Author: Antaranews.com

  • BI pastikan uang Rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI adalah hoaks

    BI pastikan uang Rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI adalah hoaks

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa uang kertas Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang beredar melalui video di media sosial merupakan hoaks.

    “Saya infokan saja bahwa itu hoax dan sudah diinformasikan melalui media sosial BI,” kata Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Hari Widodo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    BI menegaskan bahwa hingga saat ini bank sentral tidak menerbitkan Uang Rupiah Peringatan Kemerdekaan (UPK) terbaru.

    Hal itu disampaikan BI pada Jumat melalui akun media sosial resminya seperti Instagram, X (Twitter), hingga TikTok.

    Adapun UPK terakhir yang diterbitkan BI yaitu uang kertas rupiah dalam pecahan Rp75.000 dalam rangka Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI pada tahun 2020.

    Sebelumnya, video yang beredar luas di media sosial menampilkan uang kertas dengan narasi Rupiah edisi “80 Tahun Kemerdekaan RI”.

    Uang tersebut memiliki warna dasar abu-abu, dengan tulisan pada satu sisi “80 Tahun Merdeka: Bersatu, Berdaulat, dan Berprestasi berazaskan Pancasila. MERDEKA!!!”.

    Dengan latar belakang bergambar Bendera Merah-Putih dan pesawat berwarna hijau, Presiden Pertama RI Soekarno berpakaian jas safari putih dan peci hitam sedang mengacungkan jari ke atas. Di sebelah gambar Soekarno, terdapat gambar perempuan yang mengenakan kebaya merah.

    Sedangkan pada satu sisi lainnya, terdapat gambar peta Indonesia dengan lambang garuda dan dilengkapi tulisan “Republik Indonesia”. Uang tersebut hanya bertuliskan angka “80” dan tidak terdapat tulisan “rupiah”, “Bank Indonesia”, maupun tanda tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Pelni sampaikan perkembangan pengadaan kapal baru

    Dirut Pelni sampaikan perkembangan pengadaan kapal baru

    ANTARA – PT Pelni menyampaikan perkembangan pengadaan tiga kapal baru Pelni, dimana pada akhir 2024, telah disalurkan PMN sebesar Rp1,5 triliun. Ditemui di Jakarta, Jumat (20/6), Dirut PT Pelni Tri Andayani mengatakan telah mengusulkan tambahan PMN sebesar Rp2,5 triliun kepada Kementerian Keuangan tahun ini. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Fahrul Marwansyah/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng ajak pengusaha Malaysia tingkatkan investasi

    Gubernur Jateng ajak pengusaha Malaysia tingkatkan investasi

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong para pengusaha Malaysia untuk meningkatkan investasinya, sebab selama ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia.

    “Kalau satu rumpun, harusnya Malaysia nomor satu. Ini masih kalah dengan Singapura, China, Korea. Kalau tidak investasi di Jateng maka akan rugi,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kehormatan dari Yang di-Pertua Negeri Melaka Tuan Yang Terutama (TYT) Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam.

    Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan hubungan budaya dan kerja sama lintas sektor antara dua wilayah serumpun.

    Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk menjajaki peluang pengembangan wisata ramah Muslim dan pertukaran ekonomi antarwilayah, serta wacana kota maupun provinsi kembar (sister province).

    Luthfi berkomitmen akan membalas kunjungan tersebut dengan mengirim delegasi resmi ke Melaka pada September 2025 mendatang.

    Ia menegaskan bahwa Jateng dan Malaysia memiliki ikatan kultural yang kuat sebagai bagian dari rumpun Melayu.

    “Indonesia satu rumpun dengan Melayu. Jadi tidak salah kalau pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi, bahasa Jawanya ‘ngumpulno balung sing pisah’,” katanya.

    Ia juga menyinggung potensi kerja sama dalam bidang pariwisata halal, kesehatan, dan investasi.

    Bahkan, ia menyatakan minatnya untuk melakukan studi komparatif ke Penang, Malaysia untuk meninjau pelayanan kesehatan yang menjadi daya tarik utama warga Indonesia berobat ke sana.

    “Saya akan ke sana untuk studi komparatif. Kita perlu belajar soal pelayanan kesehatan yang paripurna,” katanya.

    Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Melaka Mohd Ali Rustam menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemprov Jateng.

    Ia mengaku kunjungannya ke Jateng kali ini bukan yang pertama, sebab selama ini sudah beberapa kali berkunjung.

