Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM) agar masuk ke dalam rantai pasok industri skala besar. Wacana ini akan segera diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kalau perusahaan yang sudah menjalankan link and match sebaiknya dibantu agar bisa mendapatkan tambahan insentif,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dalam acara “Link and Match Temu Bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Industri Besar” di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, insentif tambahan bagi perusahaan yang menggandeng IKM ini lebih penting ketimbang insentif bagi perusahaan yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang seharusnya memang merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha.

    “Ini penting karena kalau TKDN menurut saya itu kewajiban dari setiap perusahaan untuk dijalankan. Namun, komitmen, konsistensi, dan wujud link and match ini harapan yang sudah lama diinginkan pemerintah sehingga semua aspek lini bisnis bisa menjadi satu dalam rantai pasok industri,” ungkapnya.

    Terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM), Faisol mengatakan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pengusaha dari berbagai perusahaan yang telah berkolaborasi bersama IKM dalam negeri sehingga mampu masuk dan bersaing dalam rantai pasok perindustrian.

    “Penghargaan yang diberikan bukan hanya seperti tadi (pemberian plakat), tetapi juga tambahan insentif. Mungkin bisa diusulkan kepada Kementerian Keuangan, barangkali apa saja yang bisa kita minta supaya insentif ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang konsisten melakukan link and match,” ujarnya.

    Ke depan, Faisol berharap akan semakin banyak perusahaan dari berbagai sektor yang mampu merangkul IKM nasional. Apalagi, menurutnya, produk IKM dalam negeri saat ini sangat berkembang mengikuti standar industri besar.

    Dengan kolaborasi terus-menerus antara industri skala besar dengan industri skala kecil dan menengah ini, pemerintahan berharap investasi akan membanjiri industri dalam negeri.

    “Terima kasih juga kepada Kadin Indonesia yang tidak pernah menyerah dan lelah membantu pemerintah, dalam hal ini Kemenperin menjaga konsistensi terus berjalan. Kami berharap program link and match ini berjalan pada sektor-sektor yang lain, yang lini bisnisnya lebih stabil, mungkin bisa di sektor elektronik, dan sebagainya,” pungkas Faisol terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM).

  • Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau Mbak Ita urung memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/12/2024). Dia sejatinya hendak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Selain Mbak Ita, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), Ketua Gapensi Semarang Martono (M), dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P Rachmat Utama Djangkar (PRUD). Hanya saja, mereka juga tidak memenuhi panggilan KPK. Keempatnya meminta penjadwalan ulang.

    “Iya sampai dengan terakhir per jam sekarang untuk saudari HGR dan tiga terperiksa lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Tessa belum membeberkan soal kapan keempatnya akan kembali dipanggil KPK. Dia juga irit bicara soal alasan ketidakhadiran mereka.

    Wali Kota Semarang Mbak Ita di lain sisi telah mengajukan praperadilan karena tak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Soal itu, Tessa menekankan pemanggilan pihak tertentu oleh KPK bisa dilakukan di tengah praperadilan.

    “Untuk pemanggilan ulang nanti kita serahkan kewenangannya kepada penyidik. Tentunya praperadilan itu merupakan satu upaya hukum yang berbeda dari penyidikan. Jadi bila penyidik merasa pemanggilan itu akan dilakukan pada saat praperadilan masih berjalan, tentu itu dimungkinkan. Namun, nanti kita kembalikan kepada penyidik,” ungkap Tessa.

    Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka dalam kasus dimaksud.

    Sementara itu, KPK telah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Terkait pencegahan tersebut, KPK sudah menerbitkan surat keputusan melarang mereka pergi ke luar negeri.

    “Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

    Dari KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para pihak yang dicegah ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Namun, dari informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah KPK ke luar negeri, yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono, dan swasta, Rahmat U Djangkar.

