Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Cara Mudah Cairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan lembaga keamanan finansial bagi tenaga kerja yang memiliki fungsi untuk membantu para pekerja dalam mengelola dana BPJS ketenagakerjaan. Namun, bagaimana cara mudah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?

    Diketahui, untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan 2024 dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mudah. Proses pencairannya dapat diurus secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

    Proses pencairannya pun tidak rumit, Anda hanya perlu melakukan beberapa cara berikut ini untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2024.

    1. Melalui laman Lapak Asik
    – Kunjungi Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    – Isi data awal dengan masukkan NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
    – Sistem akan melakukan verifikasi otomatis.
    – Ikuti instruksi untuk melengkapi data yang diperlukan.
    – Siapkan dan unggah dokumen persyaratan.
    – Tunggu notifikasi mengenai jadwal dan lokasi wawancara.
    – Siapkan dokumen asli untuk wawancara melalui video call.
    – Setelah proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang terdaftar.

    2. Mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
    – Cari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
    – Persiapkan dokumen yang diperlukan.
    – Lengkapi formulir pengajuan klaim yang disediakan.
    – Ikuti proses wawancara dan verifikasi data.
    – Setelah semua proses selesai, dana akan dicairkan ke rekening yang telah didaftarkan.

    3. Melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
    – Unduh aplikasi JMO di PlayStore atau App Store.
    – Pilih menu “Jaminan Hari Tua” dan “Klaim JHT”.
    – Pastikan semua data terisi dengan benar.
    – Unggah dokumen dan foto diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    – Masukkan informasi rekening untuk pencairan dana.
    – Pastikan semua informasi sudah benar sebelum mengirim pengajuan.

    Sebelum mencairkan, terdapat beberapa dokumen yang ketentuan yang harus Anda siapkan seperti berikut ini.

    – Kartu Peserta BPJamsostek.
    – E-KTP.
    – Buku tabungan.
    – Kartu keluarga (KK).
    – Surat keterangan berhenti bekerja (jika ada).
    – Surat pengalaman kerja atau surat perjanjian kerja.
    – NPWP (jika saldo lebih dari 50 juta atau jika mengajukan klaim sebagian).
    – Kriteria untuk mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) mencakup, usia pensiun 56 tahun, mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), cacat total tetap, meninggalkan Indonesia secara permanen, klaim sebagian dari JHT (10% atau 30%) setelah kepesertaan minimal 10 tahun.

    Dengan mengikuti cara-cara di atas dan memenuhi syarat yang ditentukan, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

  • KPK Sebut Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu Berisi Rp 20.000-Rp 100.000

    KPK Sebut Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu Berisi Rp 20.000-Rp 100.000

    Jakarta, Beritasatu.com – KPK menyebut amplop yang diduga merupakan serangan fajar atau politik uang oleh calon gubernur (cagub) petahana Bengkulu Rohidin Mersyah berisi uang dari Rp 20.000 hingga Rp 100.000. Temuan amplop tersebut kini tengah didalami penyidik KPK.

    Amplop berlogo pasangan cagub petahana Bengkulu Rohidin Mersyah dan Meriani sebelumnya telah disita KPK. Penyitaan itu terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang menjerat Rohidin.

    “Ini masih didalami oleh penyidik. Isi amplopnya informasi yang saya dapatkan bervariasi antara Rp 100.000, Rp 50.000, dan Rp 20.000,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Tessa mengatakan belum ada penghitungan soal nominal keseluruhan amplop tersebut. Namun, dia menyebut ada sebagian amplop yang telah terdistribusi, diduga terkait ‘serangan fajar’ agar para penerima dapat memilih Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Pilkada Bengkulu 2024.

    “Tetapi yang jelas memang diduga kuat amplop-amplop tersebut, sebagian sudah ada yang terdistribusi dan bagi yang terlanjur diamankan, ditujukan untuk dibagikan dalam rangka agar penerima memilih yang bersangkutan untuk pencalonan sebagai kepala daerah dalam hal ini gubernur di Bengkulu selanjutnya,” ungkapnya.

    KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM), Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan adc Gubernur Bengkulu Evriansyah (EV) alias AC. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Bengkulu berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara oleh KPK.

  • Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah kasus pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar oleh produsen atau perusahaan swasta. Dalam kasus ini, petani berpotensi merugi hingga Rp 3,2 triliun.

