Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Menkeu Purbaya optimis daya dorong ekonomi di akhir tahun meningkat

    Menkeu Purbaya optimis daya dorong ekonomi di akhir tahun meningkat

    Peningkatan daya dorong ekonomi juga ditopang oleh penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) sejahtera senilai Rp31 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis daya dorong ekonomi pada triwulan keempat, khususnya Desember 2025 ini, akan meningkat seiring implementasi berbagai insentif pemerintah menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).

    Menkeu, saat menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa peningkatan daya dorong ekonomi juga ditopang oleh penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) sejahtera senilai Rp31 triliun.

    Hingga saat ini, kata dia lagi, penyerapan bantuan tersebut telah melampaui Rp29 triliun dan sisanya masih dalam proses penyaluran ke masyarakat.

    “Sampai sekarang sudah Rp29 triliun lebih, jadi tinggal sedikit lagi yang disalurkan ke masyarakat. Harusnya sih triwulan keempat bulan Desember ini daya dorong ekonomi lebih bagus dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya.

    Terkait libur akhir tahun, Purbaya mengatakan Pemerintah telah mengumumkan subsidi untuk transportasi seperti kereta api, jalan tol, kapal laut, dan pesawat guna mendukung mobilitas masyarakat pada periode liburan.

    Insentif tersebut, kata dia, merupakan kebijakan yang anggarannya telah dihitung. Dia berharap insentif dari pemerintah ini dapat terus disosialisasikan agar masyarakat semakin mengetahui adanya dukungan pemerintah untuk program liburan akhir tahun.

    Mengenai rapat dengan Presiden, Purbaya menyebut pembahasan difokuskan pada kondisi ekonomi terkini.

    Dia menilai secara umum situasi ekonomi menunjukkan perbaikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikonsolidasikan, termasuk anggaran yang belum sepenuhnya lancar agar ke depan perputaran uang dapat berjalan lebih optimal.

    “Situasi ekonomi terkini semuanya membaik. Ada sedikit kelemahan, tapi saya lihat ada perbaikan ke depan. Ada beberapa anggaran yang mungkin belum lancar tapi akan dikonsolidasikan ke depan supaya lebih lancar lagi supaya uangnya semakin mutar di sistem ekonomi,” kata Menkeu Purbaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Prinsip bernegara harus diperkuat lewat RUU BPIP

    Komisi XIII DPR: Prinsip bernegara harus diperkuat lewat RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa prinsip berbangsa dan bernegara harus diperkuat melalui adanya Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP.

    Pada prinsipnya, Willy memastikan bahwa DPR RI mendukung agar RUU tersebut bisa membuat lembaga BPIP mengalami kemajuan. Terlebih lagi, penyusunan undang-undang maupun peraturan-peraturan harus senafas dengan Pancasila.

    “BPIP harus benar-benar inklusif dan memiliki tanggung jawab sejarah yang harus kita klasifikasikan dengan baik,” kata Willy usai menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan saat ini Komisi XIII DPR RI menunggu surat presiden (surpres) dari pemerintah untuk bisa segera membahas RUU BPIP. Jika surpres itu sudah dikirim ke DPR pada masa reses ini, DPR akan segera membahas RUU tersebut pada masa sidang mendatang.

    “Jadi, kami tunggu saja, sambil tentu melihat perkembangannya. Saya sendiri belum melihat hasil dari Badan Legislasi,” katanya.

    Menurut Willy, DPR pun akan mengkaji terlebih dahulu jika pemerintah sudah mengirim surpres beserta daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Ia pun tidak ingin berspekulasi terkait potensi perubahan nomenklatur dalam BPIP.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-10 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pandangannya kepada Pimpinan DPR RI secara tertulis. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta Senin (8/12).

    “Apakah RUU usulan inisiatif Badan Legislasi tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR,” kata Dasco yang dijawab setuju anggota DPR RI yang hadir.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU dan Kementerian PPPA perkuat sinergi strategis jelang Pemilu 2029

    KPU dan Kementerian PPPA perkuat sinergi strategis jelang Pemilu 2029

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Senin (15/12). Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan serta penguatan perspektif kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. (Putri Hanifa/Yovita Amalia/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin untuk membahas penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Sejumlah menteri tampak memasuki kompleks Istana Kepresidenan secara bertahap, mulai pukul 14.30 WIB untuk mengikuti sidang kabinet paripurna tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sidang kabinet paripurna ini akan membahas tentang penanganan bencana Sumatera dan liburan akhir tahun.

    “Ada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana. Tentunya kita ingin mendengar arahan Bapak Presiden terkait berbagai isu, termasuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat dan juga hal-hal lain yang juga penting menjelang tahun baru, Nataru (Natal dan tahun baru). Ini saya rasa juga menjadi bagian yang perlu dikawal bersama-sama,” kata AHY.

    Selain AHY, sejumlah pejabat yang telah tiba di antaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo, pada Minggu (14/12), memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas mengenai penanganan bencana Sumatera dan libur akhir tahun.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut.

    Kepala Negara juga memerintahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    Prabowo juga memberi instruksi kepada jajarannya mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, mulai dari perkembangan stabilitas ketahanan pangan hingga harga kebutuhan pokok.

    Presiden juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor, seperti pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

    Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subsidi angkutan kurangi disparitas harga di pedalaman Kaltim

    Subsidi angkutan kurangi disparitas harga di pedalaman Kaltim

    ANTARA – Subsidi angkutan untuk bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur menjadi upaya menekan disparitas harga barang di desa dan kampung pedalaman. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim ini mengurangi beban biaya transportasi yang menyebabkan potensi perbedaan harga bahan pokok antar daerah. (Hanifan Ma’ruf/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Anggaran penanganan bencana Sumatera tak ganggu laju ekonomi

    Menkeu: Anggaran penanganan bencana Sumatera tak ganggu laju ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut ia, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah yang terdampak.

