Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • HUT ke-53 PDIP, Fraksi DPRD Jatim Tegaskan Solid Bergerak Bersama Rakyat Menuju 2029

    HUT ke-53 PDIP, Fraksi DPRD Jatim Tegaskan Solid Bergerak Bersama Rakyat Menuju 2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum penguatan komitmen ideologis partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Memasuki usia ke-53, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan kesiapan untuk semakin solid, disiplin, dan konsisten bergerak bersama rakyat.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundary Renny Pramana, menyampaikan ucapan HUT sekaligus harapan agar PDI Perjuangan terus menguatkan perannya di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kedekatan dengan rakyat menjadi kekuatan utama partai sejak awal berdiri.

    “Selamat Hari Ulang Tahun, Dirgahayu PDI Perjuangan ke-53. Semoga PDI Perjuangan semakin solid, semakin kuat, dan terus bergerak bersama rakyat. Di usia yang ke-53 ini, PDI Perjuangan harus semakin jaya dan semakin dekat dengan rakyat,” ujar Bunda Renny, Sabtu (10/1/2026).

    Menurutnya, konsistensi memperjuangkan nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus terus dijaga oleh seluruh kader. Seluruh kader, baik di struktur partai maupun lembaga legislatif, diminta hadir langsung di tengah masyarakat.

    “PDI Perjuangan adalah partai yang lahir dari rahim rakyat. Karena itu, seluruh kader wajib selalu hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

    Rakernas I yang digelar dalam rangkaian HUT ke-53 PDIP juga dinilai menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah politik seluruh kader. Rakernas diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia.

    “HUT ke-53 ini juga dirangkai dengan Rakernas yang diikuti seluruh fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia. Ini menjadi ruang konsolidasi penting agar seluruh kader benar-benar menyimak dan mencatat arahan Ketua Umum sebagai pedoman kerja politik ke depan,” jelasnya.

    Menatap agenda politik menuju Pemilu 2029, Fraksi PDIP DPRD Jatim menyatakan siap menjalankan arahan partai dengan kerja nyata di lapangan. Keberpihakan kepada rakyat ditegaskan tetap menjadi garis utama perjuangan.

    “Sejak awal kami diingatkan untuk bekerja lebih keras, turun ke bawah, dan memastikan seluruh kebijakan PDI Perjuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Lawan Banjir! Pemkot Kediri Rombak Total Master Plan Drainase 2026 dan Siapkan Anggaran Miliaran

    Lawan Banjir! Pemkot Kediri Rombak Total Master Plan Drainase 2026 dan Siapkan Anggaran Miliaran

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memastikan akan melakukan tinjauan atau review menyeluruh terhadap master plan drainase pada tahun 2026 guna mengatasi persoalan banjir tahunan.

    Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas kembali menggenangnya sejumlah ruas jalan protokol pada penghujung 2025 yang menjadi alarm penting bagi penataan ulang sistem pengendalian air perkotaan.

    Kepala DPUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang masih menghadapi genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi. Master plan drainase yang selama ini digunakan dinilai perlu diperbarui secara radikal agar relevan dengan kondisi topografi dan kepadatan bangunan terkini di Kota Kediri.

    “Untuk pengendalian banjir, kita akan melakukan review master plan drainase untuk menentukan debit air. Master plan sebelumnya disusun menggunakan data sekunder. Di 2026 ini kita susun menggunakan data primer melalui survei langsung di lapangan,” ujar Endang.

    Ia menjelaskan, penyusunan master plan baru ini akan melibatkan pengukuran saluran secara langsung, pemetaan presisi aliran air, serta pembaruan data curah hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Data primer tersebut akan menjadi fondasi utama dalam menentukan dimensi drainase yang ideal agar mampu menampung debit air hingga proyeksi 10 tahun ke depan.

    “Termasuk data curah hujan terbaru, sehingga nanti bisa didapatkan dimensi drainase yang sesuai untuk kebutuhan jangka panjang,” katanya.

