui pemeriksaan mata. Melanoma okular adalah jenis kanker primer yang paling umum menyerang mata. Selain itu, pemeriksaan mata juga dapat membantu mendeteksi kanker pada kelopak mata dan area sekitar mata.

    7. Alergi
    Alergi mata adalah masalah umum yang dapat didiagnosis selama pemeriksaan mata. Gejala alergi ini termasuk kemerahan, iritasi, dan mata berair, yang biasanya disebabkan oleh alergen, seperti serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan debu.

    8. Penyakit autoimun
    Beberapa penyakit autoimun, seperti sindrom Sjögren, dapat memengaruhi mata. Gejala umum termasuk mata kering yang parah. Pemeriksaan mata dapat membantu mendeteksi kondisi ini lebih awal.

    9. Artritis
    Artritis, khususnya artritis reumatoid, dapat mempengaruhi mata. Gejala seperti kemerahan dan nyeri pada mata dapat muncul dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis mata.

    10. Kondisi neurologis
    Berbagai kondisi neurologis, seperti migrain, multiple sclerosis, dan penyakit parkinson, dapat memengaruhi mata. Gejala yang mungkin muncul termasuk perubahan penglihatan dan mata kering. Penanganan tergantung pada tingkat keparahan kondisi, dan penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf.

    11. Degenerasi makula
    Degenerasi makula, yang sering terjadi pada individu di atas 50 tahun, dapat tidak terdeteksi pada tahap awal. Gejala termasuk berkurangnya penglihatan sentral dan kesulitan mengenali wajah.

    Ada dua jenis degenerasi makula, yaitu kering dan basah. Degenerasi makula kering berkembang perlahan, sedangkan degenerasi makula basah dapat memerlukan penanganan segera.

    12. Penyakit jantung
    Dokter mata dapat mendeteksi tanda-tanda awal penyakit jantung melalui pemeriksaan mata. Dengan menggunakan alat tomografi koherensi optik, dokter dapat melihat tanda-tanda mikroskopis yang mungkin menunjukkan masalah kesehatan, termasuk risiko strok.

  • Kemenkes Angkat Bicara Soal Anggur Shine Muscat yang Terkontaminasi Pestisida

    Kemenkes Angkat Bicara Soal Anggur Shine Muscat yang Terkontaminasi Pestisida

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menanggapi isu kontaminasi pestisida pada anggur Shine Muscat di Thailand dan Malaysia.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, setiap jenis pestisida memiliki risiko kesehatan yang bervariasi bagi manusia, bergantung pada senyawa kimia yang digunakan, jumlah residu yang tersisa pada bahan pangan, dan durasi paparan.

    Aji menjelaskan bahwa paparan pestisida dalam dosis tinggi dan waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan endokrin serta kerusakan fungsi hati dan ginjal, terutama dari pestisida yang memiliki efek sistemik.

    “Pestisida dengan efek sistemik diserap oleh tanaman dan menyebar melalui jaringan tanaman, sehingga residunya dapat tetap ada pada buah atau bagian lain dari tanaman, bahkan setelah dicuci,” ucapnya dalam keterangannya, Selasa (28/10/2024).

    Sementara itu, pestisida nonsistemik hanya bekerja di permukaan tanaman, sehingga residunya umumnya menempel di luar dan lebih mudah dibersihkan dengan pencucian. Namun, paparan jangka panjang dan dosis tinggi pestisida ini juga dapat menyebabkan gangguan neurologis dan hormon.

    Aji mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengolah buah dan sayur, seperti mencuci buah secara menyeluruh di bawah air mengalir atau merendamnya dengan larutan garam atau cuka untuk mengurangi residu pestisida.

    “Pilihlah produk buah organik yang tidak menggunakan pestisida, atau buah yang bisa dikupas sebelum dikonsumsi,” tambahnya.

    Selain itu, disarankan untuk memeriksa label pada buah untuk mengetahui asal negara dan informasi sertifikasi keamanan pangan, yang menunjukkan pengelolaan pestisida pada buah tersebut oleh perusahaan terkait.

  • Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar segera disahkan. Hal itu tak lepas dari kasus dugaan suap pengurusan perkara penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tannur di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret eks pejabatnya, Zarof Ricar (ZR).

    Terkait kasus itu, penyidik Kejagung sempat menggeledah rumah Zarof di Senayan, Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai yang nilainya hampir Rp 1 triliun. Uang tersebut diduga merupakan hasil dari perannya selaku makelar kasus di MA sejak 2012. Temuan uang tunai yang fantastis tersebut menjadi perhatian KPK.

    “Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa selain RUU Perampasan Aset, kita juga mendorong terkait Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal di DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    “Informasi terakhir bahwa RUU tersebut belum menjadi prioritas oleh para wakil rakyat di Senayan,” tambahnya.

