Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Rombak Susunan Eselon I Kementerian Keuangan

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Rombak Susunan Eselon I Kementerian Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait perubahan nomenklatur dalam susunan eselon I pada Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

    Dalam regulasi tersebut, ada perubahan nomenklatur, yakni penambahan dua direktorat baru dan satu badan, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan.

    Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, maka Badan Kebijakan Fiskal dihilangkan. 

    “Untuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dilakukan perubahan nomenklatur karena mengikuti norma, direktur jenderal mengeluarkan kebijakan, sementara kepala badan tidak,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

    Sementara itu kehadiran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan agar dapat memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Adapun KSSK dipimpin oleh menteri keuangan dan beranggotakan gubernur Bank Indonesia (BI), ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Kita sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS. Peranan kita menjadi lebih kritikal, oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang saksi ahli yang biasanya tidak memiliki struktur,” terang Sri Mulyani.

    Selanjutnya, kehadiran Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan mengantisipasi digitalisasi.  Intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, tetapi software, terutama untuk intelijen dan data analitik.

    “Kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan,” ungkap dia.

    Berikut perincian  susunan organisasi Kementerian Keuangan:

    a. Sekretariat Jenderal
    b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
    c. Direktorat Jenderal Anggaran
    d. Direktorat Jenderal Pajak
    e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
    g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
    h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
    i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
    j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan
    k. Inspektorat Jenderal
    l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
    m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
    n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak
    o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
    p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
    q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
    r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak
    s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
    t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
    u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
    v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan.

  • Bidik Swasembada Pangan, Kementan Bakal Optimalisasi 1 Juta Hektare Lahan Pertanian

    Bidik Swasembada Pangan, Kementan Bakal Optimalisasi 1 Juta Hektare Lahan Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mengoptimalisasi 1 juta hektare (ha) lahan pertanian guna mewujudkan target swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan seusai menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait optimalisasi pemanfaatan bendungan untuk irigasi pertanian, di gedung Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Amran menjelaskan, selain optimalisasi 1 juta hektare (ha) lahan, pihaknya juga akan menaikkan indeks pertanaman (IP), dari sekali setahun menjadi tiga kali setahun. “Target kita adalah optimalisasi lahan (opla) 1 juta ha, di samping menaikkan indeks pertanaman,” kata Amran dalam konferensi pers tersebut.

    Adapun indeks pertanaman adalah rata-rata waktu tanam dan panen dalam 1 tahun pada lahan yang sama. 

    Amran bilang, dengan melakukan dua target tersebut, diperkirakan hasil panen padi bisa mencapai 5 juta ton. “Kalau 1 juta hektare kita bisa menghasilkan padi 5 juta ton. Nah ini target kita sehingga efektif,” ucapnya.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur pangan bisa diselaraskan dengan bantuan subsidi pertanian. “PU bekerja menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian sehingga pergerakan kita efektif,” ucapnya.

    Saat ini, kata dia, pihaknya membentuk tim untuk merealisasikan gagasan besar presiden. “Yang ada adalah visi presiden yang kita jalankan,” tambahnya.

    Amran optimistis target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu 4 tahun, atau bahkan lebih cepat. “Insyallah akan tunaikan swasembada dalam waktu singkat. Target bapak presiden 4 tahun, semoga kolaborasi ini bisa lebih cepat sedikit,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Doddy Hanggodo menegaskan, pihaknya bakal mendukung yang menjadi kebutuhan Kementan untuk mewujudkan target swasembada pangan.

    “Kami dari Kementerian PU akan men-support penuh apa pun yang menjadi target Pak Menteri Pertanian yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, yakni  swasembada pangan 4-5 tahun mendatang,” tegasnya.

  • PT Pindad Bangun Ekosistem Industri Otomotif Nasional dari Desain hingga Produksi Massal

    PT Pindad Bangun Ekosistem Industri Otomotif Nasional dari Desain hingga Produksi Massal

    Bandung, Beritasatu.com – Sesuai arahan Presiden Prabowo, PT Pindad berkomitmen membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif dalam negeri melalui produk kendaraan buatannya. Dengan portofolio produsen berbagai kendaraan fungsi khusus pertahanan mulai dari ranpur Апоз 6×6, ranpur Badak 6×6, rantis Komodo 4×4, hingga kendaraan beroda rantai Medium Tank Harimau, PT Pindad juga telah menghasilkan kendaraan operasional (ranops) MV3 Maung yang sudah digunakan oleh TNI dan Polri. 

