Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan program swasembada pangan tetap dilaksanakan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Pemenuhan kesiapan swasembada pangan tersebut, disebut Mentan Amran, akan didukung dengan prediksi musim panen raya mulai awal Februari 2025. 

    Hal ini disampaikan Mentan Amran seusai menghelat pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (3/1/2025). Pertemuan Kementan dengan Perpadi itu sebagai rangkaian kerja sama penyerapan produksi pangan dari petani lokal menjelang panen raya. 

    “Kami memohon Perpadi seluruh Indonesia mendukung agar membantu penyerapan ini lancar, karena kita akan menghadapi Februari, Maret, April, Mei 2025,” ujar Amran kepada wartawan. 

    Mentan Amran menuturkan, prediksi panen raya ini didukung oleh prakiraan Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

    “Bulog memprediksi panen raya kita, Februari, Maret itu naik. Kenaikannya cukup baik. Itu data dari BPS, bukan dari saya,” katanya. 

    Dalam hal tersebut, Mentan Amran menegaskan pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani. Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun. 

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%. 

    Lebih lanjut perihal KUA petani, lanjut Amran, merupakan permohonan Perpadi yang bunga kreditnya disubsidi. Maka dari itu, Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia. 

    “Kita sudah sepakat, Mandiri, BRI dengan BNI, tanda tangan bersama. Platformnya Rp 2 Miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp100 Juta, maka diputuskan tanpa agunan. “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 Juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutup Amran sembaru berharap jadwal panen raya tidak mengalami kendala.

  • Pemkot Palangka Raya Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis untuk 40.000 Siswa

    Pemkot Palangka Raya Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis untuk 40.000 Siswa

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya Kalimantan Tengah siap menyuksekan program makan bergizi gratis yang dijadwalkan dilaksanakan serentak pada 6 Januari 2024 mendatang. 

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani mengungkapkan ada sekitar 40.000 lebih siswa mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP/Sederajat yang telah terdaftar untuk menerima manfaat dari program makan bergizi gratis tersebut. 

    Jayani mengungkapkan Pemkot Palangka Raya telah melakukan sejumlah persiapan sarana dan prasarana, seperti lokasi pendirian dapur umum tempat pengolahan makanan bergizi, yang telah diusulkan untuk dibangun di setiap kecamatan. Hal ini agar pendistribusian makanan bergizi gratis ini nantinya bisa dilakukan secara efektif dan efesien.

    “Sampai saat ini kami masih belum dapat informasi kapan program makan bergizi gratis di Kota Palangka Raya dimulai. Kami sudah melakukan beberapa rapat koordinasi baik di tingkat pemerintah kota maupun provinsi. Kami sudah siapkan lahan untuk sarana dan prasarana di setiap kecamatan,” kata Jayani, Jumat (3/1/2025). 

    Jayani memastikan apa yang diminta oleh Badan Gizi Nasional sudah diajukan dan siap untuk direalisasikan. 

  • Kasus Pengacara Tewas Ditembak di Bone, Peradi Duga Pelaku Profesional

    Kasus Pengacara Tewas Ditembak di Bone, Peradi Duga Pelaku Profesional

    Makassar, Beritasatu.com – Pengacara Rudi S Gani (49) yang tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) saat tengah makan malam bersama keluarga menjelang pergantian tahun di Desa Pattukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (31/12/2024), diduga dilakukan oleh profesional. 

    Menurut Dewan Penasehat DPC Peradi Kota Makassar Tadjuddin Rahman, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan autopsi dan labfor bahwa proyektil peluru yang mengenai wajah korban ditemukan bersarang di tulang leher merupakan kaliber berdiameter 8 millimeter berasal dari senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP). 

    Ia menduga pelaku merupakan profesional dalam penggunaan senjata. Meski bukan jenis senjata api tetapi daya rusaknya mematikan.

    “Orang yang melakukan sejauh ini tidak diketahui sampai sekarang. Berarti orang ini tidak sembarangan yah. Orang ini mengerti alat yang dia gunakan,” ujarnya. 