    Kajian mendalam ini direncanakan mulai bergulir pada awal 2026 dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, DPUPR akan memetakan saluran-saluran drainase yang dimensinya sudah tidak memadai untuk segera dilakukan rehabilitasi fisik. Langkah ini menjadi angin segar bagi Generasi Z dan warga produktif yang mobilitasnya sering terhambat oleh genangan di jalan raya.

    Sejumlah titik krusial yang kerap menjadi langganan genangan kini masuk dalam prioritas pemantauan ketat. Di antaranya adalah kawasan perempatan Reco Pentung di Jalan Kilisuci serta ruas Jalan Joyoboyo. Sementara untuk wilayah Jalan Pattimura, DPUPR mengevaluasi bahwa meski saluran utama relatif memadai, hambatan justru terjadi pada jalur penunjang yang belum optimal.

    “Di Jalan Panglima Sudirman, tahun 2026 ini akan kita selesaikan sampai ke saluran di sisi Ramayana. Crossing-nya akan kita perbesar untuk mengurai genangan yang terjadi di Jalan Pattimura,” jelas Endang.

    Menurut analisis teknis DPUPR, salah satu penyebab utama genangan di kawasan jantung kota tersebut adalah crossing drainase di samping Ramayana yang posisinya terlalu rendah dengan dimensi saluran yang sempit. Pemerintah berencana memperbesar saluran tersebut menggunakan konstruksi box culvert agar arus pembuangan air menuju sungai dapat mengalir lebih lancar tanpa sumbatan.

    Selain fokus di pusat kota, penanganan sistematis juga menyasar Jalan Dr. Saharjo untuk mengurai genangan yang sering berdampak ke kawasan Lirboyo dan Jalan Veteran. Untuk mengeksekusi proyek di Jalan Panglima Sudirman, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran fantastis sekitar Rp6 miliar. Sedangkan untuk penanganan di Jalan Dr. Saharjo, disiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.

    Endang menegaskan, review master plan drainase ini diharapkan menjadi pijakan agar penanganan banjir di Kota Kediri tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar menambal persoalan sesaat. Dengan basis data primer dan pemetaan lapangan yang akurat, setiap intervensi infrastruktur dipastikan akan menjawab persoalan aliran air secara permanen.

    Namun, kajian yang baru akan rampung pada pertengahan 2026 itu juga menandai bahwa persoalan banjir bukan pekerjaan singkat. Sementara hujan akan terus datang, warga masih berharap genangan tak lagi menjadi pemandangan rutin di jalan-jalan kota. Di titik inilah, rencana dan pelaksanaan diuji, apakah benar mampu mengubah alarm banjir menjadi perbaikan yang terasa. [nm/kun]

  • Buka MUSDA Ke-3 JSIT Kediri, Gus Qowim Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan Berkarakter

    Buka MUSDA Ke-3 JSIT Kediri, Gus Qowim Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan Berkarakter

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-3 Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT) Daerah Kediri di Yayasan Bina Insani, Sabtu (10/01/2026). MUSDA ini mengusung tema Berkolaborasi dan Berinovasi untuk Kediri Jayati yang MAPAN dan Berbudaya.

    “Saya dan atas nama Pemerintah Kota Kediri menyampaikan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya MUSDA ke-3 JSIT Daerah Kediri. Forum musyawarah seperti ini sangat penting, karena di sinilah arah organisasi ditentukan. Bukan hanya untuk kepentingan internal tetapi juga untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi Kediri,” ujar Gus Qowim.

    Ia mengungkapkan JSIT telah hadir selama 22 tahun dan menaungi ribuan sekolah Islam terpadu di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Menurutnya, perjalanan panjang tersebut menunjukkan konsistensi, komitmen, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam terpadu.

    “Berdasarkan informasi yang saya terima dari panitia, di Kediri Raya, baik di kota maupun kabupaten terdapat 20 sekolah islam terpadu dengan 275 guru dan lebih dari 2.200 siswa. Ini bukan angka kecil dimana ini adalah aset besar pembangunan sumber daya manusia Kediri,” ungkapnya.

