Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah.

    Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan pamong praja muda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa pelibatan praja menjadi bagian dari upaya membangun koneksi antara calon-calon aparatur sipil negara dan pemimpin daerah.

    “Iya, jadi ini adalah satu momentum untuk mengenalkan tempat penggodokan, penggemblengan para abdi negara maupun pelayanan publik di sini,” kata Bima di Sumedang, Jumat.

    Praja IPDN, kata dia, akan terlibat dalam beberapa aktivitas selama retret, termasuk pertunjukan seni untuk menghibur peserta.

    “Praja akan menyuguhkan kesenian untuk menghibur peserta retret. Perwakilan praja juga akan kami undang untuk mengikuti beberapa sesi,” kata dia.

    Menurut dia, sesi-sesi tertentu juga akan diikuti oleh para praja agar mereka mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Bima mengatakan bahwa para praja juga akan berinteraksi secara langsung dengan peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk makan siang bersama di ruangan Mensah IPDN.

    “Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah,” ujar Bima.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II mulai 23 Juni 2025 dan selesai pada tanggal 26 Juni 2025.

    Disebutkan pula bahwa Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tetapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Hal ini bertujuan menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR RI dukung penambahan gudang Bulog di Indonesia

    Komisi IV DPR RI dukung penambahan gudang Bulog di Indonesia

    ANTARA – Komisi IV DPR RI mendukung rencana penambahan 25 gudang Bulog di Indonesia untuk menampung beras dari petani. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Padang Pariaman, Jumat (20/6), mengatakan penambahan gudang Bulog perlu dilakukan untuk mengantisipasi tingginya produksi beras petani terutama saat puncak panen raya. (Fandi Yogari Saputra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI tekankan literasi QRIS agar masyarakat tak mudah tertipu

    BI tekankan literasi QRIS agar masyarakat tak mudah tertipu

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya penguatan literasi mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) agar masyarakat terhindar dari berbagai modus penipuan.

    “Semua fitur transaksi QRIS harus dipahami oleh masyarakat, khususnya merchant atau pedagang dan kita sebagai pengguna,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dicky mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran data sebelum menyelesaikan transaksi pembayaran atau transfer melalui QRIS.

    Sebelum menekan tombol akhir, masyarakat diminta untuk membaca dengan cermat, serta menanyakan dan mengonfirmasi ulang apakah rekening tujuan benar dan sesuai. Jika sudah dipastikan benar, maka finalisasi transaksi pun bisa dilakukan.

    Dicky mengamini bahwa tingginya minat dan penggunaan QRIS dalam penyelesaian transaksi juga sekaligus menuntut penguatan literasi atau pemahaman tentang cara dan keamanan bertransaksi.

    Oleh sebab itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi penggunaan QRIS yang dilakukan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

    “Di semua kantor BI, program literasi digital khususnya QRIS jadi salah satu program utama. Tentunya kita lakukan bersama industri (penyedia jasa pembayaran),” ujar Dicky.

    Ia menambahkan bahwa seluruh penyedia jasa pembayaran (PJP), baik bank maupun nonbank, wajib melakukan tugas literasi ini.

    “Bahkan kami rencanakan hal ini akan menjadi kewajiban yang akan kami enforce ke industri, karena kami tidak bisa sendirian,” kata Dicky.

    Belakangan ini marak berbagai modus penipuan yang menyalahgunakan QRIS. Salah satu modus yaitu dengan menggunakan QRIS palsu, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan.

    Diberitakan sebelumnya, Tim Opsnal Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Barat menangkap seorang pelaku penipuan yang menggunakan QRIS palsu.

    Pelaku merupakan warga Dusun Arokke, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diringkus kepolisian di sebuah kafe di Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, pada 23 Mei yang lalu.

    Aksi penipuan QRIS palsu bermula saat pelaku mendatangi sebuah kafe di kawasan Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju. Saat itu, pelaku mengaku kepada kasir bahwa telah melakukan pembayaran melalui QRIS.

    Namun, salah seorang pegawai kafe merasa curiga setelah tidak ada notifikasi pembayaran masuk, baik melalui aplikasi m-banking maupun rekening kafe.

    Kecurigaan itu kemudian dilaporkan ke pemilik kafe, yang kemudian memverifikasi dan memastikan tidak ada dana yang masuk.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Krida Pertanian 2025: menatap masa depan dengan optimistis

    Hari Krida Pertanian 2025: menatap masa depan dengan optimistis

    Memasuki pertengahan 2025, senyum petani Indonesia semakin merekah.

