Author: Beritasatu.com

  • Polri Ungkap 49.306 Kasus Narkoba, Nilai Barang Bukti Rp 29 Triliun

    Polri Ungkap 49.306 Kasus Narkoba, Nilai Barang Bukti Rp 29 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan pencapaian besar jajarannya dalam memberantas peredaran narkoba. Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka di seluruh Indonesia.

    “Selama periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka,” ujar Kapolri dalam agenda pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Kapolri menjelaskan, dari ribuan kasus tersebut, Polri berhasil menyita barang bukti narkotika seberat 214,84 ton, terdiri atas ganja, sabu, ekstasi, kokain, ketamin, dan heroin. Total nilai barang bukti itu ditaksir mencapai Rp 29,37 triliun.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba. Menurutnya, kehadiran Presiden menjadi bentuk dukungan moral yang besar bagi jajaran Polri.

    “Kehadiran Bapak Presiden hari ini sebenarnya di luar ekspektasi kami,” ujar Kapolri.

    Ia menuturkan, dirinya sempat melaporkan agenda pemusnahan narkoba kepada Presiden Prabowo saat di Bandara Halim. Saat itu, Presiden langsung menyatakan siap untuk hadir dan bahkan ingin turun langsung jika ada pengungkapan besar berikutnya.

    “Kami lapor Bapak di Bandara Halim, dan beliau langsung berkenan memimpin pemusnahan. Bahkan beliau menyampaikan, kalau ada pabrik atau penangkapan besar, beliau akan langsung hadir. Terima kasih, Pak. Ini membuat seluruh anggota kami sangat termotivasi,” ungkap Listyo Sigit.

  • Pesan Prabowo Seusai Nonton Podcast yang Fitnah Dirinya

    Pesan Prabowo Seusai Nonton Podcast yang Fitnah Dirinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebiasaannya menonton podcast pada malam hari. Namun, ia menyebut banyak di antara tayangan tersebut berisi fitnah dan serangan terhadap dirinya.

    “Saya kalau malam-malam suka buka podcast, kadang-kadang dongkol juga ya, apa ini. Namun, saya catat. Kalau kita diserang, saya kasih ilmu ke yang muda-muda yang ingin jadi presiden, jangan takut difitnah,” ujarnya dalam pidato acara pemusnahan barang bukti narkoba Polri, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Prabowo bercerita, sejak muda dirinya sudah sering difitnah. Ia bahkan pernah meminta nasihat kepada gurunya untuk menyikapi hal tersebut. “Saya difitnah berarti saya ditakuti orang. Engkau difitnah berarti disuruh hati-hati. Jadi yang ingin jadi presiden, bagus, tetapi jadilah presiden yang benar, jangan takut dikoreksi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo mencontohkan salah satu tudingan yang kerap muncul di podcast, yakni menyebut dirinya otoriter. “Jadi malam-malam saya buka (podcast), apa iya ya saya otoriter? Rasanya enggak sih,” katanya sembari tersenyum.

    Prabowo menilai kritik adalah hal wajar selama tidak dilandasi kebencian. “Koreksi itu baik, tetapi jangan diikuti rasa sakit hati. Dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak boleh ada dendam,” pungkasnya.

  • BEI Targetkan Pencatatan 555 Efek Baru pada 2026

    BEI Targetkan Pencatatan 555 Efek Baru pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025. Pada agenda tersebut, BEI melaporkan proyeksi performance keuangan pada 2026.

    BEI menetapkan sejumlah asumsi berdasarkan kondisi makroekonomi. Asumsi tersebut meliputi tren suku bunga global, kebijakan ekonomi pemerintah baru, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal.

    “Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) 2026 mencapai Rp 14,6 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 239 hari. Jumlah pencatatan efek pada 2026 mencapai 555 efek yang terdiri atas pencatatan efek saham, efek obligasi, dan pencatatan efek lainnya,” tulis BEI dalam keterangan resminya, Rabu (29/10/2025).

    Selain itu, BEI juga memproyeksikan pendapatan yang diperkirakan naik 9,54% menjadi Rp 1,94 triliun, meningkat dibandingkan revisi RKAT 2025 sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dalam keterangan yang sama, BEI menuliskan proyeksi laba bersih naik 18,02% menjadi Rp 300,81 miliar dari Rp 254,9 miliar pada revisi RKAT 2025. Cost to income ratio perseroan diprediksi mencapai 80,5%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata sejak 2015.

    “Perseroan juga telah memperhitungkan kecukupan belanja investasi pada 2026, tercermin dari total kas, setara kas, dan asset keuangan lainnya yang masih terjaga di atas Rp 3,41 triliun atau naik 8,62% dari RKAT 2025 revisi.