    Gus Qowim menegaskan bahwa Kediri Raya terus bergerak dan berkembang seiring tantangan digitalisasi, dinamika sosial, serta kebutuhan akan generasi yang adaptif namun tetap berkarakter. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat.

    Melalui MUSDA Ke-3 JSIT Kediri ini, Gus Qowim berharap lahir kepengurusan yang semakin solid, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap teguh menjaga nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Pemerintah Kota Kediri, kata dia, siap membuka ruang sinergi dan kolaborasi demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional serta visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran JSIT Daerah Kediri atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Semoga MUSDA ke-3 ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan terbaik, dan membawa keberkahan bagi dunia pendidikan serta kemajuan Kota Kediri. Mari kita terus berjalan bersama, memperkuat kolaborasi, menghadirkan inovasi, Kediri jayati yang MAPAN dan berbudaya,” pungkasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri perwakilan JSIT Wilayah Jawa Timur, perwakilan PGRI, Ketua JSIT Kota Kediri Khikmatun Nafiah, perwakilan Kepala Dikdasmen Muhammadiyah Rubandono, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Sepanjang 2025, Pacitan Diguncang 1.135 Gempa, BPBD Ingatkan Kesiapsiagaan Warga

    Sepanjang 2025, Pacitan Diguncang 1.135 Gempa, BPBD Ingatkan Kesiapsiagaan Warga

    Pacitan (beritajatim.com) – Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan mencatat sebanyak 1.135 kejadian gempa bumi dengan kekuatan kecil hingga besar sepanjang tahun 2025. Data tersebut merupakan hasil monitoring aktivitas kegempaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dirilis oleh BPBD Pacitan.

    Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyampaikan bahwa secara rata-rata terjadi minimal 80 gempa setiap bulan, dengan mayoritas episentrum berada di wilayah laut selatan Pacitan.

    “Berdasarkan data BMKG, sepanjang 2025 tercatat 1.135 kejadian gempa. Hampir setiap bulan ada aktivitas gempa, dan mayoritas berpusat di laut selatan Pacitan,” kata Erwin, Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan, aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada Mei 2025, dengan jumlah kejadian mencapai 134 gempa dalam satu bulan. Meski angka tersebut terbilang tinggi, sebagian besar gempa yang tercatat berkekuatan kecil hingga menengah dan tidak menimbulkan dampak kerusakan signifikan.

    Menurut Erwin, seringnya gempa dengan skala kecil justru dapat berperan sebagai mekanisme alam dalam melepaskan energi secara bertahap.

    “Dengan banyaknya gempa kecil, tekanan energi bisa terlepas secara bertahap sehingga berpotensi mereduksi gempa besar,” jelasnya.

    Kendati demikian, BPBD Pacitan tetap mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Erwin menegaskan, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat Pacitan berada di wilayah rawan bencana, khususnya gempa bumi dan potensi turunan lainnya.

    Ia mengimbau, apabila terjadi gempa dengan kekuatan besar, masyarakat diminta segera menyelamatkan diri ke tempat terbuka dan menjauh dari bangunan atau objek yang berpotensi runtuh.

    Selain itu, BPBD Pacitan terus mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Program tersebut dinilai penting karena Pacitan termasuk daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi dan menjadi perhatian pemerintah provinsi.

    “Kalau melihat kondisi Pacitan yang punya kerentanan tinggi terhadap bencana, kita berharap masyarakat selalu meningkatkan kapasitas dirinya dengan mengikuti perkembangan kondisi terkini. Kedua, jangan lupa menyediakan tas siaga bencana,” tegas Erwin.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi InaRISK milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Aplikasi tersebut dapat diakses secara terbuka untuk mengetahui potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing.