    Peradi juga menduga penembakan terhadap korban telah direncanakan secara matang dengan memperhitungkan waktu dan lokasi eksekusi yang tepat.

    “Waktu yang digunakan juga untuk melakukan kejahatan bukan waktu sembarang,” tuturnya.

    Sementara guna mendukung kepolisian melakukan penyelidikan, pihaknya juga telah membentuk tim sebagai bentuk solidaritas sesama advokat. Menurutnya, kasus tewasnya korban menjadi sinyal bahaya keamanan dan profesi advokat.

  • Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Materi Revisi UU Pemilu

    Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Materi Revisi UU Pemilu

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR, akan menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Menurut Zulfikar, sebagai lembaga pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah wajib menjalankan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

    “Kita sebagai pembentuk undang-undang, namanya putusan dan di dalam UU MK itu sendiri dinyatakan putusannya final dan mengikat. Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan UU Pemilu berikutnya. Mudah-mudahan, kita bisa patuhi semua dan harapannya bisa ikuti karena UU MK bilangnya putusannya final dan mengikat,” ujar Zulfikar saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (3/1/2025).

    Zulfikar mengatakan, dengan putusan MK menghapuskan presidential threshold, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden bakal banyak seusai dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang lebar pilpres selalu berlangsung duaputaran.

    “Kalau seperti itu putusannya, kemungkinan, berapa pun partai politik peserta pemilu nanti entah 2029 atau di 2034, itu kan bisa mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Kalau seperti itu, pilpres pasti selalu 2 putaran terus,” ungkap dia.

    Menurut Zulfikar, DPR dan pemerintah bakal melakukan rekayasa konstitusional sebagaimana amanat putusan MK untuk mencegah munculnya banyak capres-cawapres menghilangkan substansi demokrasi. Dia menilai rekayasa konstitusional tersebut akan dibahas secara serius oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

    Yang terpenting, kata Zulfikar, sekarang ini adalah perlu adanya kesadaran partai politik untuk merekrut bakal calon pemimpin yang berkualitas ke depannya. Termasuk, tetap memikirkan berkoalisi atau bekerja sama sejak awal dengan parpol lain, meskipun normalnya memberikan ruang untuk mencalonkan paslon masing-masing.

    “Kita berharap pada kedewasaan partai politik kita. Walaupun normanya memberikan ruang yang besar kepada partai politik untuk bisa mengusulkan paslonnya sendiri-sendiri, tetapi partai politik ini punya kesadaran tinggi, karena partai politik yang menentukan konstelasi politik ke depan,” pungkas dia.

    Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat pembacaan putusan MK atas perkara 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan Enika Maya Oktavia dkk, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    MK juga menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” katanya.

  • Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

    Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    “Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan bergizi gratis,” ujar Yandri tentang Program Makan Bergizi Gratis.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    “Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, bumdes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

    Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

    Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukkan agar dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

    “Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

  • KWI Apresiasi Tradisi Banser Amankan Natal dan Tahun Baru

    KWI Apresiasi Tradisi Banser Amankan Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengapresiasi tradisi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru.

    Membantu aparat keamanan dalam menjaga gereja saat umat Kristiani menjalankan ibadah Natal sudah menjadi tradisi bagi Banser.

    Banser di setiap daerah bergerak untuk memastikan perayaan hari besar umat Kristiani itu berlangsung lancar dan damai.

    Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Banser.

    “Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku Banser Ansor, yang tak pernah lelah merajut persaudaraan kebangsaan, merawat toleransi dan kerja sama dalam keberagaman,” tutur Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, saat menerima kunjungan silaturahmi Organisasi Pemuda Lintas Iman di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Romo Heri lebih jauh mengatakan, Banser tidak hanya hadir dalam membantu keamanan supaya umat Kristiani dapat beribadah dalam merayakan Natal, tetapi juga bekerja sama dengan organisasi pemuda lain untuk kemanusiaan, keadilan perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

    Menurut Romo Heri, hal tersebut merupakan sebuah komitmen jelas sebagai tindak lanjut dari deklarasi Jakarta-Vatikan. Penandatangan deklarasi itu dilakukan di Vatikan dan disaksikan Paus Fransiskus.

