Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Pemkab Pulau Seribu latih UMKM olah makanan khas

    Pemkab Pulau Seribu latih UMKM olah makanan khas

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu melatih puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengolah makanan khas di daerah setempat.

    “Ada 35 pelaku ekonomi yang mengikuti pelatihan dan ini langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di wilayah pesisir,” kata Plt Kepala Seksi Atraksi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu, M. Rahmat Kurniawan di Jakarta, Jumat.

    Dalam pelatihan ini, ia menjelaskan, pelaku usaha diajarkan mengolah makanan khas Kepulauan Seribu kemudian mengembangkan pemasaran Wisata Tirta yakni pameran atau kegiatan yang menampilkan berbagai destinasi wisata yang berhubungan dengan air seperti pantai, danau, sungai, atau mata air.

    Selanjutnya, pembuatan jajanan bergizi dan higienis, serta melatih peserta dalam mendisain kemasan produk.

    “Semoga materi-materi ini mampu menginspirasi peserta untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produk lokal,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara, Yulihardi mengatakan bahwa pelatihan itu menyentuh langsung para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

    Ia mengatakan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdapat tiga kelurahan yaitu Pulau Panggang, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa dan masing-masing dengan keunikan produk dan potensi kearifan lokal yang dimiliki.

    Bahkan di Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sabira, lanjutnya ada sentuhan budaya Bugis-Makassar yang kuat, termasuk dalam di bidang kuliner.

    “Kami berharap potensi ini dapat digali dan menghadirkan jajanan atau kuliner khas Kepulauan Seribu yang mampu menarik wisatawan dan menggerakkan industri kreatif” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menemui langsung warga dan pedagang di sekitar Pasar Sanggeng guna meminta dukungan atas pembangunan lanjutan pasar yang telah selesai dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 tersebut.

    “Meskipun Pasar Sanggeng selesai dibangun Kementerian PU tapi belum bisa difungsikan karena masih kurang pembangunan pagar dan bentang lahan (landscape) sehingga kita harus lanjutkan pembangunan tahap dua,” kata Hermus di sela-sela dialog dengan warga dan pedagang sekitar Pasar Sanggeng, Jumat.

    Pasar Sanggeng baru bisa diresmikan dan beroperasi setelah Pemkab Manokwari selesai membangun pagar serta fasilitas pendukung lain.

    Untuk mendorong percepatan pembangunan tahap II dan peresmian Pasar Sanggeng, Pemkab Manokwari membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat terutama warga dan pedagang di sekitar pasar.

    Ia mengatakan, pada pembangunan tahap II Pasar Sanggeng ada sejumlah warga dan pedagang yang terdampak karena tempat mereka harus direlokasi untuk pembangunan pagar.

    Untuk merelokasi warga dan pedagang, Pemkab Manokwari harus memastikan semua ganti rugi dapat diberikan secara proporsional sehingga tidak merugikan masyarakat terdampak.

    Pemkab Manokwari akan menghitung semua kerugian warga akibat relokasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    “Dengan demikian, semua pedagang maupun masyarakat yang akan menerima jasa pelayanan dari pasar ini bisa merasa puas dan menikmati pelayanan terbaik, sehingga kunjungan hari ini memastikan untuk pembangunan tahap dua berjalan,” tegasnya.

    Menurut dia, Pemkab Manokwari telah menetapkan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan Pasar Sanggeng.

    Keberadaan Pasar Sanggeng dapat mewujudkan transformasi infrastruktur Kabupaten Manokwari sebagian ibu kota Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik.

    Plt Kepala Dinas PUPR Manokwari Albertus mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran Rp29,1 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pasar Sanggeng.

    Anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan pagar keliling dan pembuatan bentang lahan pasar.

    “Pada kunjungan bupati kali ini kita sekaligus menghitung dan merencanakan berapa luas pagar yang akan dibangun dan berapa warga yang terdampak,” katanya.

    Seperti diketahui, Pasar Sanggeng merupakan PSN yang dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWP).

    Pasar Sanggeng selesai dibangun oleh kontraktor PT Nindya Karya akhir tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp162,7 miliar (termasuk PPN 11 persen) bersumber dari APBN.

    Bangunan inti Pasar Sanggeng adalah bangunan tiga lantai dengan total luas bangunan 28.708 meter persegi. Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Komitmen segera rampungkan RUU PPRT, Baleg: Jadi atensi Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) karena telah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “RUU yang urgen itu, salah satunya adalah RUU PPRT karena ini menjadi atensi Presiden agar segera disahkan,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, RUU PPRT perlu segera disahkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirim pekerja migran terbanyak ke luar negeri. Adapun rata-rata pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja di sektor PRT.