    “Ini kali ketiga atau keempat saya ke Semarang. Hubungan Melaka dan Indonesia sangat erat, kita semua bersaudara dalam bumi Melayu,” kata Mohd Ali yang juga menjabat sebagai Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI).

    Ia menekankan pentingnya kerja sama di berbagai bidang, seperti pendidikan, niaga, industri, hingga kesehatan.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP: KMP Jatra II dukung Geopark Nias jadi destinasi wisata dunia

    ASDP: KMP Jatra II dukung Geopark Nias jadi destinasi wisata dunia

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan mengoperasikan KMP Jatra II di lintasan strategis Sibolga–Gunungsitoli, Sumatera Utara bukan hanya memperkuat konektivitas antarpulau tetapi akan mendukung pengembangan Geopark Nias sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

    “Kehadiran kapal ini tak hanya memperkuat konektivitas antarpulau, tetapi juga menjadi langkah awal ASDP dalam mendukung pengembangan Geopark Nias sebagai destinasi wisata berkelas dunia,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan relokasi KMP Jatra II dari lintasan jarak jauh Jangkar–Lembar ke wilayah barat Indonesia merupakan bentuk kontribusi nyata BUMN dalam pemerataan pembangunan nasional, khususnya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

    Menurutnya, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Hadirnya KMP Jatra II di lintasan itu merupakan simbol sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah untuk membuka akses logistik dan pariwisata yang lebih luas di Nias.

    “Langkah ASDP ini diselaraskan dengan gagasan besar mendorong Nias sebagai kawasan Geopark,” ujarnya.

    Heru menyebut, potensi geologi, budaya, dan wisata bahari Nias sangat luar biasa. Tradisi lompat batu, rumah adat megah, hingga pantai berselancar berkelas internasional adalah modal kuat untuk menjadikan Nias sebagai magnet baru pariwisata Sumatera.

    Setidaknya ada sembilan pantai eksotis yang jadi mahkota Pulau Nias. Kekayaan ini bukan hanya aset lokal, tapi bisa jadi energi ekonomi baru bagi Indonesia dari barat,” ujarnya menambahkan.

    Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution, menyambut hangat langkah strategis ASDP tersebut. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Nias untuk menyusun kajian bersama demi menjadikan Geopark Nias sebagai proyek prioritas yang berskala global.

    “Geopark bukan sekadar wacana lokal. Ini adalah peluang internasional yang harus kita kawal bersama, lintas kabupaten, bahkan lintas kementerian,” ujar Bobby.

    KMP Jatra II sendiri merupakan kapal jenis Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) dengan panjang 90,79 meter dan lebar 15,6 meter, mampu mengangkut hingga 425 penumpang dan 100 kendaraan. Dengan kecepatan rata-rata 10 knot, kapal ini dirancang untuk menjamin pelayaran antarpulau yang stabil, efisien, dan aman.

    “Keberadaan KMP Jatra II di lintasan Sibolga–Gunungsitoli akan mempercepat arus mobilitas masyarakat, memperlancar pasokan logistik, dan secara langsung menurunkan biaya distribusi barang kebutuhan pokok,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

    Seluruh pengguna jasa dapat menikmati layanan kapal ini tanpa biaya tambahan untuk fasilitas yang tersedia di atas kapal. ASDP juga memastikan akses pembelian tiket semakin mudah melalui kanal digital trip.ferizy.com, yang mulai dibuka sejak 13 Juni 2025.

    Operasional KMP Jatra II telah dimulai Jumat (13/6) sekaligus menjadi kontribusi langsung ASDP terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas nasional dan memastikan pembangunan yang inklusif hingga ke wilayah terluar negeri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GRP dorong sinergi kebijakan dan Industri perkuat daya saing nasional

    GRP dorong sinergi kebijakan dan Industri perkuat daya saing nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), produsen baja terintegrasi di Indonesia mendorong sinergi antara pemerintah selaku penyusun kebijakan dengan industri guna memperkuat daya saing nasional.

    Presiden Direktur GRP, Fedaus menyatakan membangun daya saing nasional tidak bisa dilakukan secara terpisah, sebaliknya diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah, pelaku industri, dan institusi riset agar kebijakan industri responsif serta progresif.

