Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • Gempa Bumi M 4,9 Guncang Bima, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores

    Gempa Bumi M 4,9 Guncang Bima, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores

    Bima, Beritasatu.com – Wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,9 pada Rabu, (8/1/2025) pukul 01.52 Wita. Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Sumawan mengungkapkan, episenter gempa terletak pada koordinat 8,21° LS dan 119,27° BT, tepatnya di laut, sekitar 64 kilometer timur laut Kota Bima, dengan kedalaman 11 kilometer.

    Sumawan menjelaskan, hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores (Flores back arc thrust). 

    Menurutnya, mekanisme pergerakan naik atau thrust fault ini menghasilkan getaran yang cukup signifikan di permukaan, meskipun episentrumnya berada di laut.

    “Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi ini diidentifikasi sebagai gempa dangkal yang disebabkan oleh sesar aktif di wilayah tersebut,” ujar Sumawan dalam keterangannya, Rabu (8/1/2024).

    Sementara itu, laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa guncangan akibat gempa dirasakan dengan intensitas IV MMI (modified mercalli intensity) di wilayah Bima. 

    Pada skala tersebut, guncangan cukup kuat untuk dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, menyebabkan gerabah pecah, pintu dan jendela berderit, serta dinding berbunyi.

    “Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan bangunan atau fasilitas umum yang signifikan. Hasil pemodelan tsunami dari BMKG juga memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga masyarakat diminta untuk tetap tenang,” jelasnya.

    BMKG juga melaporkan adanya lima aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) hingga pukul 02.15 Wita. Meskipun magnitudonya lebih kecil dibandingkan gempa utama, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi dampak tambahan, terutama pada bangunan yang telah mengalami keretakan.

    “Untuk menghindari risiko yang lebih besar, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari informasi hoaks. Jangan mudah percaya pada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi seperti BMKG,” tambahnya.

    BMKG juga mengingatkan agar masyarakat tidak mendekati atau memasuki bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan hingga ada kepastian keamanan dari pihak berwenang. Sebelum kembali ke rumah, pastikan struktur bangunan dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan akibat gempa bumi tektonik yang dapat membahayakan keselamatan.

  • Ini Rencana Lengkap Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik di Marketplace

    Ini Rencana Lengkap Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik di Marketplace

    Jakarta, Beritasatu.com – Bukalapak mengumumkan akan melakukan transformasi untuk meningkatkan fokus pada produk-produk virtual. Fokus ini membuat Bukalapak harus tutup lapak produk fisik di marketplace Bukalapak.

    Dlaam keterangan resminya, dikutip Rabu (8/1/2025), pihak Bukalapak mengatakan pada 9 Februari 2025 pukul 23.59 WIB akan menjadi tanggal terakhir pembeli dapat membuat pesanan untuk kategori elektronik, produk aksesoris rumah, evoucher, fesyen pria, fesyen anak, fesyen wanita, makanan, handphone, games, hobi dan koleksi, kamera.

    Kategori produk selanjutnya yang tidak bisa lagi dibeli yaitu kesehatan, industrial, komputer, luxury, logam mulia, media, part dan aksesori, mobil, motor, perawatan dan kecantikan, olahraga, perawatan rumah tangga, sepeda, personal care, tiket dan voucher, dan vape.

    Setelah tanggal tersebut, produk virtual akan menjadi fokus Bukalapak, yaitu paket data, pulsa prabayar,  listrik pascabayar, token listrik, Prakerja, angsuran kredit, Bukasend, BPJS Kesehatan, Telkom, air PDAM, pulsa pascabayar, pajak PBB, TV kabel & internet, penerimaan negara,bayar denda tilang,  voucher, streaming, bayar PPh final, bayar PPh 21, bayar PPN, bayar SBN, bayar bea, BMoney, BPJS Ketenagakerjaan, hingga voucer digital emas.

    “Mulai 1 Februari 2025, fitur untuk menambahkan produk baru akan dinonaktifkan. Pelapak tidak dapat menambah produk baru setelah periode ini,” tulis pihak Bukalapak.

    Pihak Bukalapak juga menyarankan kepada para pelapaknya untuk menyelesaikan pesanan yang masuk sebelum tanggal akhir Bukalapak tutup lapak produk fisik di marketplace. Langkah ini penting untuk menghindari pembatalan otomatis pesanan yang belum terpenuhi.

    “Semua pesanan yang belum diproses hingga 2 Maret 2025 pukul 23.59 WIB akan otomatis dibatalkan secara oleh sistem. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan kepada pembeli melalui BukaDompet,” tulis Bukalapak.

