Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gas Bumi untuk Rumah Tangga Langkah Nyata Menuju Swasembada Energi

    Gas Bumi untuk Rumah Tangga Langkah Nyata Menuju Swasembada Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong transisi energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi utama untuk rumah tangga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi.

    PGN mencatat hingga 2025 sudah lebih dari 820.000 Sambungan Rumah Tangga (SR) gas bumi terpasang di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.

    Kehadiran jaringan gas bumi (jargas) ini bukan hanya mempermudah akses energi bersih, tapi juga menjadi solusi penghematan subsidi negara yang selama ini tersedot untuk LPG. Dalam catatan PGN, jargas rumah tangga telah menyumbang penghematan subsidi negara hingga Rp 1,7 triliun per tahun.

    Salah satu warga yang telah merasakan manfaat langsung dari penggunaan gas bumi adalah Dadang Sudana, warga Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ia telah menggunakan gas bumi di rumahnya selama kurang lebih lima bulan terakhir.

    “Awalnya ada pendataan dari RT dan RW, setelah itu baru dilakukan pemasangan pipa ke rumah,” ujar Dadang saat ditemui Beritasatu.com.

    Menurutnya, penggunaan gas bumi memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas rumah tangga, terutama karena pasokan gas tersedia 24 jam tanpa resiko kehabisan saat dibutuhkan. “Lebih efisien, tidak takut kehabisan gas saat memasak, atau harus isi ulang di waktu yang tidak pas,” jelasnya.

  • Penurunan Komisi Bagi Hasil Bisa Bikin Aplikator Ojol Bangkrut

    Penurunan Komisi Bagi Hasil Bisa Bikin Aplikator Ojol Bangkrut

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri ojek online (ojol) membutuhkan regulasi komprehensif demi melindungi kepentingan semua pihak, termasuk konsumen, pengemudi, aplikator, pemerintah, serta pelaku UMKM yang bergantung.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan peraturan yang tengah digodok pemerintah terkait dengan ojek online perlu memperhatikan banyak hal.

    “Apapun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” kata Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

    Menurutnya, transportasi online saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, pada saat daya beli masyarakat menurun, ekosistem transportasi online juga terganggu sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan.

    Dia menilai, usulan penurunan besaran bagi hasil atau komisi ojol dari 20% menjadi 10% dinilai berisiko bagi semua ekosistem, tak hanya bagi perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung di sektor ini. “Usulan tersebut (penurunan komisi) perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” katanya.

    Dia mengatakan, perlu regulasi yang menjadi acuan karena sektor itu akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan.

    “Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” katanya.

  • Komisi IX DPR Minta BGN Cabut Izin SPPG yang Lalai Jaga Mutu MBG

    Komisi IX DPR Minta BGN Cabut Izin SPPG yang Lalai Jaga Mutu MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga membahayakan keselamatan anak dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Charles menekankan BGN tidak boleh hanya fokus pada pencapaian kuantitas penerima manfaat, apalagi setelah mendapat anggaran besar dari pemerintah.

    “Yang paling penting adalah mutu dari program MBG itu sendiri,” ujar Charles di Jakarta, Minggu (27/7/2025) dikutip dari Antara.

    Ia juga mengingatkan dalam rapat sebelumnya antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM, telah disepakati bahwa BPOM harus terlibat secara aktif dalam pengawasan distribusi MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    “Harus diingat, keputusan rapat komisi DPR adalah dokumen resmi yang bersifat mengikat,” tegasnya.

    Charles menambahkan BGN dan seluruh jaringan SPPG di berbagai daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta jiwa sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Presiden Prabowo menyebut bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 6,7 juta penerima manfaat.

    “Targetnya akhir Agustus bisa tembus 20 juta. Saya sudah minta percepatan, kita harus pikirkan bagaimana caranya agar bisa lebih cepat,” ujar Presiden Prabowo.

  • Indonesia Perlu Kembangkan Sistem Pelacakan Beras Berbasis Teknologi

    Indonesia Perlu Kembangkan Sistem Pelacakan Beras Berbasis Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Masalah beras memang sudah terjadi sejak lama. Terbaru, masalah beras bukan lagi sekadar impor saja, tapi juga beras kualitas rendah yang dioplos.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian merekomendasikan untuk mengoptimalkan teknologi digital sebagai upaya memberantas peredaran beras oplosan di dalam negeri.