    “Sinergi antara kebijakan dan pelaku industri adalah kunci. Kebijakan yang tepat sasaran harus lahir dari pemahaman menyeluruh terhadap realita industri di lapangan,” katanya dalam peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta, Jumat.
    .
    Sebaliknya, lanjut dia, industri juga harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam kerangka kebijakan yang semakin menekankan keberlanjutan dan daya saing global.

    Dalam sesi diskusi panel bertema “Mencapai Resiliensi dan Keberlanjutan di Tengah Ketidakpastian” itu Fedaus menegaskan bahwa posisi industri baja sangat strategis bagi keberlangsungan sektor industri lain.

    Ia menyebut baja sebagai “Mother of Industry”, istilah yang menggambarkan peran baja sebagai fondasi utama dari hampir seluruh aspek pembangunan nasional.

    Oleh karena itu, tambahnya, transformasi industri baja sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi perubahan global dan transisi ekonomi rendah karbon merupakan hal yang penting dilakukan.

    GRP, menurut dia menekankan bahwa dekarbonisasi bukan sekadar tanggung jawab perusahaan individu. Lebih dari itu, dekarbonisasi juga merupakan agenda kolektif untuk menjadikan industri baja Indonesia lebih kompetitif secara internasional.

    Terkait dekarbonisasi itu pula, GRP telah menjalankan berbagai langkah nyata. Mulai penyusunan Net Zero Roadmap hingga pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap berkapasitas 9,3 MWp.

    Upaya ini diperkuat melalui peningkatan tata kelola dan pelaporan tahunan terkait keberlanjutan, seperti perolehan skor CDP Climate Change B- pada 2024, serta penguatan daya saing produk melalui sertifikasi Environmental Product Declaration (EPD).

    “Kami melihat dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi industri, bukan sekadar kewajiban lingkungan. Dunia akan semakin selektif terhadap produk dengan jejak karbon rendah. Jika industri baja nasional ingin tetap bersaing, kita harus memulai dari sekarang, bersama-sama,” katanya.

    Menyinggung partisipasi GRP dalam forum CSIS, Fedaus menjelaskan hal itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam pembentukan arah kebijakan industri nasional yang tangguh, adaptif, dan relevan terhadap tantangan global, serta menjawab kebutuhan keberlanjutan masa depan secara kolaboratif.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CSIS ungkap tantangan kebijakan industri hijau di Indonesia

    CSIS ungkap tantangan kebijakan industri hijau di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut bahwa transisi Indonesia menuju industri hijau masih menghadapi sejumlah tantangan kebijakan, baik dari sisi pasokan, permintaan, maupun kebijakan pendukung.

    Dari sisi pasokan, Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang dirilis CSIS di Jakarta, Jumat, menemukan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha, sebagai besar insentif tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik diarahkan untuk mendorong transisi hijau.

    Selain itu, sertifikasi industri hijau, yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 39 Tahun 2018, masih bersifat sukarela.

    “Sertifikasi ini juga belum terintegrasi dengan skema insentif fiskal maupun dijadikan prasyarat untuk mengakses pasar tertentu,” demikian laporan tersebut.

    Dari sisi permintaan, laporan tersebut menyebut bahwa meskipun kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan telah dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan, implementasinya masih sangat terbatas.

    Indonesia juga saat ini belum memiliki sistem pelabelan karbon untuk produk-produk industri. Menurut laporan CSIS, sistem ini seharusnya dapat memberikan sinyal pasar yang kuat dan insentif tambahan bagi pelaku industri yang telah melakukan efisiensi emisi.

    “Belum tersedianya strategi perdagangan hijau dan dukungan konkret untuk membantu industri beradaptasi terhadap standar ekspor yang semakin ketat juga menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dari sisi permintaan industri hijau,” tambah laporan tersebut.

    Pada aspek kebijakan pendukung, CSIS mencatat beberapa inisiatif penting yang sedang berjalan. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2.0 telah mulai memasukkan sektor industri dalam kategorisasi aktivitas ekonomi hijau.

    TKBI adalah sistem klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    Namun, CSIS menilai TKBI ini belum menyediakan indikator teknis yang cukup rinci untuk setiap subsektor industri, sehingga sulit digunakan sebagai acuan pemberian insentif pembiayaan hijau yang lebih terarah.

    CSIS merekomendasikan beberapa kebijakan kunci untuk mempercepat transisi industri hijau di Indonesia. Ini mencakup penguatan kebijakan terintegrasi, penyelarasan standar dan sertifikasi industri hijau, pengembangan permintaan untuk produk hijau, dan reformasi kebijakan energi untuk mendukung inisiatif ini.

