Author: Beritasatu.com

Menaker Ungkap Capaian 1 Tahun Prabowo: BSU, UMP Naik, dan Diskon BPJS

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memaparkan sejumlah capaian selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan dan program pro pekerja berhasil dijalankan, termasuk lanjutan program positif dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui, sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan besar, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 146 juta orang. Dari total tersebut, 40% merupakan pekerja formal, sedangkan 60% lainnya bekerja pada sektor informal.

“Terkait peningkatan kesejahteraan buruh, tantangannya memang tidak mudah,” ujarnya di kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Yassierli, pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Inovasi lain adalah penerapan bonus hari raya (BHR) bagi pekerja mitra, seperti driver ojek online dan kurir marketplace. BHR ini diberikan pada momen Idulfitri sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam perekonomian digital.

Yassierli menjelaskan, program BSU juga kembali dijalankan tahun ini. Pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, dibayarkan sekaligus sebesar Rp 600.000.

Bantuan ini diprioritaskan bagi 15,2 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan dan belum menerima program keluarga harapan (PKH). “Alhamdulillah, BSU sudah disalurkan pada Juni dan Juli,” ungkap Yassierli.

Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memberikan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi sektor padat karya. Kebijakan ini berlaku sejak 13 Oktober 2024 hingga Desember 2025, sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2024, guna membantu perusahaan yang terdampak tekanan ekonomi tanpa mengurangi perlindungan pekerja.

Selain itu, Kemenaker bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Subsidi rumah ini adalah contoh nyata pendekatan kesejahteraan yang kami dorong,” tutup Yassierli.

28/10/2025 18:43
TKA 2025 Tetap Berlanjut meski Petisi Change.org Capai 192.000

Jakarta, Beritasatu.com – Petisi online yang menuntut pembatalan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 terus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Hingga Selasa (28/10/2025) pukul 18.00 WIB, petisi berjudul Batalkan Pelaksanaan TKA 2025 di Change.org mendapat tanda tangan sebanyak 192.055 orang.

Petisi tersebut dibuat pada Minggu (26/10/2025) oleh seorang siswa dengan akun Siswa Agit. Ia mewakili keresahan para pelajar tingkat SMA/MA dan SMK/MAK. Dalam petisi tersebut, Siswa Agit menilai bahwa pelaksanaan TKA 2025 terlalu mendadak dan tidak mempertimbangkan kesiapan siswa maupun sekolah.

“Sebagai salah satu dari banyak siswa yang akan menghadapi TKA 2025, kami merasakan keprihatinan mendalam. Sistem baru ini bukan hanya menambah tekanan, tetapi juga mempermainkan masa depan pendidikan kami,” tulis Siswa Agit dalam pernyataannya di Change.org dikutip Beritasatu.com, Selasa (28/10/2025).

Ia melanjutkan, penerapan TKA 2025 menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pengesahan mendadak tanpa sosialisasi memadai hingga penetapan kisi-kisi yang terlambat.

Menurutnya, sejak peraturan diundangkan pada 3 Juni 2025 dan dokumen Perkaban Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA SMA/MA dan SMK/MAK diterbitkan pada 14 Juli 2025, waktu persiapan siswa hanya sekitar 112 hari.

“Simulasi TKA Online baru dimulai 6 Oktober 2025, sementara guru dan murid masih berjuang menyesuaikan diri. Banyak prediksi soal bimbel yang tidak akurat, dan waktu persiapan kami sangat terbatas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan akibat penerapan Kurikulum Merdeka yang disebut tidak berjalan merata di seluruh sekolah.

“Kurikulum Merdeka dan TKA bukan kombinasi yang baik. Banyak sekolah tidak memberi dukungan memadai, bahkan masih membebani siswa dengan ujian praktik di saat persiapan TKA,” tambahnya.

Petisi ini menyerukan pemerintah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengan (Kemendikdasmen) untuk meninjau ulang kebijakan TKA 2025. Para penandatangan meminta agar pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan guna memberi waktu lebih bagi siswa mempersiapkan diri secara layak.