    “Semoga kerja sama antarorganisasi pemuda berbasis agama makin maju dan berkembang, dan bermanfaat untuk kita semua,” kata Romo Heri.

    Pada 20 Desember 2024 lalu, rombongan pimpinan Organisasi Pemuda Lintas Iman mengadakan kunjungan silaturahmi jelang Natal.

    Acara tersebut diadakan di Gereja Kristen Jawa, Minomartani Yogyakarta. Mereka adalah Ketum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Asat Gusma, Ketum Pemuda Kristen (Gamki) Sahat MP Sinurat, Ketum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan, Ketum Pemuda Konghucu (Gemaku) Kristan, dan Waketum Pemuda Budha (Gemabudhi) Wiryawan, dan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Agung Wijayanto.

    Turut mendampingi rombongan, Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro serta Muhammad Fauzi Purnama dan Azika Jehanda Putra (Mitra Ansor). Hadir sebagai tuan rumah RM Marrel Suryokusumo yang mewakili Kraton Yogyakarta, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Pendeta Gereja Kristen Jawa Minomartani Kris Suwoyo.

    Kemudian, Pastor Paroki Gereja Katolik St Petrus dan Paulus Minomartani Rm Marcus Crisinus Sadana Hadiwardaya MSF, Kapolsek Ngaglik AKP Yulianto serta para tokoh lintas iman yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapanewon Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta.

    Dalam kunjungan tersebut Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menandaskan bahwa kunjungan tali silaturahmi menjelang Natal dan Tahun Baru bagi Ansor merupakan suatu tradisi.

    Ansor melalui Banser selalu dan akan terus membantu pengamanan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja-gereja di seluruh Indonesia.

    Bahkan sejak 2000, jelas Addin, Ansor selalu mengingat Natal sebagai peristiwa kemanusiaan. Karena salah satu anggota Banser, Riyanto, menjadi korban ledakan bom pada 24 Desember 2000. Ia meninggal dunia saat mengamankan perayaan malam Natal di Gereja Eben Haezer Mojokerto, Jawa Timur.
     

  • Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan fokus program dan quick wins Kemenko PMK pada 2025. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.

    Pratikno menegaskan, visi dan misi kementerian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari visi dan misi presiden. “Visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti yang diketahui publik, ada Nawacita yang dijabarkan dalam berbagai program prioritas, termasuk quick win 2025. Sebagian besar program ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK,” jelas Pratikno.

    Kemenko PMK saat ini mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Pratikno menjabarkan, dari program quick win 2025, lima program utama yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu eenovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, pembangunan rumah sakit, skrining kesehatan gratis, dan pengentasan stunting.

    Ia juga menekankan pentingnya pengentasan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Stunting sangat memengaruhi kualitas SDM kita. Penyebabnya kompleks, bukan hanya soal gizi, tetapi sanitasi, kesehatan ibu selama 1.000 hari pertama, hingga pernikahan dini,” kata Pratikno.

    Menko PMK menjelaskan, penanganan isu stunting melibatkan lintas kementerian, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tambahan berupa digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari quick win 2025. Menurut Pratikno, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Selain quick win 2025, Kemenko PMK juga diminta menangani isu penanganan bencana sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK.

    Menurutnya, saat ini perhatian difokuskan pada beberapa bencana, seperti erupsi gunung di Flores Timur, konflik sosial di Adonara, hingga persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

    “Menurut BMKG, perubahan suhu air laut memicu potensi hujan deras berisiko mengakibatkan bencana. Ini menjadi fokus tambahan dalam kesibukan kami beberapa waktu terakhir,” ujar Pratikno.

