Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Daftar Kendaraan yang Dikenakan PPN 12 Persen, Ada Roda 2 hingga Roda 4

    Daftar Kendaraan yang Dikenakan PPN 12 Persen, Ada Roda 2 hingga Roda 4

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada awal tahun ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa yang masuk dalam kategori mewah. Hal ini juga termasuk kendaraan yang akan dikenakan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen.

    Peningkatan PPN ini juga memengaruhi kendaraan yang dijual di pasar otomotif Indonesia. Meski demikian, beberapa jenis kendaraan memiliki spesifikasi tertentu yang dikenakan tarif PPN 12 persen tersebut.

    Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Dalam peraturan tersebut, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor angkutan orang yang digunakan untuk mengangkut kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, dengan kapasitas mesin hingga 3.000 cc, dikenakan tarif PPnBM yang bervariasi, mulai dari 15 persen, 20 persen, 25 persen, hingga 40 persen, tergantung pada jenis dan spesifikasinya.

    Sementara pada Ayat 2, dijelaskan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin lebih dari 3.000 cc hingga 4.000 cc dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 40 persen, 50 persen, 60 persen, hingga 70 persen, sesuai dengan jenis dan spesifikasinya.

    Tak hanya kendaraan roda empat, kendaraan bermotor roda dua juga dikenakan tarif pajak yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 dan 23.

    Pasal 22 menyebutkan kendaraan bermotor roda dua atau tiga dengan kapasitas mesin lebih dari 250 cc hingga 500 cc, serta kendaraan khusus yang dirancang untuk bepergian di salju, pantai, atau gunung, dikenakan PPnBM dengan tarif 60 persen.

    Kemudian, Pasal 23 mengatur kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin lebih dari 4.000 cc, serta kendaraan roda dua atau tiga dengan kapasitas mesin lebih dari 500 cc, dan trailer atau semi-trailer tipe caravan yang digunakan untuk tempat tinggal atau kemah, dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 95 persen.

    Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dalam konferensi pers bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, dan lainnya.

    Barang dan jasa di luar kategori mewah tetap dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku sejak 2022. Maka, beberapa kendaraan yang masuk dalam peraturan tersebut akan dikenakan PPN 12 persen.

  • Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Tepat Waktu

    Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Tepat Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengaku yakin terkait proses pengalihan pengaturan dan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut proses peralihan itu akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

    Hal ini sesuai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu pada 12 Januari 2025.

    Menurut Tirta, secara hukum, peralihan ini wajib diselesaikan sesuai jadwal yang telah diatur dalam UU P2SK. Namun, prosesnya juga melibatkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan nota kesepahaman antara kedua pihak.

    “Dengan demikian, terdapat jadwal spesifik untuk setiap elemen yang akan dialihkan hingga seluruh proses selesai,” ujarnya  Sabtu (4/1/2025).

    Tirta juga meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa proses peralihan pengawasan aset kripto itu akan selesai pada kuartal I 2025, yang tampaknya melewati batas waktu UU P2SK.

    Ia menegaskan bahwa dari sisi hukum, proses peralihan akan sesuai tenggat waktu, meskipun implementasi penuh untuk setiap aspek pengawasan akan berlangsung secara bertahap.

    Sebagai bagian dari persiapan, Bappebti telah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan kelancaran proses ini. Tim tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan perpindahan pengawasan. Pada saat yang sama, kedua belah pihak sedang menyusun nota kesepahaman secara bersama.

    Namun, Tirta belum dapat memberikan detail terkait hal-hal yang menjadi agenda diskusi antara Bappebti dan OJK, karena masih menunggu pertemuan dengan pihak OJK.

    “Nanti setelah bertemu OJK, baru bisa dibahas,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, juga mengungkapkan optimisme yang serupa. 

    Menurutnya, hingga saat ini tidak ada hambatan atau tantangan yang signifikan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) terkait pengalihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK.

    Mahendra menegaskan bahwa pembahasan dan persiapan PP telah dilakukan secara resmi dan terstruktur.

    “Secara prinsip, tidak ada kendala besar, karena ini lebih kepada perpindahan tanggung jawab dari Bappebti ke OJK. Saya rasa tidak ada hal prinsip yang menjadi penghalang,” jelasnya dalam menanggapi proses peralihan pengawasan aset kripto dari OJK ke Bappebti.