“Diharapkan adanya penundaan atau pembatalan pelaksanaan TKA 2025, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” tulis Siswa Agit dalam petisinya.

Mendikdasmen Sebut TKA 2025 Tetap Berjalan: The Show Must Go On

Menanggapi petisi tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 tetap berjalan sesuai jadwal pada 3-9 November 2025.

Ia menegaskan, keputusan ini telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini sudah disetujui Pak Presiden, sudah kami sosialisasikan dan jelaskan semuanya. Jadi the show must go on. Kalau ada yang tidak siap, tidak usah ikut,” kata Mu’ti dikutip dari Antara pada Selasa (28/10/2025).

Mu’ti melanjutkan, TKA bersifat tidak wajib, sehingga siswa yang mengikuti tes tersebut melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan.

“Ini kan tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti sukarela. Kalau orang sudah sukarela, berarti dia sadar dan tidak dipaksa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi adanya gerakan petisi dari para siswa tetapi menilai alasan pembatalan tidak relevan mengingat sifat partisipasi TKA yang bersifat pilihan.

28/10/2025 18:36
Azizah Salsha Dekat dengan Nadif, Andre Rosiade: Mereka Berteman!

Jakarta, Beritasatu.com – Ayahanda Azizah Salsha, Andre Rosiade buka suara mengenai kabar kedekatan putrinya dengan Nadif Zahiruddin. Andre Rosiade menyebut, keduanya hanya berteman biasa.

“Orang kan berteman dengan siapa saja kan boleh-boleh saja. Namun, untuk keduanya mereka hanya berteman saja,” ujar Andre Rosiade dikutip dari program Intens Investigasi, Selasa (28/10/2025).

Andre Rosiade merasa tidak ada yang salah dengan beredarnya di media sosial yang memperlihatkan kedekatan Azizah Salsha dengan Nadif Zahiruddin.

“Namanya, berteman kan baik-baik saja. Jadi, ya wajar-wajar saja berteman,” ucapnya.

Ia membela putrinya, dengan menyamakan pesepak bola Pratama Arhan yang juga memiliki banyak teman.

“Seperti Arhan kan juga banyak temannya juga kok,” tuturnya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari selebgram Azizah Salsha yang berfoto mesra dengan seorang pria. Pria tersebut diduga merupakan Nadif Zahiruddin mantan kekasih Anya Geraldine. Kabar tersebut diunggah akun Instagram @exclusivetimnasartis.

Kabar ini tentu mengejutkan warganet. Pasalnya, Azizah Salsha belum lama ini resmi bercerai dari pesepak bola Pratama Arhan di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Banten. Bahkan, masa idah keduanya juga belum selesai.

Kabar dugaan Azizah Salsha pernah diduga berselingkuh dari Pratama Arhan dengan Nadif Zahiruddin pernah berhembus pada Agustus 2024.

Kabar itu muncul setelah tersebar foto Azizah yang diduga terlihat sedang nongkrong bareng Nadif saat sedang bermain padel. Kebersamaan itu menjadi sorotan warganet, terlebih kala itu Azizah Salsha masih berstatus istri Pratama Arhan.

Pada akun tersebut memperlihat sebanyak enam foto Azizah Salsha yang terlihat berfoto mesra dengan pria tersebut. Bahkan, keduanya terlihat kompak menggunakan pakaian serba hitam.

Tak itu saja, Azizah Salsha terlihat menggandeng pria tersebut dengan tangan kanannya berada di bagian pinggang tersebut. Sementara, tangan pria itu berada di bahu kiri Azizah Salsha.

Tidak itu saja, Azizah Salsha dan pria tersebut juga berpose dengan gaya yang sama yaitu kedua tangannya berada di bagian rahang pipinya.

Selain itu ada pula foto memperlihatkan Azizah Salsha berada di dekat pria tersebut dengan bagian dagu dan tangan Azizah Salsha menempel pada bahu kiri pria tersebut.

“Kaget banget, kecewa banget sih kalau beneran sama Nadhif,” tulis akun @exclusivetimnasartis, Selasa (7/10/2025).