    Jakarta (ANTARA) – Hari Krida Pertanian 2025 menjadi momen istimewa bagi petani Indonesia. Momentum yang jatuh setiap 21 Juni ini didedikasikan sebagai ajang syukur dan apresiasi bagi para petani, pekebun, serta peternak yang setahun penuh bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan negeri.

    Tahun 2025, rasa syukur itu terasa kian bermakna karena berbagai kebijakan pemerintah terbukti meringankan beban petani di lapangan. Permintaan pangan terus meningkat, petani terus bertani dengan dukungan dari penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian.

    Salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh petani adalah program pupuk bersubsidi. Pemerintah sejak 2024 meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Langkah ini memastikan ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh penjuru negeri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakinkan para petani bahwa mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan pasokan pupuk karena stok kini cukup. Memasuki musim tanam 2025, harapan itu terbukti di lapangan, setelah kios-kios resmi melaporkan stok pupuk aman dan mudah diakses petani.

    Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, petani kini hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi, asalkan sudah terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pembaruan data elektronik RDKK oleh Kementerian Pertanian memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran dan efisien.

    Mentan menyebut kemudahan akses pupuk ini sebagai buah kebijakan pemerintah yang pro-petani. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, petani dapat fokus meningkatkan produktivitas tanpa dipusingkan kelangkaan sarana produksi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 12 persen remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok

    12 persen remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 persen dari jumlah remaja laki-laki di Jakarta adalah perokok berdasarkan survei dari Jalin Foundation pada 2024.

    “Data terbaru survei berbasis sekolah pada 2024, terhadap 2.771 remaja laki-laki di Jakarta menemukan bahwa 12 persen melaporkan mereka sedang merokok,” kata Koordinator Koalisi Smoke Free Jakarta, Dollaris Rituatty Suhadi dalam diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI di salah satu hotel Jakarta, Jumat.

    Dari ribuan remaja laki-laki tersebut usia rata-rata mereka untuk mulai merokok adalah 13,2 tahun.

    Kemudian, 24 persen melaporkan bahwa saat ini mereka menggunakan rokok elektrik, 28 persen menggunakan rokok atau rokok elektrik dan tujuh persen menggunakan rokok dan rokok elektrik secara bersamaan.

    “Dari sejak 2010, survei persepsi masyarakat di DKI Jakarta menunjukkan 85-90 persen masyarakat mendukung peraturan KTR,” ujarnya.

    Maka itu, Koalisi Smoke Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI untuk mewujudkan rencana kawasan Jakarta tanpa rokok.

    Dalam kesempatan itu, turut disampaikan Ranperda KTR DKI direncanakan rampung pada Juli 2025 dan nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah terjamah sejak 2015.

    Kini DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) tentang KTR.

    Sebelumnya, DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki peraturan-peraturan tentang KTR yang masih menggunakan nomenklatur Kawasan Dilarang Merokok (KDM) berdasarkan Perda No. 2 tahun 2005 Pasal 13 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No. 88 tahun 2010 dan Pergub No. 50 tahun 2020.

    Peraturan perundangan itu mengatur tentang larangan merokok di dalam gedung.

    Selain itu, terkait larangan iklan rokok, DKI Jakarta juga telah memiliki peraturannya yaitu Perda No. 9 tahun 2014 dan Pergub No. 1 tahun 2015 dan Pergub No. 100 tahun 2021.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Archi Indonesia bidik produksi emas tumbuh 25 persen di 2025.

    Archi Indonesia bidik produksi emas tumbuh 25 persen di 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan produsen emas PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) menargetkan produksi emas tumbuh sebesar 25 persen year on year (yoy) pada 2025, dari sebelumnya volume produksi sebesar 93,4 kilo ons (koz) dan penjualan emas sebesar 97,1 koz pada tahun 2024.

    Target pertumbuhan produksi itu seiring dimulainya penambangan kembali di Pit Araren dan pembukaan Pit baru di bagian utara konsesi perseroan, serta dimulainya penambangan bawah tanah.

    “Perseroan telah melakukan kegiatan eksplorasi secara intensif dan berkelanjutan pada 427 titik pengeboran dengan total 75.807 meter sepanjang tahun 2024,” ujar Direktur Utama ARCI Rudy Suhendra sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Rudy menjelaskan, salah satu temuan paling signifikan dari pengeboran eksplorasi teridentifikasi di bagian utara konsesi pada kuartal III-2024, ditemukannya bijih emas kadar tinggi sebesar 60 g/t dengan ketebalan 36 meter pada kedalaman 178 meter hingga 214 meter.