  • Masa Angkutan Libur Nataru Berakhir Besok, Tiket Kereta Api Masih Tersedia

    Masa Angkutan Libur Nataru Berakhir Besok, Tiket Kereta Api Masih Tersedia

    Banyumas, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 5 Purwokerto mencatat total 254.345 pelanggan berangkat dari 18 stasiun di wilayah operasinya selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Hingga Sabtu (4/1/2025), akumulasi penumpang yang tiba di wilayah ini mencapai 263.090 orang.

    Pada hari yang sama, jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 13.997 orang, sedangkan jumlah penumpang yang tiba mencapai 13.045 orang.

    Manager Humas Daop 5 Purwokerto Feni Novida Saragih menyampaikan tiket masih tersedia hingga masa akhir angkutan Libur Nataru pada 5 Januari 2025.

    “Tiket Nataru hingga 5 Januari 2025 masih tersedia sebanyak 1.500 tiket dari wilayah Daop 5 Purwokerto,” ungkap Feni, Sabtu (4/1/2025).

    Feni juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program promo diskon YES DEAL dengan diskon tarif antara 10% hingga 30% untuk kereta api keberangkatan awal maupun yang melintas di Daop 5.

    “Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau menggunakan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access,” tambahnya.

    Berikut daftar stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 5 selama libur Nataru pada Sabtu (4/1/2025):
    1. Stasiun Purwokerto: Penumpang naik 3.890, penumpang turun 4.225.
    2. Stasiun Kutoarjo: Penumpang naik 2.283, penumpang turun 2.164.
    3. Stasiun Kroya: Penumpang naik 1.762, penumpang turun 1.501.
    4. Stasiun Kebumen: Penumpang naik 1.414, penumpang turun 1.211.
    5. Stasiun Gombong: Penumpang naik 1.154, penumpang turun 943.

  • Polisi Tetapkan PNS KSOP Bakauheni Sebagai Tersangka Penodongan

    Polisi Tetapkan PNS KSOP Bakauheni Sebagai Tersangka Penodongan

    Lampung Selatan, Beritasatu.com – Polisi menetapkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai tersangka dalam kasus penodongan senjata airsoft gun terhadap petugas loket parkir di Pelabuhan Bakauheni.

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengungkapkan tersangka berinisial MYS (53) telah ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara.

    “Kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan alat bukti yang cukup, kami menetapkan MYS sebagai tersangka,” ujar Yusriandi di Kalianda, Sabtu (4/1/2025).

    Yusriandi menjelaskan senjata airsoft gun yang digunakan tersangka tidak memiliki izin resmi sehingga dianggap ilegal.

    “Senjata tersebut seharusnya memiliki izin dari Perbakin. Penggunaannya juga harus jelas, karena jika digunakan untuk hal-hal negatif, dapat membahayakan orang lain,” tambahnya

    Senjata tersebut kini telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

    Insiden penodongan terjadi pada Jumat (3/1/2025) dini hari di loket pintu keluar parkir dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni AKP Firman Widyaputra mengonfirmasi pihaknya menerima laporan dari ASDP terkait kejadian tersebut.

    “Laporan masuk sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku diketahui menodongkan senjata api kepada petugas loket parkir,” jelas Firman.

    Polisi memastikan tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kasus ini menjadi peringatan penting terkait kepemilikan dan penggunaan senjata, termasuk airsoft gun, yang harus sesuai dengan peraturan resmi.

  • Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak 20 Persen pada Januari-November 2024

    Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak 20 Persen pada Januari-November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melaporkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 20 persen pada periode Januari hingga November 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    “Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama antara Kementerian Pariwisata dan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat,” ujar Plt Deputi Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

    Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada November 2024 tercatat sebanyak 1,09 juta. Secara kumulatif, dari Januari hingga November 2024, total kunjungan mencapai 12,66 juta, mengalami kenaikan 20,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    “Masih ada penghitungan kinerja pariwisata Desember 2024 yang akan dirilis BPS pada Februari nanti. Dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, kami optimistis capaian sektor pariwisata akan semakin positif dan mendekati target 2024,” tambah Made.

    Sementara kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) selama Januari-November 2024 mencapai 920 juta perjalanan, naik 22,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Melihat tren peningkatan ini, Kemenpar terus mengoptimalkan berbagai program pemasaran, salah satunya dengan berpartisipasi dalam pameran wisata internasional World Travel Market (WTM) London pada November 2024. 

    Selain itu, kegiatan promosi juga dilakukan di negara-negara seperti Kanada, Australia, Tiongkok, Malaysia, Singapura, serta mendorong pariwisata lintas batas di Batam dan Bintan.

