Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • 28 Oktober dan Lahirnya Hari Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan Bangsa

    28 Oktober dan Lahirnya Hari Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan Bangsa

    Jakarta, Beritasatu.com – Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    Peringatan ini mengingatkan kita akan perjuangan pemuda dari berbagai daerah yang telah meneguhkan tekad untuk menjaga keutuhan Tanah Air dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa.

    Lantas, seperti apa sejarah Hari Sumpah Pemuda dan bagaimana lahirnya ikrar bersejarah ini? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Sejarah Hari Sumpah Pemuda

    Penetapan Hari Sumpah Pemuda bermula dari peristiwa bersejarah pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda Indonesia mengucapkan tiga ikrar yang menegaskan persatuan bangsa.

    Namun, perjalanan panjang menuju peristiwa ini dimulai jauh sebelumnya, melalui Kerapatan Besar Pemuda (Kongres Pemuda I) yang diadakan pada 30 April–2 Mei 1926 di Batavia (sekarang Jakarta).

    Kongres Pemuda I membahas rencana pembentukan lembaga sentral untuk mempersatukan berbagai organisasi pemuda. Namun, perbedaan pendapat mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan membuat kongres belum menghasilkan keputusan final.

    Ketua kongres Muhammad Tabrani dan Mohammad Yamin sempat berdebat tentang penamaan bahasa. Tabrani berpendapat jika bangsa ini disebut Indonesia, maka bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa Indonesia. Akhirnya, kongres tersebut berakhir tanpa keputusan resmi.

    Kongres Pemuda II: Lahirnya Sumpah Pemuda

    Dua tahun kemudian, semangat persatuan kembali digelorakan melalui Kongres Pemuda II pada 28–29 Oktober 1928, yang dipelopori oleh Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI). Kongres ini menjadi titik balik lahirnya Sumpah Pemuda.

    Berbagai organisasi pemuda dari seluruh Nusantara ikut hadir, seperti Jong Sumatranen Bond, Jong Java, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan Pemuda Kaum Betawi.

    Kongres ini membahas berbagai hal penting, seperti pendidikan, kebangsaan, pergerakan kepanduan, dan tentu saja semangat persatuan. Di akhir pertemuan, lahirlah tiga ikrar bersejarah yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

    Isi Teks Sumpah PemudaKami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

    Tiga ikrar ini menjadi dasar semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap identitas bangsa Indonesia.

    Rangkaian Rapat Kongres Pemuda II

    Kongres Pemuda II berlangsung selama dua hari dan terbagi dalam tiga sesi rapat penting:

    1. Rapat pertama (27 Oktober 1928) di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB)

    Rapat ini membahas pentingnya persatuan bangsa. Mohammad Yamin menyampaikan bahwa kesamaan adat, budaya, dan bahasa menjadi fondasi kuat bagi persatuan Indonesia.

    2. Rapat kedua (28 Oktober 1928) di Gedung Oost-Java Bioscoop

    Fokus rapat kedua adalah pendidikan nasional. Para peserta sepakat bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang menumbuhkan cinta Tanah Air dan budi pekerti luhur tanpa paksaan.

    3. Rapat ketiga (28 Oktober 1928, siang) di Gedung Indonesische Clubgebouw Kramat

    Rapat terakhir menyoroti pentingnya gerakan kepanduan sebagai sarana mempererat rasa persaudaraan antarpemuda. Pada sesi ini pula, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman diperdengarkan. Setelah itu, hasil kongres dibacakan dan diikuti seluruh peserta, yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

    Tokoh-tokoh Penting dalam Sumpah Pemuda

    Kongres Pemuda II diorganisir oleh para pemuda dari berbagai organisasi. Berikut ini susunan tokoh penting yang terlibat.

    Soegondo Djojopoespito (PPPI) sebagai ketua kongres.RM Djoko Marsaid (Jong Java) sebagai wakil ketua.Mohammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) sebaga sekretaris.Amin Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) sebagai bendahara.R Katja Soengkana (Pemuda Indonesia) sebagai anggota.Rumondor Senduk (Jong Celebes) sebagai anggota.Johanes Leimena (Jong Ambon) sebagai anggota.Rochjani Soe’oed (Pemuda Kaum Betawi) sebagai anggota.Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond) sebagai anggota.Soenario Sastrowardoyo, Theodora Athia Salim, Wage Rudolf Soepratman, dan Sarmidi Mangoensarkoro sebagai anggota yang turut membantu jalannya kongres.