    Ia mengatakan, pengembangan tambang bawah tanah perseroan menunjukkan hasil positif, dengan pembukaan tambang bawah tanah Pit Kopra berhasil dilakukan pada 5 Desember 2024.

    “Sampai Juni 2025, penambangan bawah tanah berhasil mencapai kedalaman 425 meter, dan secara paralel perseroan mengidentifikasi potensi eksplorasi dan penambangan bawah tanah yang berkelanjutan,” ujar Rudy.

    Sebagai strategi jangka panjang keberlanjutan dan menjawab komitmen esensial selama ini, perseroan kembali berinvestasi pada sektor energi panas bumi melalui pendirian PT Toka Tindung Geothermal (TTG) bersama dengan PT Ormat Geothermal Indonesia.

    Per Juni 2025, TTG resmi mengantongi Izin Panas Bumi untuk wilayah Ranowulu, Bitung, Sulawesi Utara, dengan target kapasitas produksi listrik tenaga panas bumi sebesar 40 Mega Watt (MW).

    “Ini menjadi langkah awal yang penting bagi diversifikasi energi bersih kami,” ujar Rudy.

    Sehubungan optimalisasi pabrik pengolahan dengan kapasitas 4 Metric ton per annum (Mtpa) pada 2025, perseroan telah mengimplementasikan teknologi pengolahan terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi emas yang dihasilkan, melalui peningkatan recovery bijih emas yang diproses.

    “Perusahaan juga telah melakukan peremajaan alat-alat berat, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi penambangan perusahaan ke depan,” ujar Rudy.

    Archi Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar 287,6 juta dolar AS pada 2024, atau meningkat 15,2 persen (yoy) dibandingkan senilai 249,6 juta dolar AS pada 2023, dengan laba bersih sebesar 10,4 juta dolar AS pada 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koopsudnas tulang punggung kesiapan operasional TNI AU

    Koopsudnas tulang punggung kesiapan operasional TNI AU

    Komando Operasi Udara Nasional memainkan peran strategis dalam mendukung modernisasi persenjataan yang efektif dan berdaya gentar serta ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Tonny Harjono menegaskan bahwa Komando Operasi Udara Nasional merupakan tulang punggung dalam menjaga kesiapan operasional matra udara TNI itu.

    Marsekal TNI Tonny Harjono menyatakan hal itu saat memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Udara Nasional dari Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi kepada Marsekal Muda TNI Minggit Triwibowo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    “Komando Operasi Udara Nasional memainkan peran strategis dalam mendukung modernisasi persenjataan yang efektif dan berdaya gentar serta dalam membangun sumber daya manusia TNI AU yang profesional dan unggul,” katanya.

    Selain kedua peran yang sangat penting dan strategis itu, kata dia, organ TNI AU itu juga akan divalidasi secara keorganisasian sebagai bagian dari penataan kekuatan dan peningkatan efektivitas komando.

    Menurut dia, proses ini memerlukan penyusunan prosedur, mekanisme, dan hubungan kerja yang terpadu dan efisien.

    “Dengan demikian, bisa mewujudkan kejelasan wewenang dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan misi ataupun tugas sehari-hari,” kata dia.

    Minggit merupakan perwira tinggi yang meniti karier dalam berbagai penugasan dan tingkatan, di antaranya pernah menjadi komandan Sekolah Staf dan Komamdo TNI AU di Lembang, Bandung. Sementara itu, Rizalihadi akan menjadi Wakil Kepala Staf TNI AU menggantikan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, yang akan menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI.

    Komando Operasi Udara Nasional membawahkan tiga organ, yaitu Komando Operasi Udara Nasional I yang berkedudukan di Medan, Komando Operasi Udara Nasional II (Makassar), dan Komando Operasi Udara Nasional III di Sorong.

    Pada masa lalu, TNI AU hanya memiliki Komando Operasi Udara I yang bermarkas besar di Jakarta dan Komando Operasi Udara II yang markas besar di Makassar. Batas wilayah tanggung jawab kedua organisasi ini di Selat Lombok dan memanjang ke utara melalui Selat Makassar menuju Laut Filipina yang juga adalah Alur Laut Kepulauan II.

