Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Temui Armor Toreador, Cut Intan Nabila: Saya Pamit untuk Ajukan Perceraian

    Temui Armor Toreador, Cut Intan Nabila: Saya Pamit untuk Ajukan Perceraian

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram Cut Intan Nabila menyebutkan, pertemuannya dengan suaminya, Armor Toreador adalah untuk berpamitan karena dirinya akan mengajukan gugatan perceraian.

    “Saya pamit ke dia untuk ajukan perceraian,” ujar Cut Intan Nabila sambil menangis dikutip dari channel YouTube, Kamis (7/11/2024).

    Cut Intan Nabila merasa perlu menemui suaminya, apalagi ini berkaitan dengan rumah tangga keduanya.

    “Ada beberapa hal yang belum diselesaikan dan pastinya soal anak-anak,” jelasnya lagi.

    Cut Intan merasa berat untuk melangkah menemui Armor Toreador, apalagi suaminya itu sering kali melakukan kekerasan terhadap dirinya.

    “Saya itu trauma dan kalau agak ke-trigger sulit melupakan, makanya kalau lihat dia saya menangis karena kejadian yang saya alami,” tuturnya.

    Ia mengaku, sudah memikirkan dengan matang terkait keputusannya untuk bercerai dari Armor Toreador.

    “Saya itu menangis selain trauma, lalu karena tidak mudah buat saya sudah hidup bersama selama lima tahun dan sudah memiliki tiga anak,” ungkapnya.

    “Saya pun bingung harus menjelaskan ke teman-teman media seperti apa, tetapi saya serahkan semua kepada Allah untuk ke depannya,” tandasnya.

  • Penyempurnaan Aplikasi Sirekap KPU, Bisa Kirim File Lewat Bluetooth Jika Internet Bermasalah

    Penyempurnaan Aplikasi Sirekap KPU, Bisa Kirim File Lewat Bluetooth Jika Internet Bermasalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024. 

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, aplikasi Sirekap nantinya masih bisa digunakan secara offline jika ada kendala jaringan internet. “Kami juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline, jadi offline itu sudah ada di hand phone, jika pada hari H tidak ada jaringan internet,” ungkap Betty dalam acara sosialisasi aplikasi Sirekap mobile di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Betty menambahkan, jika para petugas kelompok penyelenggara pungutan suara (KPPS) mengalami kendala internet di daerahnya, bisa melakukan pemindahan data melalui bluetooth. “Kami sudah guidance (panduan) dengan Sirekap offline, mereka bisa gunakan, atau mereka bisa kirim salinan PDF-nya lewat bluetooth,” tambahnya.

    Ia menjamin aplikasi Sirekap akan menampilkan hasil perhitungan akurat. Jika ada kesalahan data, akan langsung diperbaiki. 

    “Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi insyaallah sudah optimal untuk Pilkada 2024. Jadi yang akan tampil sudah akurat, kalau tidak akurat, dia unpublish terlebih dahulu, untuk kemudian di crosscheck oleh tingkatan di atasnya,” pungkas dia. 

  • Vadel Badjideh dan Tim Datangi Propam Polda, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Kenapa Jadi Kebingungan Begitu?

    Vadel Badjideh dan Tim Datangi Propam Polda, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Kenapa Jadi Kebingungan Begitu?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengkritik upaya Vadel Badjideh dan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution yang datang ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    “Saya beri tahu, kayaknya mereka itu kebingungan.  Propam itu hanya mengurusi perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kapolri karena itu tugasnya Propam,” kata Fahmi Bachmid dikutip dari channel YouTube, Kamis (7/11/2024).

    Menurutnya, kedatangan Vadel Badjideh beserta tim ke Propam Polda Metro Jaya tidak ada kaitannya dengan kasus pelaporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan.

    “Kalau urusan penyidik, misalnya tiba-tiba merasa proses penyidikan ini tidak tepat, laporannya bukan di Propam. Tempatnya bukan di situ. Untuk membedakan itu saja tidak bisa, bagaimana bisa mencarikan keadilan?” ujarnya lagi.

