Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Surabaya (beritajatim.com) – Perdebatan mengenai pemicu utama bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara kian memanas setelah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) membuka data spasial terbaru terkait aktivitas industri di kawasan tersebut. Direktur KSPPM, Roki Suriadi Pasaribu, secara tegas menyoroti sikap defensif PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai berupaya mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

    Dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025), Roki mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai korelasi antara wilayah operasional perusahaan dengan lokasi bencana.

    “Jika dicermati lokasi bencana ekologis yang terjadi pada 25 November 2025, enam dari kabupaten yang terdampak banjir dan longsor memiliki irisan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan ini,” ujar Roki Suriadi Pasaribu.

    Menurut Roki, data tersebut menunjukkan adanya korelasi spasial yang mendesak untuk diselidiki, terutama terkait perubahan tutupan hutan dan ekspansi tanaman eucalyptus yang memengaruhi daya dukung lingkungan. Ia membantah narasi perusahaan yang mengklaim hanya menanami sebagian kecil area konsesi, dengan membeberkan temuan pelanggaran di lapangan.

    “Aktivitas penanaman eucalyptus terus dilakukan tanpa koreksi apa pun. Data terbaru mencatat setidaknya 3.660 hektare kawasan hutan lindung telah mereka tanami eucalyptus,” tegas Roki.

    Ia merinci bahwa area pelanggaran terluas berada di Sektor Tele, yakni sekitar 3.305 hektare. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem Danau Toba tersebut justru ditanami dan ditebang secara berkala. Bahkan, Roki menyebut TPL juga melakukan penanaman ilegal di luar batas izin resmi mereka seluas 1.720 hektare di dalam kawasan hutan lindung.

    “Pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada tata kelola hutan yang buruk. Dengan sengaja, TPL juga melakukan penanaman eucalyptus di luar izin resmi yang mereka miliki,” tambahnya.

    Roki juga menyoroti skema Kebun Kayu Rakyat (PKR) yang digadang-gadang sebagai solusi konflik agraria, namun nyatanya menjadi modus baru deforestasi. Ia menjelaskan bahwa praktik ini justru mempercepat kerusakan hutan alam, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan.

    “Dengan dalih PKR dan status areal sebagai APL, TPL melakukan penebangan hutan alam dan menggantinya dengan tanaman monokultur. Sepintas praktik ini tampak tidak bermasalah karena adanya kesepakatan dengan masyarakat, namun pada kenyataannya justru memicu kerusakan ekologis yang serius,” jelas Roki.

    Melihat skala kerusakan yang masif, Roki menegaskan bahwa tragedi kali ini adalah yang terparah dibandingkan rentetan bencana sebelumnya di Sihotang dan Simangulampe pada 2023, maupun banjir Parapat awal tahun ini. Bencana saat ini telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan puluhan desa.

    “Karena itu, TPL tidak dapat mengelak dari keterlibatannya dalam bencana yang sedang berlangsung. Praktik pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun memicu terbentuknya lahan terbuka yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis,” pungkas Roki menutup pernyataannya. [beq]

  • Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Jenewa (beritajatim.com) – Delegasi Republik Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi penting dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang berlangsung di markas World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa. Pada hari ketiga pelaksanaan sidang, proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti musik global mendapatkan dukungan masif dari berbagai blok negara dan kelompok regional, menandai langkah maju dalam reformasi industri musik digital dunia.

    Dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, delegasi Indonesia menyoroti posisi strategis tanah air sebagai pasar potensial dalam ekonomi music streaming. Isu utama yang diangkat adalah ketimpangan tata kelola royalti lintas negara serta dampak signifikan kehadiran Artificial Intelligence (AI) terhadap keberlangsungan produk media dan kreativitas seniman.

    “Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” ungkap Arief Havas Oegroseno dalam forum WIPO tersebut.

    Urgensi usulan ini dipertegas oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady. Ia menekankan bahwa inisiatif Indonesia bertujuan mendorong terciptanya ekosistem royalti digital yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara global. Dalam pemaparannya, Andry menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi proposal tersebut.

    “Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” tegasnya di hadapan para delegasi.

    Respon positif segera mengalir pasca-presentasi. Dukungan penuh secara resmi disampaikan oleh Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, dan Kazakhstan. Tak hanya itu, dukungan blok regional juga datang dari Asia Pacific Group dan African Group, yang menilai usulan ini relevan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

    Sementara itu, kelompok negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) serta CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut inisiatif ini dengan positif dan menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog lebih lanjut guna mematangkan konsep tersebut.