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga ajakan untuk meneladani semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme yang diperjuangkan para pendahulu.

  • BNPT: Jakarta Jadi Barometer Nasional Kewaspadaan Terorisme

    BNPT: Jakarta Jadi Barometer Nasional Kewaspadaan Terorisme

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme.

    Menurut Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan, setiap insiden teror yang terjadi di Jakarta memiliki dampak luas secara nasional. Terkait hal itu, wilayah Jakarta memegang peran vital dalam sistem deteksi dini dan pencegahan terorisme di Indonesia.

    “Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi barometer bagi daerah lain. Oleh karena itu, kewaspadaan dan deteksi dini di Jakarta dan sekitarnya harus lebih optimal daripada wilayah lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Wawan menambahkan, penguatan peran tiga pilar kewilayahan, yaitu lurah/kepala desa, Babinsa (TNI), dan Bhabinkamtibmas (Polri), sangat penting untuk mencegah penyebaran paham radikal di tingkat akar rumput. Hal itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

    “Tiga Pilar adalah garda terdepan dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan. Peningkatan kapasitas mereka akan mempersempit ruang gerak jaringan teror,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Moderasi Beragama Sholehuddin menjelaskan tiga fokus utama dalam kewaspadaan dan deteksi dini yang dapat dilakukan tiga pilar di wilayah masing-masing.

    Pertama, deteksi pemahaman, yaitu mengamati apakah ada penolakan terhadap ideologi dan sistem pemerintahan NKRI. Kedua, deteksi sikap, dengan melihat kecenderungan anti terhadap pemerintah, perbedaan, atau budaya lokal. Ketiga, deteksi tindakan, yaitu mengidentifikasi individu yang terlibat dalam provokasi atau kegiatan penolakan ideologi.

    Lurah Bojong Sari Baru, Adeyasya Aziza, yang ikut dalam pelatihan tiga pilar berharap mampu memperkuat sinergi antarunsur di lapangan. “Kami berharap sinergi antara bhabinkamtibmas, babinsa, dan lurah semakin kuat agar dapat bersama-sama mencegah potensi ideologi kekerasan di wilayah kami,” ujarnya.

    Kegiatan pelatihan yang berlangsung pada 21-23 Oktober 2025 itu bertujuan untuk memperkuat peran iiga pilar dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham radikal di tingkat kelurahan dan desa.

  • Kemendikdasmen Kaji Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah

    Kemendikdasmen Kaji Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan belum membahas secara terperinci rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menerapkan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari presiden. Nantinya, Kemendikdasmen akan melakukan kajian komprehensif sebelum kebijakan ini diterapkan secara resmi.

    “Itu belum kami bahas di Kementerian. Kami akan mengkaji bagaimana penerapan dari arah Bapak Presiden secara komprehensif dan nanti kalau sudah ada hasilnya akan kami sampaikan,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahasa Portugis akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara rakyat Indonesia dan Brasil, sekaligus bentuk penghargaan Indonesia terhadap Brasil sebagai mitra strategis.

    “Sebagai bukti kami memandang Brasil sangat penting, saya telah merumuskan bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah,” kata Prabowo.

    Selain Kemendikdasmen, Prabowo juga mengamanatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk turut menyusun rancangan kurikulum bahasa Portugis agar kebijakan ini dapat diintegrasikan secara menyeluruh dari pendidikan dasar hingga tinggi.

    Dengan kajian mendalam yang dilakukan Kemendikdasmen, pemerintah berharap pembelajaran bahasa Portugis dapat menjadi jembatan diplomasi budaya. Selain itu juga dapat membuka peluang kerja sama lebih luas antara Indonesia dan negara-negara berbahasa Portugis pada masa depan.

