Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Misa Malam Natal: Menko Polkam, Panglima TNI, dan Kapolri Sambangi Gereja Katedral Jakarta

    Misa Malam Natal: Menko Polkam, Panglima TNI, dan Kapolri Sambangi Gereja Katedral Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Menkopolkam Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung kesiapan pengamanan ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (24/12/2024). Pengecekan dilakukan menjelang misa pertama yang dimulai pukul 17.00 WIB.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, serta pejabat forkopimda lainnya.

    Listyo menyampaikan, pengamanan misa malam Natal dilakukan secara maksimal dengan melibatkan TNI, Polri, dan berbagai organisasi masyarakat.

    “Kami bersama-sama dengan TNI dan juga didukung oleh stakeholder terkait, termasuk organisasi massa yang terus bersinergi, melaksanakan pengamanan ibadah Natal, baik malam ini maupun kegiatan ibadah lainnya hingga pergantian akhir tahun,” ujarnya terkait misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta.

    Listyo menjelaskan pengamanan telah dimulai sejak pagi hari melalui sterilisasi lokasi. Ia memastikan seluruh prosedur operasional standar (SOP) pengamanan diterapkan dengan baik.

    “Jemaat yang mengikuti ibadah dapat merasa aman dan khidmat. Kami bersama TNI, Polri, dan stakeholder terkait menjaga dan mengamankan seluruh rangkaian ibadah,” tambahnya.

    Listyo juga berharap suasana damai Natal dapat dirasakan oleh seluruh umat Kristiani yang melaksanakan ibadah.

    “Ibadah diharapkan dapat berlangsung dengan baik, penuh suka cita, dan damai Natal benar-benar dirasakan oleh seluruh umat Kristiani,” tutupnya terkait misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta.

  • Menko Polkam, Kapolri, dan Panglima TNI Tinjau Pengamanan di Gereja GKI Samanhudi dan Gereja Immanuel Jelang Ibadah Malam Natal

    Menko Polkam, Kapolri, dan Panglima TNI Tinjau Pengamanan di Gereja GKI Samanhudi dan Gereja Immanuel Jelang Ibadah Malam Natal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan peninjauan langsung ke dua gereja bersejarah di Jakarta Pusat, yaitu Gereja GKI Samanhudi dan Gereja Immanuel, pada momen jelang ibadah malam Natal 2024.

    Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pengamanan dalam rangka perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kehadiran Budi Gunawan di lokasi menandai komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para jemaat yang akan beribadah.

    Selama peninjauan, ketiganya menyapa jemaat yang sudah mulai memadati gereja sejak sore hari. Mereka juga berdialog dengan petugas keamanan serta pemimpin gereja untuk mengetahui kondisi terkini terkait pelaksanaan ibadah dan persiapan pengamanan. Suasana kunjungan berlangsung hangat dengan semangat solidaritas yang tinggi.

    Tidak hanya dihadiri oleh pimpinan tinggi keamanan, peninjauan ini juga melibatkan sejumlah pejabat negara lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang memberikan dukungan moral bagi para jemaat.

    Turut hadir pada kunjungan jelang malam Natal, yakni Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, serta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Kehadiran para pejabat tinggi negara menunjukkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial selama perayaan Natal.

    Menko Polkam dan rombongan juga melakukan peninjauan serupa di beberapa titik gereja strategis lainnya, termasuk Gereja Katedral yang merupakan ikon peribadatan umat Kristiani di Jakarta.

    Peninjauan ini mencakup pemeriksaan alat keamanan, seperti metal detector dan penggunaan anjing pelacak (K9), serta koordinasi langsung dengan personel gabungan TNI dan Polri yang melakukan patroli di sekitar area gereja. Pengamanan ganda ini dilakukan demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaat.

    Menjelang ibadah malam Natal, mulai pukul 16.20 WIB, terlihat para jemaat dari berbagai kalangan memenuhi area Gereja GKI Samanhudi dan Gereja Immanuel. Mereka hadir dengan penuh kekhusyukan untuk mengikuti misa dan menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus. Para jemaat disambut dengan antusias oleh petugas keamanan dan pemuka agama yang telah siap menyelenggarakan rangkaian ibadah dengan tertib dan aman.

    Dengan keterlibatan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, diharapkan perayaan ibadah malam Natal tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan, menciptakan suasana damai dan penuh harapan bagi semua pihak yang merayakannya.

