Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gus Ipul: Usai MPLS, Matrikulasi Sekolah Rakyat Berlangsung Tiga Bulan

    Gus Ipul: Usai MPLS, Matrikulasi Sekolah Rakyat Berlangsung Tiga Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di 63 titik pertama Sekolah Rakyat sudah memasuki minggu kedua dan akan segera berakhir. Persiapan Sekolah Rakyat akan dilanjutkan ke tahap matrikulasi yang kurang lebih dilaksanakan selama tiga bulan. 

    “Program persiapan (Sekolah Rakyat), ada MPLS dan ada matrikulasi, bahkan secara khusus awal-awal itu Pak Presiden mengatakan bisa jadi matrikulasi itu sampai tiga bulan, maka itu kami minta kepada tim kurikulum untuk mempersiapkan dengan baik matrikulasi yang tiga bulan itu, ya karena matrikulasi ini menjadi titik krusial yang pertama buat kita semua,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Sosialisasi Program Persiapan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Selanjutnya, Gus Ipul mengajak Kepala Sekolah, Guru, dan Tendik untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menghadirkan rasa aman, dan memanusiakan. Di Sekolah Rakyat, perbedaan bukan alasan untuk saling membenci tetapi peluang untuk belajar bersama. 

    Para Kepala Sekolah, Guru, dan Tendik juga harus konsisten terhadap aturan, norma dan tindakan. Semua yang dilihat siswa berasal dari role model yaitu orang-orang yang menjadi orang tua di Sekolah Rakyat. Dan guru, wali asuh, wali asrama, dan Tendik yang menjadi kompas moral siswa.

    Hal yang tidak kalah penting adalah menghadirkan hati dalam proses pendidikan siswa Sekolah Rakyat. 

  • Evaluasi dan Cek Pelaksanaan Sekolah Rakyat, Gus Ipul Rapat di Hari Libur

    Evaluasi dan Cek Pelaksanaan Sekolah Rakyat, Gus Ipul Rapat di Hari Libur

    https://www.beritasatu.com/nasional/2908044/evaluasi-dan-cek-pelaksanaan-sekolah-rakyat-gus-ipul-rapat-di-hari-libur

  • Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Cak Imin Ingin 210.000 Orang yang Tak Lagi Miskin Kian Sejahtera

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mengalami penurunan 210.000 orang dibandingkan September 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan.

    “Sebanyak 210.000 orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengatakan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri. Muhaimin Iskandar menjelaskan, upaya pemberdayaan juga akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.

    Cak Imin pun menjelaskan, upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dapat tercapai,” katanya.

    Berdasarkan Inpres tersebut, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.

    Muhaimin Iskandar menambahkan, angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya mengurangi kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.

  • Tak Netral Saat Interview DJ Panda, Denny Sumargo Ungkap Alasannya

    Tak Netral Saat Interview DJ Panda, Denny Sumargo Ungkap Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah netizen menilai Denny Sumargo dalam interview nya bersama DJ Panda di podcast-nya dianggap tidak netral dan terlalu memojokkan dan terkesan menumpahkan semua kesalahan pada Panda, sehingga sebagian netizen menilai Denny Sumargo berat sebelah.

    Menanggapi hal itu, Denny pun mengakui dirinya memang berat sebelah. Hal itu ditulisnya dalam komentarnya yang diunggah akun Instagram @gossip_danu yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (27/7/2025).

    “Siap salah! Gue memang enggak netral di podcast kedua itu. Karena podcast pertama sama Panda masih banyak yang dia belum bisa jujur dan terlihat seperti pengecut dan masih bohong,” tulis Denny Sumargo membalas komentar netizen.

    Diakui Denny, apa yang dilakukannya itu sebagai upaya dirinya untuk membantu Erika Carlina, DJ Bravy dan DJ Panda menyelesaikan permasalahan mereka.

    “Podcast yang kedua yang saya tayangkan saya sengaja menekan dia supaya orang akan lebih simpati sama dia dan mau memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki semuanya karena tujuan gue untuk memberikan dia kesempatan kedua di masyarakat agar Panda tidak merasakan kehancuran yang saya pernah rasakan,” tambahnya.

    Denny Sumargo sendiri berharap podcast-podcast yang dibuatnya bertujuan mulia dan membantu mereka yang membutuhkan. “Yang penting gue bisa bantu sesuai arahan Tuhan ke gue, walaupun risikonya gue bisa diserang pihak yang enggak suka sama itu,” tutupnya.