    “Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

    Purbaya menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, ada uang tambahan yang dibelanjakan di setiap daerah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu negatif.

    Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.

    “Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelasnya.

    Purbaya juga memastikan bahwa anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak telah tersedia.

    Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

    BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang masih dapat digunakan.

    “Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

    Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

    “Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

    Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

    Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

    Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

    Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

    Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

    PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

    “Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

    “Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.

    “Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, tahap awal revitalisasi akan dilakukan pada empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Menurut Haeru, produktivitas tambak di kawasan tersebut saat ini masih rendah.

    “Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

    Ia mengatakan, KKP menyiapkan revitalisasi agar tambak menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

    Upaya itu, lanjut Haeru, dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta melibatkan peran media.

    Ia menambahkan, KKP juga menyiapkan percontohan sebagai bagian dari penguatan program revitalisasi, salah satunya melalui modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.

    Dalam proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan 84 hektare pada fase pertama dan menambah 230 hektare sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

    Ia mengatakan, proyek itu disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence budi daya nila salin skala industri.

    “Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga,” kata Haeru.

    Ia menegaskan, revitalisasi tambak Pantura sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP, yang menempatkan keseimbangan ekologi dan keekonomian sebagai acuan pengembangan budi daya.

    Lebih lanjut, ia menyebut KKP saat ini masih melakukan tahapan persiapan dan penyiapan lahan, sementara pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut dan dukungan anggaran tersedia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Banten siagakan ratusan SPKLU untuk mobilitas libur akhir tahun

    PLN Banten siagakan ratusan SPKLU untuk mobilitas libur akhir tahun

    ANTARA – PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Banten mengoperasikan sebanyak 225 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 1 unit SPKLU mobile yang tersebar di titik-titik strategis. Hal itu disampaikan Senior Spesialis Niaga dan Pemasaran PT PLN, Paris El Hakim, pada Senin (15/12), saat  peninjauan SPKLU di Dermaga Eksekutif, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.
    (Susmiatun Hayati/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP perkuat layanan di 15 lintasan hadapi angkutan Natal-tahun baru

    ASDP perkuat layanan di 15 lintasan hadapi angkutan Natal-tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan di 15 lintasan strategis guna memastikan penyeberangan aman, tertib, dan nyaman, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Dengan meningkatnya intensitas perjalanan akhir tahun, ASDP memperkuat pengelolaan operasional di 15 lintasan pantauan nasional yang menjadi urat nadi konektivitas antardaerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan pihaknya juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.

    “Adapun sebanyak 15 lintasan prioritas yang berada di bawah koordinasi 15 cabang di 33 pelabuhan dipastikan dalam kondisi siap layanan,” ujarnya.

    Lintasan tersebut adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Jangkar-Lembar, Kayangan-Pototano, Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian, Telaga Punggur-Tanjung Uban, Ajibata-Ambarita, Nias-Sibolga, Padangbai-Lembar, Kariangau-Penajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, serta Bolok-RoteZ

    Ia menuturkan jalur-jalur itu menjadi fokus utama karena perannya yang strategis dalam mendukung arus mudik lokal, pariwisata, dan distribusi logistik selama Natal dan tahun baru.

    Ia menegaskan kesiapan itu bukan hanya soal armada dan fasilitas, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam menjaga rasa aman masyarakat.

    “ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal dengan menempatkan keselamatan, empati, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama pelayanan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan potensi cuaca ekstrem,” ucap Heru.

    Secara nasional, ASDP menyiapkan 222 kapal yang terdiri atas 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani 318 lintasan penyeberangan, termasuk 91 lintasan komersial dan 227 lintasan perintis.

    Berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547 ribu orang, tumbuh 4,3 persen dibandingkan Natal dan tahun baru sebelumnya, sementara kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit atau meningkat 8,9 persen.

    Puncak kepadatan diperkirakan terjadi pada 23-24 Desember 2025.

    Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP mengoptimalkan sistem digital Ferizy yang memungkinkan masyarakat mengatur jadwal perjalanan secara lebih tertib.

    Tiket penyeberangan hanya dapat dibeli melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy serta mitra resmi, dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM, mobile dan internet banking, dompet digital, serta gerai ritel.

    ASDP menegaskan tidak ada penjualan tiket di area pelabuhan, dan pengguna jasa wajib memiliki tiket paling lambat satu hari sebelum keberangkatan serta datang sesuai jadwal yang tertera.

    Di sisi layanan, ASDP memperkuat dukungan fasilitas melalui customer service 24 jam dalam satu minggu, pengoperasian layanan Express II di lintasan Merak-Bakauheni, penambahan toilet portable, serta optimalisasi penerangan dan kelistrikan pelabuhan.

    ASDP juga terus berkoordinasi dengan KSOP, BPTD, TNI-Polri, INFA, Gapasdap, dan BMKG untuk memastikan kesiapan kapal, pengaturan lalu lintas kendaraan, serta respons cepat terhadap perubahan cuaca.

    “Seiring prakiraan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, ASDP mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca, mengikuti arahan petugas, dan memantau informasi resmi sebelum melakukan perjalanan,” tutur Heru.

    Dengan kesiapan menyeluruh ini, tambah Heru, ASDP berkomitmen menjaga ritme libur akhir tahun agar tetap lancar, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.