    “Semua upaya ini dilakukan untuk meminimalisir dampak ancaman bencana,” pungkasnya. [tri/beq]

  • Fakultas Ketahanan Pangan Unesa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP

    Fakultas Ketahanan Pangan Unesa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Fakultas Ketahanan Pangan (FKP) resmi membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Fakultas yang tergolong baru ini diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang ketahanan pangan nasional berbasis sains dan teknologi.

    Dekan Fakultas Ketahanan Pangan Unesa, Prof. Nining, mengajak siswa-siswi SMA/SMK/MA/Pesantren yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ia menegaskan bahwa FKP Unesa siap menjaring talenta terbaik yang memiliki kepedulian terhadap masa depan pangan Indonesia.

    “FKP siap menerima mahasiswa baru jalur SNBP. Kami ingin menjaring talenta terbaik yang siap berkontribusi pada kemandirian dan keberlanjutan pangan Indonesia,” ujar Prof. Nining, dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

    Perempuan penerima Hoegeng Award sebagai tokoh penggerak ketahanan pangan itu menambahkan, FKP Unesa dirancang untuk menjawab tantangan pangan global dan nasional, mulai dari hulu hingga hilir.

    “FKP Unesa dirancang untuk menjawab permasalahan pangan nasional dan global serta mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” tegasnya.

    Pada tahun akademik ini, Fakultas Ketahanan Pangan Unesa membuka lima program studi sarjana (S-1), yaitu Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Biosains Hewan, Akuakultur, Agribisnis Digital, serta dan Bioteknologi.

    Selain itu, FKP juga tengah menyiapkan pembukaan Program Studi S-1 Kedokteran Hewan, Pendidikan Profesi Dokter Hewan, serta Program Magister (S-2) Manajemen Ketahanan Pangan Berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKP Unesa, Prof. Isnawati, menegaskan bahwa kurikulum di fakultas tersebut disusun adaptif terhadap kebutuhan industri nasional maupun global.

    “Kurikulum program studi di FKP dirancang adaptif dengan perkembangan industri nasional dan global, dengan menekankan keseimbangan antara teori, praktik, serta penguatan karakter mahasiswa,” jelasnya.

    Dari sisi sumber daya, Wakil Dekan Bidang II FKP Unesa, Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, memastikan kesiapan fakultas dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

    “FKP Unesa didukung sumber daya yang memadai. Seluruh program studi ditopang oleh dosen lulusan perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri serta memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa fasilitas penunjang di Fakultas Ketahanan Pangan Unesa tergolong lengkap dan modern.

    “FKP Unesa memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari laboratorium modern, smart class, ruang kurasi digital, coworking space, hingga Smart Agriculture Techno Park (SATP), serta didukung tenaga kependidikan yang siap melayani,” pungkasnya.

    Tak hanya itu, FKP Unesa juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri dan lembaga terkait guna menyiapkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi tantangan sektor pangan ke depan.

    Melalui Subdirektorat Admisi, Unesa mengimbau siswa SMA/SMK/MA yang memenuhi kriteria SNBP untuk memanfaatkan kesempatan ini secara optimal dengan melakukan pendaftaran sesuai jadwal nasional SNPMB.

    Sebagai informasi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan perguruan tinggi negeri berstatus PTN Badan Hukum (PTN-BH) dan berhasil meraih Juara 1 Liga PTNBH. Unesa terus berkomitmen mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berdampak untuk mendukung pembangunan nasional serta daya saing global. (ted)

  • 17 Pelajar di Kutorejo Mojokerto Dilarikan ke Puskesmas, Diduga Keracunan MBG

    17 Pelajar di Kutorejo Mojokerto Dilarikan ke Puskesmas, Diduga Keracunan MBG

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 17 pelajar asal Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dilarikan ke UPT Puskesmas Gondang akibat dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (10/1/2026). Belasan siswa tersebut tiba di fasilitas kesehatan secara hampir bersamaan sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung mendapatkan tindakan medis darurat.

