Author: Beritasatu.com

  • KPK Harapkan Andil Menko Yusril untuk Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

    KPK Harapkan Andil Menko Yusril untuk Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan andil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra untuk dapat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. 

    Yusril diketahui sempat menyampaikan soal pemerintah memberikan atensi terhadap RUU tersebut.

    “Dengan janji tersebut kita mengapresiasi dan berharap hal tersebut dapat menjadi booster teman-teman kita di DPR untuk bisa mempercepat prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan atensi terhadap RUU tersebut. Rancangan regulasi itu diyakini dapat mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.

    “KPK mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset termasuk RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk menjadi salah satu prioritas dibahas di DPR,” ucap Tessa.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan atensinya terkait RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut merupakan hal baru.

    “Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

    Yusril menyebut, selama ini Indonesia hanya mengenal penyitaan ketika penyidikan serta perampasan atas harta atau barang bukti yang tertuang dalam putusan pengadilan. Sementara itu, perampasan tak termasuk kategori dimaksud.

    “Perampasan ini di luar kategori itu sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM,” tegasnya.

    Yusril menyebut, pemerintah akan meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diajukan ke DPR. Tidak ada niat untuk menarik kembali RUU dimaksud.

    Di lain sisi, terbuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan atas RUU Perampasan Aset. Hal itu, sebut Yusril, dapat dilakukan dengan menyumbangkan pikiran saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR.

  • Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menghilang Tanpa Jejak, KPK Singgung Soal Sikap Ksatria dan Tanggung Jawab

    Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menghilang Tanpa Jejak, KPK Singgung Soal Sikap Ksatria dan Tanggung Jawab

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rakyat di Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah menunggu pertanggungjawaban Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas kasus dugaan suap yang menjeratnya. Sosok yang akrab disapa Paman Birin itu diketahui masih belum muncul ke publik seusai ditetapkan sebagai tersangka.

    “Tentunya kan yang bersangkutan juga masih memiliki tanggung jawab ya di Kalsel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    KPK kini masih terus mencari keberadaan Sahbirin Noor. Tessa pun menilai rakyat di Kalsel juga menanti sikap ksatria yang bersangkutan dengan muncul ke publik.

    “Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya dan bisa bersikap ksatria untuk muncul,” tuturnya.

    KPK pun belum berencana memasukkan nama Sahbirin Noor ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Tessa menyebut, pada umumnya langkah memasukkan nama seseorang ke dalam DPO akan dilakukan ketika tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk menemukannya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” ungkapnya.

    Sebelumnya, KPK telah memberikan bukti Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) melarikan diri di sidang praperadilan. Keberadaan sosok yang akrab disapa Paman Birin itu masih misterius seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Diungkapkan pada sidang lanjutan praperadilan Sahbirin Noor, Rabu (6/11/2024), KPK telah menyampaikan bukti-bukti mengenai formalitas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek pekerjaan di Pemprov Kalsel, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.

    “KPK juga menyampaikan bukti permulaan cukup yang sah untuk mentersangkakan SHB,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (7/11/2024).

    Bukti-bukti permulaan yang telah dikantongi KPK dalam kasus ini, antara lain keterangan, surat dokumen, petunjuk, dan bukti elektronik. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.

    “Selain itu, bukti terkait SHB melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018,” ungkap Budi.

  • Kementerian PU Dukung Program Ketahanan Pangan dengan Bangun Waduk dan Irigasi

    Kementerian PU Dukung Program Ketahanan Pangan dengan Bangun Waduk dan Irigasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya mendukung program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dengan membangun waduk dan irigasi. Selain itu, Kementerian PU  juga membangun jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan.

    “Kami mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan peresmian bendungan/waduk, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke Papua Selatan, NTT dan lain-lain,” ujarnya di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Dody mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu dari 14 agenda untuk mendukung program utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain ketahanan pangan, kata dia, program utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah revitalisasi sekolah atau madrasah untuk memperkuat SDM generasi muda Indonesia.

    “Mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan dan renovasi sekolah dan madrasah di berbagai pelosok dan Tanah Air. Kami mentargetkan mampu membangun dan merenovasi sekolah 11.400 unit mulai dari TK hingga SMK, SMA, SLB atau juga madrasah,” tandas dia.

    Dody juga memberikan program quick wins Kementerian PU untuk mendukung program unggulan strategis kementerian/lembaga (K/L) negara lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program tersebut, di antaranya pembangunan Giant Sea Wall/NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN), konektivitas, seperti jalan dan jembatan.

    Selain itu, program pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan, yakni pariwisata, industri, dan area pengungsian.