    Atas seluruh kegiatan perseroan tahun depan, proyeksi total aset akan mencapai Rp 7,49 triliun dengan total ekuitas lebih dari Rp 6,41 triliun pada akhir 2026,” ungkap keterangan tersebut.

  • Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Peta Sebaran Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah di Provinsi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih kini menjadi salah satu proyek strategis nasional paling ambisius pada sektor perumahan rakyat.

    Setelah pelantikan kabinet tersebut, inisiatif ini mulai menunjukkan hasil konkret di berbagai daerah, menjadi tonggak baru pemerataan pembangunan hunian di seluruh Indonesia.

    Pemerintah menargetkan agar proyek besar ini tidak hanya menekan backlog perumahan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan kontraktor, tenaga kerja, dan industri bahan bangunan dalam negeri.

    Sebaran proyek mencakup hampir seluruh provinsi, dari kawasan padat penduduk di Pulau Jawa hingga wilayah terpencil di Indonesia Timur.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar setiap warga negara dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

    Lebih dari sepuluh bulan sejak dimulai, Program 3 Juta Rumah menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintahan baru dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

    Selain membangun rumah baru, pemerintah juga memastikan proyek ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan listrik.

    Dengan pendekatan pembangunan terintegrasi, Kabinet Merah Putih berupaya menghadirkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ekosistem hunian yang produktif dan berdaya saing.

    Penanganan backlog perumahan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembang, sektor perbankan, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat pemerataan akses terhadap hunian layak di seluruh Indonesia.

    Strategi Program 3 Juta Rumah mencakup tiga pilar utama:

    Perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan.Pembangunan 1 juta unit rumah baru di kawasan perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta.Pengembangan hunian adaptif di daerah pesisir dan wilayah rawan bencana.

    Menurut data pemerintah, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah yang tergolong tidak layak huni.

    Berdasarkan hal itu, Program 3 Juta Rumah menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima utama, dengan standar pembangunan dan renovasi disesuaikan dengan tingkat penghasilan serta kebutuhan mereka.

    Sebaran Proyek Berdasarkan Provinsi

    Data Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tercantum pada situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (pkp.go.id) menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, telah terealisasi 240.244 unit rumah dalam rentang waktu 20 Oktober 2024 hingga 2025. Berikut rinciannya:

    Pulau Sumatera

    Aceh: 1.725 unitSumatera Utara: 9.900 unitSumatera Barat: 3.360 unitSumatera Selatan: 14.583 unitBengkulu: 2.087 unitRiau: 7.588 unitKepulauan Riau: 4.354 unitJambi: 7.094 unitLampung: 4.860 unitBangka Belitung: 2.233 unit

    Pulau Jawa dan Bali

    Banten: 16.331 unitJakarta: -Jawa Barat: 57.197 unitJawa Tengah: 20.075 unitDI Yogyakarta: 488 unitJawa Timur: 15.734 unit

    Bali: 1.620 unit

    Nusa Tenggara

    Nusa Tenggara Barat: 4.501 unitNusa Tenggara Timur: 1.003 unit

    Kalimantan

    Kalimantan Barat: 7.748 unitKalimantan Tengah: 4.381 unitKalimantan Selatan: 9.862 unitKalimantan Timur: 2.470 unitKalimantan Utara: 500 unit

    Sulawesi

    Sulawesi Utara: 2.585 unitGorontalo: 1.624 unitSulawesi Tengah: 4.261 unitSulawesi Barat: 1.898 unitSulawesi Selatan: 19.189 unitSulawesi Tenggara: 7.362 unit

    Maluku dan Papua

    Maluku: 57 unitMaluku Utara: 45 unitPapua Barat: 2.425 unitPapua: 1.104 unitPapua Barat Daya: -Papua Tengah: -Papua Pegunungan: -Papua Selatan: –

    Selain realisasi fisik pembangunan, Program 3 Juta Rumah juga ditopang oleh kebijakan daerah yang memudahkan perizinan. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 16 Juli 2025, tercatat 129.773 unit rumah subsidi telah terealisasi.

    Kementerian PKP menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses perizinan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pembebasan bea persetujuan bangunan gedung (PBG) dan pea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Hingga 4 Oktober 2025, sebanyak 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah menerapkan kebijakan pembebasan tersebut. Langkah ini merupakan hasil implementasi surat keputusan bersama tiga menteri, yakni menteri PKP, menteri dalam negeri, dan menteri PU.

  • Kasus ISPA Merebak, Dokter: Jangan Dianggap Remeh

    Kasus ISPA Merebak, Dokter: Jangan Dianggap Remeh

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) kembali marak belakangan ini. Tak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah lainnya termasuk Yogyakarta. Menanggapi kondisi ini, dr Farindira Vesti Rahmasari mengingatkan peningkatan kasus ISPA saat ini harus menjadi perhatian serius terutama untuk anak balita, individu pemilik komorbid, dan orang lanjut usia (lansia).