  • KPK Cegah Hasto Kristiyanto ke Luar Negeri setelah Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

    KPK Cegah Hasto Kristiyanto ke Luar Negeri setelah Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Elite PDIP itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    “Ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan terhadap yang bersangkutan dan juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau ke luar negeri. Jadi pencekalan serta merta kita lakukan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Pencekalan ini diberlakukan selama enam bulan ke depan. Asep pun menyampaikan cegah terhadap Hasto juga bisa diperpanjang pada waktu mendatang.

    “Tidak hanya orang tertentu, tetapi memang semuanya seperti itu,” ujar Asep.

    Hasto Kristiyanto terjerat kasus Harun Masiku, mantan politikus PDIP. Harun Masiku menjadi buronan sejak Januari 2020 setelah diduga menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu, untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.

    Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain telah diamankan, tetapi Harun Masiku hingga kini masih buron.

    Meski berbagai upaya pencarian telah dilakukan, keberadaan Harun Masiku belum berhasil ditemukan. KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap petunjuk baru dan mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Terbaru, Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan KPK menjadi tersangka.

  • KPK Cegah Hasto Kristiyanto ke Luar Negeri setelah Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku, KPK Turut Seret Tangan Kanan Hasto Kristiyanto

    Jakarta, Beritasatu.com – Tak hanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menetapkan Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Donny yang disebut sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan Hasto menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK selaku Sekjen PDIP dan DTI selaku orang kepercayaan HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dalam kasus ini, Hasto bersama Donny diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Diungkapkan Setyo, Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap ke Wahyu, mulai dari perencanaan hingga penyerahan uang.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar sebesar Singapura$ 19.000 dan Singapura$ 38.350 pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” bebernya.

    Soal kasus ini, kasus Harun Masiku bermula ketika Nazaruddin Kiemas selaku anggota DPR terpilih dari PDIP pada dapil Sumatera Selatan I dengan perolehan 34.276 suara pada Pileg 2019 wafat.

    Suara Nazaruddin lalu dialihkan ke Riezky Aprillia pada urutan kedua karena yang bersangkutan memperoleh 44.402 suara serta berhak memperoleh kursi DPR. Sementara itu, Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara.

    “Bahwa seharusnya yang memperoleh suara dari Nazaruddin Kiemas adalah Riezky Aprillia. Namun, ada upaya dari HK untuk memenangkan saudara Harun Masiku,” tutur Setyo Budiyanto.

    Upaya-upaya tersebut, antara lain Hasto mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, dia diduga meminta Riezky untuk mengundurkan diri.

    “HK secara paralel mengupayakan agar saudara Riezky mau mengundurkan diri untuk diganti oleh Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Riezky Aprilia,” ungkap Setyo.

    Hasto disebut juga sempat menyuruh Saeful Bahri untuk menemui Riezky di Singapura agar yang bersangkutan mundur. Lagi-lagi, Riezky disebut menolaknya. “Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh HK dan meminta Riezky untuk mundur setelah pelantikan,” ujar Setyo.

    Oleh sebab itu, Setyo mengungkapkan Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku tangan kanannya memutuskan untuk menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR.

  • KPK Duga Hasto Kristiyanto Ikut Kucurkan Uang Suap Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Duga Hasto Kristiyanto Ikut Kucurkan Uang Suap Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK), turut mengucurkan uang demi menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Suap ini disebut demi Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

    “Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Diungkapkan Setyo, Hasto Kristiyanto diduga mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap ke Wahyu, mulai dari perencanaan hingga penyerahan uang.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” pungkasnya.

    Kasus Harun Masiku bermula ketika Nazaruddin Kiemas selaku anggota DPR terpilih dari PDIP pada dapil Sumatera Selatan I dengan perolehan 34.276 suara pada Pileg 2019 wafat.

    Suara Nazaruddin lalu dialihkan ke Riezky Aprillia pada urutan kedua, sehingga yang bersangkutan memperoleh 44.402 suara serta berhak memperoleh kursi DPR. Adapun Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara.

    “Bahwa seharusnya yang memperoleh suara dari Nazaruddin Kiemas adalah Riezky Aprillia. Namun, ada upaya dari HK untuk memenangkan saudara Harun Masiku,” tutur Setyo Budiyanto.

    Upaya-upaya tersebut antara lain Hasto mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, dia diduga meminta Riezky untuk mengundurkan diri.

    “HK secara paralel mengupayakan agar saudara Riezky mau mengundurkan diri untuk diganti oleh Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Riezky Aprilia,” ungkap Setyo.

    Hasto disebut juga sempat menyuruh Saeful Bahri untuk menemui Riezky di Singapura agar yang bersangkutan mundur. Lagi-lagi, Riezky disebut menolaknya.

    “Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh HK dan meminta Riezky untuk mundur setelah pelantikan,” ujar Setyo.