    Kemenpar juga menjalankan program kolaborasi pemasaran, seperti familiarization trip dan kampanye “Wonderful Indonesia” melalui platform digital untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia di kancah internasional, yang diharapkan dapat menambah jumlah kunjungan wisman.

    Untuk wisatawan nusantara, promosi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kolaborasi dengan mitra co-branding  “Wonderful Indonesia”, pemerintah daerah, industri pariwisata, hingga acara seperti “Di Indonesia Aja Travel Fair”. Kemenpar juga memperkuat pemasaran desa wisata melalui program seperti Beti Dewi, Senandung Dewi, dan paket wisata 3B (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara).

    Made menambahkan, pada  2025, Kemenpar akan fokus pada tren wisata baru, seperti kunjungan ke destinasi yang jarang dikunjungi, seperti wisata berbasis pengalaman, wisata minat khusus, hingga gastronomi, dan wisata mewah. Program ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target sektor pariwisata 2025 dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

  • Gabungan Asosiasi Pengusaha Sambut Positif Keputusan Pemerintah Tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

    Gabungan Asosiasi Pengusaha Sambut Positif Keputusan Pemerintah Tentang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan pengusaha memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang-barang mewah.

    Gabungan asosiasi ini mencakup Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah asosiasi sektoral, seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), serta Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

    Selain itu, terdapat juga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

    “Kami menghargai kebijakan ini karena menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Handaka Santosa, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri Apindo sekaligus Ketua Umum Apregindo dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat kelas atas.

    Kebijakan ini dipandang sebagai langkah bijaksana yang tidak hanya mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha.

    “Kebijakan yang terukur ini berfungsi untuk mendorong daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri meskipun ada tantangan dari ekonomi global,” tambahnya.

    Selain itu, adanya periode transisi tiga bulan yang diberikan pemerintah dianggap sebagai langkah cerdas untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha mempersiapkan implementasi kebijakan ini dengan maksimal.

    Sosialisasi teknis yang akan dilakukan pemerintah bersama asosiasi sektoral diharapkan dapat memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan lancar.

    APINDO dan asosiasi sektoral lainnya berkomitmen mendukung penerapan kebijakan ini dan percaya bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang positif, memperkuat daya saing industri, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

    Sebagai tanggapan atas PMK 131/2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 pada 3 Januari 2025.

    Dalam peraturan tersebut, pelaku usaha diberi kesempatan untuk menyesuaikan sistem administrasi wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak selama periode tiga bulan, mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

    Selama masa transisi ini, faktur pajak atas penyerahan barang selain barang mewah yang mencantumkan nilai PPN sebesar 11 persen atau 12 persen dianggap sah tanpa dikenakan sanksi.

    Jika terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen, misalnya pada barang non-mewah yang seharusnya dikenakan PPN 11 persen tetapi dipungut 12 persen, pembeli dapat meminta pengembalian kepada penjual. Pengusaha kena pajak (PKP) kemudian diwajibkan mengganti faktur pajak untuk memproses permintaan pengembalian lebih bayar tersebut.

  • Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.

    “Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.

    “Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.

    “Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.

    Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.

    Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.

    “Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.

    “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.

    Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.

    Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

    “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah. 

  • Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Pratikno Sebut Program Quick Win 2025 Presiden Prabowo untuk Pembangunan Manusia Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pembangunan manusia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun bercerita tentang perjalanan hidupnya yang dimulai dari keluarga guru di desa terpencil di Bojonegoro dalam wawancara eksklusif dengan B-Universe.

    “Ibu saya seorang guru SD di tepi hutan jati Bojonegoro. saya juga guru SD yang kemudian menjadi kepala desa. Dukungan mereka membawa saya hingga ke perguruan tinggi dan akhirnya menjadi guru serta dosen,” ujar Pratikno dalam program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025)

    Dari dosen hingga rektor, karier Pratikno berakar kuat pada dunia pendidikan dan pengembangan SDM. Kini, sebagai menko PMK, ia kembali ke ranah yang telah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil.

    “Pembangunan manusia adalah inti dari jabatan ini. Bagi saya, manusia unggul tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga kesehatan, kontribusi yang relevan, serta pendidikan yang berbudaya dan berjati diri,” tambahnya.

    Pratikno menekankan pentingnya visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita dan program prioritas, termasuk Quick Win 2025.

    Dalam program ini, Kemenko PMK memiliki peran sentral dengan lima fokus utama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, digitalisasi pendidikan, penurunan angka stunting, dan penanganan bencana.