    Dody memaparkan tiga strategi penyusunan program infrastruktur PU TA 2026. “Pertama, melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk selalu mempedomani Asta Cita beliau, antara lain fokus pada swasembada pangan, air, dan energi, hilirisasi industri, pembangunan perkotaan-perdesaan hingga pemerataan wilayah,” ungkapnya.

    Strategi kedua, Kementerian PU akan mengoptimalkan pemerataan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat untuk masyarakat. Dia mencontohkan bendungan yang sudah dibangun, akan dipastikan dapat berfungsi semua untuk mengairi daerah-daerah irigasi, menambahkan supply air baku, mengendalikan banjir, dan memberikan manfaat bagi tenaga listrik, serta dapat dimanfaatkan untuk pariwisata.

    Ketiga, meningkatkan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur, seperti kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan, dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan hunian layak dengan infrastruktur yang memadai.

    “Dengan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas, hingga pemerintah daerah dalam menyediakan area untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Dody.

  • Menko AHY Soal Program 3 Juta Rumah: APBN Terbatas, Perlu Sumber Dana Lain

    Menko AHY Soal Program 3 Juta Rumah: APBN Terbatas, Perlu Sumber Dana Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa APBN terbatas untuk membiayai program pembangunan tiga juta rumah dalam satu tahun. Karena itu, kata AHY, pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan di luar APBN, seperti investasi atau kerja sama dengan pihak swasta.

    “Penganggaran juga demikian, kita harus menyadari bahwa APBN itu selalu terbatas, sedangkan harus dibagi kue itu kepada semua sektor sehingga kita juga harus membaca peluang untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran pembangunan (rumah) lainnya termasuk dari investasi,” ujar AHY seusai menjadi keynote speaker dalam acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di Auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    AHY mengakui sudah mendengarkan pemaparan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal langkah-langkah mewujudkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Selain persoalan anggaran, kata AHY, pihaknya juga menekankan pentingnya lahan yang layak dan tak bermasalah untuk membangun tiga juta rumah.

    Menurut dia, Kementerian PKP nantinya akan berkordinasi secara intens dengan Kementerian ATR/BPN soal lahan dan tata ruang sehingga tidak menciptakan masalah di kemudian hari.

    “Kita ingin menginventarisasi, tetapi juga mengecek ke lapangan. Ada tanah-tanah yang terkategori terlantar yang bisa saja siap untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan rakyat. Namun, sekali lagi harus dipastikan peruntukannya dan kelayakannya. Belum lagi, sumber-sumber tanah lainnya yang juga sedang dihitung dan dipelajari,” jelas AHY.

    AHY menegaskan, semangat di balik program bangun tiga juta rumah dalam setahun sangat positif, yakni memastikan belasan juta kepala keluarga memiliki rumah layak dan pantas dihuni. Program tersebut juga untuk mengatasi masalah backlog rumah atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat.

    “Yang jelas semangat dari pembangunan rumah ini bagaimana belasan juta kepala keluarga masih perlu memiliki rumah, artinya ada backlog dalam urusan perumahan di kota maupun di desa, termasuk ada jutaan juga yang kondisi rumahnya tidak layak sehingga di sinilah dorongan Bapak Presiden Prabowo untuk menyegerakan pembangunan jutaan rumah tersebut di berbagai wilayah,” tutur AHY.

    AHY memastikan pemerintah khususnya Kementerian PKP akan mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan program tiga juta rumah tersebut. Dia juga memastikan rumah-rumah yang dibangun tidak asal-asalan, tetapi rumah yang konstruksinya kuat dan layak untuk dihuni.

    “Harapannya jika rumah dibangun ada prosesnya, ada tahapannya. Kita juga tidak ingin grasa-grusu, tidak buru-buru, membangun sesuatu tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai konstruksinya tidak tahan lama, apalagi di hadapkan dengan bencana dan angin, harus diantisipasi,” pungkas AHY.

  • Promosikan Situs Judi Online Selama 1 Tahun, 2 Influencer di Jambi Diringkus Polisi

    Promosikan Situs Judi Online Selama 1 Tahun, 2 Influencer di Jambi Diringkus Polisi

    Jambi, Beritasatu.com – Polda Jambi meringkus dua influencer yang mempromosikan situs judi online di akun media sosial miliknya yang memiliki puluhan ribu pengikut. Promosi ini sudah mereka lakukan selama satu tahun.

    Kedua tersangka itu, ialah seorang pria berinisial TH (21), warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan seorang wanita berinisial ZF (19), warga Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, kedua orang tersangka ini mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram pribadinya.

    Brambang menjelaskan, kedua tersangka promosi situs judi online di Instragam miliknya sejak Oktober 2023.

    Kedua tersangka ini diketahui menjalankan promosi judi online itu melalui patroli siber yang dilakukan oleh Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi.