  • Pemerintah Targetkan 34 Titik Fasilitas Sampah Jadi Sumber Listrik

    Pemerintah Targetkan 34 Titik Fasilitas Sampah Jadi Sumber Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Seiring dengan komitmen tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik nasional, sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat Energi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, transformasi pengelolaan sampah nasional menjadi isu penting sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Dia menegaskan, pentingnya keberadaan TPST dan TPST 3R bagi kota-kota kecil dan menengah yang belum memiliki kapasitas pengelolaan besar.

    “Kalau kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali bisa mengelola lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan dikonversi menjadi energi, maka kota menengah tetap bergantung pada TPST dan 3R. Di sinilah proses pemilahan lebih efisien dan dekat dengan masyarakat,” kata Dody, Senin (27/10/2025).

    Sepanjang 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berhasil membangun 979 infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) sektor sanitasi dan persampahan di 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota, yang terdiri atas program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) mencakup 841 lokasi dengan proyeksi menyerap 11.774 tenaga kerja melalui skema padat karya.

    Selanjutnya pembangunan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan (LPK)  yang menyasar 107 lokasi menyerap 642 tenaga kerja serta program tempat pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) atau TPS 3R. Khusus untuk TPS 3R, tahun ini dibangun 31 lokasi dengan nilai investasi Rp 22 miliar yang menyerap 465 tenaga kerja melalui skema padat karya.

    Selain itu, Kementerian PU juga tengah melanjutkan proyek strategis nasional Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) yang menjadi tonggak penting peningkatan kualitas lingkungan perairan dan akses sanitasi di Jakarta.  

    Pembangunan IPAL Zona 1 dan Zona 6 Fase 1 direncanakan selesai pada 2027 dengan kapasitas 240.000 m3 per hari untuk melayani 989.389 jiwa atau 220.000 sambungan rumah (SR), dengan progres fisik hingga 39,42% per September 2025.

    Dari sisi pengelolaan sampah, sejumlah infrastruktur strategis juga telah diselesaikan, antara lain TPST Sentiong berkapasitas 50 ton per hari di Kota Cimahi dengan teknologi refuse derived fuel (RDF), TPST Lebak Saat berkapasitas 10 ton per hari dengan sistem biological solid fuel (BSF), serta TPST Cicukang Holis II di Kota Bandung berkapasitas 46 ton per hari.

    Selain itu, dilakukan optimalisasi TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hingga 350 ton sampah per hari.

    Dengan capaian tersebut, Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, melainkan juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang. Momentum Hari Habitat Dunia ini menjadi momentum untuk merefleksi bahwa kota berkelanjutan dimulai dari kebersihan, ketertiban, dan kepedulian terhadap sampah serta sanitasi.

    Kementerian PU pada periode 2020-2024 sebelumnya telah membangun 33 TPA, 26 TPST, 833 TPS 3R, 12 IPAL, dan 33 IPLT, serta memperkuat kebijakan pengelolaan sampah nasional.

    Program ini menjadi fondasi menuju target 100% pengelolaan sampah nasional pada 2029, yang ditempuh melalui peningkatan sistem pemilahan dari sumber, penerapan sanitary landfill, dan optimalisasi izin TPA di seluruh wilayah. 
     

  • BGN Targetkan 25.400 Layanan Gizi Aktif di Seluruh RI pada Akhir 2025

    BGN Targetkan 25.400 Layanan Gizi Aktif di Seluruh RI pada Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com —  Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2025. Target ambisius ini merupakan bagian dari strategi pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan gizi yang merata, aman, dan berkualitas.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hingga akhir Oktober 2025, pembangunan SPPG menunjukkan progres signifikan.

    “Alhamdulillah, sampai hari ini sudah ada 13.245 SPPG yang beroperasi. Kami menargetkan jumlahnya naik menjadi 14.000 unit di akhir Oktober dan menembus 25.400 unit pada Desember 2025, khususnya di wilayah aglomerasi,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025).

    Selain mempercepat pembangunan di wilayah perkotaan, BGN juga fokus memperluas layanan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dari target 6.000 satuan layanan di daerah tersebut, baru sekitar 4.770 unit yang terdaftar.

    “Kami akan mempercepat pembangunan di wilayah terpencil agar target 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai pada akhir tahun ini,” jelasnya.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan gizi masyarakat, memastikan warga di wilayah terluar mendapatkan layanan setara dengan daerah perkotaan.