    “[RUU PPRT] ini menjadi penting. Tujuannya apa? Agar negara memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga,” kata Iman.

    Di sisi lain, dia menyoroti banyaknya jumlah PRT di dalam negeri. Namun, saat ini para pekerja tersebut belum mempunyai perlindungan hukum sama sekali, bahkan untuk hal paling dasar seperti kontrak kerja.

    “Karena itu, kita dorong agar RUU PPRT ini dalam masa sidang setelah reses ini akan kita bahas secara serius. Drafnya sudah ada. Ini ‘kan RUU carry over (operan), jadi tinggal melanjutkan pembahasan periode lalu dan saya yakin ini bisa segera cepat selesai,” ujar Iman.

    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kewajiban konstitusional sehingga perlu dilakukan segera.

    Selain itu, pengesahan RUU yang telah bergulir 21 tahun di DPR ini juga dinilai langkah penting demi memenuhi kewajiban Indonesia terhadap instrumen HAM, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan.

    “Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 dan dimasukkannya RUU PPRT ke Prolegnas Prioritas 2025–2029 menjadi momentum penting dan sinyal positif demi segera disahkannya RUU PPRT,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Putu Elvina, Kamis (19/6).

    Komnas HAM mendorong pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk menggunakan momentum tersebut secara maksimal, demi memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan kepada sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia.

    “Yang mayoritas merupakan perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak imigran etnis Rohingya di Aceh meriahkan hari pengungsi sedunia

    Anak imigran etnis Rohingya di Aceh meriahkan hari pengungsi sedunia

    Banda Aceh (ANTARA) – Anak-anak imigran etnis Rohingya yang ditampung di pengungsian di Provinsi Aceh mengikuti berbagai lomba dan kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan Hari Pengungsi Sedunia 2025.

    Berbagai kegiatan dan lomba yang difasilitasi Yayasan Geutanyoe dalam rangka memeriahkan Hari Pengungsi Sedunia 2025 tersebut dipusatkan di Asrama Anak Yatim Yayasan Mina Raya atau dikenal dengan sebutan Camp Mina Raya, Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Jumat.

    “Serangkaian kegiatan dan lomba untuk anak-anak pengungsi Rohingya sebagai wujud solidaritas terhadap mereka yang sedang berjuang mencari penghidupan lebih baik,” kata Budi Luhur Ramadhansyah, staf Yayasan Geutanyoe.

    Adapun kegiatan dan lomba yang diikuti anak-anak imigran etnis Rohingya di Kamp Mina Raya tersebut yakni bacaan surat pendek Al Quran. Serta lomba menggambar yang melukiskan harapan anak-anak imigran etnis Rohingya.

    Menurut Budi Luhur, kegiatan yang digelar tersebut bertujuan membangkitkan semangat anak-anak yang sudah berada di kamp pengungsian tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Peringatan hari pengungsi sedunia ini diperingati setiap 20 Juni.

    “Pengungsi Rohingya bukan sekadar angka. Mereka adalah manusia yang punya cerita, mimpi, dan hak untuk hidup dengan aman dan martabat. Peringatan hari pengungsi sedunia adalah pengingat bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas,” katanya.

    Budi Luhur Ramadhansyah mengatakan pihaknya terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak pengungsi melalui pendekatan kemanusiaan, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas komunitas agar tercipta lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Hari pengungsi sedunia adalah momentum penting menyuarakan hak, martabat, dan harapan para pengungsi serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjamin perlindungan mereka,” kata Budi Luhur Ramadhansyah.

    Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, imigran etnis Rohingya yang masih ditampung di sejumlah kamp pengungsian di provinsi ujung barat Indonesia tersebut sebanyak 429 orang.

    Adapun lokasi penampungan pengungsian yakni di Kulee dan Mina Raya, Kabupaten Pidie, sebanyak 95 orang. Penampungan di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, sebanyak 92 orang, dan di Lapangan Seuneubok Rawang, Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 242 orang.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jajanan Rp10 ribu masih bertaburan di Jakarta Fair 2025

    Jajanan Rp10 ribu masih bertaburan di Jakarta Fair 2025

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta Fair 2025 telah resmi dibuka, ajang pameran multiproduk tahunan dalam rangka HUT Kota Jakarta itu masih menarik untuk dikunjungi.

    Satu di antara produk yang ramai diborong yaitu jajanan berupa cemilan murah meriah, dengan harga per paket bisa didapatkan mulai dari Rp10 ribu.

    Jajanan itu menjadi ciri khas tersendiri ketika ajang pameran multiproduk yang digelar dari tanggal 19 Juni hingga 13 Juli 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Seorang pengunjung Iman di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa jajanan itu dipilih karena harganya murah dibanding dengan di luar.