    Kepala UPT Puskesmas Gondang, dr. Rohmatun Naja, mengonfirmasi bahwa seluruh pasien saat ini tengah menjalani perawatan intensif untuk menstabilkan kondisi fisik mereka. “Ya, benar ada dugaan keracunan. Kemungkinan masuk sekitar pukul 09.30 WIB sampai jam 10.00-an tadi,” ungkap dr. Rohmatun.

    Data medis menunjukkan total 17 pasien yang ditangani terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan yang memiliki keterkaitan dengan salah satu yayasan pendidikan di Kutorejo. Pihak puskesmas masih terus melakukan pendataan untuk mengidentifikasi lembaga asal serta jenjang pendidikan para korban secara detail.

    Fokus utama tim medis saat ini adalah memberikan penanganan cepat agar kondisi para pasien tetap stabil dan mereka mendapatkan ruang perawatan yang memadai. “Ini masih kami identifikasi, yang penting saat ini ditangani dulu. Kami fokus penanganan dulu, supaya pasien beres dan nyaman dapat kamar,” jelasnya.

    Situasi di Puskesmas Gondang sempat diwarnai kepanikan karena para pendamping atau ustadzah yang mengantar para siswa masih dalam kondisi syok. “Teman-teman masih melakukan penanganan dan identifikasi karena ustadzahnya juga masih bingung,” tambah dr. Rohmatun mengenai kendala pendataan di lapangan.

    Hingga berita ini diturunkan, dr. Rohmatun belum dapat merinci apakah para korban merupakan siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seluruh pasien saat ini telah ditempatkan di ruang perawatan khusus guna mendapatkan observasi berkelanjutan dari tim dokter.

    “Ada cowok, cewek. Didampingi ustadzahnya, ustadzahnya bingung jadi tadi kita tangani dulu,” tutur dr. Rohmatun menggambarkan suasana saat kedatangan belasan pelajar tersebut. Identifikasi wilayah memastikan bahwa seluruh korban memang merupakan warga yang berdomisili atau bersekolah di Kecamatan Kutorejo.

    Pihak puskesmas berjanji akan segera merilis data lengkap setelah proses verifikasi identitas dan observasi medis awal dinyatakan tuntas. “Belum tahu ini jenjang pendidikannya SD apa SMP? Masih kami identifikasi, iya benar dari wilayah Kutorejo. Nanti data lengkap akan kami sampaikan setelah proses identifikasi selesai,” tegasnya. [tin/beq]

  • AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    Mojokerto (beritajatim.com) – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto menyerukan perlawanan tegas terhadap praktik politik kebencian dan industri opini negatif yang dinilai mengancam arah demokrasi Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mendorong ruang publik yang lebih sehat melalui penguatan politik gagasan dan persatuan nasional di tengah masifnya penyebaran hoaks di era digital.

    Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni, menyatakan bahwa perbedaan pandangan saat ini sering dimanfaatkan sebagai alat adu domba demi kepentingan politik jangka pendek. Ia menilai kebencian di era digital telah diproduksi secara sistematis menjadi opini yang mudah dikonsumsi untuk menyesatkan persepsi masyarakat awam.

    “Yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi industri kebencian. Demokrasi dijalankan dengan emosi, bukan gagasan,” ungkap Yachya, Sabtu (10/1/2026).

    Dalam keterangannya, Yachya menyoroti maraknya serangan personal terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dinilai tidak substansial. Pola serangan tersebut dianggap sebagai bentuk framing negatif yang bertujuan melakukan delegitimasi terhadap figur publik tanpa melalui jalur kritik kebijakan yang sehat.

    Pihaknya mengapresiasi keberanian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI, Arif Rosyid, yang secara terbuka menolak narasi kebencian terhadap para pemimpin bangsa. Sikap Arif dinilai sebagai teladan pendidikan politik yang sangat penting bagi generasi muda agar lebih fokus pada penilaian kinerja serta kontribusi nyata.