    Berdasarkan data nasional, prevalensi ISPA pada anak balita mencapai 34,2%, meningkat dibandingkan data pada survei sebelumnya.

    “Anak-anak balita dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ISPA. Penyakit ini bahkan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak balita,” kata dr Farindira saat ditemui Rabu (29/10/2025).

    “Kalau kita lihat dari data Dinas Kesehatan Yogyakarta,  khususnya di Kabupaten Bantul, kasus ISPA naik hingga dua kali lipat dibandingkan 2024,” tambahnya.

    Dokter Farindira menilai kenaikan kasus ISPA ini, selain karena cuaca yang tidak menentu  dan polusi udara juga dikarenakan meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi. Ia menekankan, jika tidak segera ditangani, ISPA bisa berkembang menjadi komplikasi berat seperti bronkitis, pneumonia, hingga gagal napas.

    “Infeksi yang awalnya hanya di saluran pernapasan atas bisa berkembang menjadi radang paru, dan dalam kondisi berat dapat menyebar ke organ lain hingga menyebabkan sepsis. Kondisi ini berbahaya karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran bahkan kematian,” tegasnya.

    Sebagai langkah pencegahan Farindira mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah bepergian atau saat batuk dan bersin, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam jika sedang batuk atau bersin, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam.

    “Pakai masker saat berada di tempat yang ramai atau ketika ada orang sakit. Jangan lupa vaksinasi, seperti vaksin influenza dan pneumonia karena ini membantu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan berat. ISPA bukan penyakit sepele,” tutup dr Farindira.

  • Tren Baru, Kapolri Waspadai Ketamin dan Etomidate Belum Bisa Dipidana

    Tren Baru, Kapolri Waspadai Ketamin dan Etomidate Belum Bisa Dipidana

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan munculnya tren baru penyalahgunaan narkoba jenis ketamin dan etomidate yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Ia beralasan, kedua zat tersebut belum tercantum dalam produk hukum  sehingga pelakunya belum bisa dijerat pidana.

    “Saat ini telah terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan,” katanya saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Listyo menjelaskan, ketamin disalahgunakan dengan cara dihirup melalui hidung, sedangkan etomidate dikonsumsi dengan dicampur liquid vape dan dihisap menggunakan pods. “Kedua senyawa berbahaya tersebut sampai dengan saat ini belum diatur dalam produk hukum  sehingga penggunanya tidak dapat dipidana,” ujarnya.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Polri kini berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk merumuskan regulasi yang mengatur ketamin dan etomidate agar dapat dimasukkan dalam daftar zat berbahaya.

    “Kami tengah mencari terobosan hukum terkait penggolongan senyawa berbahaya ketamin dan etomidate, agar bisa dilampirkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika, atau dalam jangka pendek melalui lampiran Permenkes,” pungkas Listyo.

  • MKD Siapkan Jadwal Sidang Etik Terpisah untuk Sahroni hingga Uya Kuya

    MKD Siapkan Jadwal Sidang Etik Terpisah untuk Sahroni hingga Uya Kuya

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, sidang etik terhadap Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Adies Kadir akan digelar secara terpisah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Menurut Dasco, setiap anggota dewan yang dinonaktifkan buntut dari aksi unjuk rasa pada Agustus lalu akan menjalani sidang etik masing-masing sesuai perkara. “Memang tidak langsung digabung karena perkaranya masing-masing,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/10/2025).

    Dasco menjelaskan, pihaknya telah mendaftarkan perkara para anggota dewan tersebut ke MKD. Saat ini tengah masuk tahap registrasi. MKD akan mengumumkan jadwal sidang masing-masing anggota setelah masa reses berakhir.

    “Menurut ketentuan, jarak antara registrasi dan pemanggilan untuk sidang itu ada jangka waktu. Makanya saya bikin pada masa reses supaya bisa ngejar waktu sidang,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dasco menambahkan, para teradu belum diminta hadir dalam tahap awal registrasi ini. “Nanti ada jadwalnya, yang diputus hari ini siapa tanggal berapa,” sambungnya.

    Diketahui, sejumlah anggota DPR periode 2024-2029 dinonaktifkan partai politik mereka setelah menyampaikan pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan publik dan berujung aksi massa.

    Lima anggota DPR yang dimaksud, antara lain Ahmad Sahroni (Fraksi Nasdem), Nafa Urbach (Fraksi Nasdem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (Fraksi PAN), Surya Utama alias Uya Kuya (Fraksi PAN), dan Adies Kadir (Fraksi Golkar).