    Ia menyebut, penyidik memiliki hak penuh dalam menentukan sebuah kasus apakah bisa dinaikkan atau tidak serta tidak memiliki kepentingan untuk diintervensi oleh siapa saja.

    “Penyidik punya hak. Dia mempelajari berkas perkara. Penyidik tahu apa yang harus dilakukan karena penyidik tidak bisa diintervensi. Dia tidak mungkin diperiksa hanya karena melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang diberikan amanat oleh undang-undang,” tegasnya.

    Fahmi meminta Vadel Badjideh dan kuasa hukumnya untuk mengikuti saja prosesnya seperti apa.

    “Kita bisa mengatakan, kalau bingung jangan mengajak semua orang kebingungan,” terangnya.

    Ia juga menyatakan, Nikita Mirzani akan membawa saksi yang akan menguatkan laporan kejahatan Vadel kepada putrinya yang akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (8/11/2024).

    “Nikita akan menghadirkan saksi yang akan menguatkan laporannya dan rencananya besok akan menjalani pemeriksaan. Lalu, saya juga minta jangan libatkan orang lain yang tidak tahu masuk ke dalam kasus ini agar kasusnya bisa cepat selesai dan bisa dimintai tanggung jawab,” tandasnya.

  • KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tidak mengalami kendala atau down pada proses rekapitulasi suara Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan sistem Sirekap mobile telah dilakukan, termasuk memastikan agar server tidak down saat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan.

    “Waktu Pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian,” ujarnya saat konferensi pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, Betty menjelaskan, peran BSSN sangat penting untuk melakukan pengecekan apabila terjadi kendala. Namun, proses unggah dan unduh di aplikasi Sirekap sebelumnya berjalan baik. “BSSN untuk ngecek beberapa kejadian, tetapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya,” ucap Betty.

    Diketahui, KPU melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sirekap mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024.
     

  • Warga Mamuju Tengah Buru Buaya yang Tewaskan Lansia

    Warga Mamuju Tengah Buru Buaya yang Tewaskan Lansia

    Mamuju Tengah, Beritasatu.com – Warga Desa Budong Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) menangkap tiga ekor buaya setelah seorang pria lansia tewas diterkam buaya saat mandi di sungai.

    Ketiga buaya yang ditangkap warga berukuran sekitar 3 meter dan ditemukan di muara pantai Desa Budong-budong, Kecamatan Topoyo. Buaya-buaya tersebut saat ini ditempatkan warga di lokasi aman.

    Setelah buaya-buaya ini dievakuasi ke daratan, warga setempat berbondong-bondong melihat predator tersebut. Meski telah menangkap tiga ekor buaya, warga menduga buaya yang menyerang pria lansia bernama Hamid (60) belum tertangkap karena diduga berukuran lebih besar.

    Penangkapan buaya ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang, terutama bagi para nelayan yang sering beraktivitas di muara Sungai Budong Budong. Warga khawatir karena buaya besar lainnya sering terlihat di muara sungai. Buaya yang sudah tertangkap ini akan diserahkan kepada BPBD Mateng untuk dibawa ke penangkaran.

    Rusmin, salah satu warga, mengatakan penangkapan dilakukan menyusul beberapa serangan dari buaya terhadap manusia.

    “Kami menangkap buaya ini setelah ada warga yang meninggal akibat serangan buaya,” ujar Rusmin, Kamis (7/11/2024).

    Meskipun sudah menangkap tiga ekor buaya, Rusmin mengatakan warga masih akan berburu buaya yang diduga telah menyerang Hamid beberapa hari lalu.

    “Masih ada buaya berukuran besar di bawah sungai. Kita akan terus kejar, karena buaya berukuran besar itulah yang diduga sudah menerkam warga,” kata Rusmin.