    Merespons luasnya dukungan internasional, Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas negara-negara anggota WIPO.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Arief Havas.

    Langkah strategis selanjutnya yang diambil Indonesia adalah membuka ruang diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan negara, pelaku industri, hingga komunitas musik global pada sesi SCCR berikutnya.

    Di sela-sela agenda utama sidang, delegasi Indonesia juga bergerak aktif melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat lobi. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputi Direktur Jenderal WIPO Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industry), Group B Country, Uni Eropa, dan CACEEC. [beq]

  • Banjir Aceh Lumpuhkan Komunikasi, Wamenkomdigi Nezar Patria Kirim Starlink

    Banjir Aceh Lumpuhkan Komunikasi, Wamenkomdigi Nezar Patria Kirim Starlink

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, meninjau langsung dampak katastrofe banjir di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen, Aceh, sekaligus memimpin percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang lumpuh di wilayah tersebut pada Kamis (4/12/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pemulihan jaringan sinyal dan distribusi perangkat satelit Starlink untuk menembus isolasi komunikasi di daerah terdampak paling parah.

    Salah satu lokasi terparah yang dikunjungi adalah Meunasah Lhok di Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah ini mengalami kerusakan signifikan akibat pendangkalan sungai ekstrem yang mengubah bentang alam setempat. Endapan lumpur menutup cekungan sungai hingga rata, memaksa air meluap drastis ke permukiman penduduk.

    “Menciptakan sungai-sungai baru, dan air membajiri jalan depan rumah warga,” kata Nezar saat melihat kondisi lapangan, Kamis 4 Desember 2025.

    Kerusakan infrastruktur di kawasan ini menuntut penanganan serius. Nezar menjelaskan bahwa untuk memulihkan fungsi sungai, diperlukan pengerukan endapan lumpur sepanjang kurang lebih satu kilometer. Normalisasi sungai ini menjadi syarat mutlak sebelum program rekonstruksi kawasan dapat dimulai.

    Dampak banjir juga terlihat jelas pada hunian warga yang tertimbun material vulkanik dan tanah. “Saya menyaksikan banyak warga, baik pria maupun perempuan, bekerja keras membersihkan rumahnya masing-masing pakai skop, menggali dan membersihkan lumpur pasir yang sudah mengeras, bahkan ada yang setinggi pintu,” ujar Nezar menggambarkan situasi di lapangan di mana lumpur mencapai ketinggian satu setengah meter.

    Usai meninjau Pidie Jaya, tim Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak ke Kabupaten Bireuen. Fokus utama di wilayah ini adalah mengaktifkan kembali Base Transceiver Station (BTS) yang mati total akibat terputusnya pasokan listrik PLN. Koordinasi intensif dengan PLN dan Pertamina terus dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi infrastruktur vital tersebut.

    “BTS di seluruh Aceh umumnya terganggu fungsinya karena ketiadaan listrik. Sekarang sudah diatasi separuhnya bisa menyala. Kita sudah koordinasi dengan PLN dan Pertamina, semoga pekan ini 75-90 persen BTS dapat menyala kembali,” jelas Nezar.

    Sebagai solusi taktis darurat, Nezar menyerahkan bantuan perangkat Starlink dan genset kepada Bupati Pidie Jaya dan Bupati Bireuen. Perangkat ini krusial untuk mendukung koordinasi di pos-pos bantuan bencana yang sempat terputus komunikasinya.

    Distribusi bantuan teknologi ini juga menyasar aparat keamanan yang menjadi garda terdepan evakuasi. Di Bireuen, Nezar menyerahkan dua unit Starlink dan satu genset kepada Dandim Bireuen untuk diteruskan kepada Danrem Lilawangsa di Lhokseumawe, Aceh Utara.

    “Kita titipkan ke Danrem yang nantinya akan membantu komunikasi di daerah Lokop, Aceh Timur. Di sana ada lima desa hilang disapu banjir. Alat telekomunikasi sangat dibutuhkan,” tegas Nezar mengenai urgensi konektivitas di zona merah.

    Tantangan logistik terberat dihadapi tim saat mencapai Kecamatan Juli. Jembatan utama yang menghubungkan Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah putus total dihantam banjir, menyebabkan Bener Meriah terisolasi. Nezar menyaksikan langsung infrastruktur yang hancur tersebut.

    “Jembatan kokoh ini bahkan terputus separuh. Bener Meriah terisolir. Kita berikan satu unit Starlink kepada relawan TIK, yang akan digunakan untuk kebutuhan warga berkomunikasi,” ungkap Nezar.