  • Layanan Marketplace Bukalapak Tutup, Kini Fokus Jualan Token Listrik hingga Pulsa

    Layanan Marketplace Bukalapak Tutup, Kini Fokus Jualan Token Listrik hingga Pulsa

    Jakarta, Beritasatu.com– PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) akan menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace. BUKA menjalani transformasi dalam upaya meningkatkan fokus pada produk virtual. 

    “Kami sepenuhnya memahami bahwa perubahan ini akan berdampak pada usaha pelapak. Kami berkomitmen membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin,” tulis manajemen Bukalapak (BUKA) melalui blog resmi perseroan, Selasa (7/1/2025).

    Bukalapak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2021. Perseroan menggelar initial public offering (IPO) dengan mematok harga Rp 850 per saham. 

    Bukalapak telah menyiapkan panduan dan langkah-langkah untuk membantu pelapak dalam proses transisi, yang meliputi saldo dan pengembalian dana hingga pengunduhan data transaksi serta riwayat penjualan bagi pelapak. “Untuk pembeli, ke depannya tetap dapat melakukan transaksi produk virtual,” sebut Bukalapak.

    Adapun produk virtual yang kini masih bisa dibeli di Bukalapak adalah pulsa prabayar, paket data, token listrik, listrik pascabayar, prakerja, Bukasend, angsuran kredit, BPJS Kesehatan, air PDAM, Telkom, pulsa pascabayar, TV kabel dan internet, bayar pajak/penerimaan negara, voucher streaming, bayar denda tilang, BPJS Ketenagakerjaan, Bmoney, hingga voucher digital emas.

    Selanjutnya, pada 9 Februari 2025 pukul 23.59 WIB akan menjadi tanggal terakhir pembeli dapat membuat pesanan di marketplace Bukalapak untuk kategori produk, seperti aksesoris rumah, elektronik, evoucher, fashion anak, fashion pria, fashion wanita, food, games, hand phone, hobi dan koleksi, industrial, kamera, kesehatan, komputer, logam mulia, luxury, media, mobil, part dan aksesoris, motor, olahraga, perawatan dan kecantikan, perawatan rumah tangga, perlengkapan bayi, perlengkapan kantor, personal care, rumah tangga, sepeda, tiket & voucher, vape.

  • Panduan Mudah Cetak SKP di eKinerja BKN

    Panduan Mudah Cetak SKP di eKinerja BKN

    Jakarta, Beritasatu.com – eKinerja BKN merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara digital. Dengan adanya aplikasi ini, ASN dapat melaporkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja mereka dengan lebih efisien dan transparan.

    Apa itu eKinerja BKN?

    eKinerja BKN merupakan platform digital yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi kinerja ASN di Indonesia. Sistem ini diatur oleh Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023, yang mengharuskan semua ASN untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi ini.

    Dengan eKinerja, ASN dapat menyusun dan melaporkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara online, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penilaian kinerja.

    Fitur Utama eKinerja BKN

    Beberapa fitur unggulan dari eKinerja BKN antara lain:

    Memudahkan ASN dalam membuat dan mengelola SKP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.Memungkinkan ASN untuk memantau dan menyusun tim kerja secara efektif.Menyediakan informasi mengenai kurva penilaian kinerja untuk periode tertentu.Manajemen pegawai: Memfasilitasi pengaturan jabatan dan unit organisasi.

    Fitur-fitur ini dirancang untuk mendukung efektivitas kerja ASN dan memberikan umpan balik konstruktif dalam proses evaluasi kinerja.

    Cara Cetak SKP di eKinerja BKN (Guru)

    1. Buka situs eKinerja BKN

    Kunjungi situs eKinerja BKN di https://kinerja.bkn.go.id

    2. Login ke akun eKinerja

    Masukkan username menggunakan NIP dan password sesuai dengan kode yang telah dibuat.

    3. Melihat daftar SKP

    Setelah berhasil login, layar akan menampilkan daftar SKP yang berisi detil SKP, Matrik Peran Hasil, dan Penilaian.

    4. Klik menu penilaian

    Di bagian tengah layar, klik menu Penilaian. Menu ini memiliki beberapa opsi, termasuk Tambah Periode Penilaian, Hapus Periode Duplikat, dan Sinkron Penilaian PMM.