28/10/2025 18:33
6 Solusi Cerdas Hadapi Konflik Finansial Pernikahan Tanpa Drama

Jakarta, Beritasatu.com – Bertengkar soal uang adalah salah satu tantangan paling umum dalam hubungan pernikahan, bahkan bagi pasangan yang saling mencintai dan memiliki komunikasi yang baik di aspek lain.

Perselisihan finansial sering kali tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang, melainkan mencerminkan isu yang lebih dalam, seperti rasa aman, kebutuhan akan kontrol, atau ekspektasi yang tidak pernah diungkapkan.

Dikutip dari CNN, Selasa (28/10/2025), para pakar terapi keluarga dan perencana keuangan bersertifikat menekankan solusi konflik finansial dalam pernikahan dimulai dari perubahan cara pandang terhadap perbedaan tersebut.

Kuncinya adalah berfokus pada tujuan bersama, menunjukkan empati, dan memahami pasangan bukanlah lawan, melainkan rekan satu tim dalam membangun stabilitas finansial dan emosional.

Tiga Sumber Utama Perselisihan Finansial dalam Pernikahan

Menurut Thomas Faupl, seorang terapis keluarga dan pernikahan yang fokus pada terapi finansial, sebagian besar pertengkaran soal uang dipicu oleh tiga faktor utama. Ketiganya sering berakar dari pengalaman masa kecil serta aturan pribadi yang kita bentuk tentang uang.

1. Menabung vs pengeluaran

Salah satu pasangan mungkin memiliki standar keamanan finansial tinggi dan fokus menabung, sedangkan yang lain lebih menikmati hidup di masa kini. Kedua pandangan ini sama-sama valid, dan tantangannya adalah menemukan titik tengah yang bisa diterima bersama.

2. Tingkat utang yang tinggi

Baik utang yang dimiliki bersama maupun yang dibawa dari masa lalu, bisa menjadi sumber pertengkaran. Pasangan yang memiliki anak, misalnya, kerap berdebat antara kebutuhan liburan keluarga atau prioritas melunasi utang.

3. Kesenjangan kekayaan dan pendapatan

Perbedaan gaji atau latar belakang ekonomi dapat menimbulkan ketegangan dalam hal pembagian tanggung jawab dan keputusan finansial. Isu ini sering kali menyangkut dinamika kekuasaan dan kontrol dalam hubungan.

Mengenali Pola Tersembunyi di Balik Angka

Masalah keuangan di permukaan, seperti anggaran, tagihan, atau keputusan belanja, sering kali hanya puncak gunung es dari isu yang lebih dalam. Beberapa pola umum yang sering muncul antara lain:

Dinamika mengejar dan menghindar (pursuer withdrawer): Salah satu pihak mendesak untuk bicara, sementara pihak lain menghindar karena cemas atau merasa tertekan.Kisah uang di masa lalu: Pengalaman atau trauma finansial masa kecil tanpa disadari membentuk perilaku kita saat ini.Rasa malu dan ketakutan: Rasa takut gagal, takut ditolak, atau tidak berdaya sering tersembunyi di balik argumen keras.Ilusi kontrol: Keyakinan semuanya akan baik-baik saja jika pasangan melakukan hal yang kita katakan kerap menjadi penghalang utama dalam membangun kepercayaan dan rasa aman.Solusi Konflik Finansial Pernikahan

Untuk mengubah konflik menjadi kesempatan memperkuat hubungan, pasangan perlu membangun pola komunikasi baru dan cara berpikir yang lebih sehat. Berikut ini enam langkah praktis yang bisa diterapkan.

1. Ubah waktu dan situasi diskusi

Jangan membahas masalah uang saat sedang lelah atau emosi. Pilih waktu dan tempat yang kondusif agar diskusi tetap rasional. Tanyakan pada diri sendiri, “apakah ini harus dibahas sekarang, atau bisa dijadwalkan di waktu yang lebih tenang?”,

2. Gali akar masalah yang sebenarnya

Reaksi berlebihan terhadap hal kecil sering kali berasal dari kekhawatiran yang lebih besar, seperti rasa takut kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian masa depan. Pahami konteks di balik tindakan pasangan sebelum mengambil kesimpulan.