    Di lokasi jembatan putus tersebut, warga setempat membangun jaringan kabel darurat untuk memobilisasi barang. Memanfaatkan kearifan lokal ini, Wamenkomdigi mengirimkan perangkat teknologi canggih tersebut ke seberang sungai menggunakan sistem katrol sederhana.

    “Kita seberangkan satu unit Starlink dan genset ke wilayah Bener Meriah melalui keranjang yang bergulir melalui kabel itu, semoga membantu memulihkan komunikasi di masa tanggap darurat,” tambah Nezar.

    Berdasarkan data terkini, dari total 3.443 BTS yang tersebar di Provinsi Aceh, baru 51 persen yang berhasil beroperasi kembali. Gangguan telekomunikasi ini diperparah oleh putusnya jaringan kabel Fiber Optik (FO) akibat runtuhnya sejumlah jembatan penghubung antar-kabupaten. Sebagian besar BTS yang mati disebabkan oleh ketiadaan daya listrik, sementara fisik menara BTS mayoritas masih berdiri tegak dan aman dari terjangan banjir. [beq]

  • Kasus Mahar Cek Rp 3 Miliar, Mbah Tarman Resmi Jadi Tersangka

    Kasus Mahar Cek Rp 3 Miliar, Mbah Tarman Resmi Jadi Tersangka

    Pacitan (beritajatim.com) — Kakek Tarman yang menikahi Sheila Arika, gadis 24 tahun asal Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Pacitan, dengan mahar berupa cek bertuliskan Rp 3 miliar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit I Satreskrim Polres Pacitan.

    Kepastian status hukum tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Imam Bajuri, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan pada Rabu sore. “Klien kami ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang cukup,” katanya, Kamis (4/11/2025).

    Ia dijerat Pasal 263 KUHP terkait dugaan pemalsuan, termasuk dugaan penguatan cek palsu dan ketidakaslian cap bank. Menurut Bajuri, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan mulai malam ini. “Mulai malam ini Tarman ditahan di sel Tahanan Polres Pacitan,” ungkapnya.

    Tarman memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Mapolres Pacitan sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, penyidik menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

    “Setelah melalui rangkaian penyidikan, Tarman ditetapkan naik menjadi tersangka. Kami menghormati proses hukum dengan mengikuti tahapan-tahapan hukum selanjutnya,” ujar Bajuri.

    Kasatreskrim Polres Pacitan, AKP Choirul Maskanan, membenarkan terkait penahanan Tarman di Mapolres Pacitan. “Tarman kita panggil sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, kita periksa sebagai tersangka dan karena memenuhi bukti, kita lakukan penahanan,” jelasnya. (tri/kun)

  • Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Mantan Mensos RI Tri Rismaharini Hadir di Lokasi Bencana Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI 2020 – 2024, Tri Rismaharini, mendatangi lokasi bencana alam banjir bandang di Provinsi Aceh, sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban, hari Kamis (4/12).

    Kedatangan Tri Risma di lokasi bencana Aceh itu dibenarkan oleh Fuad Benardi, putranya. Bahwa ia telah tiba di Aceh sejak tanggal 1 Desember 2025 lalu.

    “Mengecek secara langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak di tempat-tempat pengungsian,” terang Fuad, Kamis (4/12/2025).

    Fuad menyampaikan, Risma hadir ke Aceh sejak beberapa hari lalu membawa mandat dari partai PDI – Perjuangan, sebagai penjabat Ketua Bidang Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).

    “(Kedatangan Risma sebagai) Ketua DPP PDI Perjuangan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna),” jelasnya.

    Menurut Fuad, Mantan Wali Kota Surabaya yang menjabat dua periode 2010-2015 dan 2016-2020 itu telah mendatangi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh, di antaranya adalah Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun.

    “(Mendatangi sejumlah desa) di Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. (Berlangsung) mulai hari Senin kemarin sampai hari ini,” tutup Fuad. [rma/aje]

  • 39 Titik di Kota Malang Terendam Banjir Akibat Hujan Intensitas Tinggi

    39 Titik di Kota Malang Terendam Banjir Akibat Hujan Intensitas Tinggi

    Malang (beritajatim.com) – Sebanyak 39 titik mengalami banjir dan pohon tumbang saat hujan deras melanda Kota Malang pada Kamis, (4/12/2025). Hujan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu faktor utama banyaknya daerah di Kota Malang terendam banjir.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno mengungkapkan, hujan intensitas lebat pada Selasa siang, memicu meningkatnya debit air pada drainase dan sungai di beberapa wilayah Kota Malang. Akibatnya terjadi luapan ke jalan maupun masuk ke pemukiman warga sehingga banyak warga yang terjebak di dalam rumah.