    5. Tambah periode penilaian

    Pilih menu Tambah Periode Penilaian. Periode penilaian akan muncul, mulai dari TW 1 hingga Final. Klik pada TW IV dan TW Final, kemudian tekan sekali untuk melanjutkan. Tunggu hingga muncul menu Pelaksanaan Kinerja TW 4 dan Final.

    6. Isi bukti dukung

    Setelah menu Pelaksanaan Kinerja muncul, klik menu Pengisian Bukti Dukung. Siapkan dokumen berupa alamat link Google Drive yang berisi laporan-laporan yang dipilih saat awal perencanaan.

    7. Pastikan bukti dukung lengkap

    Isi semua bukti dukung secara lengkap, karena ketidaklengkapan akan menyebabkan atasan tidak dapat menilai dan penilaian kinerja tidak keluar.

    8. Lapor ke atasan

    Setelah bukti dukung lengkap, laporkan kepada atasan untuk dilakukan penilaian.

    9. Cek hasil penilaian

    Setelah kepala sekolah selesai menilai, guru dapat mengecek kembali menu Penilaian. Penilaian kinerja guru akan muncul di layar.

    10. Unduh dan cetak SKP

    Setelah penilaian kinerja muncul, guru dapat mengunduh dan mencetak hasil penilaian tersebut.

    Dengan mengikuti panduan ini, ASN dapat dengan mudah memanfaatkan eKinerja BKN untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas dalam pekerjaan mereka.

  • Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengaruh dan peran negara ini dalam tata kelola global.  

    “Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini menjadi forum yang semakin inklusif dan representatif, mencakup hampir setengah populasi dunia dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menyambut dengan penuh optimisme langkah bersejarah ini,” ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (8/1/2024).

    Indonesia, kata Amelia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keanggotaan di BRICS, khususnya dalam mendorong agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan nasional. Agenda tersebut, antara lain penguatan kedaulatan digital, kerja sama keamanan, keberlanjutan ekonomi hijau, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarnegara.

    “Indonesia berada di posisi strategis sebagai penghubung antara BRICS dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang untuk memperluas jejaring diplomasi ekonomi dan geopolitik, serta menciptakan sinergi antara ASEAN dan BRICS sebagai dua kekuatan ekonomi kawasan,” ungkap Ketua Kelompok Kapoksi BKSAP DPR dari Fraksi Nasdem ini.

    Amelia juga menilai keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan kepercayaan global terhadap kemampuan dan stabilitas bangsa ini dalam memimpin berbagai inisiatif internasional. 

    Dalam konteks diplomasi parlementer, Amelia akan mendorong sinergi antara BKSAP DPR dan negara-negara anggota BRICS untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia, khususnya terkait keadilan ekonomi, akses teknologi, dan kedaulatan pangan, dapat terakomodasi dengan baik.

    “Kita harus memastikan bahwa keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” imbuh dia.

    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Amelia.

    Indonesia resmi diumumkan menjadi anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Pencalonan Indonesia untuk bergabung BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut. Namun, Indonesia memilih untuk menunda keanggotaannya hingga pembentukan pemerintahan baru yang terpilih pada tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut baik keanggotaan Indonesia di BRICS,” tulis pernyataan resmi Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden kelompok tersebut untuk 2025, dikutip dari AP.

    “Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen yang sama dengan anggota lainnya dalam mereformasi lembaga tata kelola global dan memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” lanjut pernyataan resmi Pemerintah Brasil.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Pada tahun lalu, blok ini memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Meski Arab Saudi telah diundang, negara tersebut belum secara resmi menjadi anggota.

    Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, telah mengajukan permohonan untuk bergabung, sementara beberapa lainnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS.

    Blok ekonomi ini awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi kelompok tujuh (G-7) yang terdiri dari negara-negara maju. BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diprediksi akan mendominasi ekonomi global pada 2050.

  • Melantai di BEI, IPO YOII Melonjak 23 Persen

    Melantai di BEI, IPO YOII Melonjak 23 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) resmi melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (8/1/2025). 

    Pada saat pembukaan, harga saham YOII melonjak 23% ke level Rp 123 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100. Adapun pada pukul 10.17 WIB, saham YOII naik 30% ke level 130 per saham. 

    “Dengan menjadi perusahaan terbuka kami harapkan bisa berkembang dengan investor baik dalam maupun luar negeri serta bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, hingga corporate governance untuk menjadi perusahaan yang lebih baik,” ujar Direktur Utama PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) Adi Wibowo Adisaputro dalam sambutannya di gedung BEI, Rabu. 