3. Bangun rasa ingin tahu, bukan kepastian

Keyakinan diri sendiri selalu benar bisa menutup ruang empati. Alih-alih berdebat, tanyakan “apa yang paling penting bagi saya tentang hal ini?” dan “apa yang paling penting bagi kamu?” Rasa ingin tahu membuka ruang dialog yang lebih sehat.

4. Pisahkan niat dan dampak

Tidak semua niat baik berdampak positif. Sering kali seseorang berkata, “itu bukan maksudku”, tetapi pasangannya menjawab, “namun itu yang aku rasakan”. Akui niat dan dampak bisa berbeda, dan komunikasikan keduanya secara terbuka.

5. Tetapkan tujuan keuangan bersama

Fokus pada visi jangka panjang, misalnya “kita berdua ingin pensiun di usia 60 tahun”. Dengan tujuan bersama, perbedaan gaya finansial bisa dijembatani tanpa saling menyalahkan.

6. Ubah perspektif terhadap uang

Lihat uang bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kesempatan untuk memahami nilai, ketakutan, dan harapan pasangan. Dengan empati dan komunikasi yang jujur, keuangan menjadi alat untuk memperkuat hubungan, bukan merusaknya.

Solusi konflik finansial pernikahan tidak ditemukan dalam angka atau strategi keuangan semata, melainkan dalam kemauan kedua pihak untuk saling memahami dan bekerja sama.

Dengan berfokus pada empati, tujuan bersama, serta komunikasi terbuka, pertengkaran soal uang bisa berubah menjadi kesempatan membangun tim finansial yang solid dan hubungan yang lebih sehat.

28/10/2025 18:15
Pemerintah Serahkan Program MBG di Bawah Koordinasi Menko Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan untuk menyerahkan koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Berdasarkan keputusan yang akan diterbitkan melalui keputusan presiden (keppres), koordinasi penyelenggaraan MBG tidak lagi hanya dipegang Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga di bawah koordinasi dengan Kemenko Pangan.

Zulhas mengatakan MBG merupakan program prioritas kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, penyempurnaan tata kelola, terutama manajemen rantai pasok pemenuhan bahan baku dari MBG, akan terus dilakukan agar terselenggara secara paripurna.

“Nah, untuk itu kami baru saja menyelesaikan Keppres tim koordinasi penyelenggaraan MBG, yang diminta saya untuk memimpin koordinasinya,” jelas Zulhas dalam jumpa pers sesuai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) MBG di kantor Kemenko Pangan, Selasa (28/10/2025).

Meski demikian, keppres atas keputusan pemerintah tersebut, belum bisa disebutkan oleh Zulhas dikarenakan baru akan diterbitkan Rabu (29/10/2025). “Insyaallah besok (Rabu), keppres akan diterbitkan,” tegas Zulhas.

Selain itu, pada Rakortas MBG itu juga telah disepakati oleh pemerintah bahwa akan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan MBG.

“Baik nanti itu penyelenggaraannya harus sempurna. Pengawasannya dan tata kelolanya,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menerbitkan Perpres struktur organisasi dan tata kerja atau kelembagaan BGN. Namun demikian, dia mengatakan perpres tersebut baru bisa diteken pada pekan depan.

“Kita perlu waktu, mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan. Insyaallah nanti Perpresnya kita selesaikan minggu depan,” ungkap Zulhas.

28/10/2025 18:10
Angbeen Rishi Gugat Cerai, Ibunda Tidak Setuju dengan Adly Fairuz

Jakarta, Beritasatu.com – Sebelum menikah dengan Adly Fairuz, ternyata ibunda Angbeen Rishi, Yulia Irawati pernah tidak setuju dengan kehadiran menantunya itu. Bahkan, pada saat momentum lamaran ibunda Angbeen Rishi pun tidak hadir.