  • Kapolri: 214 Ton Narkoba Dimusnahkan, 629 Juta Jiwa Terselamatkan

    Kapolri: 214 Ton Narkoba Dimusnahkan, 629 Juta Jiwa Terselamatkan

    Jakarta, Beritasatu.com —  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan keberhasilan jajaran Polri dalam memusnahkan 214,84 ton narkoba berbagai jenis. Ia menyebut, langkah ini berhasil menyelamatkan ratusan juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

    “Pengungkapan terhadap seluruh barang bukti yang ada dapat menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba apabila barang bukti tersebut lolos dan beredar di masyarakat,” ujar Kapolri saat menghadiri agenda pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Kapolri, kalkulasi jumlah jiwa yang terselamatkan itu dihitung berdasarkan dosis rata-rata penggunaan narkoba yang diperoleh dari data para tersangka. Ia juga memastikan seluruh barang bukti narkoba yang berhasil disita akan segera dimusnahkan untuk mencegah peredaran ulang.

    Dalam laporan tahunannya, Polri mencatat keberhasilan mengungkap 49.306 kasus narkoba sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dari total kasus tersebut, 65.572 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Adapun total barang bukti yang disita mencapai 214,84 ton, terdiri atas ganja, sabu, ekstasi, kokain, ketamin, hingga heroin. Nilai keseluruhan barang bukti narkoba tersebut diperkirakan mencapai Rp 29,37 triliun.

    Kapolri menegaskan, pemberantasan narkoba akan terus menjadi prioritas utama kepolisian sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda Indonesia dari ancaman bahaya narkotika.

  • Prabowo Minta Kapolri Fokus 3 Hal: Narkoba, Penyelundupan dan Judol

    Prabowo Minta Kapolri Fokus 3 Hal: Narkoba, Penyelundupan dan Judol

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 214,84 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 29,37 triliun.

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan bangsa. Ia pun menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadikan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama.

    “Saya sampaikan kepada Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya minta Kapolri fokus pada tiga hal, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online,” tegas Prabowo.

    Prabowo menjelaskan, sejak awal menjabat sebagai presiden, dirinya telah menyoroti berbagai persoalan besar yang mengancam bangsa, mulai dari korupsi, ancaman militer, politik, hingga narkoba. “Secara fisik, psikologi, dan politis ada ancaman besar. Namun, yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman narkoba,” ujarnya.

    Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal kebocoran kekayaan negara yang ia ibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia. “Kalau sumber daya kita bocor terus-menerus, darah kita hilang, bangsa ini akan mati perlahan,” kata Prabowo.

    Sementara itu, data capaian penegakan hukum Polri selama periode Oktober 2024-Oktober 2025 menunjukkan hasil signifikan, yaitu 49.306 kasus narkotika berhasil diungkap, 65.572 tersangka ditangkap, dan 1.898 program rehabilitasi dijalankan melalui restorative justice.

    Selain itu, 214,84 ton narkotika disita senilai Rp 29,37 triliun dan 22 kasus TPPU narkoba diungkap dengan 29 tersangka. Aset disita mencapai Rp221,38 miliar, terdiri dari uang tunai Rp 18,88 miliar dan aset lain Rp 202,5 miliar

    Barang bukti narkoba senilai Rp 29,37 triliun tersebut terdiri atas 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kilogram (kg) ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidate, 132,9 kg hashish, dan 1,4 juta butir happy five, 39,7 kg happy water.

    Pemusnahan ini diperkirakan menyelamatkan 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

  • Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Investasi Industri Agro Tembus Rp 85,05 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat realisasi investasi di sektor industri agro mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025, dari total investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang sebesar Rp 366,6 triliun.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan sektor industri agro masih menjadi magnet bagi para investor.

    “Investasi sektor industri agro masih tumbuh dan diminati, terlihat dari realisasi yang mencapai Rp 85,05 triliun pada semester I 2025,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Putu, capaian tersebut turut ditopang oleh penyerapan tenaga kerja sekitar 9,8 juta orang atau 50,26% dari total tenaga kerja di industri pengolahan nonmigas.

    Ia menambahkan, industri agro juga membukukan nilai ekspor sebesar US$ 37,38 miliar pada semester I 2025, dengan nilai impor senilai US$ 10,42 miliar. “Selisih ekspor dan impor sebesar US$ 26,96 miliar menunjukkan neraca perdagangan industri agro masih positif,” ungkapnya.

    Putu menjelaskan, kontribusi industri agro tidak hanya terlihat dari neraca perdagangan yang surplus, tetapi juga dari sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Pada semester I 2025, sektor industri agro tercatat menyumbang 52,07% terhadap PDB industri nonmigas dan 8,96% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,99%. “Sektor industri agro merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.