  • Andhika Pratama Lega Penuhi Permintaan Terakhir Ibu Mertua untuk Dimakamkan Berdampingan dengan Adik Ussy Sulistiawaty

    Andhika Pratama Lega Penuhi Permintaan Terakhir Ibu Mertua untuk Dimakamkan Berdampingan dengan Adik Ussy Sulistiawaty

    Jakarta, Beritasatu.com – Andhika Pratama mengungkapkan rasa lega setelah berhasil memenuhi permintaan terakhir sang ibu mertua, Nilla Rosita, yang meninggal dunia pada Selasa (10/12/2024) pagi. Salah satu keinginan terakhir almarhumah adalah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, satu liang lahat dengan adik Ussy Sulistiawaty yang telah lebih dahulu berpulang.

    Keinginan ini menjadi perhatian utama keluarga besar, termasuk Andhika, yang turun langsung membantu prosesi pemakaman. Sebagai menantu, Andhika menunjukkan perannya dengan ikut turun ke liang lahat untuk memastikan pemakaman berjalan sesuai dengan harapan almarhumah.

    “Kami keluarga besar merasa lega karena dapat mewujudkan keinginan terakhir mama Nilla Rosita. Beliau ingin dimakamkan bersama adik Ussy yang lebih dahulu meninggalkan kami. Ada alasan yang sangat dalam dan emosional mengapa beliau ingin berada di tempat yang sama,” ungkap Andhika.

    Ussy Sulistiawaty, yang turut hadir dalam prosesi pemakaman, tak kuasa menahan tangis ketika menyaksikan jenazah ibunya dimakamkan. Kehilangan seorang ibu yang selama ini menjadi sosok penting dalam hidupnya tentu meninggalkan duka mendalam.

    “Terima kasih kepada semua yang sudah hadir mengantarkan mama ke peristirahatan terakhirnya. Dengan izin Allah, beliau kini telah mendahului kami dan berada di tempat yang lebih baik,” lanjut Andhika mewakili keluarga besar.

    Keputusan untuk memakamkan ibunda bersama adik Ussy Sulistiawaty di liang lahat yang sama bukan hanya memenuhi permintaan terakhir almarhumah, tetapi juga sebagai simbol kasih dan ikatan keluarga yang erat. Hal ini mencerminkan penghormatan mendalam yang diberikan keluarga kepada mendiang.

    Meski tidak mengungkapkan detail penyakit yang diderita, Andhika menyebut kepergian ibu mertuanya sebagai akhir dari penderitaan panjang akibat kondisi kesehatan yang dialami selama ini.

    “Kepergian umi membawa duka bagi kami semua, tetapi juga memberikan kelegaan karena beliau kini bebas dari rasa sakit yang selama ini dirasakan. Kami percaya ini adalah bagian dari rencana terbaik Allah untuknya,” tambah Andhika.

    Prosesi pemakaman ibu Ussy Sulistiawaty berlangsung dengan penuh khidmat, dihadiri keluarga besar dan kerabat dekat. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya memenuhi keinginan terakhir seseorang sebagai bentuk penghormatan dan cinta.

  • Jasa Marga Tak Berikan Diskon Tarif Tol Saat Nataru, tetapi Operasikan 120 Kilometer Ruas Fungsional Gratis

    Jasa Marga Tak Berikan Diskon Tarif Tol Saat Nataru, tetapi Operasikan 120 Kilometer Ruas Fungsional Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasa Marga tidak memberikan diskon tarif tol pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Namun, Jasa Marga bakal mengoperasikan 120 kilometer ruas tol secara fungsional dengan tarif Rp 0 alias gratis.

    “Nataru kali ini kami tidak memberikan diskon, karena untuk biaya fungsional (tol) juga besar,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Subakti pada konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (10/12/2024)

    Selain itu, menurut Subakti, kepadatan lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Jasa Marga tidak akan sebanyak saat periode Idulfitri.

    “Kalau Lebaran, kami biasanya pertimbangkan,” tambahnya.

    Subakti menjelaskan, angka kepadatan kendaraan tersebut merupakan proyeksi pergerakan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025 melalui empat Gerbang Tol (GT) utama, antara lain GT Cikarang Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, dan GT Cikupa.

    Sedangkan untuk arus balik Nataru, lanjut Subakti, diproyeksikan lebih landai, yakni dengan volume 3 juta kendaraan. Angka ini naik 18,6% terhadap normal dan 2,9% dari Nataru tahun lalu.