    Kedua tersangka, TH dan ZF, mendapatkan tawaran promosi itu melalui direct message (DM) di akun masing-masing. Dari promosi itu mereka telah mendapatkan keuntungan belasan juta.

    Kemudian setelah ditelusuri, situs judi online yang mereka promosikan itu berasal dari luar negeri. Website tersebut nantinya akan diajukan ke Bareskrim Polri untuk diblokir.

    Selain dua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti seperti akun Instagram yang digunakan untuk mempromosikan situs judi online tersebut.

  • Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menghilang Tanpa Jejak, KPK Singgung Soal Sikap Ksatria dan Tanggung Jawab

    Kantongi 152 Bukti, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Sahbirin Noor Sesuai Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan status tersangka terhadap Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek, sudah sesuai aturan. Bahkan, penetapan tersebut berdasarkan 152 bukti yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut.

    “Kemarin ada 152 alat bukti yang kita sampaikan termasuk juga bukti-bukti elektronik,” kata anggota Biro Hukum KPK Mia Suryani kepada wartawan usai kesimpulan persidangan gugatan praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Penetapan tersangka yang dilakukan KPK, menurut dia, sudah termasuk dalam serangkaian dari operasi tangkap tangan (OTT). Penetapan tersangka juga telah berdasarkan dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), termasuk juga dalam putusan MK.

    “Hand phone dan hasil dari penyadapan yang memang ada menyebutkan keterlibatan dari si pemohon,” tegas Mia.

    Dia menjelaskan, seharusnya Sahbirin tidak bisa mengajukan praperadilan karena yang bersangkutan juga tidak diketahui keberadaannya. “Kita juga sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap diri pemohon itu adalah untuk sewaktu-waktu pemohon ini muncul, kita bisa langsung tangkap,” jelasnya.

    Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) Agus Sudjatmoko menyatakan penetapan sang klien sebagai tersangka juga tidak sah lantaran tak memenuhi alasan. Selain itu, Sahbirin belum pernah diperiksa dan langsung ditetapkan tersangka.

    “KPK tidak pernah bisa membuktikan dalam persidangan adanya pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka, buat bukti permulaan yang cukup juga tak ada,” kilahnya.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan gugatan praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB) pada Selasa (12/11/2024) KPK melakukan OTT pada Minggu (6/10/2024), terkait kasus dugaan korupsi di Kalsel.

    Pada Selasa (8/10/2024), KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalsel.

    Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

    Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

    Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel senilai Rp 9 miliar.

  • Kebakaran Pasar Raya Padang Picu Pemilik Kios dan Warga Adu Jotos

    Kebakaran Pasar Raya Padang Picu Pemilik Kios dan Warga Adu Jotos

    Padang, Beritasatu.com – Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat bangunan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/11/2024) sore.

    Sejumlah toko di komplek Pasar Raya Padang, ludes terbakar. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api lantaran toko yang memakai teralis besi. Setelah dua jam berjibaku memadamkan api, petugas kemudian bisa mengendalikan kobaran api.

    Kobaran api terlihat terus membesar dan berkobar di dalam bangunan sehingga membakar puluhan toko yang ada di kawasan Jalan Hiligoo. Banyaknya barang dagangan yang diduga berbahan tekstil dan mudah terbakar membuat api dengan mudah menjalar ke toko lain yang berdekatan.

    Saat kebakaran, petugas terlihat kewalahan menjebol teralis besi yang berada di jendela dan pintu toko-toko tersebut.

    Pemadam kebakaran Kota Padang setelah menerima laporan langsung menurunkan puluhan unit mobil pemadam beserta personelnya ke lokasi. Kobaran api semakin besar dan asap hitam pekat membubung tinggi di kawasan pasar terbesar di Kota Padang tersebut.

    Dalam insiden kebakaran tersebut, terjadi ketegangan yang berujung pada adu jotos antara pemilik toko dan beberapa warga di lokasi kejadian. Keributan ini dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi di tengah suasana panik saat api berkobar.

    Warga yang berada di lokasi berusaha membantu, tetapi situasi menjadi tidak terkendali hingga berujung pada perkelahian. Kadis Damkar Kota Padang Budi Payan mengatakan, mereka menerima laporan pada pada Jumat (8/11/2024) pukul 17.15 WIB.

    “Petugas kesulitan memadamkan api karena jendela toko dipasangi teralis besi sementara posisi api ada di tengah toko,” papar Budi Payan.

    Kerugian dan penyebab kebakaran di Pasar Raya Padang ini belum diketahui karena petugas masih fokus melakukan penyelidikan.

  • Capai Rp 1.517 Triliun, Realisasi Penerimaan Pajak hingga Oktober Baru 76,3% dari Target

    Capai Rp 1.517 Triliun, Realisasi Penerimaan Pajak hingga Oktober Baru 76,3% dari Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024 atau baru 76,3% dari target penerimaan pajak sepanjang 2024. 