  • Kadin Indonesia Ungkap Ada Upaya Pecah Belah Kadin Jabar

    Kadin Indonesia Ungkap Ada Upaya Pecah Belah Kadin Jabar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan ada upaya memecah belah kepengurusan Kadin daerah, yakni Kadin Jawa Barat. Gelagat tersebut terlihat dengan digelarnya Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat ilegal.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan Kadin Jabar baru saja menggelar muprov yang sah pada 15 Oktober 2024. Hasil dari Muprov itu, Almer Faiq Rusydi ditetapkan sebagai ketua Kadin Jabar periode 2024-2029.

    “Kadin Indonesia adalah rumah bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia dan kami memastikan bahwa setiap pemilihan dan pengangkatan kepengurusan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022,” ungkapnya dalam Konferensi Pers yang digelar di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Dhaniswara menegaskan, musyawarah provinsi yang digelar pihak lain dinyatakan tidak sah. Alasannya, seluruh pihak telah sepakat menetapkan hasil musyawarah provinsi pada 15 Oktober 2024.

    “Kita semua sepakat muprov sudah dilaksanakan yang luar biasa adalah kalau ada muprov yang dilaksanakan, dipaksakan, dan kita tahu itu tidak sah,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Almer juga meminta kepada oknum yang berupaya memecah belah Kadin Jabar dengan menggelar muprov tandingan untuk menahan diri agar menjaga kondusivitas di Jawa Barat

    “Kami menjaga kondusivitas di Jawa Barat. Kami juga berharap pada, mohon maaf, oknum-oknum yang mengatasnamakan Kadin Jawa Barat untuk melaksanakan muprov, untuk menahan diri dan sama-sama mempunyai rasa memiliki terhadap Kadin Jawa Barat khususnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Almer Faiq Rusydi selaku ketua Umum Kadin Jawa Barat dan tim formatur telah melaksanakan konsolidasi dengan 20 ketua Kadin Kabupaten/Kota dan 21 anggota luar biasa (ALB). Para pihak bersepakat untuk tidak mengikuti dan/atau mewakili muprov ilegal yang dilaksanakan Kadin Jawa Barat oleh Agung Suryamal dan tim.

    Keputusan ini diambil atas dasar komitmen Kadin Jawa Barat untuk tegak konstitusi, taat pada hasil kesepakatan pakta integritas saat Muprov Jawa Barat pada 15 Oktober 2024, serta AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin Indonesia.

    Kadin Indonesia senantiasa berpedoman pada AD/ART, peraturan organisasi, serta landasan struktural hukum Kadin, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin.

  • Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi, Polda Metro Sita Senjata Api dan Uang Rp 73 Miliar

    Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi, Polda Metro Sita Senjata Api dan Uang Rp 73 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menyita dua unit senjata api (senpi) hingga uang tunai senilai Rp 73,723 miliar terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti, antara lain 34 unit hand phone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Kamis (7/11/2024).

    Selain itu, 11 jam tangan mewah, empat unit tablet, empat unit bangunan, dua senjata api, satu motor, dan 215,5 gram logam mulia. “Kami juga menyita uang berbagai pecahan rupiah hingga dolar Singapura. Apabila ditotal, uang tersebut mencapai Rp 73,723 miliar,” kata dia.

    Dia mengatakan, penyidik akan secara intensif melalukan pemeriksaan untuk menangkap pelaku lainnya dan menyita barang bukti lainnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 15 tersangka terkait kasus judi online. Dari jumlah itu, 12 orang adalah pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital dan tiga warga sipil.
     

  • Bantah Jokowi dan Gibran Masuk Golkar, Bahlil: Saya Baru Tahu Isu dari Teman-teman Media

    Bantah Jokowi dan Gibran Masuk Golkar, Bahlil: Saya Baru Tahu Isu dari Teman-teman Media

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis spekulasi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung sebagai kader atau pengurus Partai Golkar. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa Jokowi akan menjabat sebagai ketua dewan pembina Golkar periode 2024-2029.

    Namun, saat Bahlil mengumumkan jajaran kepengurusan Golkar pada Kamis (7/11/2024), nama Jokowi maupun Gibran tidak ada dalam daftar tersebut. Posisi ketua dewan pembina Golkar untuk periode 2024-2029 justru diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Saya baru mendengar isu ini dari teman-teman media. Kabar mengenai Presiden ke-7 Jokowi dan Wakil Presiden Gibran bergabung dengan Golkar sudah muncul sebelum Musyawarah Nasional (Munas) kemarin,” kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (7/11/2024).