    Platform MV3 terus dikembangkan dengan desain khusus kendaraan taktis Maung hingga Garuda Limousine yang saat ini telah digunakan oleh Presiden Prabowo serta seri berikutnya MV3 Garuda untuk mendukung operasional Menteri, pejabat negara, hingga kebutuhan kendaraan sipil untuk Masyarakat Indonesia. 

  • KPK Nilai RUU Perampasan Aset Penting untuk Dukung Visi Antikorupsi Presiden Prabowo

    KPK Nilai RUU Perampasan Aset Penting untuk Dukung Visi Antikorupsi Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset penting untuk segera dibahas dan disahkan. KPK menilai RUU tersebut dapat mendukung visi misi antikorupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini penting untuk mendukung visi dan misi beliau (Prabowo) di bidang tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Tessa menekankan, RUU Perampasan Aset tidak hanya penting bagi KPK, melainkan untuk aparat penegak hukum lain serta seluruh Indonesia. Ditambah lagi, dia menyebut, Prabowo memberikan perhatian serius terkait masalah korupsi.

    “Penting bagi Indonesia, tidak hanya KPK saja. Penting bagi Indonesia, penting bagi penegakan hukum. Apa lagi Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menekankan betul terkait permasalahan korupsi ini,” ujarnya.

    Prabowo disebut telah menyampaikan komitmennya agar tidak ada lagi kebocoran anggaran akibat korupsi. Selain itu, yang tak kalah penting, yakni soal penguatan penegakan hukum.

    “Beliau ingin tidak ada lagi kebocoran. Beliau ingin penegakan hukum di bidang khususnya korupsi,” tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diwujudkan dengan delapan misi yang disebut Asta Cita. Dalam poin tujuh disebutkan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Pencegahan serta pemberantasan korupsi turut menjadi salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

  • Alexander Marwata Gugat Pasal UU KPK ke MK, Jubir Sebut Langkah Pribadi

    Alexander Marwata Gugat Pasal UU KPK ke MK, Jubir Sebut Langkah Pribadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan langkah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melakukan uji materiel Pasal 36 huruf a UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah pribadi. 

    Langkah tersebut disebut dilakukan Alex bukan atas nama lembaga KPK.

    “Proses pengajuan itu dilakukan secara pribadi. Bukan atas nama lembaga,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Oleh sebab itu, Tessa mengaku belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait langkah Alexander Marwata tersebut. KPK pun menyerahkan sepenuhnya proses uji materiel itu ke MK.

    “Apa pun yang dilakukan oleh beliau maupun pihak-pihak yang mewakili dalam proses pengajuan judicial review kita ikuti saja prosesnya,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Alex mengajukan gugatan tersebut bersama auditor muda KPK Lies Kartika Sari dan pelaksana pada unit sekretariat pimpinan KPK Maria Fransiska. Ketiganya menunjuk Periati BR Ginting, Ario Montana, dan Abdul Hakim dari GSA Law Office sebagai kuasa hukum.

    Alex dkk menguji norma dimaksud dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di mata hukum.

    Lalu, Pasal 28 I ayat (2) mengatur, setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun serta punya hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

    Alex merasa dirugikan akibat norma yang diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut. Dalam permohonan, Alex menyebut pertemuan dirinya dengan sosok yang sengaja menyampaikan laporan dugaan korupsi secara resmi di kantor didampingi staf.

    Pertemuan dimaksud diketahui terjadi antara Alex dengan mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto. Eko kemudian mesti menjalani proses hukum di KPK atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pertemuan tersebut pun kini diproses oleh Polda Metro Jaya.

    Padahal, pertemuan tersebut diklaim hanya untuk menerima laporan dugaan korupsi yang disampaikan Eko Darmanto. Alex pun menyebut ada ketidakjelasan batasan terkait larangan hubungan.

    Imbas Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut, Alex menyebut pertemuannya dengan Eko Darmanto yang sejatinya berdasarkan itikad baik malah diselidiki oleh penegak hukum atas dugaan melanggar Pasal 36 huruf a UU KPK.

  • https://www.beritasatu.com/nusantara/2853601/humas-pengadilan-tinggi-surabaya-ungkap-teknis-pemilihan-hakim-untuk-kasus-ronald-tannur

    https://www.beritasatu.com/nusantara/2853601/humas-pengadilan-tinggi-surabaya-ungkap-teknis-pemilihan-hakim-untuk-kasus-ronald-tannur

  • KPK Masih Punya Petunjuk Soal Keberadaan Gubernur Kalsel

    KPK Masih Punya Petunjuk Soal Keberadaan Gubernur Kalsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih punya petunjuk seputar dugaan keberadaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) yang menjadi tersangka atas kasus dugaan suap dan gratikasi. Keberadaan sosok yang akrab disapa Paman Birin itu masih misterius.