    KPK mendorong agar DPR memahami urgensi dari kedua RUU tersebut untuk segera dibahas. Dua rancangan regulasi tersebut diyakini dapat menutup celah korupsi.

    “Bertujuan untuk bisa memitigasi risiko seperti yang sudah disampaikan tadi, ditemukannya suap dalam bentuk uang tunai baik itu rupiah maupun valuta asing,” ucapnya.

    Tessa menerangkan, menelusuri uang tunai bukan perkara mudah bagi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, dia mendorong agar kedua RUU tersebut segera dibahas DPR.

    “Tentunya hal ini cukup menyulitkan aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tetapi juga Kejaksaan Agung maupun kepolisian. Kembali lagi, KPK menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset dan Uang Kartal ini untuk dapat dibahas oleh para wakil rakyat di DPR,” tuturnya.

  • Wakil Mentan Bicara Kemungkinan Makan Bergizi Gratis Tanpa Susu

    Wakil Mentan Bicara Kemungkinan Makan Bergizi Gratis Tanpa Susu

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan produksi susu dalam negeri belum mencukupi kebutuhan program makan bergizi gratis. Kementerian Pertanian (Kementan) merekomendasikan untuk mengganti kebutuhan susu ke sumber protein lainnya.

    “Terkait makan bergizi gratis kan sudah mulai, ya akan segera mulai. Tentu saja jika susu memang masih impor, maksudnya susu itu memang produknya belum cukup. Kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi Nasional untuk tidak terlalu memaksa harus beli susu,” katanya, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar implementasi makan bergizi gratis harus sering dengan ketahanan produksi pangan di Tanah Air. Dia berujar, Indonesia harus menekan impor.

    “Jadi bisa susunya disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain, seperti ayam atau telur, karena kan ayam dan telur itu sudah cukup. Atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya.” 

    “Jadi kita tidak ingin memaksakan harus susu. Makan bergizi itu kan bukan berarti minum susu,” paparnya.

    Menurut Sudaryono, poin penting dari program makan bergizi gratis adalah membagikan asupan protein yang cukup untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah.

    Meski demikian, pemerintah akan tetap mengupayakan jumlah sapi perah penghasil susu dan produktivitas susu sapi di Tanah Air agar dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    “Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu. Di beberapa daerah sentra susu, seperti di Banyumas dan Boyolali, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” ujarnya.

    Sudaryono menambahkan, terkait rencana impor sapi perah, pemerintah menyebut enggan menambah beban negara.

    “Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat kita, petani kita, peternak kita. Petani padi, sayur, hortikultura, buah, termasuk juga peternak daging, telur, susu, ayam, dan sebagainya,” pungkasnya.

  • Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Pemerintah Tunggu Perhitungan Ekonomi dan Inflasi untuk Bahas UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menanti data pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk mulai membahas perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu dan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia memperkirakan, angka perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terbit pada awal November 2024.

    “Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kita rapat solusi seperti apa,” lanjut dia.

    Kementerian Ketenagakerjaan juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan seluruh kepala daerah di Indonesia.

    “Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia untuk kelanjutannya,” pungkas Yassierli.

  • Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Ada Tangkap Tangan di Kalsel, Bukti KPK Tak Tinggalkan Metode OTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan meninggalkan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam kerja pada bagian penindakan. Buktinya, baru-baru ini KPK menggelar OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Mulanya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan pihaknya kini tengah fokus memakai cara case building dalam mengusut dugaan korupsi. Sikap ini ditempuh sebagai upaya pengembalian aset negara.

    “Untuk case building itu sendiri, memang saat ini kembali menjadi fokus kekuatan atau fokus penyidikan di KPK dalam rangka pengembalian aset negara,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meski begitu, Tessa menekankan pengembalian aset negara tetap bisa dilakukan KPK melalui kegiatan OTT. Dia menekankan, pihaknya tidak menyampingkan giat penindakan tersebut.

    “Apakah dari kegiatan tangkap tangan itu tidak bisa? Bisa. Apakah tidak akan dilakukan? Masih dilakukan. Terbukti baru-baru ini ada kegiatan tangkap tangan di Provinsi Kalsel. Jadi tidak meninggalkan sama sekali dan tidak merendahkan bahwa tangkap tangan itu lebih rendah dibanding case building, tidak,” ujar Tessa.

    Namun, Tessa mengakui cara OTT memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal itu mengingat ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan agar giat berjalan sebagaimana mestinya seperti membuntuti terduga pelaku di lapangan hingga mendalami informasi intelijen.

    Hanya saja, Tessa meyakini KPK dapat mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar melalui OTT. Giat OTT dinilai dapat menjadi pintu untuk mendalami dugaan korupsi lainnya yang punya keterkaitan.