  • Pakai Dana Pribadi, Verrell Rogoh Rp 100 Juta Bantu UMKM dan Seniman

    Pakai Dana Pribadi, Verrell Rogoh Rp 100 Juta Bantu UMKM dan Seniman

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota DPR Verrell Bramasta kembali menunjukkan komitmennya untuk merawat budaya lokal dan memperkuat ekosistem seni dan ekonomi kreatif di daerah pemilihannya di Jawa Barat VII. 

    Kali ini Verrell menyalurkan bantuan senilai Rp 100 juta dari dana pribadinya untuk kemudian dibagikannya dalam bentuk dana tunai bagi pelaku UMKM berbasis budaya lokal.

    “Budaya adalah kekuatan kita, bukan sekadar masa lalu. Ia harus dijaga, ditumbuhkan dan diberi ruang untuk beradaptasi di era digital. Bantuan ini saya berikan agar para pelaku seni dan UMKM bisa terus berkarya dan membanggakan identitas lokal kita,” ujar Verrell dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (27/7/2025). 

    Verrell juga ingin dirinya menjadi sahabat dan pelindung dari pelaku seni, budaya serta UMKM lokal di daerah pemilihannya. 

    “Saya percaya, yang kita beri hari ini bisa jadi langkah kecil yang membuka jalan besar ke depan. Budaya harus tetap hidup di panggung, di pasar, dan di ruang digital,” tambahnya. 

    Verrell yang duduk sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga ini juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelestarian budaya.

    “Saya juga mendorong agar kegiatan seni dan budaya seperti lomba tari Betawi seperti di Bekasi kemarin, dan ini juga harus didokumentasikan dan dipromosikan ke media sosial agar menjangkau generasi muda,” tandasnya.

  • Denny Cagur Minta Pemotong Dana PIP dan KIP Diproses Hukum

    Denny Cagur Minta Pemotong Dana PIP dan KIP Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPR, Denny Wahyudi alias Denny Cagur meminta adanya proses hukum bagi oknum yang melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan dana program Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

    Hal ini menanggapi adanya dugaan pemotongan bantuan dana pendidikan itu yang diungkapkan politisi sekaligus konten kreator Ronald Aristone Sinaga atau yang lebih dikenal dengan nama Bro Ron yang mengirimkan surat terbukanya kepada dirinya yang diduga dilakukan oleh tim suksesnya. 

  • Nisya Ahmad: Pendidikan Berkualitas Hak Setiap Anak

    Nisya Ahmad: Pendidikan Berkualitas Hak Setiap Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak di Jawa Barat.

    “Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hak setiap anak, maka Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat harus dipastikan berjalan demi perubahan positif dan membuat kualitas pendidikan anak di Jawa Barat meningkat,” tulis Nisya dalam unggahan di akun media sosial instagramnya, @sadulurnisyaahmad seperti dikutip Beritasatu.com, Minggu (27/7/2025).

    Adik kandung Raffi Ahmad itu juga menekankan peningkatan kualitas pendidikan, yang sangat penting untuk membangun anak Jawa Barat jadi lebih baik.

    “Akses pendidikan di Indonesia harus didorong terus agar memiliki dampak fundamental dan luas bagi individu masyarakat serta pembangunan nasional secara keseluruhan,” lanjutnya.

    Nisya mengatakan, memperoleh pendidikan adalah hak asasi bagi semua anak di Indonesia sehingga ini harus terus didorong agar bisa membuat anak-anak di Jawa Barat mampu merubah nasibnya.

    “Peningkatan kualitas pendidikan dengan bersekolah akan mengurangi ketimpangan sosial, pemerataan keadilan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Dan sebagai agen perubahan, saya ingin terus berperan menjadi pendorong utama dan fasilitator dalam proses perubahan ini agar semua anak di Indonesia khususnya Jawa Barat bisa berubah nasibnya,” tandasnya.

  • Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

    Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus beras premium yang dioplos dari beras kualitas medium hingga rendah memang banyak ditemukan di pasaran. Kementerian Pertanian (Kementan) pun menyebut ada 212 merek yang diduga mengoplos beras.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan, tindak pengoplosan beras dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran.

    “Pada dasarnya konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi secara materil dan immateril (ke penjual beras, red). Ini termasuk dalam hak fundamental konsumen untuk mendapatkan beras yang sesuai,” ungkap Niti seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Niti menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan dari hulu sampai hilir di setiap rantai pasok beras. Pengawasan juga perlu dilakukan secara pre-market, dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik sarana prasarana dan laboratorium untuk melakukan quality control.