    “Masih ada informasi-informasi yang kami juga enggak bisa share secara terbuka di sini untuk penyidik jajaki, datangi, dan cari keberadaan yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Tessa menyebutkan, KPK sudah mengajukan cegah ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi terhadap Sahbirin Noor. Untuk itu, pihaknya tetap berkeyakinan yang bersangkutan masih berada di Indonesia.

    “Penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” ujar Tessa.

    KPK pun belum berencana memasukkan nama Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ke daftar pencarian orang (DPO). Tessa menyebut, pada umumnya langkah memasukkan nama seseorang ke DPO akan dilakukan ketika tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk menemukan.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” tutur Tessa.

    Sebelumnya, KPK telah memberikan bukti Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) melarikan diri pada sidang praperadilan. Keberadaan Gubernur Kalsel masih misterius usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Diungkapkan pada sidang lanjutan praperadilan Sahbirin Noor, Rabu (6/11/2024), KPK telah menyampaikan bukti-bukti mengenai formalitas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemprov Kalsel, baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan.

    Bukti-bukti permulaan yang telah dikantongi KPK dalam kasus ini antara lain, keterangan, surat dokumen, petunjuk, dan bukti elektronik. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.

  • Apa Itu Silent Walking? Ini 8 Manfaatnya

    Apa Itu Silent Walking? Ini 8 Manfaatnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Silent walking atau berjalan tanpa gangguan dari smartphone, musik, dan media sosial, menjadi tren baru yang makin populer bagi mereka yang mencari ketenangan.

    Tren silent walking belum lama ini mencuri perhatian terutama di media sosial TikTok. Tren ini mengajak orang untuk benar-benar hening pada saat berjalan, memperhatikan ritme langkah, suara alam, dan lingkungan sekitar tanpa distraksi digital.

    Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin sibuk dengan dunia digital, silent walking muncul sebagai alternatif untuk memutus koneksi sementara, memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat, dan menumbuhkan perasaan tenang.

    Pada agama Buddha, budaya silent walking disebut meditasi berjalan yang sudah diterapkan selama berabad-abad. Meski demikian, apa saja manfaat silent walking? berikut ini delapan manfaatnya yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (8/11/2024).

    1. Mengurangi kecemasan
    Silent walking memungkinkan orang untuk melepaskan diri dari kebisingan kehidupan sehari-hari, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan rasa tenang. Para ahli menyatakan praktik ini dapat membantu mengelola kecemasan dengan memberikan jeda mental dari rangsangan yang konstan.

    2. Meningkatkan kejernihan mental
    Banyak praktisi melaporkan mengalami peningkatan kejernihan pikiran setelah silent walking. Tidak adanya gangguan memungkinkan refleksi diri dan pemecahan masalah yang lebih dalam.

    3. Meningkatkan mood
    Menerapkan silent walking dapat menyebabkan suasana hati yang lebih baik dan mengurangi perasaan depresi. Tindakan berada di alam dan berfokus pada lingkungan sekitar berkontribusi pada kesejahteraan emosional.

    4. Meningkatkan perhatian penuh
    Praktik silent walking mendorong perhatian penuh dengan meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan pikiran seseorang. Ini membantu individu terhubung dengan diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan mereka untuk hadir.

    5. Mendukung kesehatan fisik
    Seperti berjalan biasa, jalan hening memberikan manfaat kardiovaskular, meningkatkan daya tahan otot, dan membantu dalam manajemen berat badan. Hal ini juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan.

    6. Meningkatkan kualitas tidur
    Berjalan secara hening dan teratur dapat meningkatkan kualitas tidur dengan membantu mengatur jam internal tubuh dan mengurangi obrolan mental sebelum tidur. Hal ini dapat bermanfaat khususnya bagi mereka yang kesulitan tidur karena stres atau terlalu lama menonton layar.

    7. Menciptakan kreativitas
    Banyak orang merasa silent walking merangsang kreativitas dan ide-ide baru, karena lingkungan yang tenang memungkinkan pikiran mengalir bebas tanpa gangguan.

    8. Meningkatkan hubungan dengan alam
    Silent walking menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap alam, memungkinkan individu untuk terlibat dengan lingkungan sekitar pada tingkat sensorik, yang dapat meningkatkan perasaan damai dan puas.