Momen lamaran Angbeen Rishi dan Adly Fairuz pada 25 November 2018 itu tidak dihadiri oleh ibunda tercintanya tersebut.

“Pada saat Angbeen membina hubungan sama dia (Adly Fairuz), saat itu Angbeen usianya masih 18 tahun. Kalau anak 18 tahun itu kan masih moodyan ya, emosinya masih labil,” kata Ibunda Angbeen Rishi, Yulia Irawati dikutip dari channel YouTube, Selasa (28/10/2025).

“Menurut saya, untuk ke jenjang pernikahan ya nanti. Masih jauh lah, biarlah Angbeen berkarier dahulu,” lanjutnya.

Sementara itu, Angbeen Rishi mengaku pada momen lamaran dirinya sudah mengundang ibundanya untuk hadir. Namun, tidak mendapatkan respons yang baik dari ibundanya.

“Ibu dan adik saya bilang tidak mengundang mereka, ayah sama saya itu masih menghubungi adik saya untuk bisa datang ke lamaran saya tetapi adik saya tidak memberikan jawaban,” tuturnya.

Mendengar jawaban dari putrinya, Yulia Irawati membantahnya. Ia menyebut, putrinya telah berkata bohong.

“Itu bohong, kalian boleh tanya adiknya. Saya tidak pernah ketemu Angbeen semenjak Angbeen keluar dari rumah saya. Dari chatting, line saya tidak pernah dibalas,” tutupnya.

Sebelumnya, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan (Jaksel) membenarkan istri Adly Fairuz, Angbeen Rishi menggugat cerai suaminya. Gugatan perceraian di daftarkan pada 23 Oktober 2025.

“Bahwa benar, nama yang disebutkan (Angbeen Rishi) telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya (Adly Fairuz),” kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah dikutip dari channel YouTube, Selasa (28/10/2025).

“Untuk kapan didaftarkan itu yaitu pada 23 Oktober 2025. Didaftarkan pada sistem e-court melalui kuasa hukumnya,” tutupnya lagi.

28/10/2025 18:00
Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait, memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Menurut Maruarar, terdapat lima persoalan utama yang menghambat pembangunan perumahan rakyat di lapangan. “Kendala yang kami hadapi mulai dari keterbatasan dana, keterbatasan lahan, kualitas bangunan yang belum merata, ketidaktepatan sasaran bantuan, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski pemerintah pusat telah membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

“Bahkan kemarin saya tegur langsung Balikpapan, kenapa belum keluarkan izin?” tambahnya.

Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian PKP untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah:

Keterbatasan Dana dan Skema Pembiayaan Alternatif

Salah satu hambatan terbesar dalam Program 3 Juta Rumah adalah keterbatasan anggaran. Dari total target pembangunan, hanya sekitar 9% yang dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari dari sumber pembiayaan di luar APBN.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan berbagai skema alternatif seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan, pembiayaan perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia, hingga mengundang investasi asing. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat dengan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta.

Kebijakan ini, menurut Maruarar, merupakan bentuk “karpet merah bagi rakyat kecil” sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Keterbatasan Lahan Jadi Hambatan Serius

Kepadatan penduduk dan kenaikan harga tanah menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan lahan perumahan.

Di wilayah perkotaan, lahan semakin sulit ditemukan, sementara di daerah pinggiran, infrastruktur pendukung belum memadai.

Kondisi ini menyulitkan Kementerian PKP dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian menilai, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk membuka lahan baru yang siap bangun, sekaligus menyeimbangkan penyebaran perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketimpangan Kualitas Bangunan

Masalah lain yang muncul adalah ketidakmerataan kualitas bangunan antarwilayah. Di beberapa daerah, proyek perumahan sudah memenuhi standar kelayakan dan keamanan.

Namun, di wilayah lain masih ditemukan bangunan dengan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau dikerjakan secara terburu-buru.

Perbedaan kualitas ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hunian yang layak.

Pemerintah kini tengah meninjau ulang standar pelaksanaan proyek perumahan agar kualitas setiap rumah dapat terjamin secara merata.