    Amran mulanya mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) memasukkan empat perusahaan swasta dalam daftar hitam (blacklist) karena memproduksi pupuk palsu. Selain itu, ada 23 produsen atau perusahaan swasta yang memproduksi pupuk di bawah dari standar yang ditetapkan Kementan.

    Menurut Amran, pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar memiliki dampak besar terhadap petani. Sebab, petani dalam pekerjaannya harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengelolaan tanah.

    “Pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih Rp 19 juta per hektare. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugiannya Rp 3,2 triliun,” paparnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Mentan Amran mengatakan, empat produsen pupuk yang di-blacklist seharusnya membuat pupuk NPK. Namun, pupuk yang dibuat justru pupuk palsu karena kandungan NPK itu hanya nol koma dari standar 15%.

    Keempat perusahaan pupuk itu pun kini dilaporkan ke penegak hukum. Mentan juga memastikan, owner dan pihak-pihak yang terlibat tidak akan bisa mendirikan perusahaan baru buntut tindakan yang mereka lakukan.

    Kemudian, kasus 23 perusahaan swasta lainnya tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Mentan Amran Sulaiman menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan ditindak jika terbuki melakukan kesalahan.

    “Kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Mau pupuk yang palsu maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Amran menekankan, Kementan bergerak cepat untuk menindak perusahaan-perusahaan yang bermain-main kepada petani. Apalagi, kata Amran, hal ini juga dapat menghambat program strategis pemerintah yaitu swasembada pangan.

    Sementara itu, Amran mengungkapkan produsen-produsen yang menyalurkan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar tersebut sejauh ini tidak akan mengganggu hasil panen Tanah Air.

    “Kalau dibandingkan dengan hasil panen insyaallah tidak berpengaruh. Kan luas tanam kita 10 juta hektare dan yang empat tadi itu luasannya 21.000 hektare. Insyaallah tidak terlalu berpengaruh, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan kemudian diberikan pupuk palsu, ini betul-betul maaf, tidak beradab,” kata Mentan Amran Sulaiman soal kasus produsen pupuk palsu yang membuatnya berang.

  • KPK Analisis Pelaporan Barang Gratifikasi Menag Nasaruddin Umar

    KPK Analisis Pelaporan Barang Gratifikasi Menag Nasaruddin Umar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pelaporan barang gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah barang yang dilaporkan termasuk gratifikasi atau bukan.

    “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi milik negara atau merupakan gratifikasi yang sah diterima dan menjadi milik penerima,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika terkait pelaporan barang gratifikasi menag, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    KPK mengapresiasi langkah Nasaruddin yang berinisiatif menyampaikan laporan barang gratifikasi menag. Hal itu diyakini merupakan langkah awal untuk mencegah korupsi.

    Lembaga antikorupsi itu mengimbau agar langkah pelaporan barang gratifikasi Menag yang disampaikan Nasaruddin kali ini dapat menjadi contoh bagi para pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Pelapor dapat melakukannya melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

    “KPK mendorong hal baik ini dapat menjadi contoh dan teladan dalam pelaporan gratifikasi, baik pada institusi Kementerian Agama maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lainnya,” ungkap Tessa.

    Tak lupa, KPK tak bosan menyampaikan imbauan agar para pejabat atau penyelenggara negara hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk segera melapor jika menerima barang yang diduga gratifikasi. KPK nantinya akan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

    “Kami mengimbau aparatur sipil negara atau ASN atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi,” ucap Tessa.

    “Ataupun pelaporan dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang terdapat pada institusi terkait sebelum 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima,” ujar Tessa terkait pelaporan barang gratifikasi menag tersebut.

  • Tunggu Keputusan, Mendikdasmen Usul Terapkan PPDB Zonasi dengan Sistem Baru Tahun Depan

    Tunggu Keputusan, Mendikdasmen Usul Terapkan PPDB Zonasi dengan Sistem Baru Tahun Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kajian tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi untuk penerimaan siswa sekolah dasar dan menengah. Kajian PPDB sistem zonasi diakukan bersama para kepala dinas pendidikan di indonesia, para pakar, hingga stakeholder penyelenggara pendidikan.

    Mu’ti berharap bahwa PPDB zonasi tersebut dapat dilanjutkan dengan sistem baru pada tahun ajaran baru.

    “Berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari, kami perdalam sehingga mudah-mudahan pada tahun ajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan putusannya nanti dalam sidang kabinet,” kata kata Mu’ti seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Mu’ti menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menugaskan Kemendikdasmen untuk memperdalam kajian pelaksanaannya, hingga keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet.

    “Menunggu sidang. Kami belum bisa mengambil keputusan. Nantie keputusan ada pada sidang kabinet yang dipimpin Pak Presiden,” imbuh dia.

    Ia menjelaskan, berbagai skenario perbaikan sistem tengah diperdalam, sehingga dapat mencapai empat filosofi pendidikan PPDB zonasi. Keempat filosofi yang dimaksud yakni pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial.

    “Ini semangat dari zonasi sehingga anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Anak-anak dari berbagai kelas sosial bisa bersekolah di tempat yang sama sehingga tidak ada segregasi antara anak-anak dari kelas mampu dan tidak mampu. Tidak ada segregasi antara yang elite dengan yang alit,” ungkap Mu’ti.

    Mu’ti mengakui bahwa dalam aturan zonasi sebelumnya memiliki sejumlah celah permasalahan yang harus disempurnakan jika ingin diterapkan.

    “Yang sekarang jadi persoalan kan memang persentase yang diterima dari domisili berapa persen, yang prestasi berapa persen. Itu yang seringkali jadi persoalan. Kalau yang afirmasi sudah kami patok 20%, ini bagian dari pemihakan negara terhadap kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai kelompok lemah,” kata dia.

    Selain itu, dalam sistem PPDB zonasi sebelumnya juga menimbulkan banyak sekolah swasta yang tutup karena sepi peminat. Menyikapinya, ia mengusulkan untuk mengalokasikan murid ke sekolah swasta.

    “Berdasarkan pengalaman beberapa daerah itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta karena selama ini di antara kritik PPDB zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup tidak kebagian murid. Sementara yang negeri itu muridnya berlebih ya. Karena muridnya berlebih kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang. Sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya,” pungkas Mu’ti.

  • KPK Apresiasi Menag yang Inisiatif Laporkan Gratifikasi: Langkah Awal Cegah Korupsi

    KPK Apresiasi Menag yang Inisiatif Laporkan Gratifikasi: Langkah Awal Cegah Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar telah melaporkan barang yang diduga gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah inisiatif Nasaruddin tersebut diapresiasi KPK sebagai langkah awal mencegah korupsi.

    “KPK mengapresiasi inisiatif pelaporan gratifikasi oleh menteri agama. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    KPK pun tak tinggal diam atas pelaporan barang gratifikasi tersebut. Disampaikan Tessa, pihaknya akan menganalisis laporan yang disampaikan Nasaruddin untuk menentukan apakah termasuk gratifikasi atau tidak.

    “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi milik negara atau merupakan gratifikasi yang sah diterima dan menjadi milik penerima,” ungkapnya.

    Lembaga antikorupsi itu mengimbau agar langkah pelaporan gratifikasi yang disampaikan Nasaruddin kali ini dapat menjadi contoh bagi para pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Pelapor dapat melakukannya melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

    “Aplikasi GOL dapat diakses secara daring dengan mengunduhnya di layanan distribusi digital berbasis Android dan IOS,” ucap Tessa.

    Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar melalui perwakilannya melaporkan barang yang diduga sebagai gratifikasi kepada KPK, Selasa (26/11/2024). Pihak Nasaruddin mengakui tak mengetahui soal asal barang tersebut.

    “Atas arahan dan perintah bapak menteri agama, kami diminta mengantarkan sebuah barang yang diberikan oleh kami juga tidak mengetahui dari siapa, diberikan untuk bapak menteri agama minggu lalu. Kemudian kami diminta oleh bapak menteri agama mengantarkan barang tersebut ke KPK,” kata tenaga ahli Menag, Muhammad Ainul Yaqin di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dia menyampaikan, barang yang diduga gratifikasi tersebut tersimpan dalam tas warna cokelat. Berdasarkan pantauan, tas tersebut berukuran cukup besar. Namun, dia tidak menjelaskan secara spesifik isi dari barang yang ada di dalam tas tersebut.

    “Ada boks. Iya di dalam tas cokelat,” ungkap Ainul Yaqin.

    Dia menyampaikan, sepengetahuannya barang tersebut diterima Nasaruddin pada Jumat (22/11/2024). Dia menyebut, tidak ada nama yang tertera di barang tersebut. Dia memastikan, barang diduga gratifikasi itu sudah diserahkan ke KPK.

    “Kami sudah serahkan diterima langsung oleh Bu Indira Kasatgas Gratifikasi KPK. Sudah diterima langsung oleh Bu Kasatgas. Iya, sudah isi formulir, menyerahkan,” ujar Ainul.

    Dia menekankan, penyerahan barang diduga gratifikasi ke KPK ini merupakan bentuk komitmen Nasaruddin agar Kemenag menjadi contoh dalam good governance.

    “Ini bagian dari komitmen Menag Nasaruddin Umar, sesuai dengan arahan dan pidato beliau di beberapa tempat untuk di Kementerian Agama ini sebagai contoh sebagai teladan good governance,” ucap Ainul.

  • Ramalan Shio Tikus pada 2025, Kenaikan Gaji di Depan Mata

    Ramalan Shio Tikus pada 2025, Kenaikan Gaji di Depan Mata

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada 2025, ramalan shio tikus diprediksi akan mengalami keberuntungan yang cukup baik, karena tahun tersebut merupakan Tahun Ular Kayu menurut kalender Tiongkok.

    Dalam astrologi Tiongkok, hubungan antara ular dan tikus dianggap netral, sehingga keberuntungan shio tikus akan lebih dipengaruhi oleh elemen tahun (kayu) serta elemen pribadi masing-masing.

    Berikut ini merupakan ramalan shio tikus pada 2025.

    Karier
    Pada 2025, shio tikus akan sangat aktif dalam kehidupan profesional, siap untuk meraih kesuksesan. Setelah kehilangan beberapa peluang di masa lalu, kini shio tikus akan mendapatkan dukungan positif dari bintang-bintang.

    Pastikan untuk memulai tahun dengan teratur agar bisa melihat kemajuan signifikan dalam karier. Jika shio tikus bekerja dalam posisi manajerial, ingatlah semua tindakan akan diperhatikan orang lain, jadi penting untuk tetap rendah hati dan tidak membiarkan posisi meningkatkan ego.

    Keuangan
    Secara finansial, tahun 2025 diprediksi akan stabil bagi shio tikus. Dengan dukungan keberuntungan, penghasilan shio ini akan banyak berasal dari usaha keras. Teruslah berkomitmen dan bekerja dengan tekun, bahkan saat situasi terasa sulit.

    Semakin besar usaha yang dilakukan, semakin besar pula hasil yang akan diperoleh, termasuk kemungkinan promosi atau kenaikan gaji.

    Hubungan
    Tahun ini, prospek romantis mungkin tidak terlalu banyak. Jika lajang, mencari pasangan mungkin terasa sulit di awal tahun. Namun, jangan khawatir. Dengan sedikit pengembangan diri di bulan-bulan awal, keadaan dapat membaik di paruh kedua tahun ini.

    Hati-hati dengan kecenderungan untuk menjadi terlalu sombong atau ingin mengendalikan segalanya. Lakukan segala sesuatunya dengan langkah yang hati-hati.

    Kesehatan
    Dalam hal kesehatan, shio tikus mungkin akan menghadapi beberapa tantangan. Waspadalah terhadap masalah kesehatan, terutama jika merasa tidak dalam kondisi terbaik. Pastikan menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan tetap aktif.

    Dengan jadwal kerja yang padat, sangat penting untuk menjaga kesehatan agar tidak terlalu memaksakan diri dan akhirnya merasa kelelahan.

    Tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penuh peluang bagi shio tikus, terutama jika shio ini bisa memanfaatkan kesempatan dengan bijak dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

    Tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin muncul pada shio tikus dan percayalah pada kemampuan untuk menghadapinya. Dengan sikap positif dan usaha yang konsisten, keberuntungan akan datang pada shio tikus.

  • KLH Tutup Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Babelan Bekasi

    KLH Tutup Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Babelan Bekasi

    Bekasi, Beritasatu.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) melalui Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) menyegel tempat pembuangan sampah ilegal di RW 09, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (22/11/2024).

    Tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di bantaran Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) ini mencakup luas sekitar 0,75 hektare. Berdasarkan keluhan masyarakat, tempat tersebut menyebabkan keresahan karena potensi pencemaran lingkungan.