    “Bisa kembangkan sistem pelacakan beras berbasis teknologi untuk memantau rantai pasok dari petani hingga konsumen, memastikan transparansi dan mencegah manipulasi, serta memudahkan pengawasan,” kata Eliza seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Seiring dengan itu, perlu diperkuat pengawasan dan melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) guna menangani peredaran beras oplosan. “Ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tapi juga Kementerian Perdagangan. Jadi, perlunya harmonisasi antarinstansi agar efektif menangani kasus ini,” ujar Eliza.

    Selain itu, dia mengatakan diperlukan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera, yang meliputi pemberian denda hingga pencabutan izin usaha atau pelarangan distribusi bagi produsen yang terbukti melakukan pelanggaran.

    Dia pun merekomendasikan untuk menetapkan regulasi ketat terkait standarisasi kualitas beras premium, yang mencakup pengujian rutin terhadap kadar air, butir kepala, serta kepatuhan takaran. Dia melanjutkan, sertifikasi untuk produsen beras premium juga diperlukan yang bisa melibatkan jasa pemastian demi memastikan mutu beras agar konsumen beras premium tidak dirugikan.

    “Perlu perkuat regulasi pelabelan buat memastikan ada informasi yang lengkap di kemasan misalnya, kelas mutu, berat bersih, komposisi dan kalau bisa bisa menelusuri asalnya atau ‘traceability’ yang mudah dipahami oleh konsumen. Sehingga, konsumen akan tahu apa yang mereka beli,” ujar Eliza.

  • Pengemudi Ojek Dibacok di Deiyai, Satgas Cartenz Duga Pelaku KKB

    Pengemudi Ojek Dibacok di Deiyai, Satgas Cartenz Duga Pelaku KKB

    Manokwari, Beritasatu.com – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kini tengah menyelidiki insiden penyerangan terhadap seorang pengemudi ojek bernama Aris Munandar (28), yang diserang oleh orang tak dikenal (OTK).

    Peristiwa ini terjadi saat Aris sedang mengantar penumpang di area Pasar Baru Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, pada Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen PolFaizal Ramadhani, korban mengalami luka serius di pundak dan lengan akibat serangan senjata tajam dan kini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Paniai.

    “Korban saat ini dirawat akibat luka sabetan benda tajam. Kami bersama aparat TNI telah mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit untuk memastikan penanganan korban berlangsung baik,” ujar Faizal dalam keterangannya yang diterima di Manokwari, Minggu (27/7/2025) dikutip dari Antara.

    Faizal menyatakan pihaknya mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik dan menegaskan bahwa pelaku akan ditindak sesuai hukum.

    Tim penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam serangan ini.

    Berdasarkan keterangan saksi, Aris sebelumnya terlihat mengantar seorang penumpang perempuan. Ia kemudian ditemukan dalam keadaan terluka parah dan jatuh di depan sebuah kios oleh warga sekitar, yang segera mengevakuasinya ke RSUD Waghete II sebelum dirujuk ke RSUD Paniai.

    Diduga, tiga pelaku pembacokan menaiki satu sepeda motor dan langsung melarikan diri seusai menyerang. Identitas ketiganya hingga kini masih dalam penyelidikan dan belum dipublikasikan oleh aparat.

    “Proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan terukur,” tambah Faizal.

    Sementara itu, Kepala Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas kejadian ini. Ia menegaskan keamanan di wilayah Deiyai akan diperketat dan proses pemulihan korban akan dikawal penuh oleh aparat gabungan.

    “Kami mengajak seluruh warga untuk menjaga situasi tetap kondusif dan segera memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui keberadaan pelaku,” ujar Yusuf.

  • Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

    Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Beras oplosan kualitas rendah dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog disebut dapat mengganggu program pemerintah mengatasi kemiskinan.

    Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai pengoplosan beras kualitas rendah ke dalam kemasan SPHP sangat merugikan negara, karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan.

    “Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan,” kata Eliza seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Padahal, program tersebut dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya.

    Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.

    “Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus dari pada (beras) ‘reject’ (kualitas buruk). Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah,” tutur Eliza.

    Karena itu, dia pun menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas, guna mencegah kebocoran dan penyelewengan.

    “Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP,” kata Eliza.

  • Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Konawe, Beritasatu.com – Bupati Konawe Yusran Akbar mengancam akan ikut memboikot jalan poros Lambuya–Motaha jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak segera merespons tuntutan warga terkait perbaikan infrastruktur yang telah rusak parah selama puluhan tahun.

    Ancaman itu ia sampaikan saat turun langsung menemui massa aksi yang memblokade jalan nasional di Kecamatan Lambuya dan Puriala, Minggu (27/7/2025) sore. 