    Oleh sebab itu, Setyo mengungkapkan Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku tangan kanan Hasto memutuskan untuk menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU.

  • KPK Duga Hasto Kristiyanto Ikut Kucurkan Uang Suap Terkait Kasus Harun Masiku

    2 Tindakan Ini yang Membuat KPK Sebut Hasto Rintangi Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan. Elite PDIP itu diduga menghalangi upaya KPK memproses Harun Masiku dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dengan mengarahkan saksi sebelum diperiksa.

    “Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Soal ini, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada 10 Juni 2024. Namun, pada 6 Juni 2024, Hasto disebut memerintahkan bawahannya untuk menenggelamkan hand phone-nya.

    “Sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan hand phone yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo terkait kasus Harun Masiku.

    Hasto Kristiyanto disebut juga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku. Dia diduga mengarahkan sejumlah saksi dalam memberikan keterangan.

    “HK mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ungkap Setyo.

    Dugaan merintangi tersebut juga terjadi ketika operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam kasus ini. Hasto disebut menyuruh Harun Masiku kabur.

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan salah satu pegawai di Jalan Sutan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam hand phone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” pungkasnya.

  • Erick Thohir Tegaskan BUMN Tak Terlibat Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Erick Thohir Tegaskan BUMN Tak Terlibat Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, tidak ada perusahaan pelat merah yang terlibat dalam persekongkolan pemasokan electric multiple unit (EMU) pada proyek Jakarta-Bandung High Speed Railways alias Kereta Cepat Whoosh.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini BUMN yang terlibat dalam konsorsium proyek Whoosh. Ia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait permasalahan yang dimaksud.

    “Whoosh? Itu kan nanti KPPU. Mereka kan sudah bicara dengan KPPU. Bahwa konotasi BUMN-nya ternyata bukan, itu kan vendornya,” ucap Erick Thohir saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dirinya pun menegaskan, perlu ada pemahaman yang mendalam perihal permasalahan persekongkolan pada proyek yang berada di bawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Kereta Cepat Whoosh.

    “Kemarin saya ingatkan bagaimana G to G (government to government). Payung hukumnya kita mesti pelajari,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, investigator penuntutan KPPU dalam keterangannya memaparkan laporan dugaan pelanggaran (LDP) pada sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan electric multiple unit (EMU) pada proyek Jakarta-Bandung High Speed Railways Project atau Kereta Cepat Whoosh.

    Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut.

    LDP dibacakan 13 Desember 2024 di hadapan majelis komisi yang dipimpin oleh ketua majelis Aru Armando bersama anggota majelis komisi Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean dan dilaksanakan di kantor KPPU Jakarta.

    Perkara bersumber dari laporan masyarakat dengan melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai terlapor II.

    Dalam LDP, Investigator Penuntutan menjelaskan berbagai fakta atau temuan yang mengarah pada persekongkolan, seperti terlapor I yang tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang dan atau jasa, terlapor I tidak melakukan penerimaan dan atau pembukaan dan atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, dan terlapor I memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

    Investigator menduga terlapor I telah melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan terlapor II.

    Meskipun terlapor tersebut dinilai oleh investigator tidak layak menjadi pemenang tender, karena tidak memenuhi persyaratan modal disetor, yaitu sebesar Rp 10 miliar, dan tidak memiliki pengalaman sejenis atau pengalaman pekerjaan terkait dengan objek yang ditentukan, serta tidak mendapatkan nilai atau skor tertinggi pada tender.

    Diduga, persekongkolan tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain menjadi pemenang tender. Sebagai catatan, pemenang harusnya dipilih dengan metode tender penilaian bentuk, penilaian kualifikasi dan penilaian responsif.

    Berdasarkan bukti-bukti tersebut, investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan tender oleh kedua Terlapor.

    Setelah mendengarkan paparan investigator terkait dugaan persekongkolan tender Kereta Cepat Whoosh, majelis komisi memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya tanggal 7 Januari 2025 dengan agenda tanggapan terlapor terhadap LDP dan pemeriksaan alat bukti atau dokumen.

  • Penutupan 20 BPR pada 2024 untuk Perkuat Industri Perbankan

    Penutupan 20 BPR pada 2024 untuk Perkuat Industri Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pencabutan izin usaha atau penutupan 20 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) – sebelumnya bank perkreditan rakyat – sepanjang 2024, untuk memperkuat industri perbankan serta melindungi kepentingan konsumen.

    “OJK saat ini terikat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), status BDP (bank dalam penyehatan) tidak boleh melampaui 1 tahun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Selasa (24/12/2024) dilansir Antara. 