    Untuk mengawal pencapaian target tersebut, BGN menggelar rapat evaluasi nasional yang diikuti kepala regional dan koordinator wilayah dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Hotel Discovery Ancol. Pertemuan ini digunakan untuk memantau progres, mengevaluasi tantangan, serta mencari solusi terhadap kendala operasional di lapangan.

    Menurut Dadan, salah satu fokus utama BGN adalah mencegah terulangnya kasus keracunan pada penerima manfaat layanan gizi.

    Fokus kami adalah meminimalisir kejadian menonjol seperti keracunan. Target kami zero incident tahun ini,” tegasny
     

    Sebagai langkah konkret, BGN juga mengatur ulang jumlah penerima manfaat per unit SPPG agar distribusi dan pengawasan lebih optimal.

    “Dengan menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG, kami berharap kualitas layanan meningkat dan risiko kejadian luar biasa dapat ditekan,” kata Dadan.

    Program SPPG merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Peningkatan jumlah satuan layanan ini diharapkan dapat mendukung upaya penurunan angka stunting dan malnutrisi di berbagai daerah.

    Dengan target ambisius tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses gizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia sehat dan produktif.

  • Telkom Pertahankan Peringkat Pertama Perusahaan Indonesia di Daftar 500 World’s Best Employers 2025

    Telkom Pertahankan Peringkat Pertama Perusahaan Indonesia di Daftar 500 World’s Best Employers 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali meraih pengakuan internasional atas konsistensinya dalam menjalankan operasional bisnis yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya manusia. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, tahun ini Telkom tercatat dalam daftar World’s Best Employers 2025 versi Forbes, menandai capaian prestisius yang berhasil dipertahankan Telkom dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang berdaya saing global.

    Pada daftar World’s Best Employers 2025, Telkom menempati peringkat #345 dari 900 perusahaan terpilih di seluruh dunia. Capaian ini sekaligus menempatkan Telkom di atas sejumlah perusahaan Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar peringkat. Selain itu, Telkom juga menduduki peringkat kesembilan di dunia pada kategori telecommunication services, mengungguli perusahaan telco lainnya, seperti Vodafone UK, Telenor Norway, Etisalat UEA, SingTel Singapore, China Mobile, Telstra Australia, dan BT Group UK.

    Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan mengatakan, mendapat kembali penghargaan ini dari institusi internasional seperti Forbes merupakan bentuk pengakuan yang sangat berarti bagi Telkom.

    “Kami bangga dapat berada di jajaran perusahaan terbaik dunia, yang menjadi bukti bahwa Telkom terus berada pada jalur yang tepat dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada pengembangan talenta,” ujarnya.

    Pemeringkatan World’s Best Employers dibuat oleh Forbes bekerja sama dengan lembaga riset pasar global Statista melalui survei yang melibatkan lebih dari 300.000 karyawan dari 50 negara yang bekerja di berbagai perusahaan multinasional. Para responden diminta memberikan penilaian dan tingkat rekomendasi terhadap perusahaan mereka berdasarkan sejumlah aspek penting, seperti pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, hingga fleksibilitas kerja. Hasil survei kemudian diolah untuk menghasilkan daftar perusahaan terbaik di dunia yang dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja unggul dan inklusif.

    Sebagai upaya memperkuat daya saing dan menjaga relevansi di tengah dinamika industri yang terus berubah, Telkom menerapkan Digital Ways of Working BISA (Bravery, Integrity, Service Excellence, dan Agility) untuk menanamkan budaya kerja digital yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan agar dapat terus bertahan dan tumbuh dalam situasi bisnis yang sangat dinamis.

    Digital Ways of Working ini mendorong setiap karyawan Telkom untuk berani mengambil risiko yang terukur, menjunjung tinggi integritas, memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, serta bergerak cepat, solutif, dan inovatif dalam menghadapi setiap perubahan.