    Dalam pertemuan yang berlangsung tegang, Yusran berdialog dengan warga yang sejak pagi memblokir akses jalan utama menggunakan kayu gelondongan dan tenda-tenda di badan jalan.

    “Saya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 30 Juli nanti, saya akan ajak perwakilan masyarakat bertemu langsung dengan gubernur,” kata Yusran kepada massa.

    Ia menegaskan jika tidak ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sultra dalam pertemuan tersebut, dirinya siap berdiri bersama warga untuk memboikot jalan. 

    “Kalau sampai jalan Lambuya–Motaha ini tidak juga diaspal, saya sendiri yang akan ikut memboikot jalan ini bersama masyarakat,” ujarnya disambut sorak sorai warga.

    Pernyataan tegas Bupati Yusran sontak memantik semangat massa aksi. Warga yang sebelumnya frustrasi karena merasa diabaikan, mulai kembali menaruh harapan pada komitmen pemerintah daerah.

    Tokoh pemuda Lambuya, Widodo, yang sejak awal memimpin aksi blokade, menyambut baik langkah Bupati Yusran. 

    “Kami mengapresiasi sikap beliau yang berani turun langsung dan menunjukkan keberpihakan tetapi kami juga menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujarnya.

    Meski aksi blokade masih berlangsung, warga mulai membuka satu jalur bagi kendaraan yang melintas sebagai bentuk itikad baik. Mereka menyatakan akan menunggu hasil pertemuan dengan gubernur Sultra pada 30 Juli 2025 mendatang sebelum mengambil langkah lanjutan.

    Jalan poros Lambuya–Motaha merupakan akses vital penghubung antarkecamatan dan juga jalur distribusi utama bagi aktivitas ekonomi warga. Namun, selama lebih dari dua dekade, ruas jalan ini tak kunjung mendapat perbaikan layak, meski berkali-kali dijanjikan. 

  • Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Perlu Efek Jera bagi Penjual Beras Oplosan Nakal

    Jakarta, Beritasatu.com – Praktik pengoplosan beras dikhawatirkan dapat merusak efektivitas kebijakan pangan, menciptakan distorsi pasar, hingga membahayakan stabilitas sosial apabila dibiarkan meluas.

    Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengungkapkan, ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli tidak sesuai, maka akan timbul ketidakpercayaan.

    “Bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia pangan akan runtuh,” ujar dia seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Dalam jangka panjang, dia mengatakan praktik ini dapat menciptakan ketidakstabilan harga dan memperbesar jurang antara regulasi dan kenyataan pasar. “Negara harus hadir secara tegas, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan sistem yang mampu menutup seluruh celah penyimpangan,” ujar Rizal.

    Menurutnya, modus beras oplosan terus hidup karena lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir, tidak adanya sistem pelacakan yang kredibel, serta longgarnya mekanisme kontrol atas mitra distribusi Perum Bulog.

    Dia menambahkan, rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan tidak transparan, menciptakan ruang bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis.

    “Ini diperburuk oleh absennya early warning system berbasis data, serta tidak adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola logistik dan sertifikasi penyalur. Selama logika ekonomi masih menguntungkan pelaku, dan sanksi tidak memberikan efek jera, sistem ini akan terus berputar,” ujar Rizal.

  • Pakai Solar Cell di Atap, RSUD Dokter Soedomo Hemat Anggaran 25 Persen

    Pakai Solar Cell di Atap, RSUD Dokter Soedomo Hemat Anggaran 25 Persen

    Trenggalek, Beritasatu.com – Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) memang dapat menjadi solusi menekan pengeluaran biaya listrik sekaligus mendukung energi ramah lingkungan. Oleh karena itu, RSUD dokter Soedomo Trenggalek, Jawa Timur, pun membuat PLTS ini.

    Rumah sakit milik pemerintah daerah ini menyulap atap gedung atau rooftop dua gedungnya menjadi tempat instalasi PLTS. Dua gedung yang memiliki PLTS adalah gedung utama dan gedung paviliun. Pada masing gedung terdapat lebih dari 100 panel surya. Panel ini berfungsi merubah cahaya matahari menjadi tenaga listrik dengan daya yang didapatkan mencapai 95 kilowatt peak (kWp).

    Langkah ini dinilai sangat efektif untuk menekan beban biaya listrik rumah sakit yang cukup tinggi. Kondisi ini terbukti dari perbandingan pembayaran listrik sebelum dan sesudah tersambung PLTS.