    “Pengawasan ‘post market’ ketika beras sudah masuk ritel juga harus dijaga kualitas dengan melakukan pengawasan secara berkala,” tuturnya.

    Ia mengatakan, peran konsumen juga sangat penting dalam memberantas praktik pengoplosan beras. Menurut dia, konsumen bisa berperan sebagai pengawas, mata, dan telinga dari praktik kecurangan di lapangan.

    Dia pun mengimbau agar warga melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi tindak kecurangan, sebagai bentuk hadirnya masyarakat kritis dan tekanan publik yang kuat sehingga dilakukan penindakan oleh pemerintah.

    “Dalam UU Perlindungan Konsumen lembaga konsumen juga diberikan amanat dan peran untuk melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap pelindung konsumen,” kata Niti.

  • Lebih Objektif, Mendikdasmen Dorong Ombudsman Evaluasi SPMB 2025

    Lebih Objektif, Mendikdasmen Dorong Ombudsman Evaluasi SPMB 2025

    Depok, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2025 akan lebih objektif apabila dilakukan pihak eksternal. Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga lain melakukannya. 

    Salah satu pihak lain yang akan diminta untuk melakukan evaluasi yakni lembaga Ombudsman.

    “Kalau perlu nanti kita minta yang mengevaluasi jangan dari kita, tetapi Ombudsman yang selama ini memantau. Jadi mungkin hasilnya bisa lebih bagus lagi dan terbuka,” katanya seusai acara Jalan Sehat Indonesia di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Minggu (27/7/2025).

    Menteri Mu’ti menilai evaluasi dari Ombudsman akan lebih objektif dalam melihat permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan SPMB.

    Walaupun begitu, Mu’ti menjelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap melakukan evaluasi SPMB secara internal di dalam. 

    Diakui, hingga saat ini, pihak Kemendikdasmen masih mengumpulkan data-data pelaksanaan SPMB 2025.

    “Tetapi  kita juga sekarang sedang menghimpun semua data yang berasal dari semua provinsi dan memang belum bisa kita laporkan. Tentunya hal itu masih memerlukan waktu untuk pelaksanaan evaluasinya,” jelas Mu’ti.

    Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menilai pelaksanaan SPMB 2025 secara umum berjalan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, meskipun masih ada masalah yang wajar saja dinilainya. 

    Walaupun begitu, pihaknya sedang  menyusun beragam data secara nasional untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPMB tahun ini, termasuk laporan-laporan dari berbagai pihak, media yang bakal dijadikan bahan untuk perbaikan ke depan.

  • Soal Sarwendah-Giorgio Antonio, Ruben Onsu: Dia Berhak Bahagia

    Soal Sarwendah-Giorgio Antonio, Ruben Onsu: Dia Berhak Bahagia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Ruben Onsu buka suara terkait hubungan mantan istrinya, Sarwendah dengan Giorgio Antonio. Ruben Onsu menyebut, Sarwendah berhak untuk bahagia.

    “Ibunya anak-anak (Sarwendah) berhak untuk menjalankan hidupnya yang baru, jadi silakan saja. Dia berhak untuk bahagia,” kata Ruben Onsu kepada Ivan Gunawan dikutip dari podcast Comic 8 Revolution, Minggu (27/7/2025).

    Ruben Onsu menegaskan, dirinya tidak lagi memiliki hak untuk melarang Sarwendah memiliki pasangan dengan siapa saja.

    “Toh, enggak ada yang menyusahkan gue, enggak ada yang merepotkan gue. Ngapain juga gue harus marah, karena buat gue sudah selesai,” ujarnya.

    “Berbeda, kalau masih ada ikatan pernikahan tentu gue enggak akan tinggal diam,” ucapnya.

    Ruben Onsu juga tidak melarang Giorgio Antonio untuk dekat dengan ketiga anaknya, yaitu Thalia, Thania dan Betrand Putra Onsu atau Onyo. Selama, pria yang dekat dengan mantan istrinya memiliki hati yang baik untuk anak-anaknya.

    “Gue enggak akan marah, selama orang itu baik dengan anak-anak gue. Kenapa gue harus marah?” tegasnya.

    “Gue akan marah apabila anak gue tidak diperlakukan dengan baik, baru orang itu gue sikat dan enggak ada toleransi sama gue,” tegasnya.