    “Berdasarkan pantauan pusdalops, terdapat 39 titik mengalami banjir dan 1 pohon tumbang,” kata Prayitno.

    Untuk wilayah yang mengalami genangam air yakni, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan 1 pohon tumbang dilaporkan terjadi di kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang.

    Beberapa wilayah yang terpantau banjir parah adalah sepanjang Jalan WR Supratman, Letjen Sutoyo, Sunandar Priyo Sudarmo. Penyebab utama karena kawasan ini memiliki kontur tanah yang rendah sehingga air mengalir ke wilayah ini.

    “Ketinggian air sekitar paha tetapi puncaknya sampai dada ke atas, videonya yang masuk ke saya seperti itu. Kalau di jalan raya sekitar 80 centimeter sampai 150 hingga 160 centimeter. Saya cek juga perahu karet saya kirimkan ke sana,” ujar Prayitno.

    Prayitno menuturkan, pasca bencana BPBD Kota Malang akan berkoordinasi dengan lintas OPD termasuk TNI dan Polri dalam pemberian bantuan. Dalam kondisi darurat seperti saat ini mereka akan mengirimkan makanan cepat saji termasuk makanan kemasan khusus anak kecil hingga balita.

    “Kami koordinasi dengan pak rw kalau ada rumah rusak kami evakuasi ke balai rw nanti makanan cepat saji kami kirim. Familiy kid kami kirim. Yang jelas informasi nasional kita sama-sama curah hujan memang naik sampai 40 persen karena perubahan iklim. Ini lebih deras dari sebelumnya,” kata Prayitno. [luc/aje]

  • Pegawai Magang Kemenaker Diminta Pelajari Budaya Kerja Zona Integritas di Lapas Malang

    Pegawai Magang Kemenaker Diminta Pelajari Budaya Kerja Zona Integritas di Lapas Malang

    Malang (beritajatim.com) – Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji meminta 27 peserta program magang Kemenaker yang sedang bertugas di lingkungan Lapas mempelajari budaya kerja zona integritas. Dia mendorong peserta magang mendukung percepatan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

    “Lapas Kelas I Malang telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini bentuk kepercayaan sekaligus amanah besar yang harus dipertahankan dengan kerja keras dan komitmen bersama,” kata Teguh usai Apel pagi Kamis, (4/12/2025).

    Teguh mengajak seluruh peserta magang harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Karena pembelajaran saat magang tidak hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga tentang karakter dan etika dalam menjalankan tugas

    “Saya berharap peserta magang mampu mengambil peran sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya dan menunjukkan integritas dalam setiap tindakan,” ujar Teguh.

    Teguh menilai peserta magang memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pelayanan prima di lingkungan Lapas Kelas I Malang. Dia menegaskan, perilaku positif peserta magang menjadi bagian mempertahankan Zona Integritas.

    “Peserta magang adalah bagian dari wajah pelayanan Lapas, terus bergerak, berinovasi, dan menjaga standar kinerja terbaik. Satukan tekat dan langkah guna mempertahankan zona intergritas dan memberikan dampak nyata untuk masyarakat,” kata Teguh. [luc/aje]

  • Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Gerindra Jatim Kirim Bantuan Rp805 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk korban bencana di Sumatra-Aceh. Total bantuan itu senilai Rp805 juta.

    Bendahara DPD Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kader Gerindra di Bumi Majapahit terhadap bencana yang terjadi.

    “Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka karena bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Instruksi dari Sekjen DPP Gerindra, Bapak Sugiono, seluruh kader Gerindra di Indonesia bergerak membantu,” kata Alvisa di Kantor DPD Gerindra Jatim, Kamis (4/12/2025).

    “Alhamdulillah dalam waktu dua hari terkumpul dana Rp 805 juta dari seluruh kader Gerindra Jatim,” tambahnya.

    Alvisa mengatakan bantuan dari Gerindra Jatim mayoritas adalah bahan makanan, terutama yang siap saji dan mudah dimasak.

    “Kita komunikasi dengan DPD yang di Sumatra, mereka membutuhkan barang. Bantuan berupa barang seperti pop mie, bubur, susu, biskuit, kasur, selimut, cangkul, dan timba dikirimkan ke Sumatera karena beras sudah melimpah,” bebernya.

    “Bantuan ini murni dari kader Gerindra se-Jawa Timur dengan harapan dapat meringankan beban korban,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata politikus asal Blitar ini, total ada 7 truk yang mengangkut bantuan dari Gerindra Jatim. Nantinya, bantuan itu akan didistribusikan melalui DPD Gerindra di masing-masing provinsi.