    Adi menyampaikan, sekitar 80% dana IPO untuk biaya marketing guna mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan brand awareness perseroan. Sisanya, sekitar 20% untuk pengembangan aplikasi (insurance wallet) beserta infrastruktur penunjang, seperti data center, web hosting, system security, penggunaan AI, serta pengembangan sumber daya manusia.

    YOII melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 3.568.235.300 lembar saham  Pada IPO YOII, bertindak sebagai penjamin emisi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.  

    Pada masa penawaran IPO, saham YOII mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed 18,35 kali dari target sebanyak 412.087.500 lembar saham atau mewakili 12,03% dari jumlah seluruh modal ditempatkan.

  • OJK Resmi Awasi Kripto Mulai 10 Januari, Begini Persiapannya

    OJK Resmi Awasi Kripto Mulai 10 Januari, Begini Persiapannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengawasi perdagangan aset kripto mulai 10 Januari 2025. Sebelumnya, kewenangan tugas pengawasan dan pengaturan aset kripto berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

    “Insyaallah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sesuai dengan tanggal peralihan tugas, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025 yang akan datang,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Selasa (7/1/2024).

    Hasan mengatakan, pengalihan tugas, pengaturan, dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK ini dimaknai bagian dari tranformasi besar dalam rangka menciptakan ekosistem keuangan digital yang ke depan diharapkan terintegrasi transparan dan akuntabel.

    “Kami tentu melakukan rangkaian persiapan dalam rangka peralihan ini yang kami lakukan sejak awal secara bertahap dan juga secara hati-hati. Tentu juga dilakukan melalui koordinasi antara OJK, Bappepti dan seluruh pelaku usaha dalam ekosistem aset kripto di Indonesia,” katanya.

    Dari sisi peralihan tugas, OJK bekerja sama dengan Bappepti membentuk tim transisi. Tim transisi ini bertujuan untuk mengoordinasikan seluruh aspek strategis dan teknis peralihan tugas. 

    Mulai dari identifikasi dokumen dan data yang akan diserah terimakan, pemetaan status perizinan dan ketersediaan regulasi, melakukan evaluasi dan memastikan kesiapan seluruh pelaku usaha, hingga menyiapkan sumber daya yang nanti akan terkait dengan peralihannya tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto. 

    “Sedangkan dari aspek pengaturan, tentu OJK sudah menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, kemudian SEOJK Nomor 20 Tahun 2024, yang juga akan berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025 yang akan datang,” ujar Hasan.

    Sementara, dari aspek pengawasan sendiri, OJK sudah menyiapkan berbagai inisiatif yang ada kaitan dan tentu dalam rangka memastikan kapasitas aspek pengawasan.

    Antara lain, yakni OJK telah menyusun berbagai pedoman internal terkait pelaksanaan pengawasan untuk aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Kemudian, mengembangkan kapasitas sub-tech dalam melakukan pengawasan aset kripto yang kita harapkan dapat berlaku secara efektif dan efisien.

    “Tentu dalam rangka KYI atau know your entity, kami sudah melakukan profiling atas industri dan pelaku usaha kegiatan aset kripto, dan juga sudah melakukan berbagai upaya capacity building bagi SDM pengawas di tempat kami, baik melalui kerjasama di domestik maupun regional dan global,” jelas Hasan.

  • Listing di BEI, IPO RATU Meroket Sentuh ARA

    Listing di BEI, IPO RATU Meroket Sentuh ARA

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) resmi melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (8/1/2025). Pada saat pembukaan, harga saham RATU meroket 24,78% ke level Rp 1.435 per saham atau mencapai level auto rejection atas (ARA).

    RATU melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 543.010.800 saham ke publik dengan harga penawaran Rp 1.150 per saham. Dengan demikian, perusahaan energi ini berhasil menghimpun dana segar dari bursa sebesar Rp 624 miliar 

    “Dengan pencatatan saham ini, kami berkomitmen meningkatkan kinerja, mengembangkan inovasi, serta memberikan kinerja terbaik bagi para pemegang saham,” ujar Direktur Utama RATU Alexandra Sinta Wahjudewanti, salam sambutannya di gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

    Dia mengatakan, dana IPO akan dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan fokus pada pendanaan (cash call) di Blok Cepu dan Blok Jabung. Alokasi dana di Blok Cepu akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan produksi minyak.