    “AMPI berdiri pada prinsip meritokrasi. Siapa pun, termasuk Bahlil Lahadalia, harus dinilai dari kerja nyata dan dampak kebijakannya, bukan dari stigma atau sentimen yang dibangun,” tegas Yachya.

    Ia memperingatkan bahwa dominasi ujaran kebencian di ruang publik berisiko tinggi mematikan kemampuan berpikir kritis serta objektivitas masyarakat luas. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka ruang konflik sosial yang sengaja dipelihara oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.

    Sebagai organisasi kekuatan moral pemuda, AMPI berkomitmen terus mendorong gaya politik yang mengedepankan adu gagasan dan “Politik Karya” bagi kemajuan bangsa. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung oleh basis data yang akurat.

    “DPD AMPI Kabupaten Mojokerto mengajak pemuda, insan pers, dan elite politik untuk bersama-sama membersihkan ruang publik dari praktik politik kebencian serta menghentikan komersialisasi konflik,” tambah Yachya.

    Menurutnya, masa depan Indonesia tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi amarah atau dendam politik yang tidak memberikan dampak produktif bagi rakyat. Kualitas gagasan dan persatuan nasional menjadi faktor penentu utama bagi kejayaan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.

    “Indonesia tidak dibangun dengan amarah. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas gagasan, kerja nyata, dan persatuan,” pungkas Yachya menutup pernyataannya. [tin/beq]

  • DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto resmi menghentikan sementara aktivitas penerimaan limbah kotoran ayam di lahan bekas galian C Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, mulai Sabtu (10/1/2026).

    Langkah tegas ini diambil sebagai respons cepat otoritas lingkungan terhadap keluhan warga mengenai aroma menyengat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

    Instruksi penghentian aktivitas tersebut ditujukan langsung kepada pemilik lahan berinisial AM dan seorang perantara berinisial RN. Keduanya dilarang keras menerima kiriman limbah baru hingga seluruh kotoran ayam yang sudah terlanjur dibuang dikelola secara benar sesuai standar operasional prosedur (SOP) lingkungan hidup.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah dampak polusi yang lebih luas di wilayah tersebut.

    “Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar aktivitas penerimaan kotoran ayam dihentikan sementara sampai limbah yang ada benar-benar dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan,” ungkapnya.

    Pihak DLH juga segera melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak berinisial AF serta sejumlah instansi terkait guna menelusuri sumber asal kotoran ayam tersebut. Penelusuran ini difokuskan pada peternakan penyuplai untuk memastikan adanya pengawasan ketat terhadap kepatuhan regulasi pengelolaan limbah peternakan dari hulu ke hilir.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]“Ke depan kami akan berkoordinasi untuk menelusuri asal kotoran ayam dari peternakan, sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih lanjut,” imbuh Rachmat. Langkah strategis ini diharapkan dapat memutus rantai pembuangan limbah sembarangan yang merugikan ekosistem dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

    Aksi pembuangan limbah di lahan terbuka tersebut sebelumnya memicu keresahan massal di kalangan warga Dusun Pandisari karena intensitas bau yang sangat tajam. Masyarakat sempat mencurigai material yang menumpuk merupakan kotoran babi, sebelum akhirnya tim teknis DLH melakukan verifikasi dan memastikan material tersebut adalah kotoran ayam.

    DLH Kabupaten Mojokerto kini terus memantau lokasi bekas galian C tersebut untuk memastikan pemilik lahan menjalankan instruksi pengelolaan limbah secara serius. Pengawasan ini menjadi prioritas agar kualitas udara di kawasan Kecamatan Kutorejo kembali normal dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi penduduk lokal. [tin/beq]

  • Pemuda 24 Tahun Gugat Penyanyi Denada ke Pengadilan Banyuwangi Kasus Penelantaran Anak

    Pemuda 24 Tahun Gugat Penyanyi Denada ke Pengadilan Banyuwangi Kasus Penelantaran Anak

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabar mengejutkan datang dari penyanyi dangdut asal Banyuwangi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambuhan yang digugat pemuda bernama Ressa Rizky Rossano.