    “Pencapaian ini merupakan buah dari sinergi dan dedikasi seluruh karyawan TelkomGroup yang telah mendukung terciptanya lingkungan kerja positif. Dengan menerapkan Digital Ways of Working BISA, kami optimis Telkom akan terus tumbuh sebagai perusahaan yang mampu menarik dan mengembangkan talenta unggul Indonesia untuk berkarya dan berkontribusi di TelkomGroup,” tutup Willy.

  • Soal Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, KCIC Hormati Langkah KPK

    Soal Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, KCIC Hormati Langkah KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akhirnya buka suara terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Manajemen KCIC menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

    “KCIC akan menghormati semua proses KPK,” ujar General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (27/10/2025).

    Eva tidak banyak berkomentar mengenai detail penyelidikan dan menegaskan bahwa seluruh informasi lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh KPK.

    “Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK,” tambahnya.

    Sementara itu, KPK membenarkan penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh telah dimulai sejak awal tahun 2025. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, proses penyelidikan berjalan secara progresif dan terus dikembangkan oleh tim penyidik.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Namun, karena kasus ini masih berada di tahap penyelidikan, KPK belum dapat menyampaikan materi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

    “Informasi detail terkait perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara terperinci,” tandas Budi.

    KPK juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Budi mengimbau masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait proyek tersebut untuk segera melaporkannya melalui saluran resmi pengaduan KPK.

    “KPK terus mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi ataupun data terkait hal tersebut agar menyampaikannya kepada KPK. Setiap informasi akan menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” tutur Budi.

    Proyek kereta cepat Whoosh memiliki nilai investasi sekitar US$ 7,27 miliar atau setara dengan Rp 120,38 triliun, dengan sekitar 75% pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) yang berbunga 2% per tahun.

    Namun, muncul dugaan adanya mark up anggaran dalam proyek tersebut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah video di kanal YouTube-nya mengungkap adanya perbedaan besar antara biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia dan di China.

    “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu US$ 52 juta. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya US$ 17-18 juta. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud MD dalam video tersebut.

    Meski KCIC belum memberikan tanggapan detail atas tudingan mark up tersebut, publik kini menunggu langkah transparan dari pihak pengelola dan pemerintah dalam menindaklanjuti penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh ini.

  • Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Harga Emas Turun di Bawah US$ 4.000, Pasar Tunggu Keputusan The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas kembali melemah dan turun di bawah level psikologis US$ 4.000 per ons pada perdagangan Senin (27/10/2025) waktu Amerika Serikat (AS).

    Melansir Reuters, penurunan ini dipicu oleh meredanya ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai (safe haven).

    Pada pukul 14.13 GMT atau 21.13 WIB, harga emas spot merosot 2,6% menjadi US$ 4.005,11 per ons, setelah sempat jatuh di bawah US$ 4.000 pada awal sesi. Sementara itu, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 2,9% ke level US$ 4.019,00 per ons.

    Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian mengatakan, aksi jual teknis turut memperdalam penurunan harga.

    “Emas turun lebih lanjut karena meredanya ketegangan perdagangan yang sebelumnya mendorong harga dari US$ 3.800 ke US$ 4.400 selama tiga minggu pertama Oktober,” ujarnya.

    Emas sempat menyentuh rekor tertinggi di US$ 4.381,21 per ons pada 20 Oktober tetapi kemudian terkoreksi 3,2% pekan lalu setelah muncul sinyal positif dari negosiasi dagang AS-China.

    Para negosiator kedua negara pada Minggu lalu telah menyusun kerangka kerja kesepakatan untuk menghentikan rencana tarif baru AS serta mengendurkan kontrol ekspor logam tanah jarang oleh Beijing.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu pada Kamis untuk membahas kesepakatan lebih lanjut.

    Pada sisi lain, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari Federal Reserve pada Rabu. Pasar memperkirakan peluang sebesar 97% untuk penurunan suku bunga sebesar seperempat basis poin.

    Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil, emas biasanya bergerak positif dalam kondisi suku bunga rendah. Namun, sejumlah analis tetap berhati-hati terhadap prospek kenaikan harga yang terlalu cepat.

    Selain emas, harga perak spot juga turun 3,8% menjadi US$ 46,75 per ons, platinum melemah 1,1% ke US$ 1.588,86, dan paladium terkoreksi 1,3% menjadi US$ 1.409,47 per ons.

  • KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

    KPK Telusuri Dugaan Korupsi Private Jet KPU Rp 90 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi private jet KPU senilai Rp 90 miliar. Lembaga antirasuah itu akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sebelumnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU terkait penyewaan pesawat pribadi tersebut.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mendalami fakta-fakta yang muncul dalam putusan DKPP. Menurutnya, dokumen dan pertimbangan dalam putusan etik tersebut akan menjadi bahan penting bagi KPK dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

    “Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Budi menjelaskan, saat ini KPK masih menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan korupsi penyewaan private jet oleh KPU untuk kepentingan Pemilu 2024. Karena masih berada di tahap pengaduan, KPK belum dapat membuka detail penyelidikan kepada publik.

    “Karena memang ini tahapannya masih di pengaduan masyarakat, kami belum bisa menyampaikan secara detail materi maupun perkembangan dari tindak lanjut laporan tersebut,” tandas Budi.

    Ia menambahkan, KPK tetap menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap laporan masyarakat. Namun, penyampaian hasil atau pembaruan perkembangan hanya diberikan secara tertutup kepada pihak pelapor.

    Dalam putusannya, DKPP menyatakan ketua dan anggota KPU terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena penyewaan private jet KPU tidak sesuai aturan. Majelis DKPP yang diketuai Heddy Lugito menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada seluruh pimpinan KPU dan sekretaris jenderal KPU.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku ketua merangkap anggota KPU; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz; serta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku sekretaris jenderal KPU,” ujar Heddy saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 pada Rabu (22/10/2025).

    DKPP mengungkap bahwa penyewaan pesawat pribadi tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp 90 miliar dengan kontrak yang berlangsung pada Januari-Februari 2024. Proses sewa dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 65,4 miliar dan Rp 46,1 miliar, dengan selisih anggaran mencapai Rp 19,3 miliar.

    Meski pengadaan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DKPP menilai para komisioner KPU telah menyalahgunakan fasilitas negara. Private jet yang seharusnya digunakan untuk memantau distribusi logistik pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, justru tidak digunakan sesuai tujuan tersebut.

    Sebelumnya, Koalisi Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia, dan Trend Asia, telah melaporkan dugaan korupsi penggunaan private jet KPU ke KPK pada 7 Mei 2025. Laporan itu menyoroti empat aspek, yaitu:

    Proses perencanaan dan pengadaan sewa yang bermasalah.Penggunaan pesawat yang tidak sesuai aturan.Dugaan pelanggaran regulasi perjalanan dinas pejabat negara.Dampak lingkungan akibat emisi karbon dari 59 penerbangan ke 40 daerah, yang menghasilkan sekitar 382.806 kg CO2.

    Laporan masyarakat ini menjadi dasar awal penyelidikan KPK untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam penyewaan private jet oleh KPU.

  • Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan dirinya intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), terutama yang penyerapan anggarannya masih rendah.

    Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran negara berjalan optimal serta meninjau hambatan yang dapat memperlambat kinerja sektor riil.

    Purbaya menuturkan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas kebocoran. Hal ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

    “Anggaranya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran. Optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” ujarnya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Dia menambahkan, optimalisasi belanja negara juga menjadi strategi pemerintah untuk menekan defisit anggaran dan memperbaiki rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Purbaya menilai, jika aktivitas sektor riil meningkat, tax ratio berpotensi naik antara 0,5%-1%.

    “Kalau riil sektor ini jalan dengan bagus, seperti yang saya desain, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5% sampai 1%,” jelasnya.

    Purbaya menyebut potensi setiap kenaikan rasio pajak 0,5% dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 100 triliun. Oleh karena itu, ia turun langsung mengawasi penyerapan anggaran di berbagai instansi.

    “Makanya saya ke sana-sini untuk memastikan hambatan-hambatan di sektor riil bisa berkurang secara signifikan,” katanya.

    Menurutnya, sidak yang ia lakukan merupakan bagian dari upaya mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 yang ditargetkan berada di atas 5%.

    “Jadi saya kalau ke sana-sini bukan enggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini,” tegasnya.