    Kepala instalasi pemeliharaan sarana (IPS) RSUD dr Soedomo, Trenggalek Oktora Sandy, mengatakan pemanfaatan energi terbarukan ini sangat membantu penghematan biaya listrik PLN. RSUD menerima bantuan hibah dari Kementerian ESDM pada 2020 dan mulai berjalan di 2021 menunjukkan penurunan biaya listrik sebesar 20 persen hingga 22 persen.

    “Di RSUD dr Soedomo, kita ada dua titik panel surya atau PLTS. Di gedung sebelah utara kapasitasnya 40.000 watt atau 40 kWp, sedangkan di gedung baru tempat kita sekarang, kapasitasnya sekitar 55 kWp, dengan total sekitar 112 panel surya,” Kata Oktora Sandy saat memperlihatkan panel surya, Minggu (27/7/2025).

    Dia menambahkan, dua pembangkit tersebut mampu menghemat penggunaan listrik PLN antara 20 persen – 25 persen di masing-masing gedung. Sebelumnya, paviliun tersebut menghabiskan Rp 30 juta untuk membayar listrik, kini turun menjadi Rp 22 juta. “Sementara itu di gedung baru rata-rata habis Rp 90 juta per bulan, kalau tanpa panel surya ya pasti di atas Rp 100 juta,” tambahnya.

    Dengan hasil yang positif ini, pihak RSUD dr Soedomo Trenggalek berencana untuk menambah jumlah panel surya di masa mendatang guna memperbesar kapasitas daya dan mengurangi ketergantungan terhadap listrik konvensional.

  • Masih Berstatus WNA, Kimberly Ryder Ngaku Belum Minat Jadi WNI

    Masih Berstatus WNA, Kimberly Ryder Ngaku Belum Minat Jadi WNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis Kimberly Ryder yang tengah berseteru dengan mantan suaminya, Edward Akbar ternyata masih berstatus Warga Negara Asing (WNA) meski dirinya sudah berkarir dan tinggal di Indonesia sejak lama.

    “Aku memang masih berstatus WNA (Inggris) dan salah satu alasan aku belum jadi WNI adalah karena karena anakku salah satunya karena lahir di luar negeri, jadi dua warga negara,” ungkap Kimberly Ryder Hal seperti dikutip dari Channel Youtube, Minggu (27/7/2025).

    Diakuinya, hingga kini memang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi pertimbangannya meski diakuinya ada persyaratan kompleks yang harus dihadapinya bila menjadi WNI. “Sekarang lagi dipertimbangkan (jadi WNI). Aku enggak tahu, masih mikir saja belum bisa menjelaskan,” tambahnya.

    Diakui Kimberly, permasalahan kewarganegaraan ini memang jadi kendala besar dalam proses perceraiannya, karena hingga kini dirinya masih berseteru terkait urusan harta gono gini saat bercerai dengan suaminya, Edward Akbar.

    Salah satu perdebatannya, adalah masalah rumah yang dibelinya di Bali dengan menggunakan nama Edward yang tidak bisa diambilnya lantaran dirinya berkewarganegaraan asing.

    “Itu memang jadi masalah (pembagian harta gono gini), seperti rumah yang aku beli di Bali buat anak-anak, itu enggak bisa dikasih ke aku karena memang saat membelinya pakai nama Edward dan Sebagian besar rumah itu saya yang beli dan harapannya dikembalikan untuk anak-anak meski diserahkan ke aku,” tutupnya.

    Sekadar informasi, Kimberly lahir di Jakarta, 6 Agustus 1993. Dirinya lahir dari pasangan Nigel Ryder yang berkewarganegaraan Inggris dan Irvina Zainal yang merupakan Finalis Puteri Indonesia 1992 asal Sumatera Barat.

    Sebelum akhirnya dikenal sebagai artis, Kimberly sempat menyelesaikan sekolahnya di University of Arts London Inggris. Dia memulai karir pertamanya di dunia hiburan Tanah Air sejak tahun 2008 dengan bermain dalam film Chika, setelah itu, Kimberly pun lantas main dalam beberapa sinetron dan film serial televisi seperti Cahaya dan Kawin Masal.

    Tahun 2018 lalu, Kimberly resmi dipersunting suaminya yang bernama Edward Akbar. Dari pernikahannya itu, keduanya dikaruniai dua orang anak. Huru-hara yang terjadi dalam rumah tangga membuat mereka akhirnya bercerai di mana Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjatuhkan putusan cerai keduanya pada 29 November 2024 lalu.