    Fokus ke isu stunting, Pratikno menegaskan bahwa hal itu menjadi prioritas karena berdampak langsung pada kualitas SDM.

    “Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga air bersih, sanitasi, dan pernikahan usia dini. Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk menangani masalah ini secara menyeluruh,” jelasnya.

    Program-program ini dirancang dengan pendekatan sinergis dan sistematis.

    “Kami memastikan kerja sama lintas kementerian berjalan optimal. Dengan strategi ini, kami yakin hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Pratikno saat memaparkan program Quick Win 2025 Presiden Prabowo.

  • Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Quick Win 2025 Presiden Prabowo, Pratikno: 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

    “Dari berbagai inisiatif yang tercantum dalam Quick Win 2025, lima program di antaranya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK,” ucap Pratikno dalam wawancara eksklusif pada program Beritasatu Sore di BTV, Sabtu (4/1/2025).

    Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    “Visi misi menteri adalah visi misi Presiden Prabowo dan Quick Win 2025 adalah langkah nyata untuk menjabarkan visi Asta Cita dalam berbagai program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Pratikno.

    Diketahui, ada delapan kementerian yang berada di bawah Kemenko PMK, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Kemenko PMK juga membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang juga fokus dalam penanganan bencana di Indonesia.  

    Lebih lanjut, Pratikno memaparkan kelima program tersebut, pertama, yakni renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggul. Kedua, penanggulangan tuberkulosis atau TBC, termasuk pembangunan rumah sakit dan skrining kesehatan gratis masyarakat.

    Kemudian ketiga, juga terkait digitalisasi pendidikan yang menjadi tambahan Quick Win 2025 Presiden Prabowo. Keempat, yakni mengawal program fundamental, yakni penurunan angka stunting di Indonesia.

    “Penanganan masalah gizi buruk ini menjadi prioritas utama dengan target penurunan prevalensi stunting yang signifikan. Saat ini, angka stunting telah turun dari 33% menjadi 21%, dan pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut,” ucap Pratikno.

    “Stunting adalah tantangan yang membutuhkan pendekatan holistik. Kami bekerja sama dengan Kemenko Infrastruktur untuk memastikan air bersih dan sanitasi memadai, serta kementerian lain untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tambahnya.

    Kelima, yakni penanganan bencana. Pratino menyebut, dalam kerangka tanggap darurat, BNPB yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK terus menangani bencana alam dan sosial, termasuk konflik di Adonara, bencana di Flores, serta mitigasi dampak hidrometeorologi.

    “Bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan dengan persiapan yang matang. Kami terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat,” kata Pratikno.

    Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, pemerintah yakin Quick Win 2025 Presiden Prabowo akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

  • KPK Bantah Pegawainya Bocorkan OTT Harun Masiku

    KPK Bantah Pegawainya Bocorkan OTT Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada pihak di internalnya yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku. Eks kader PDI Perjuangan itu lolos dari operasi senyap KPK dan sampai kini masih buron.

    “Sampai dengan saat ini sih belum ada informasi adanya pegawai internal yang melakukan pembocoran,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

    Tessa mengatakan Inspektorat KPK dan Dewas Pengawas (Dewas) KPK hingga kini tidak menemukan bukti soal adanya pihak internal yang membocorkan OTT Harun Masiku.

    “Sampai dengan saat ini, baik dari inspektorat maupun Dewas, belum menemukan adanya alat bukti pembocoran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Itu saja yang saya bisa jawab,” ujarnya dikutip dari Antara.

    OTT Harun Masiku dilancarkan KPK pada Januari 2020, setelah mendeteksi ada suap menyuap dalam proses menjadikan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui skema pergantian antarwaktu (PAW).

    PDIP menyiapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan kadernya Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal ada Riezky Aprilia, caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin, yang seharusnya ditunjuk menjadi pengganti.

    Dalam OTT Harun Masiku, KPK menangkap delapan orang. Empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Harun Masiku, anggota KPU RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan politikus PDIP Saeful Bahri.

    Harun Masiku sendiri lolos dari OTT, diduga operasi itu sudah bocor. KPK sudah menerbitkan surat pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku sejak akhir Januari 2020, kemudian diperpanjang pada 5 Desember 2024.

    Sehari sebelum OTT KPK, Harun Masiku baru kembali dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas sempat mendeteksi jejak Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, penangkapannya saat itu dihalangi polisi. 

    KPK sudah menetapkan dua tersangka baru terkait kasus Harun Masiku pada Selasa (24/12/2024). Keduanya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.