    “Nanti yang mengelola di sana DPD Gerindra Sumatera. Kita harap bisa membantu meski jumlahnya tidak seberapa. Kader Gerindra Jatim siap membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Sebanyak sepuluh perusahaan dikenai penghentian sementara kegiatan usaha melalui penonaktifan ODC (Optical Distribution Cabinet).

    Sanksi tersebut diberikan mulai, Selasa (2/12/2025) lalu setelah sebelumnya para penyelenggara memperoleh teguran lisan dan tertulis. Namun para penyelenggara tersebut tidak segera memenuhi kewajiban perizinan dan pembayaran sewa ruang milik jalan (rumija).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Penertiban tersebut, lanjutnya, bukan semata tindakan administratif.

    “Namun wujud penegakan aturan agar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Izin operasional dapat diberikan kembali apabila perusahaan telekomunikasi telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk pelunasan retribusi yang telah ditetapkan,” ungkapnya, Kamis (4/12/2025).

    Salah satu perusahaan, PT Iforte Solusi Infotek, kini menjadi yang pertama menyelesaikan kewajibannya. Perusahaan tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) serta melunasi retribusi sebesar Rp516.892.000. Setelah pelunasan, segel dicabut dan PT Iforte kembali diizinkan beroperasi secara normal.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan bahwa seluruh retribusi yang dibayarkan akan masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Mojokerto. Termasuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemkot Mojokerto memastikan penertiban akan terus dilakukan.

    Hingga seluruh penyelenggara telekomunikasi memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan sesuai regulasi. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut bukan menghambat, tetapi memastikan kepatuhan dan tertib aturan. Dengan begitu, Ning Ita berharap Kota Mojokerto dapat berkembang lebih baik dan bersinergi memberikan layanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

    “Kami mohon dukungan dari semua pihak agar proses penertiban berjalan lancar. Setelah perusahaan melengkapi kewajiban, segel dapat dibuka dan layanan kembali normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi memulai langkah tegas untuk menertibkan jaringan kabel serat optik (fiber optik) yang tersebar di seluruh wilayah kota.

    Upaya ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi, yang mengatur tata ruang, perizinan, pemanfaatan, hingga pengawasan jaringan telekomunikasi. [tin/suf]

  • Jelang Nataru, Dispertan Banyuwangi Pastikan Stok Beras Aman

    Jelang Nataru, Dispertan Banyuwangi Pastikan Stok Beras Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) memastikan ketersediaan beras berada dalam kondisi aman dan melimpah.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispertan Banyuwangi, Ilham Juanda mengatakan, bahwa berdasarkan hasil perhitungan proyeksi bualanan neraca pangan, kebutuhan beras di Bumi Blambangan bulan Desember untuk 1,7 juta jiwa, mencapai 13.790,64 ton beras.

    “Untuk produksi beras pada bulan Desember diproyeksikan mencapai 49.467,83 ton. Dengan demikian, Banyuwangi masih memiliki surplus beras sebesar 35.677,19 ton,” ujar Ilham.

    Ilham menegaskan bahwa monitoring yang tengah gencar dilaksanakan merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.

    Pihaknya mengaku, Pemkab Banyuwangi berkomitmen memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menyambut Nataru dengan aman dan nyaman.

    Dalam rangka menjaga stabilitas pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, Bulog bersama pemerintah juga melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter untuk alokasi Oktober–November kepada 100.829 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    “Program ini diharapkan membantu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga penerima serta menahan tekanan permintaan di pasar terbuka sehingga stabilitas harga tetap terjaga,” ucap Ilham.

    Di sisi lain, Dispertan juga berkoordinasi dengan Bulog Cabang Banyuwangi mengenai kondisi stok Cabang Beras Pemerintah (CBP). Diketahui, saat ini Banyuwangi memiliki stok beras yang mencukupi untuk kebutuhan penyaluran reguler, operasi pasar murah, serta antisipasi lonjakan permintaan menjelang Nataru.

    “Saat ini, stok beras yang ada di gudang Bulog sejumlah 97.500 ton. Ketersediaan stok CBP dipastikan berada pada level aman dan siap dimobilisasi apabila terjadi dinamika pasokan atau kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

    Pengurus Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Nurkholis, menambahkan bahwa kondisi stok gabah dan beras berada pada tingkat yang mencukupi. Ketersediaan diproyeksikan aman dan mencukupi sampai panen raya padi di bulan Maret dan April 2026 nanti,” pungkasnya. [alr/aje]