    Penerimaan pajak secara neto dan bruto berada dalam tren perbaikan pada beberapa bulan terakhir.

    “Hal yang cukup menggembirakan adalah perbaikan ini sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut pada Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers “APBN Kinerja dan Fakta  edisi November 2024” di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, pada Jumat (8/11/2024).

    Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, pajak penghasilan (PPh) nonmigas  sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito mengeklaim, kontraksi PPh nonmigas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi kalau dilihat secara bulanan terjadi pertumbuhan positif.

    “Tidak hanya melihat kepada year to date, tetapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak September. Pada Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

    Kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto, terjadi pertumbuhan 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri, baik dari domestik maupun impor.

    Ketiga, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama 2023.

    “PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

  • Jaksa Agung Resmikan Gedung Baru STIH Adhyaksa di Jagakarsa

    Jaksa Agung Resmikan Gedung Baru STIH Adhyaksa di Jagakarsa

    Jakarta, Beritasatucom – Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa di Jalan Raya Margasatwa No 39 RT 1/6 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    Burhanuddin mengatakan, peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan, serta simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

    “Pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional,” kata Burhanuddin.

    Dikatakan, sarana dan prasarana gedung kampus merupakan satu faktor yang penting dan dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan.

    “Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif,” ucapnya.

    Dia berharap, gedung baru STIH Adhyaksa diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

    Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan kegiatan mahasiswa, STIH Adhyaksa telah memiliki sarana akademik ruang kelas yang regular dan internasional.

    “Kampus ini juga didukung teknologi informasi yang lengkap sehingga dosen dapat mengajat tidak hanya di ruang kelas,” katanya.

    Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas academica untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.

    Sementara itu, Dirut Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang hadir dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru STIH Adhyaksa.

    Menurutnya, tempat ini diharapkan akan menjadi kawah candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

    Simon menjelaskan, Pertamina sebagai BUMN sektor energi dalam setiap tugas dengan mengedepankan prinsip transparansi. “Ke depan tugas dan tanggung jawab kita semakin besar,” ucap Simon.

    Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH.

    Hasbullah mengatakan, sejak berdiri pada 2022, STIH Adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi yang berada di tengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional.

  • Ini Alasan Dua Lipa Batal Konser di Indonesia Arena pada 9 November 2024

    Ini Alasan Dua Lipa Batal Konser di Indonesia Arena pada 9 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Konser penyanyi asal Inggris, Dua Lipa, yang akan digelar di Indonesia Arena pada Sabtu, 9 November 2024, dibatalkan. Penyelenggara konser bertajuk Dua Lipa Radical Optimism Tour, TEM Presents & PK Entertainment, menyebutkan dalam keterangan resmi di akun Instagram mereka, Jumat (8/11/2024), bahwa pembatalan ini disebabkan oleh masalah keselamatan dan logistik.

    Pembatalan ini sangat tidak mereka harapkan, mengingat kehadiran Dua Lipa sangat dinanti oleh penggemarnya di Indonesia. Dalam keterangan selanjutnya, mereka juga menjelaskan lebih jauh mengenai masalah keselamatan dan logistik tersebut yang menjadi alasan pembatalan konser.

    “Meskipun Dua Lipa siap untuk tampil dan seluruh tim telah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah produksi kritis yang terkait dengan struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions, namun demi keselamatan, pertunjukan tidak dapat dilanjutkan,” jelasnya.

    “Keputusan yang sangat sulit untuk membatalkan ini diambil dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan baik untuk penonton maupun artis,” sambung mereka lagi.

    Dua Lipa – (AP)

    TEM Presents dan PK Entertainment diketahui meminta maaf atas pembatalan tiba-tiba tersebut. Mereka juga berjanji akan mengembalikan hak pemegang tiket yang perlu dikembalikan.

    “Informasi lebih lanjut mengenai pengembalian tiket dapat ditemukan di dualipainjakarta.com,” sebut mereka.

    Sementara itu, Dua Lipa, dalam unggahan akun Instagram Story miliknya yang dipantau Beritasatu.com, mengaku sedih atas kegagalannya tampil di Jakarta. Dua Lipa mengaku sudah berada di Jakarta dan sangat siap untuk tampil.

    “Saya terkejut karena setelah dilakukan pengujian, sangat tidak aman bagi saya untuk tampil karena masalah keamanan panggung. Saya sangat sedih karena tidak bisa tampil,” jelasnya.

    Ia mengaku sebenarnya sudah sejak lama menanti tampil kembali di Jakarta. Pasalnya, ia pernah dua kali datang ke Jakarta untuk tampil di We The Fest 2017 dan sebagai bintang tamu ulang tahun sebuah perusahaan e-commerce pada 2019.