Ketidaktepatan Sasaran Bantuan

Permasalahan lain dalam Program 3 Juta Rumah adalah ketidaktepatan sasaran bantuan.

Kementerian PKP mencatat masih adanya data penerima yang tidak valid, termasuk rumah tangga yang sudah memiliki rumah atau bahkan penerima yang telah meninggal dunia.

Kurangnya transparansi dan akurasi data menyebabkan distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Untuk itu, Kementerian PKP menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara nasional agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Regulasi yang Tumpang Tindih

Selain faktor teknis dan administratif, tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program.

Banyak aturan yang saling bersinggungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses perizinan menjadi panjang dan kompleks.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengusulkan perlunya omnibus law di sektor perumahan agar seluruh regulasi bisa disederhanakan dan tidak lagi memperlambat pembangunan. Langkah ini diyakini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi target pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Program 3 Juta Rumah

Program ini memiliki beberapa tujuan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya meliputi:

1. Penyediaan hunian yang layak

Memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, serta kelas menengah bawah.

2. Mengurangi backlog perumahan

Menurunkan angka kekurangan rumah yang masih tinggi di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian pertama.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Sektor perumahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan melibatkan industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta.

4. Pemerataan ekonomi

Mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antara daerah perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Program 3 Juta Rumah tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kementerian PKP terus berupaya mencari solusi inovatif, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan memperbaiki sistem data agar program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

28/10/2025 18:00
Gempa M 4,1 Guncang Pulau Simeulue Aceh Akibat Aktivitas Megathrust

Medan, Beritasatu.com – Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,1 melanda Kota Sinabang, Kabupaten Kepulauan Simeulue, Aceh, Selasa (28/10/2025) pukul 16.23 WIB merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas megathrust.

“Episenter gempa terletak pada koordinat 2.38 derajat lintang utara dan 96,96 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 66 kilometer arah tenggara Sinabang, pada kedalaman 11 kilometer,” kata Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho di Medan dikutip dari Antara.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Sinabang dengan skala intensitas II – III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Hingga pukul 16:53 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada gempa bumi susulan (aftershock).

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

28/10/2025 17:51
Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ini yang Dibahas

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bertemu dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari ini, Selasa (28/10/2025) di Yogyakarta. Kedua tokoh tersebut bertemu untuk membahas hari antikorupsi sedunia (Hakordia) yang rencananya akan digelar di Yogyakarta pada 9 Desember 2025 mendatang.

“Benar, hari ini Ketua KPK, Bpk Setyo Budiyanto beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka persiapan awal rencana peringatan hari antikorupsi sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan alasan Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Hakordia Tahun 2025. Pasalnya, kata Budi, Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan kota budaya yang selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan.

“Selain itu, Yogyakarta sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik,” tandas dia.

Budi berharap Yogyakarta menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement di mana KPK melalui fungsi koordinasi-supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Selain itu, kata dia, KPK melalui survei Penilaian integritas (SPI), telah memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

“Di wilayah Yogyakarta, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi,” ungkap Budi.

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga merespons positif dan mendukung penuh kegiatan Hakordia 2025. Bahkan, kata dia, Sri Sultan Hamengkubuwono X memfaslitasi beberapa tempat untuk peringatan Hakordia tersebut.

“Harapannya kegiatan ini akan lebih banyak melibatkan masyarakat, mahasiswa, pelajar, termasuk budayawan dan pekerja seni, serta UMKM. KPK juga terus mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan ini sebagai penguat kembali semangat antikorupsi,” pungkas Budi.

28/10/2025 17:42
Kejagung Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Bea Cukai Terkait Kasus POME

Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah lebih dari lima lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME), mulai dari rumah pejabat hingga kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih dari lima titik,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Anang enggan memerinci rumah pejabat mana yang digeledah maupun waktu persis penggeledahan. Dia hanya menyampaikan lokasinya ada di Jakarta maupun luar kota.

28/10/2025 17:41