    Semakin banyaknya orang yang terlibat dalam tren ini, silent walking tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga menjadi praktik yang mendukung kesejahteraan mental di era modern.

  • Menko AHY Pastikan Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan

    Menko AHY Pastikan Pembangunan IKN Terus Dilanjutkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

    Bahkan, AHY mengaku, Presiden Prabowo sudah memberikan arahan-arahan khusus kepadanya untuk memastikan penyelesaian pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan.

    “IKN akan terus dilanjutkan. Kemarin saya menghadap Bapak Presiden bersama Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dan Bapak Menteri Perhubungan secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau (Prabowo) yang jelas untuk IKN,” ujar AHY saat menjadi keynote speaker pada acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Dia mengatakan, pemeritah akan fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik dengan tiga elemen utama sehingga bisa berjalan dengan baik. Adapun tiga elemen yang dimaksud adalah pusat eksekutif, pusat legislatif, dan pusat yudikatif. 

    Menurut AHY, pemerintah nantinya tidak hanya membangun kantor, tetapi fasilitas pendukung, seperti perumahan bagi pejabat dan ASN yang bertugas di IKN. “Bukan hanya kantornya, tetapi perumahan yang harus dipersiapkan bagi para pejabat, ASN, dan warga yang akan mengoperasikan IKN ke depan,” ungkap AHY.

    Pemerintah, kata AHY, menargetkan IKN benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada 4-5 tahun ke depan. Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden Prabowo

    “Targetnya, 4-5 tahun ke depan, itu sudah benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan bapak presiden Prabowo,” pungkas AHY.
     

  • Aturan Baru Perpanjangan Visa on Arrival: Verifikasi Kantor Imigrasi Sesuai Domisili WNA

    Aturan Baru Perpanjangan Visa on Arrival: Verifikasi Kantor Imigrasi Sesuai Domisili WNA

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan baru terkait perpanjangan visa on arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia. Aturan baru tersebut mensyaratkan verifikasi kantor imigrasi sesuai domisili WNA.

    Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna mengatakan, pengajuan perpanjangan VoA bisa dilakukan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. WNA dapat menggunakan VoA elektronik (e-VoA) maupun VoA berbentuk stiker yang ada di konter Imigrasi area kedatangan bandara.

    “Setelah permohonan perpanjangan VoA masuk dalam sistem, petugas di Kantor Imigrasi akan melakukan pengecekan data WNA terlebih dahulu sebelum perpanjangan VoA diterbitkan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Aturan baru lainnya adalah soal penjamin. Sengky menyatakan, WNA pemegang visa kunjungan (masa berlaku 60 hari) yang ingin mengajukan perpanjangan visa perlu mendapat jaminan atau sponsor dari warga negara Indonesia (WNI).

    “Jadi, WNA perlu melihat dahulu kebutuhannya. Jika sekiranya akan stay di Indonesia lebih dari 60 hari, sebaiknya dari awal sudah ada penjamin. Kalau akan stay kurang dari 60 hari, maka silakan ajukan visa kunjungan tanpa penjamin,” bebernya.

    Sengky menjelaskan aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

    Dalam Pasal 97 disebutkan, WNA tidak akan dikenakan overstay apabila pengajuan dan pembayaran perpanjangan VoA atau visa kunjungan dilakukan sebelum masa berlaku visa berakhir. Sementara itu, aturan terkait peran penjamin dalam perpanjangan visa tercantum dalam Pasal 98.

    “Imigrasi memberlakukan layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat, termasuk WNA. Kemudahan layanan ini tentunya perlu diseimbangkan juga dengan prosedur yang memfilter agar WNA yang berada di Indonesia tinggal sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Sengky.

    Untuk mengajukan perpanjangan VoA maupun visa kunjungan melalui evisa.imigrasi.go.id, klik tombol “Extend My Visa” pada halaman beranda website. Masukkan nomor paspor, asal negara dan tanggal lahir. Jika data sudah benar, pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir perpanjangan visa. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran menggunakan kartu debit/kredit berlogo Visa/Mastercard.

    Bagi WNA yang mendapatkan VoA-nya di konter imigrasi bandara dan ingin mengajukan perpanjangan secara online, klik menu “Services” yang ada di sisi atas sebelah kanan website e-visa. Kemudian pada nomor 2, klik tombol “Find Existing Stay Permit”. Isikan nomor paspor, kewarganegaraan, dan tanggal lahir WNA. Informasi VoA WNA akan muncul dan dapat digunakan untuk mengajukan perpanjangan VoA.