    Dian mengatakan, upaya cabut izin usaha (CIU) atau penutupan BPR dan BPRS tidak serta merta dilakukan. Pengawas memantau realisasi rencana tindak penyehatan BPR/S dan pemegang saham pengendali (PSP).

    Upaya, seperti menambah setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi, merupakan upaya penyehatan yang dilakukan selama masa BPR ditetapkan pada status dalam penyehatan.

    Saat ini, menurut OJK, hampir seluruh BPR/S di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal. Fokus pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR/S bertujuan mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi pada wilayahnya.

    Meski begitu, Dian mengatakan, kondisi BPR/S yang berada dalam pengawasan normal, tetapi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, perlu dideteksi sejak awal.

    Hingga 17 Desember 2024, sebanyak 20 BPR/S ditutup, yakni PT BPR Arfak Indonesia, PT BPR Kencana, PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, PT BPR Duta Niaga, PT BPRS Kota Juang Perseroda, PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, dan PT BPR Dananta.

    Kemudian, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, serta Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

    Adapun hingga September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menangani 15 BPR yang bangkrut hingga dicabut izin usahanya alias BPR tutup. Dana yang telah dicairkan untuk membayar simpanan nasabah 15 BPR yang tutup ini mencapai Rp 899,37 miliar, yang mencakup 108.288 rekening nasabah.

    Dari hasil verifikasi BPR tutup, LPS menyatakan 99,23% atau 107.457 rekening sudah layak dibayar, dengan simpanan yang layak dibayar, sebesar Rp 719,37 miliar.

  • Ungkap Nasib Merger KAI dan Inka, Erick Thohir Sebut Masih Diproses

    Ungkap Nasib Merger KAI dan Inka, Erick Thohir Sebut Masih Diproses

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses penggabungan atau merger antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Industri Kereta Api (Inka) masih dalam proses.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, aksi korporasi tersebut merupakan salah satu bagian dalam daftar 45 program Kementerian BUMN pada lima tahun ke depan. Program tersebut yakni “menciutkan” jumlah perusahaan pelat yang kini terdapat 47 perusahaan, dan nantinya akan menjadi 30 perusahaan.

    “Lagi proses. Saya kemarin dengan pak wamen (wakil menteri) sudah diskusi, mungkin ada 45 program yang akan kita dorong untuk lima tahun ke depan, termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu,” ungkap Menteri Erick Thohir saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Salah satunya yang tadi itu merger KAI dan Inka, ini semua perlu kajian dan prosesnya juga,” sambungnya.

    Tak hanya itu, Erick juga menyinggung beberapa proses merger sejumlah BUMN. Seperti perusahaan pelat merah sektor karya hingga transportasi laut.

    Untuk perusahaan sektor karya, saat ini Erick Thohir terus menjalin komunikasi dengan menteri pekerjaan umum. Hal ini dilakukan antara kedua kementerian, karena beberapa BUMN Karya memiliki penugasan dari pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek.

    Begitu juga halnya dengan proses merger BUMN sektor transportasi laut dan pelabuhan, yakni PT Pelayaran Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Kementerian BUMN terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar aksi korporasi merger dapat meningkatkan layanan transportasi yang dimaksud.

    “Kalau Pelindo, Pelni, ASDP kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau mendukung, karena ini bagian solusi juga,” ungkap Erick Thohir.

    “Terus kajian untuk karya-karya kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Basuki, sekarang beda menteri, kajiannya harus diulang supaya memang secara hukum bisa pas gitu,” pungkasnya setelah menjelaskan tentang merger KAI dan Inka.

  • Jelang Natal, IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke 7.065

    Jelang Natal, IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke 7.065

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini Selasa (24/12/2024) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup turun sebanyak 30,6 poin (0,43%) menjadi 7.065.

    Saham teknologi menjadi sektor paling dalam penurunannya jelang libur Natal

    Indeks LQ-45 melemah 5,2 (0,63%) menjadi 830,4, indeks JII turun 1,4 poin (0,3%) menjadi 484,4 dan Investor 33 tergerus 1,4 poin (0,3%) mencapai 427,2.

    Saat IHSG hari ini turun, mayoritas pergerakan saham melemah dengan tekanan paling dalam saham sektor teknologi 1,6% disusul cyclic sebesar 1,1%. Sementara sektor yang menguat, di antaranya kesehatan 2,3%.

    Saat IHSG hari ini turun, indeks ditransaksikan dengan volume perdagangan 88.050 senilai Rp 9,5 triliun dan frekuensi 1,004 juta.