  • Korpolairud Gandeng Akademi Penerbangan dan Pelayaran untuk Ciptakan SDM Polri yang Unggul

    Korpolairud Gandeng Akademi Penerbangan dan Pelayaran untuk Ciptakan SDM Polri yang Unggul

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri  menggelar kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut ditandatangi bersama Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, Politeknik Penerbangan Curug, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan Politeknik Penerbangan Palembang, di markas komando Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Kepala Korpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, kerja sama ini merupakan implementasi dari visi Kapolri Police 4.0 dalam mencetak SDM Polri yang unggul melalui pendidikan dalam negeri.

    Menurutnya, program tersebut didasari oleh MoU antara Polri dan Kementerian Perhubungan.

    “Ini komitmen dari Polri guna menghasilkan sumber daya manusia Polri yang memiliki kompetensi sebagai awak pesawat dan awak kapal yang unggul, patuh terhadap hukum, terpuji, handal, terampil, dan profesional,” ujar Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih.

    Berdasarkan data, pencapaian program pendidikan dari 2016 hingga 2024 menghasilkan antara lain 50 penerbang private pilot license (PPL) dan commercial pilot license (CPL), 465 pelaut (perwira nautika dan teknik), dan lima pramugari.

    Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, para lulusan pendidikan itu telah mendukung operasional kepolisian di berbagai sektor.

    Menurut Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih, personel Korpolairud diharapkan mampu mengoperasikan peralatan modern dan canggih di pesawat, helikopter, serta kapal Polri, untuk mendukung pengamanan event besar serta selalu mengutamakan keselamatan penerbangan dan pelayaran.

    Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Dirpoludara Korpolairud Baharkam Polri, para Kabag Korpolairud Baharkam Polri, para Kasubdit Jajaran Direktorat Korpolairud Baharkam Polri, Kabag Kerma Robinopsnal Baharkam Polri, dan Kabagkerma Rokerma KL Sops Polri. Hadir pula Kabagkermalem Rokermaluhkum Divkum Polri, Kasubagtakah Setum Polri, Direktur API Banyuwangi, Direktur PPI Curug, Direktur PPP Palembang, dan Direktur PIP Semarang.
     

  • Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

    Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan model pinjaman baru dengan bunga rendah untuk sejumlah kelompok masyarakat. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 20 triliun. 

    “Kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Bisa Rp 20 triliunan total anggarannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin mengatakan, program ini diupayakan demi meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial kepada sejumlah kelompok masyarakat. Adapun sasarannya adalah para UMKM, pekerja migran, koperasi, hingga pelaku ekonomi kreatif.

    Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan program kredit usaha rakyat (KUR), membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, hingga menyediakan akses permodalan melalui PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

    Cak Imin menegaskan, program pinjaman, kredit murah, atau permodalan dengan bunga rendah yang terkini disiapkan pemerintah merupakan model baru. “KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir, kemudian ada nambah lagi,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencontohkan salah satu pelaksanaan program pinjaman model baru tersebut, yakni dengan menyasar pekerja migran Indonesia.

    Disampaikannya, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, hingga mengurus dokumen. Oleh karena itu, pinjaman dengan bunga rendah juga dibutuhkan pekerja migran Indonesia.

    “Contoh sukses PNM akan kita duplikasi menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di badan simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi,” tutur Cak Imin.

    Inisiasi model baru simpan pinjam dengan bunga rendah ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengatur uang pemerintah untuk dipinjamkan ke sejumlah kelompok masyarakat.

  • Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Presiden menekankan bahwa bahan baku program ini harus berasal dari Indonesia, khususnya dari desa, agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Tidak boleh impor,” ujar Budi.

    Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini. Ia juga mengungkapkan bahwa data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

    “Terdapat 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi untuk penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Koperasi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti telur, sayuran, beras, ikan, dan lainnya,” tambah Budi.

    Selain itu, Budi menyoroti peran desa dalam memproduksi komoditas seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Ia menegaskan alokasi dana desa sebesar 20% dari total Rp 71 triliun pada 2025 telah ditetapkan untuk ketahanan pangan, termasuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Dana desa yang digunakan untuk program makan bergizi gratis ini dipastikan berasal dari 20% anggaran ketahanan pangan,” jelasnya.