    Pemuda berusia 24 tahun itu mengaku sebagai anak kandung Denada dan merasa ditelantarkan sejak kecil. Saat ini Ressa telah menggugat ke Pengadilan Negeri setempat.

    Kuasa hukum Ressa, Moh Firdaus Yuliantono, menjelaskan, kliennya baru mengetahui bahwa ia merupakan anak kandung Denada setelah lulus sekolah menengah atas (SMA) beberapa tahun silam.

    Sebelumnya, Ressa hanya tahu bahwa ia adalah anak dari bibi Denada yang ada di Banyuwangi. Bersama bibi Denada itulah Ressa hidup dan tinggal selama ini.

    “Dia (Ressa) sering mendengar selentingan bahwa dirinya bukan anak bibinya Denada, melainkan anak Denada. Hal itu baru ia ketahui secara pasti setelah lulus SMA, ketika diberi tahu oleh seseorang yang sangat ia percayai,” kata Firdaus.

    Setelah menerima informasi itu, Ressa telah beberapa kali menanyakan secara langsung dan meminta jawaban kepada Denada. Namun, menurut dia, Denada tak pernah memberi jawaban yang seperti Ressa harapkan.

    “Ketika ia menanyakan langsung kepada Denada, hal tersebut tidak diakui. Denada tetap mengatakan bahwa ia (Ressa) adalah adiknya, bukan anaknya,” jelas Firdaus.

    Diketahui selama ini, Ressa dibesarkan oleh keluarga besar Denada di Banyuwangi.

    Firdaus mengaku, kebutuhan hidup Ressa selama ini dipenuhi oleh keluarga besar Denada, terutama almarhumah Emilia Contessa yang merupakan ibu Denada.

    “Setelah Bu Emilia meninggal dunia, kondisi ekonomi keluarga memburuk dan tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya, anak tersebut mencoba menuntut Denada,” jelasnya.

    Firdaus menyebut, gugatan tersebut berisi dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena menelantarkan anak kandung.

    Saat ini, pihaknya telah mengantongi beberapa bukti yang menyatakan bahwa Ressa adalah anak kandung Denada. Namun, bukti itu baru akan dibuka dalam pengadilan.

    “Saat ini masih dalam tahap mediasi. Pada masa mediasi, pokok perkara belum bisa dibuka secara detail. Namun secara umum, gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Denada sebagai ibu penggugat. Bentuk perbuatan melawan hukumnya adalah tidak menjalankan kewajiban selayaknya seorang ibu,” ucapnya.

    Firdaus menambahkan, dalam gugatan itu, Ressa juga menyampaikan permintaan ganti rugi yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Nominal itu dihitung berdasarkan biaya pendidikan sejak SD hingga SMA dan biaya hidup.

    “Semua biaya tersebut dimintakan kepada Denada untuk diganti dan diajukan kepada majelis hakim,” pungkasnya. (ted)

  • Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai instruksi tersebut sebagai langkah positif dalam praktik demokrasi. Menurutnya, kebijakan internal PDIP Jatim itu mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas politik.

    “Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Airlangga, Jumat (9/1/2026).

    Ia menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan adanya perhatian publik yang tinggi terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut Airlangga, langkah yang diambil PDIP Jawa Timur sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

    “Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, posisi rakyat adalah sebagai tuan, sementara partai politik dan para kadernya merupakan penyelenggara urusan publik yang mendapat mandat langsung dari pemilih.

    “Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.

    Ia menilai, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik nasional yang selama ini dinilai kurang ideal. Selama ini, kata dia, rakyat kerap hanya diposisikan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang jelas dari partai maupun wakil rakyat setelah pemilu usai.

    “Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.

    Airlangga berharap, viralnya instruksi DPD PDIP Jawa Timur tersebut dapat menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam praktik politik nasional. Menurutnya, tradisi pelaporan terbuka kepada rakyat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik dan para wakil rakyat di lembaga legislatif.

    “Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/beq]