    “Buat oleh-oleh juga, pasti anak senang dapat banyak jajan,” katanya.

    Selain jajanan murah yang dijual Rp10 ribu, para pengunjung juga antusias mendapatkan jajanan yang dibungkus dengan beragam paket dan bingkisan menarik.

    Bingkisan tas besar yang berisi jajanan juga menjadi buruan pengunjung, dengan harga Rp100 ribu pengunjung dapat membawa cemilan hingga 50 bungkus lebih.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi membuka acara tahunan Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam.

    Dalam sambutannya, Pramono berharap agar jumlah transaksi Jakarta Fair tahun ini dapat meningkat dari tahun lalu, meskipun dikurangi tujuh hari dari biasanya.

    “Mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat (dari tahun lalu) lebih dari Rp7,5 triliun dan pengunjung lebih dari 6,3 juta orang walaupun waktunya berkurang tujuh hari,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, Jakarta Fair pada tahun ini mengusung tema “Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa yang Berkelanjutan”.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK matangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang

    Kemenko IPK matangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) sedang mematangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy).

    “Kemenko IPK sekarang sedang menggodok namanya One Spatial Planning Policy, jadi matra darat, laut, udara dan bawah tanah sedang kita satukan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal di Jakarta, Jumat.

    Nazib juga menambahkan bahwa tata ruang tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall nantinya akan masuk dalam rencana tata ruang.

    Kebijakan One Spatial Planning Policy tersebut merupakan pendekatan kebijakan tata ruang terpadu yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan kebijakan satu rencana tata ruang atau One Spatial Planning Policy dapat berperan dalam mengantisipasi potensi rawan bencana.

    Menurut dia, setiap tata ruang memiliki potensi tidak hanya potensi rawan bencana, namun juga potensi-potensi lainnya seperti potensi sosial dan potensi kehidupan.

    Dengan ada Kebijakan Satu Tata Ruang dapat memudahkan masyarakat untuk melihat tata uang secara utuh dan makro.

    Selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

    Nusron mengatakan akibatnya terjadi tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya.

    Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih.

    One Spatial Planning Policy tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

    Perencanaan tata ruang harus dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif.Kementerian ATR/BPN memandang perlu melakukan transformasi dalam rencana tata ruang dengan mengusung konsep One Spatial Planning Policy.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas ajak pemda gunakan XStar, pastikan subsidi BBM tepat sasaran

    BPH Migas ajak pemda gunakan XStar, pastikan subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi XStar dalam penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna guna memastikan subsidi BBM semakin tepat sasaran.

    “BPH Migas terus berupaya melakukan dan memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna, seperti nelayan, petani, transportasi air, layanan umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat menggunakan surat rekomendasi secara baik dan benar, sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan Aplikasi XStar,” ujar Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam sosialisasi aplikasi XStar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (19/6/2025).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Wahyudi menuturkan surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna.

    Aplikasi XStar bertujuan mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna.

    “Karena telah dilengkapi formula perhitungan, seperti jenis alat, kapasitas, dan besaran BBM yang dibutuhkan untuk harian dan bisa diakumulasi untuk satu hingga tiga bulan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemberlakuan surat rekomendasi hingga tiga bulan dimaksudkan untuk mengakomodir konsumen pengguna di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari dinas terkait.

    Wahyudi mengingatkan pemda ikut melakukan kontrol yang baik guna mencegah penyalahgunaan surat rekomendasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

    Berdasarkan temuan lapangan, terdapat surat rekomendasi yang belum menggunakan aplikasi XStar, ternyata diduplikasi oleh oknum.

    “Insya Allah dengan menggunakan aplikasi XStar, semua terdata, terdokumentasi, dan dapat dilakukan kontrol sehingga penyalahgunaan tidak terjadi,” imbuhnya.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam sosialisasi aplikasi XStar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibi menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosialisasi aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi pembelian BBM subsidi dan kompensasi bagi konsumen pengguna di Gorontalo.

    Menurut Idah, hingga saat ini masih banyak OPD yang belum mengetahui jika konsumen pengguna seperti nelayan dan petani harus menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM.

    Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman OPD mengenai hal tersebut dapat meningkat.

    “Pada prinsipnya, aplikasi XStar mempunyai tujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi dan penugasan semakin tepat sasaran,” katanya.

    Lebih lanjut Idah menyampaikan surat rekomendasi juga merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.

    Hal ini penting mengingat subsidi menggunakan uang negara sehingga harus tepat sasaran, tepat volume, dan tentunya tepat guna.

    Sosialisasi aplikasi XStar ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia menjadi penanda sikap Indonesia yang nonblok dan berdaulat di bidang politik.