    Meskipun tak ada diskon tarif tol, tetapi puncak arus mudik Nataru akan terjadi pada 21 Desember 2024 dengan 235.381 kendaraan atau naik 41% dari normal. Sedangkan puncak arus balik natal diproyeksikan akan terjadi pada 29 Desember 2024 dengan 221.766 kendaraan atau naik 22%.

    Untuk menghadapi kenaikan volume lalu lintas ini, Jasa Marga telah berkoordinasi cukup lama dengan para stakeholder untuk melakukan langkah antisipasi. Salah satu strateginya adalah dengan penerapan pembatasan terhadap angkutan barang atau truk sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu.

    “Ada SKB (surat keputusan bersama) yang sudah ditandatangani pada 6 Desember di Kementerian Perhubungan. Memang di sini ada pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu demi kelancaran arus,” ujarnya.

    Meskipun tidak ada diskon tarif tol, tetapi Jasa Marga akan menggratiskan ruas tol fungsional sepanjang 120 kilometer pada momen Nataru 2025.

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

  • Jasa Marga Prediksi 3,06 Juta Kendaraan Keluar Jakarta Saat Momen Nataru

    Jasa Marga Prediksi 3,06 Juta Kendaraan Keluar Jakarta Saat Momen Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasa Marga (Persero) memprediksi ada 3,06 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta pada momen mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Ada sebesar 3,06 juta kendaraan atau naik 17,9% terhadap arus normal yang keluar Jakarta. Kalau dibandingkan Nataru sebelumnya naik 2,4%,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Subakti pada konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, (10/12/2024).

    Subakti menjelaskan, angka tersebut merupakan proyeksi pergerakan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025 melalui empat Gerbang Tol (GT) utama, antara lain GT Cikarang Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, dan GT Cikupa.

    Selain kendaraan keluar Jakarta, Jasa Marga juga memprediksi untuk arus balik Nataru, lanjut Subakti, diproyeksikan lebih landai, yakni dengan volume 3 juta kendaraan. Angka ini naik 18,6% terhadap normal dan 2,9% dari Nataru tahun lalu.

    Jasa Marga menyebutkan, untuk puncak arus mudik akan terjadi pada 21 Desember 2024 dengan 235.381 kendaraan atau naik 41% dari normal. Sedangkan puncak arus balik Nataru diproyeksikan akan terjadi pada 29 Desember 2024 dengan 221.766 kendaraan atau naik 22%.

    Untuk menghadapi kenaikan volume lalu lintas ini, Jasa Marga telah berkoordinasi cukup lama dengan para stakeholder untuk melakukan langkah antisipasi. Salah satu strateginya adalah dengan penerapan pembatasan terhadap angkutan barang atau truk sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu.

    “Ada SKB (surat keputusan bersama) yang sudah ditandatangani pada 6 Desember di Kementerian Perhubungan. Memang di sini ada pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas pada waktu tertentu demi kelancaran arus,” ujarnya.

    Jasa Marga memprediksi pada momen Nataru kali ini, akan ada sebanyak 3,06 juta kendaraan yang akan keluar Jakarta dan sebanyak 3 juta kendaraan yang akan kembali ke Jakarta.

  • Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Selasa (10/12/2024), Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri menyampaikan pandangannya terkait proses dan agenda reformasi Polri. Gufron menyoroti kemajuan sekaligus tantangan yang masih dihadapi institusi Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan humanisme dalam penegakan hukum.

    Menurut Gufron, sejak tahun 1997, terdapat banyak capaian positif dalam agenda Reformasi Polri, khususnya dalam hal HAM. Beberapa pencapaian yang patut diapresiasi antara lain, seperti peningkatan humanisme di mana Kompolnas menilai Polri menjadi lebih humanis dalam pendekatan penegakan hukum.

    Kemudian dengan adanya Peraturan Kapolri terkait HAM (Perkap HAM) sebagai acuan internal. Selain itu pendidikan dan pelatihan HAM dengan materi HAM telah menjadi bagian penting dalam pendidikan anggota Polri.