    “Bisa melalui tangkap tangan ini membuka perkara-perkara yang lebih besar, itu bisa. Namun, memang dari beberapa perkara yang seringnya tangkap tangan, kurang pengembangan ke arah situ, ke arah case building-nya. Masih belum bisa dilakukan karena sasarannya atau alat buktinya sudah lengkap pada saat itu,” ucap Tessa.

  • Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Menaker Yassierli Tegaskan Tak Boleh Ada PHK di Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas situasi industri tekstil saat ini, khususnya terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang.

    Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di Sritex.

    “Terkait Sritex, pemerintah memang sangat concern dan PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor satu,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi PHK terhadap pekerja di Sritex.

    “Tidak (ada PHK), dan Presiden Prabowo minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegas dia.

    Ia pun meminta kepada para pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjalankan kegiatan bekerja seperti biasanya. Ia menyebut alasan penyelamatan Sritex lantaran merupakan industri padat karya.

    “Salah satu alasan penyelamatannya itu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir. Kami tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan membuat karyawan terganggu,” ungkap dia.

    Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah langkah  untuk mengantisipasi kebangkrutan dari Sritex.

    “Tentu ini lebih kepada lintas kementerian. Kalau saya lebih concern terhadap ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, sehingga mereka tetap tenang. Kemarin saya sudah mengutus wamenaker ke sana dan insyaallah ada hasil baik dan menggembirakan,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan agar Sritex tetap beroperasi. Sebagai langkah awal, pemerintah akan berupaya agar kegiatan impor ekspor dari PT Sritex dapat terus berjalan.

    Terkait peluang pemberian talangan dana dari pemerintah, Airlangga mengaku masih membahas hal ini.

    “Nanti dilihat dahulu (terkait pemberian dana talangan) karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan,” pungkasnya.

  • Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi bersama BUMN bidang pangan. Pertemuan ini membahas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, yang disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara.

    “Baru saja kita berdiskusi dengan BUMN pangan. Kita ingin kolaborasi sinergi positif saling menguntungkan,” ungkapnya di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sejumlah BUMN pangan yang diundang, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), PT Pupuk Indonesia (PIHC), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga PT Sang Hyang Seri.

    Amran mengungkapkan, sejumlah perusahaan pangan tersebut diminta untuk mengoptimalkan potensinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan.

    Dia lalu mencontohkan, PT Sang Hyang Seri yang memiliki lahan dan potensi benih untuk mencukupi kebutuhan nasional hingga 100.000 ton atau senilai Rp 3 triliun yang akan diformulasikan secara maksimal.

    “Yang kedua adalah Bulog. Cadangan harus kita perkuat. Kemudian untuk padi, jagung, dan seterusnya. Ini betul-betul harus dijaga dengan baik karena itu sangat menguntungkan petani kita. Kalau mau swasembada, kita harus jaga petani kita berada pada posisi untung,” ujarnya.

    Selanjutnya, Amran juga menyoroti terkait potensi PTPN untuk meningkatkan produksi sawit hingga gula. “Kami minta kepada direksi nanti agar membuat klaster tebu terbaik, khususnya tebu produksi tertinggi, produksi terbaik sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi. Ini akan menjadi giant lab atau laboratorium raksasa,” katanya.

    Terakhir, Amran menuturkan pembicaraan terkait peran BUMN Pangan ini sebelumnya telah ia diskusikan bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Ke depan, Amran juga telah merencanakan pertemuan selanjutnya dengan BUMN Pangan untuk memperkuat sinergi.

  • KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop pada 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero. 

    Lembaga antikorupsi itu mengantongi data perkiraan awal kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengadaan tersebut sekitar Rp 120 miliar.

    “Perkiraan awal potensi kerugian negaranya berada di angka sekitar Rp 120 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Tessa menyampaikan, penyidikan kasus ini masih berada tahap awal. Untuk itu, data awal terkait dugaan kerugian negara tersebut masih dapat berubah.

    “Prosesnya masih awal, maka angka tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan perhitungan kerugian negara yang nanti akan dilakukan oleh auditor,” ungkapnya.

    Tessa menambahkan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Hal itu mengingat saat ini masih dilakukan penyidikan umum.

    “Ini masih sprindik umum, belum ada tersangkanya. Masih dilakukan penyidikan,” ucap Tessa.

  • Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Malang, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor. Salah satunya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Tujuan dari akselerasi digitalisasi adalah untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

    Digitalisasi ini juga sebagai langkah terpadu untuk membantu efisiensi sistem pengelolaan satu data, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya melakukan transformasi digital sebagai upaya menguatkan positioning di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk merubah pola bisnisnya serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

    Transformasi digital yang diterapkan Pertamina, yakni teknologi quick response code atau QR code untuk BBM subsidi Pertalite dan Solar. Hal ini bertujuan untuk pengetatan penjualan BBM bersubsidi kendaraan roda empat agar tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat yang akan membeli BBM Bersubsidi Pertalite maupun Solar di SPBU, harus menunjukkan barcode QR code subsidi tepat Pertalite. 

    Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan QR code My Pertamina, maka pelanggan tidak akan dilayani petugas.

    Pantauan Beritasatu.com, di sejumlah SPBU Pertamina di Kota Malang, telah melakukan uji coba teknologi QR code subsidi Pertalite yang dimulai pada 25 Oktober 2024. Namun, banyak pengendara kendaraan roda empat yang belum mendaftarkan QR code My Pertamina, sehingga mereka harus gigit jari tidak mendapatkan BBM Pertalite.

    Ironisnya, jika biasanya, setiap hari SPBU tersebut ramai penuh antrean, tapi setelah dilakukan uji coba QR code, SPBU kelihatan sepi. Tidak terlihat lagi mobil antre panjang di barisan Pertalite.

    Warga Tulungagung Quna mengaku kecewa karena tidak dilayani petugas SPBU di Kota Malang gara-gara dirinya belum mendaftar QR code.

    “Saya waktu itu akan membeli BBM Pertalite di salah satu SPBU di Kota Malang tidak dilayani petugas dengan alasan tidak bisa menunjukkan QR Code,” ungkapnya, kepada Beritasatu.com, Selasa (29/10/2024).

    Menurut dia, selain kurangnya sosialisasi, syarat menunjukkan QR Code tersebut menyulitkan masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo sendiri pun menegaskan di era pemerintahannya, ia tidak ingin ada birokrasi yang membuat resah dan mempersulit kebutuhan masyarakat.

    Quna mengaku tidak hanya dirinya saja yang tidak dilayani petugas SPBU, tetapi puluhan kendaraan yang tidak bisa menunjukkan QR code juga tidak dilayani. Akhirnya kendaraan yang tidak mendapatkan Pertalite memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina.

    “Karena saya tidak mendapatkan BBM Pertalite, maka saya dan pengendara lain akhirnya memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina. Cepat dan tidak ribet,” ujarnya.

    Sementara, warga Kota Malang Anwar mengaku sebagai pelanggan BBM, dirinya sangat setuju dengan kebijakan Pertamina menerapkan teknologi QR Code Subsidi BBM. Selain untuk literasi kepada masyarakat, juga agar subsidi tepat sasaran.

    “Saya setuju dengan kebijakan teknologi QR Code. Tujuannya baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh konsumen nakal. Namun, harusnya saat sosialisasi di SPBU-SPBU petugas menjelaskan kendaraan jenis apa saja yang boleh atau tidak boleh membeli Subsidi Pertalite agar masyarakat tidak dibuat bingung,” katanya.

    Sementara itu, pengusaha SPBU Kota Malang, yang hanya mau ditulis inisial namanya, SS, menyatakan mendukung program uji coba QR Code yang dilakukan Pertamina. Bahkan, di SPBU miliknya juga mulai dilakukan uji coba pembelian Pertalite.

    “Kami sebagai mitra Pertamina harus mematuhi dan ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membeli BBM subsidi  harus menunjukkan QR Code Subsidi Pertalite maupun Solar,” katanya.

    Meskipun dirinya setuju, SS mengaku dengan adanya peraturan membeli BBM subsidi dengan syarat QR Code, berdampak pada berkurangnya pelanggan BBM di SPBU-nya. Ia menilai sejak uji coba penerapan QR Code subsidi diberlakukan mulai 25 Oktober 2024, keadaannya menjadi ribet dan tidak efektif.

    “Bukannya kami tidak setuju dengan uji coba QR Code, tetapi sangat tidak efektif dari segi waktu, dan menjadi ribet, karena harus memerlukan beberapa waktu untuk melayani satu pelanggan,” ungkap SS.

    Dengan adanya aturan pembelian BBM bersubsidi ini, kata SS, para pengusaha SPBU tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.

    “Kita sebagai pengusaha tidak punya wewenang untuk itu (mengusulkan pembatalan QR Code Subsidi Pertalite dan Solar, red). Seandainya mengusulkan pun suara kita kecil, karena sebagai mitra sangat tergantung sekali suplai BBM ke Pertamina,” jelasnya.

    Menurut SS dengan diberlakukannya syarat pembelian BBM bersubsidi tersebut, Pertamina seharusnya memberi margin tambahan ke SPBU, atau setidaknya Pertamina tidak membatasi kiriman BBM ke SPBU. “Karena kita membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya.