Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Raker Perdana, Menlu dan Komisi I DPR Bahas Diplomasi Ketahanan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Komisi I DPR melakukan rapat kerja (raker) perdana membahas diplomasi ketahanan nasional, isu-isu terkini, dan arah politik luar negeri Indonesia.

    Sugiono dalam paparannya raker perdana dengan Komisi I DPR mengatakan, kebijakan Kemenlu mendukung visi misi Presiden Prabowo. Dia menggarisbawahi kebijakan yang menjadi prioritas, seperti diplomasi ketahanan nasional yang mencakup pangan, energi, serta mitigasi bencana.

    “Pertama, diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional,” kata dia pada raker perdana di ruang rapat Komisi I DPR, gedung parlemen, Senayan, Jakarta Senin (2/12/2024).

    Dia mengatakan, Kemenlu akan memperluas kemitraan dan melaukan sinergi dengan sejumlah pihak untuk membahas isu terkait pangan,energi, serta mitigasi bencana. 

    Kedua, dibahas rencana kerja 100 hari pertama dan isu aktual. 

    Dalam kesempatan raker perdana dengan Komisi I DPR ini, kedua belah pihak saling berkenalan karena akan menjadi mitra kerja selama 5 tahun ke depan.

    Dari Kemenlu, tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi wamennya Anis Matta dan Armanatha Nasir.

    Sementara raker perdana Menku dengan komisi I DPR dibuka Ketua Komisi I DPR Utut Adianto yang tampak didampingi para wakil.

  • Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari dari sebelumnya Rp 15.000. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.

    “Ya tentu semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Cak Imin mengaku, pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan tersebut.

    “Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis, terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

    “Pada akhirnya melibatkan sekolah, orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu terlibat, biasanya lebih detail dan terjaga,” pungkas Cak Imin.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap perincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari. Pemerintah ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

    “Kalau kita perinci, program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimum atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi gratis senilai Rp 30.000 per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

     

  • Apa Itu Money Dysmorphia dan Cara Mengatasinya?

    Apa Itu Money Dysmorphia dan Cara Mengatasinya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Terdapat beberapa masalah kesehatan mental yang kini semakin mendapatkan perhatian, salah satunya adalah dysmorphia. Dysmorphia adalah kondisi saat seseorang terobsesi dengan kekurangan pada dirinya sendiri. Salah satu jenis dysmorphia yang perlu diperhatikan adalah money dysmorphia.

    Apa itu money dysmorphia? Money dysmorphia adalah kondisi di mana seseorang merasa harapan atau ekspektasi mereka terkait keuangan tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami.

    Dilansir beberbagai sumber, Senin (2/12/2024), kondisi tersebut masuk dalam ruang lingkup psikologi keuangan. Penderita money dysmorphia memiliki keyakinan diri mereka tidak cukup kaya untuk membuat rencana-rencana penting dalam hidupnya.

    Penderita merasa dirinya tidak memiliki keadaan finansial yang buruk, meski kenyataannya mereka memiliki cukup uang. Penyebab money dysmorphia pada zaman teknologi terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial.

    Beberapa tanda money dysmorphia lainnya, yakni memiliki rasa takut berlebih kehabisan uang sehingga menghindari pengeluaran, bahkan untuk kebutuhan penting. Timbul rasa malu ketika selesai berbelanja, dan cemas bahwa hal itu akan sangat mengganggu kondisi finansial.

    Jika dirasa sudah memiliki kondisi cemas dan stres berlebihan terkait finansial, seperti uang, aset, dan properti. Sebaiknya segera konsultasikan kepada profesional untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dalam mengatasi masalah kesehatan mental money dysmorphia.

    Jika Anda mengalami gejala atau telah didiagnosis dengan money dysmorphia, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kondisi ini.

    1. Tingkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik dan sehat.
    2. Hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain, fokus pada perjalanan keuangan Anda sendiri.
    3. Fokus pada perencanaan masa depan dan kebutuhan pribadi.
    4. Buat anggaran keuangan yang realistis, pastikan tidak mengganggu pengeluaran untuk kebutuhan utama.
    5. Tetapkan tujuan finansial yang jelas dan terukur, agar lebih mudah untuk mencapainya.

    Langkah-langkah ini dapat membantu Anda mengelola kondisi money dysmorphia dan membangun pola pikir yang lebih sehat tentang keuangan.

  • Kunjungan Wisman ke Indonesia Capai 11,56 Juta hingga Oktober 2024, Naik 20,45 Persen dari Tahun Lalu

    Kunjungan Wisman ke Indonesia Capai 11,56 Juta hingga Oktober 2024, Naik 20,45 Persen dari Tahun Lalu

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hingga Oktober 2024 mencapai 11,56 juta kunjungan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 20,45% dibandingkan periode kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2023.

    Namun demikian, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19, yakni pada Januari-Oktober 2019, yang mencapai 13,44 juta kunjungan.

    “Meskipun terus meningkat, total kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Oktober 2024 masih belum pulih sepenuhnya seperti sebelum pandemi,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (2/12/2024).

    Pada Oktober 2024, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,19 juta kunjungan, yang merupakan penurunan sebesar 6,68% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month). Meski demikian, jika dibandingkan dengan Oktober 2023, jumlah ini mencatat kenaikan 22,01% secara tahunan (year-on-year).

    Kunjungan wisman ke Indonesia paling banyak berasal dari tiga negara yaitu, Malaysia: 16,26%, Australia: 12,61%, dan Singapura: 8,9%. “Wisman asal Malaysia paling banyak masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan Australia mendominasi melalui Bandara Ngurah Rai,” tambah Amalia.

    Berdasarkan jenis pintu masuk, kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 1,04 juta kunjungan. Sementara pintu masuk perbatasan mencatat 156.000 lebih kunjungan.

  • Firli Bahuri Minta Kasus Dugaan Pemerasan SYL di SP3, Polda Metro Jaya Lanjut Terus

    Firli Bahuri Minta Kasus Dugaan Pemerasan SYL di SP3, Polda Metro Jaya Lanjut Terus

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menanggapi permintaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, agar kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dihentikan atau diberikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

    Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, enggan memberikan banyak komentar mengenai hal tersebut. Menurutnya, isu tersebut merupakan ranah kuasa hukum Firli, Ian Iskandar.

    “Silakan penasehat hukum/pengacara FB menyampaikan hal tersebut,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (2/12/2024).

    Meskipun demikian, Ade Safri menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia memastikan bahwa penyidikan terhadap Firli akan dilakukan secara profesional dan transparan.

    “Secara tegas saya sampaikan dan pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara ini tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli dijerat dengan Pasal 12e, Pasal 12B, atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 65 KUHP. Jika terbukti bersalah, Firli terancam hukuman penjara seumur hidup.

  • Berapa Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur yang Direbutkan dalam Pilkada 2024?

    Berapa Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur yang Direbutkan dalam Pilkada 2024?

    Jakarta, Beritasatu.com – Gaji gubernur dan wakil gubernur menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, berapa gaji gubernur dan wakil gubernur?

    Gubernur adalah kepala daerah yang memimpin pemerintahan pada suatu provinsi di Indonesia. Pada dasarnya, gubernur memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk satu periode.

    Ketika masa jabatan tersebut berakhir, seorang gubernur bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama, namun hanya untuk satu kali periode jabatan lagi.

    Selama memimpin daerah provinsi, gubernur dan wakilnya akan mendapatkan kompensasi berupa gaji, tunjangan, fasilitas jabatan, serta biaya penunjang operasional.

    Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur
    Struktur Gaji Gubernur dan Wakil Gubernur
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, gaji pokok gubernur dan wakil gubernur:

    – Gaji pokok gubernur: Rp 3 juta per bulan.
    – Gaji pokok wakil gubernur: Rp 2,4 juta per bulan.

    Tunjangan Jabatan
    Gubernur dan wakil gubernur menerima tunjangan jabatan yang bervariasi tergantung pada  daerah masing-masing. Tunjangan ini dirancang untuk mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang diembang oleh pejabat tersebut.

    – Tunjangan jabatan gubernur: Rp 5,4 juta per bulan.
    – Tunjangan jabatan wakil gubernur: Rp 4,3 juta per bulan.

    Tunjangan Operasional
    Tunjangan operasional adalah komponen penting lainnya dalam paket remunerasi bagi gubernur dan wakil gubernur. Tunjangan ini dapat bervariasi berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

    Secara umum, besaran biaya penunjang operasional yang diterima kepala daerah provinsi akan disesuaikan dengan klasifikasi PAD. Berikut ini rinciannya:

    – PAD lebih besar dari Rp 5 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD.

    – PAD di atas Rp 5 miliar-Rp 10 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD.

    – PAD di atas Rp 10 miliar-Rp 20 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD.

    – PAD di atas Rp 20 miliar-Rp 50 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 persen dari PAD.

    – PAD di atas Rp 50 miliar-Rp 150 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 persen dari PAD.

    – PAD di atas Rp 150 miliar: Biaya penunjang operasional paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.

    Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran Gaji
    1. Lokasi geografis
    Daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi biasanya memberikan gaji dan tunjangan yang lebih besar.

    2. Pendapatan daerah
    Daerah dengan APD yang tinggi dapat memberikan tunjangan operasional yang lebih besar.

    3. Kebijakan pemerintah daerah
    Kebiajakan masing-masing daerah juga memengaruhi struktur gaji dan tunjangan.

    Fasilitas Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, setiap gubernur dan wakil gubernur di Indonesia juga berhak mendapatkan berbagai fasilitas jabatan, salah satunya rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya.

    Apabila gubernur dan wakil gubernur tersebut sudah diberhentikan dari jabatannya, maka rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan lainnya perlu dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah.

    Selain itu, gubernur dan wakil gubernur juga akan mendapatkan fasilitas lain berupa kendaraan dinas. Serupa dengan rumah jabatan, kendaraan dinas ini juga perlu diserahkan kembali kepada pemerintah jika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah habis.

  • Perjalanan Wisatawan Nusantara Lampaui Sebelum Pandemi, Jatim Paling Banyak Dikunjungi

    Perjalanan Wisatawan Nusantara Lampaui Sebelum Pandemi, Jatim Paling Banyak Dikunjungi

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Januari hingga Oktober 2024 di Indonesia mencapai 839,39 juta perjalanan. Jumlah ini naik 21,87% dibandingkan kumulatif periode yang sama pada 2023 cumulative-to-cumulative (c-to-c).

    “Perjalanan wisatawan nusantara hingga bulan ke-10 tahun ini sudah melampaui sepanjang 2019 atau periode sebelum pandemi,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Amalia mengatakan, dari 839,39 juta perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara tercatat 69,42% dilakukan ke Jawa. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tujuan utama dengan jumlah perjalanan terbanyak dan menyumbang 21,69% dari perjalanan wisatawan nusantara. “Provinsi luar Jawa yang jadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Sumatera Utara dengan proporsi 4,19% dari jumlah perjalanan wisnus,” tutur Amalia.

    Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisatawan nusantara per bulan sepanjang periode Januari-Oktober 2024 cukup fluktuatif, dengan angka tertinggi tercatat pada April 2024 sebesar 104,53 juta perjalanan. 

    Berdasarkan daerah tujuan, Papua Barat Daya tercatat menjadi provinsi dengan pertumbuhan jumlah perjalanan wisnus tertinggi pada Januari– Oktober 2024 (c-to-c), yaitu sebesar 111,86%. Diikuti Maluku (107,17%) dan Gorontalo (97,49%). Adapun provinsi yang mengalami peningkatan paling sedikit adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 4,56%.

    Sedangkan jika dilihat khusus pada Oktober 2024, jumlah perjalanan wisatawan nusantara 2024 tercatat sebesar 81,43 juta perjalanan. Jumlah ini turun 2,32% dibandingkan September 2024 (m-to-m), tetapi naik 29,88% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Secara regional, pariwisata nusantara pada Oktober 2024 didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa.

  • Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Menurut Zulhas, target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan dicapai dalam empat hingga lima tahun kepemimpinannya.

    “Tentu ada pertanyaan apakah kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2027? Saya jawab, bisa insyaallah, paling tidak beras, jagung, dan gula akan tercapai,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas menegaskan swasembada pangan adalah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029.