    Upacara serah terima itu dilaksanakan secara sangat sederhana sesuai dengan semangat efisiensi yang dicanangkan oleh Pemerintah, yang dihadiri banyak pejabat pimpinan TNI AU serta undangan dari pemerintahan serta TNI AL, TNI AD, dan polisi.

    Pewarta: Ade P. Marboen
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat (20/6). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di dua wilayah Babel yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
    (Chandrika Purnama Dewi/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas kerjanya dengan diberlakukannya kebijakan bekerja secara fleksibel dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    “Bila kemudian pemerintah sudah mempercayakan kepada ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut justru tak dipandang sebagai bentuk kelonggaran kerja bagi ASN sehingga tidak produktif dan mencapai target kerja yang ditetapkan pemerintah.

    “Artinya, jangan kemudian sudah diberi kesempatan work from anywhere, kemudian ternyata tidak melakukan work from anywhere, tapi melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai daripada harapan pemerintah,” katanya.

    Sebaliknya, dia meminta kebijakan tersebut mampu menjadi pendorong bagi ASN agar dapat semakin produktif dan berkinerja baik.

    “Harapan pemerintah itu agar betul-betul menjadi pemicu untuk sudah dipercaya, maka buktikan bahwa kepercayaan itu bisa dilakukan dengan yang terbaik,” ucapnya.

    Menurut dia, kebijakan tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini dalam menghadirkan fleksibilitas kerja.

    “Memang sekarang ini era digitalisasi, era zoom dan lain sebagainya, memang lebih fleksibel kita bisa bekerja, dan dengan demikian maka kinerja juga lebih bagus, semakin kerja lebih bagus, dan kemudian tidak dikecewakan lah negara yang sudah memberikan kelonggaran semacam ini,” tuturnya.

    Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut patut dibarengi pula dengan pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah atas penerapannya, apakah pemberlakuannya membawa kebaikan atau justru sebaliknya.

    “Pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Kalau memang ternyata ini tidak produktif (kebijakannya) ya harus dikembalikan, tapi kalau ternyata ini sangat produktif dan sangat membantu kinerja yang lebih bagus, ya boleh saja itu dilanjutkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (17/6), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) sesuai kebutuhan.

    Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Vietnam fokus mengembangkan kolaborasi berkelanjutan di berbagai aspek penanggulangan terorisme pada pertemuan ke-2 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) di Jakarta, Rabu (18/6).

    Deputi Bidang Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan bahwa kemitraan komprehensif kedua negara telah terjalin sejak tahun 2022 dan berencana untuk terus mengembangkannya melalui beragam aspek penanggulangan terorisme.

    “Kerja sama antara Vietnam dan Indonesia telah tumbuh semakin kuat sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 22 Desember 2022,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dirinya menuturkan pertemuan tersebut tidak hanya untuk bertukar pandangan, tetapi juga sebagai kesempatan membahas rencana ke depan, termasuk dalam hal cara saling berbagi informasi, meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, hingga cara meningkatkan kapasitas personel melalui program pelatihan.

    Adapun beberapa poin yang disetujui sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama kedua negara, yakni pertukaran informasi dan intelijen melalui mekanisme hotline (saluran telepon) pelaksanaan seminar atau workshop (lokakarya) membahas tema tertentu seperti penggunaan dunia siber untuk tujuan terorisme dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta kerja sama di bidang penelitian melalui pelatihan.

    Lalu, kerja sama dalam kerangka multilateral melalui Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (SOMTC), Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol), dan Forum Regional ASEAN (ARF), serta peningkatan kapasitas di bidang penegakan hukum.

    Di hadapan delegasi Vietnam, Andhika turut menjelaskan cara BNPT RI dalam melakukan kontranarasi di media sosial melalui peran Duta Damai dan Pusat Media Damai.

    “Duta Damai berjumlah lebih dari seribu partisipan yang berasal dari beragam provinsi untuk membantu kami melawan narasi-narasi yang dibangun,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Pham The Thung mengatakan MoU yang sudah terjalin antara kedua negara merupakan bentuk kolaborasi yang kuat dan berharap kemitraan ini berlanjut semakin efektif dan berdampak bagi perdamaian dan keamanan Kawasan.

    “MoU tentang kerja sama penanggulangan terorisme yang ditandatangani antara Kementerian Keamanan Publik Vietnam dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia merupakan bukti kerja sama yang erat,” ungkap Thung dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.