    Gufron juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Transformasi unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi direktorat di Mabes Polri. Langkah ini sangat relevan mengingat meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Gufron terkait reformasi Polri.

    “Harapannya, direktorat dan unit ini dapat dibentuk di semua Polda, Polres, hingga Polsek untuk memperluas jangkauan pelayanan,” lanjut kepala Kompolnas.

    Selain itu pembentukan korps tindak pidana korupsi (Kortas Tipikor) dinilai Kompolnas menjadi inovasi strategis dalam memberantas korupsi. Gufron berharap sinergi antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya semakin kuat untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif.

    Meskipun banyak kemajuan, Gufron menegaskan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam reformasi Polri. Salah satunya adalah memastikan tidak adanya impunitas bagi anggota yang melanggar aturan.

    Kapolri telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan oleh oknum polisi. Contoh nyata terlihat dalam penanganan kasus Solok Selatan dan Semarang, di mana pelanggaran langsung diproses sesuai hukum. “Kompolnas akan terus memonitor dan mengawasi penanganan kasus pelanggaran untuk memastikan transparansi dan keadilan,” ujar Gufron mengenai reformasi Polri ini.

  • Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

    Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan perumahan.

    “APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan konsultasi bersama presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas secara optimal,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun pada APBN 2025, dengan beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penciptaan lumbung pangan nasional.

    Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang inklusif.

    Di sisi lain, pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan dikelola secara adil dengan menjaga iklim investasi.

    Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. “Hal ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi pengelolaan treasury,” jelas Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara belanja pusat dan daerah serta efektivitas anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. “APBN adalah instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak serta krisis,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

  • Ketua DPR Masih Cermati Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Ketua DPR Masih Cermati Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya masih mencermati keputusan soal kebijakan terkait kenaikan  pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. DPR menginginkan keputusan tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Ya, kita lihat nanti, bagaimana keputusan pemerintah,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Sebelumnya, Puan mengingatkan pemerintah agar betul-betul mendengarkan aspirasi elemen masyarakat sebelum mengumumkan secara resmi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025.

    Menurut Puan, aspirasi masyarakat bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi PPN 12 persen meskipun sudah diamankan oleh undang-undang.

    “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dahulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari guru dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini,” ujar Puan pada Kamis (5/12/2024).

    Pemerintah, kata Puan, juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP tersebut justru mengatur perubahan PPN tidak hanya maksimal 15 persen, tetapi juga bisa diubah hingga 5 persen.

    Pemerintah dapat mengubah tarif PPN dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

    “Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, tetapi pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” tandas Puan.

    Meskipun Puan mengaku optimistis pemerintah sudah mempertimbangkan dan mengantisipasi segala konsekuensinya jika tetap memberlakukan kenaikan PPN jadi 12 persen. “Jadi kita lihat dahulu, tetapi harapan dari DPR saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” pungkas Puan.
     

  • Hari HAM Sedunia, Setara Institute Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Intoleransi

    Hari HAM Sedunia, Setara Institute Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Intoleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Memperingati hari HAM sedunia, Setara Institute meminta pemerintah serius menangani kasus intoleransi. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, ada sejumlah catatan terkait kasus intoleransi.

    Catatan pertama, yakni stagnansi dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Setara Institute mencatat angka pelanggaran KBB masih tergolong cukup tinggi, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023,” kata Halili dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Selanjutnya, kata Halili yakni terkait dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penolakan pembangunan rumah ibadah. “Ketiga, masih adanya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama dan kepercayaan tertentu,” ungkapnya.

    Selain itu, Halili juga menyoroti belum optimalnya tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial.

    “Hal ini ditandai dengan adanya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran seperti menolak kegiatan ibadah,” katanya.

    Menurut Halili, pihaknya telah menyerahkan dokumen rencana Ppembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mengatasi permasalahan intoleransi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam dokumen tersebut, ada delapan strategi dan 25 aksi guna menjawab empat isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan. 

    “Dokumen ini diselaraskan dengan salah satu arah pembangunan dalam RPJPN serta Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan toleransi, yang dapat mendukung harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut dan mencegah kasus intoleransi,” tambah Halili.