    Namun, dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan target tersebut dapat dimajukan menjadi tahun 2028, dan akhirnya pada pertemuan di APEC dan G20, Presiden Prabowo menyampaikan target swasembada pangan pada tahun 2027.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Zulhas meminta anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2025 sebesar Rp 550 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 40 miliar.

    “Kami memerlukan tambahan sekitar Rp 505 miliar untuk mempercepat program ini,” kata Zulhas.

    Dalam rapat kerja tersebut, tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran hadir untuk membahas rencana anggaran Kemenko pada Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, dan dihadiri oleh anggota Banggar dari berbagai fraksi.

    Selain Zulhas, hadir pula Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor.

    Said juga memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, antara lain Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 459,97 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 345,50 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 miliar. Anggaran untuk Kemenko Pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 44,09 miliar.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Jatuh ke Level 7.100

    IHSG Sesi I Hari Ini Jatuh ke Level 7.100

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa sesi I hari ini, Senin (2/12/2024), jatuh ke zona merah. 

    IHSG hari ini sempat dibuka menguat, tetapi kemudian jatuh hingga 0,19% atau 13,79 poin mencapai 7.100,4 pada penutupan perdagangan sesi I. 

    IHSG selama sesi ini bergerak dalam rentang 7.092-7.253. Perdagangan IHSG sesi I hari ini mencatatkan 10,5 miliar lembar saham senilai Rp 4,9 triliun dari 891.819 kali transaksi.

    Sebanyak 242 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 331 saham melemah, dan sebanyak 211 saham stagnan. 

    Mayoritas sektor saham melemah, dipimpin oleh sektor kesehatan yang jatuh 1,2%, diikuti pelemahan sektor barang konsumsi nonprimer 1,2%, keuangan 0,6%, transportasi 0,4%, dan barang baku 0,3%. Sedangkan penguatan terjadi pada sektor energi sebesar 1,1% dan teknologi 0,2%.

    Pada saat penutupan IHSG sesi I hari ini, indeks saham Asia kompas menghijau. Hang Seng (Hong Kong) naik 0,2%, Shanghai (China) menguat 1%, Straits Times (Singapura) menguat 0,4%, dan Nikkei (Jepang) naik 0,6%.

  • Dorong Kolaborasi ASEAN, KPK: Korupsi Tak Kenal Batas Negara

    Dorong Kolaborasi ASEAN, KPK: Korupsi Tak Kenal Batas Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi merupakan kejahatan lintas batas yang tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan ini.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, dalam pertemuan ke-20 Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN (ASEAN-PAC) di Ballroom Bali Beach Convention, Sanur, Bali, pada Senin (2/12/2024). Pertemuan tahun ini mengusung tema Advancing Collaborative Actions through Technological Innovation in the Fight Against Corruption.

    “Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini bukan hanya melemahkan ekonomi, tetapi juga menghambat kemajuan dan mengikis kepercayaan publik di banyak negara ASEAN. Kolaborasi berbasis teknologi diperlukan untuk menjawab tantangan ini secara efektif,” ujar Alexander dalam sambutannya.

    Alexander menyoroti peran strategis teknologi dalam menyelaraskan upaya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. Teknologi, menurutnya, dapat menjadi alat transformasi dalam mengatasi hambatan keragaman budaya, sumber daya, dan sejarah setiap negara anggota.

    “Perangkat digital dapat menyediakan platform berbagi informasi, investigasi bersama, serta pemantauan secara real-time. Implementasi teknologi ini diharapkan mampu mengatasi hambatan lintas negara dan membangun kepercayaan di antara anggota ASEAN,” jelasnya.

    Alexander juga menegaskan pentingnya dukungan kerangka hukum yang kuat, sistem yang jelas, serta komitmen politik dari negara-negara anggota ASEAN-PAC untuk mendukung penerapan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Alexander berharap forum ASEAN-PAC dapat menghasilkan dokumen yang memberikan manfaat nyata bagi upaya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. Dokumen ini nantinya dapat disampaikan sebagai rekomendasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

    “Dengan menyelaraskan tugas ASEAN-PAC pada kerangka ASEAN, negara-negara anggota dapat meningkatkan kerja sama, saling mendukung, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam memerangi korupsi,” tambah Alexander.