    Sementara itu, alokasi untuk Blok Jabung difokuskan pada pengembangan cadangan migas dan keberlanjutan operasional blok tersebut. Sebagian dana IPO juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

    Antusiasme pasar ritel terlihat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 313,15 kali dengan total 137.932 investor berpartisipasi selama periode penawaran umum pada 2-6 Januari 2025. 

    Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi IPO RATU adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. 

     

  • OJK Siapkan 3 Strategi Genjot Kontribusi Pasar Saham ke PDB

    OJK Siapkan 3 Strategi Genjot Kontribusi Pasar Saham ke PDB

    Jakarta, Beritasatu.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan tiga langkah meningkatkan kontribusi pasar saham terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Strategi ini ditempuh untuk mengejar ketertinggalan rasio kapitalisasi pasar modal yang masih kalah dibandingkan negara tetangga.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyampaikan, target kapitalisasi pasar modal terhadap PDB Indonesia telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Untuk mencapai target tersebut, tahun ini OJK siap melaksanakan sejumlah insiatif.

    “Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas perusahaan tercatat, seperti memastikan kredibilitas calon emiten, kredibilitas calon investor, investor dan sumber dana calon investor melalui penelaahan atau due diligence yang lebih baik,” ungkap dia dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Selasa (7/1/2024).

    Selain itu, saat ini juga sedang dikaji kebijakan mengenai peningkatan free flow minimum yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kapitalisasi pasar, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan likuiditas pasar.

    “Kedua, meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, antara lain melalui implementasi kebijakan liquidity provider. Berikutnya adalah penguatan peran dari lembaga dan profesi penunjang,” sambungnya.

    Inarno menilai, langkah ini juga bertujuan agar perusahaan yang melakukan penawaran umum merupakan perusahaan-perusahaan berkualitas. “Yang terakhir, kita review kebijakan terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, saat ini kapitalisasi pasar saham Indonesia mencapai 56%. Sebagai perbandingan, kapitalisasi pasar saham India sebesar 106%, Thailand 101%, dan Malaysia 97%.

    Diketahui, nilai kapitalisasi pasar Indonesia mencapai Rp 12,3 triliun atau tumbuh 6%, yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56% dari PDB.

  • Pemagaran Laut di Tangerang Ganggu Alur Air, Sedimentasi, dan Ekosistem

    Pemagaran Laut di Tangerang Ganggu Alur Air, Sedimentasi, dan Ekosistem

    Jakarta, Beritasatu.com– Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) menyoroti pemasangan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km. 

    Ketua Umum HAPPI Muh Rasman Manafi mengatakan, pemegaran laut di Tangerang yang dilakukan sejak Agustus 2024, kini dikeluhkan masyarakat. Secara lingkungan, kata dia, pemagaran laut di Tangerang telah mengganggu alur air, pola sedimentasi, dan ekosistem sekitar.

    “Pagar laut ini membatasi akses ke laut yang merupakan ruang publik. Membatasi pergerakan kapal nelayan,” kata Rasman saat diskusi publik “Permasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten”, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Rasman yang juga asisten deputi pengelolaan kelautan dan ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, masyarakat juga khawatir akan adanya peningkatan risiko banjir.

    “Kerugian ekonomi pemagaran laut di Tangerang membuat nelayan harus mengeluarkan waktu dan ongkos lebih untuk melaut, pengurukan lahan, dan sungai mengurangi produktivitas tambak warga,” ungkapnya.

    Menurutnya, hilangnya akses nelayan tradisional ke wilayah laut memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian mereka sehingga terjadi ketegangan karena akses pemanfaatan sumber daya antara masyarakat dan pengelola proyek strategis.

    “Proyek strategis yang tidak melibatkan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial jangka panjang. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu,” katanya.

    Menurutnya, konflik ini akan menjadi penyebab kegagalan proyek strategis nasional (PSN) sehingga harus disepakati dahulu bahwa ini terjadi karena pelanggaran proses perizinan.

    “Maka perlu ada audit dan pengawasan lintas sektor. Kepentingan masyarakat yang sebelumnya melakukan pemanfaatan ruang laut ini harus diakomodir,” katanya.

    Dia mengungkapkan, pengendalian harus terus dilakukan sebagai preventif sebelum terjadinya pelanggaran. Harus harmonis di level sektor, stakeholder, dan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya. “HAPPI menawarkan kolaborasi dengan stakeholder lain,” katanya.

    Rasman kembali menegaskan, pemagaran laut di Tangerang bertentangan dengan prinsip pengelolaan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Pelanggaran atas pemagaran laut di Tangerang memerlukan penegakkan hukum ruang laut,” kata dia.