    Plt Deputi Penegakan Hukum KLH Rasio Ridho Sani menegaskan penyegelan dilakukan setelah pengawas lingkungan memverifikasi laporan masyarakat dan menemukan aktivitas ilegal di lokasi.

    “Pengawas lingkungan hidup telah memeriksa lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut dan melakukan penyegelan,” ungkap Rasio pada Selasa (26/11/2024).

    Menurut hasil verifikasi lapangan, sampah yang menumpuk di lokasi ini berasal dari beberapa perumahan di Kecamatan Babelan dan Bekasi Utara. Diketahui, aktivitas ilegal pembuangan sampah ilegal ini berlangsung sejak akhir Oktober 2024 dan melibatkan pengelola sampah individu yang tidak memiliki izin resmi.

    “Dikhawatirkan sampah yang menumpuk ini akan mencemari Sungai CBL saat terbawa arus pasang,” tambah Rasio.

    KLH mengidentifikasi terduga pelaku dan terus mendalami kasus tempat pembuangan sampah ilegal ini melalui koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). 

    “Jika ditemukan unsur pidana, PPNS akan melakukan penyidikan lebih lanjut,” tegas Rasio.

    Lokasi pembuangan sampah ilegal ini tidak hanya mengganggu masyarakat sekitar tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan secara serius. Tindakan tegas yang diambil KLH diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kasus pembuangan sampah ilegal serupa di masa depan.

  • Puan Bareng Megawati Nyoblos di TPS Kebagusan, Harap Pilkada 2024 Jurdil

    Puan Bareng Megawati Nyoblos di TPS Kebagusan, Harap Pilkada 2024 Jurdil

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama ketua umum PDIP yang juga ibundanya, Megawati Soekarnoputri, akan mencoblos untuk Pilkada Jakarta 2024 di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2024). Puan berharap Pilkada 2024 yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota berjalan dengan jujur dan adil (jurdil), aman dan lancar. 

    Menurutnya, pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya.

    “Untuk KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Pastikan semua proses pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan pilkada,” ujar Puan kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada (2024) berlangsung dengan lancar,” ungkap Puan Maharani.

  • Ketimbang Menaikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Perluas Basis Pajak

    Ketimbang Menaikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Perluas Basis Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sebaiknya memperluas basis pajak dan mencegah kebocoran ketimbang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 dari saat ini 11 persen. 

    “Beban pajak tambahan berpotensi memperburuk ketimpangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Sekretaris Jendral (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (26/11/2024)

    Gapensi menolak rencana kenaikan PPN 12 persen karena akan berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi. Pada akhirnya, rencana ini akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur.

    “Gapensi menolak dengan keras rencana ini. Mayoritas anggota Gapensi adalah UMKM konstruksi yang bekerja dengan margin tipis sehingga kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing mereka,” ujarnya.

    La Ode menegaskan, rencana kenaikan PPN 12 persen ini dipastikan dapat memperlambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan, terutama proyek-proyek pemerintah. Apabila pemerintah tetap menjalankan rencana ini, akan menimbulkan kenaikan harga material dan jasa konstruksi.

    Akibatnya, pemerintah dan sektor swasta mungkin mengurangi jumlah proyek karena keterbatasan dana, yang berimbas pada penurunan lapangan kerja. Dengan begitu, infrastruktur, seperti properti residensial akan semakin mahal sehingga mempersempit akses masyarakat terhadap hunian.

    “Sektor konstruksi memiliki efek multiplier yang besar. Jika sektor ini melemah akibat kenaikan PPN 12%, rantai pasokan material, tenaga kerja, dan jasa lainnya juga terdampak,” ujar La Ode.

    La Ode berharap, pemerintah dapat menunda rencana kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025. Pasalnya, sektor konstruksi adalah motor pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

    Dia khawatir kenaikan PPN 12 persen ini akan membebani fiskal yang dapat menghambat pertumbuhan sektor infrastruktur. Lebih buruk, rencana ini akan berdampak pada seluruh rantai ekonomi, sehingga menurunkan daya beli masyarakat, terutama kalangan bawah.

    Untuk itu, pihaknya berupaya mengajukan masukan langsung kepada Kementerian Keuangan dan DPR, dengan membawa data dampak potensial rencana kenaikan PPN 12 persen.