    “Saya juga senang, saya juga bangga karena kita selain menuju berdaulat di bidang pangan, kita juga nampak sekali nonblok dan berdaulat di bidang politik,” kata Zulkifli Hasan di lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, Jumat.

    Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan, Presiden Prabowo memiliki dua undangan di waktu yang bersamaan, tetapi Kepala Negara lebih memilih untuk memenuhi undangan ke Rusia.

    “Bahwa Bapak Presiden kita tahu ada dua pilihan undangan, tapi beliau datang ke Rusia. Itu membanggakan bahwa kita betul-betul nonblok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Diketahui, Presiden Prabowo juga diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni sebagai tamu kehormatan. Namun Presiden tidak menghadiri forum tersebut.

    G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Rusia yang telah menyambut Presiden Prabowo dan rombongan dengan hangat dan penuh kehormatan.

    “Tentu Presiden Putin dan seluruh jajarannya itu nampak sekali sangat gembira menyambut kita itu dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden ke sini,” kata Zulhas.

    Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18—20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI dan Rusia matangkan studi reaktor nuklir modular 500 megawatt

    RI dan Rusia matangkan studi reaktor nuklir modular 500 megawatt

    Reaktor modular skala kecil dinilai lebih efisien dan fleksibel jika dibandingkan dengan pembangkit nuklir konvensional.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mematangkan rencana kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir melalui pembangunan Small Modular Reactor (SMR) dengan modular 500 megawatt.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di St. Petersburg, Rusia, Jumat, menyampaikan bahwa kerja sama itu masih berada pada tahap studi kelayakan (feasibility study).

    “Kalau nuklir ‘kan kita feasibility study terlebih dahulu. Di dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, red.), kita memang merencanakan untuk membangun nuklir sampai dengan 500 megawatt,” ujar Airlangga.

    Menko Airlangga menekankan bahwa studi ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan fondasi teknologi dan regulasi dalam mendukung pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

    Disebutkan pula bahwa reaktor modular skala kecil dinilai lebih efisien dan fleksibel jika dibandingkan dengan pembangkit nuklir konvensional.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Putin menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang energi nuklir untuk tujuan damai.

    Kerja sama ini mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, dan pelatihan sumber daya manusia.

    Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, Kamis (19/6), yang juga membahas penguatan kemitraan strategis di sektor energi, termasuk energi terbarukan dan teknologi nuklir.

    Rusia, dengan pengalaman dan teknologi maju di bidang nuklir sipil, menjadi mitra potensial dalam mendukung upaya Indonesia mencapai bauran energi bersih dan pengurangan emisi karbon secara bertahap.

    Pewarta: Andi Firdaus/Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini besaran denda bagi perokok pelanggar KTR di Jakarta

    Ini besaran denda bagi perokok pelanggar KTR di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan adanya sanksi denda Rp250 ribu bagi perokok pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hal itu sehingga diharapkan tidak disepelekan.

    “Kenapa Rp250 ribu? Itu salah satunya juga tidak perlu besar tapi berlanjut (continue) dan orang sanggup dan bisa, ada efek jera dari hal itu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ovi Norfiana dalam diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR DKI di salah satu hotel Jakarta, Jumat.

    Dia menilai Ranperda tersebut mampu mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045 dalam bidang kesehatan.

    Kendati demikian, dia juga mengusulkan adanya sanksi sosial bagi perokok, namun terbilang kurang mampu.

    “Dengan pertimbangan misalnya tak punya uang, kita tetap harus menegakkan itu. Jadi, bisa disuruh kerja sosial, jangan sampai itu jadi penderitaan bertahun tahun,” tambahnya.

    Sementara, perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Afifi menjelaskan sejumlah sanksi administratif yang terancang dalam Ranperda KTR.

    “Pelanggaran terhadap larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini akan dikenakan denda. Pertama, denda administratif sebesar Rp250 ribu atau sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat KTR,” ucap Afifi.

    Selain itu, diatur pula denda terhadap pelanggaran larangan mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor di seluruh Jakarta, yakni sebesar Rp50 juta.

    Sementara, pelanggaran pada larangan untuk mengiklankan, mempromosikan dan memberikan sponsor di kawasan tanpa rokok akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp1 juta.

    Denda juga diberikan kepada mereka yang menjual rokok dalam radius 200 meter dari tempat anak bermain dan sekolah, yakni sebesar Rp1.000.000 serta terhadap pelanggaran larangan untuk memajang rokok di tempat-tempat penjualan yang akan dikenakan denda administratif sebesar Rp10 juta.

    “Untuk pengenaan sanksi administratif ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya akan didukung SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, turut disampaikan Ranperda KTR DKI direncanakan rampung pada Juli 2025 dan nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah terjamah sejak 2015.

    Kini DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.