    “Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh bangsa, termasuk putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Namun, hingga hari ini, kami pastikan bahwa nama (mantan) Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran tidak tercantum dalam struktur kepengurusan, baik sebagai dewan kehormatan, dewan pembina, atau posisi lainnya,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan Golkar terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk tokoh-tokoh nasional, asalkan memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Menurutnya, Golkar adalah partai yang inklusif dan siap menerima berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang.

    “Golkar selalu menghargai aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa, seperti Jokowi. Golkar juga terbuka apabila beliau atau siapa pun yang memenuhi syarat ingin bergabung. Kami adalah partai inklusif yang tidak membedakan suku, agama, atau asal daerah,” jelas Bahlil.

    Spekulasi mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar mencuat setelah Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi. Jokowi menunjukkan rencananya untuk ke Jakarta mengunjungi cucunya.

    Dalam video tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa ia akan berangkat bersama istrinya, Iriana, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Jakarta dilakukan setelah dua pekan berada di kampung halamannya di Solo.

  • Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai Abu Vulkanik dan Bahaya Lahar Gunung Merapi

    Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai Abu Vulkanik dan Bahaya Lahar Gunung Merapi

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih cukup tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso mengatakan erupsi Gunung Merapi sudah berlangsung selama empat tahun.

    “Jumlah kejadian guguran hari ini mencapai 70 kali per hari kalau rata-rata per hari mencapai 150-an per hari, jadi intensitas erupsinya cukup tinggi,” ujar Agus Budi Santoso di lokasi, Kamis (7/11/2024).

    Terkait aktivitas sejumlah gunung berapi di Indonesia yang mengalami peningkatan, Agus mengatakan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas Gunung Merapi.

    “Kalau aktivitas gunung api itu sepertinya independen karena masing-masing gunung memiliki sistem tersendiri, sehingga sampai dengan saat ini yang kita amati seperti Gunung Lewotobi dan yang lain tidak berpengaruh terhadap aktivitas Gunung Merapi,” lanjutnya.

    BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di sektor selatan-barat daya, mencakup Sungai Boyong hingga 5 km dan Sungai Bedog, Krasak, serta Bebeng sejauh 7 km.

    Pada sektor tenggara, ancaman meliputi Sungai Woro hingga 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km dari puncak.

    Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap potensi abu vulkanik dan bahaya lahar, terutama saat turun hujan di sekitar Gunung Merapi. BPPTKG akan terus memantau kondisi, dan status aktivitas dapat ditinjau kembali jika terjadi perubahan signifikan.

  • Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menggandeng 400 perusahaan swasta untuk terlibat membangun desa, khususnya desa yang masuk kategori daerah tertinggal. Menurut Yandri, hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyiasati keterbatasan anggaran di Kemendes PDT.

    “Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 CSR perusahaan yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal,” ujar Yandri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri menegaskan, konsep membangun desa ke depannya adalah kerja kolaboratif, karena anggaran negara belum cukup memadai membangun desa yang sukses. Karena itu, kata dia, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi.

    “Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa,” tutur dia.

    Yandri mengatakan kerja sama desa dengan perusahaan sudah memiliki bukti nyata bisa membangkitkan ekonomi desa, tanpa menggunakan APBN. Hal tersebut merupakan salah satu temuannya selama dua pekan berkunjung ke sejumlah desa.

    “Contohnya kita ke Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, mereka memproduksi Kendang Jimbe yang diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional,” ungkap dia.

    Menurut Yandri, kisah-kisah sukses desa tersebut perlu dibagikan untuk menjadi contoh pemberdayaan desa lain di Indonesia. Dia mengatakan, pengelolaan potensi desa tidak melulu menunggu anggaran negara. Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa berkolaborasi membangun dan mengelola potensi-potensi desa.

    “Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tetapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik,” pungkas Yandri.