    Menurut CSIS, transisi ini sangat penting karena permintaan dari sektor publik dan swasta di negara-negara maju terhadap produk dan jasa industri hijau terus meningkat, menjadikannya faktor penentu akses pasar dan investasi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Pelni: Penumpang naik 49 persen saat tiket didiskon 50 persen

    Dirut Pelni: Penumpang naik 49 persen saat tiket didiskon 50 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menyampaikan program stimulus berupa potongan harga tiket kapal sebesar 50 persen berhasil meningkatkan jumlah penumpang hingga 49 persen selama periode 5–20 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Ia menjelaskan pada periode yang sama tahun 2024, penjualan tiket tercatat sebanyak 208.000 tiket, sedangkan tahun ini melonjak menjadi 310.000 tiket berkat kebijakan stimulus ekonomi.

    “Ya, tadi kalau kita melihat dari 5 Juni sampai 20 Juni tahun lalu (2024) dibandingkan dengan tahun ini (2025) dari 208.000 menjadi 310.000 tiket, itu meningkat sekitar 49 persen, itu penjualan tiket,” katanya saat ditemui di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Menurutnya, kenaikan signifikan jumlah penumpang itu sebagai bukti bahwa diskon tarif angkutan laut sangat efektif dalam mendorong mobilitas masyarakat dan meningkatkan penggunaan layanan kapal Pelni.

    “Ini tadi seperti saya sampaikan, ‘ini libur sekolah rasa lebaran gitu’ karena semuanya meningkat,” ujarnya.

    Pelni mencatat penyerapan anggaran stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 40 persen dalam 15 hari sejak program diskon tiket kapal 50 persen mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025.

    Anda menjelaskan, stimulus merupakan bagian dari kebijakan Presiden senilai Rp24 triliun, dengan alokasi Rp134 miliar untuk Pelni guna mendukung konektivitas transportasi laut nasional. Diskon tarif sebesar 50 persen diterapkan untuk seluruh trayek kapal Pelni hingga 31 Juli 2025.

    Dalam waktu singkat, meski program baru berjalan seperempat dari total durasi, kuota anggaran sudah terserap hampir setengahnya, menandakan program ini sangat efektif mendorong mobilitas masyarakat.

    Pelni juga memperoleh dispensasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan seluruh kapalnya dengan rata-rata keterisian mencapai 52 persen guna melayani lonjakan penumpang.

    Ia menegaskan seluruh operasional tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang meskipun jumlah penumpang meningkat signifikan selama program diskon berlangsung.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, diskon tiket bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui pergerakan orang yang merata hingga ke daerah.

    Lonjakan jumlah penumpang diyakini akan menggerakkan ekonomi lokal, karena meningkatnya aktivitas bepergian berkontribusi langsung pada perputaran uang di berbagai wilayah Indonesia.

    Meski jumlah penumpang di atas kapal naik signifikan, Anda menegaskan komitmen Perusahaan dalam memastikan keselamatan pelayaran.

    “Safety first, selalu. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, tiga hal utama yang selalu kami jaga,” kata Anda.

    Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani (kiri) berbincang dengan penumpang kepal Pelni bernama Eri (43), di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (20/6/2025). ANTARA/Harianto

    Eri (43), seorang penumpang dari Jakarta yang hendak mengunjungi orang tuanya di Batam, mengaku senang melihat berbagai perubahan yang terjadi pada layanan kapal milik PT Pelni saat ini.

    Begitu mendengar informasi mengenai diskon tiket kapal sebesar 50 persen, Eri segera mengecek dan langsung membeli tiket karena memang terbukti lebih murah dan sangat menguntungkan bagi penumpang seperti dirinya.

    Sejak tahun 2002, Eri telah menggunakan jasa kapal Pelni, melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok lalu ke Batam, biasanya saat libur hari raya bersama teman-teman kuliahnya.

    Mengenang pengalaman masa lalu, ia melihat perbedaan yang sangat signifikan, menurutnya kondisi kapal sekarang jauh lebih bersih, nyaman, dan pelayanan yang diberikan terasa lebih profesional serta terorganisir.

    Perjalanan yang dulu terasa melelahkan dan penuh sesak, kini lebih tenang dan aman, terutama sejak kehadiran sistem e-boarding yang menggantikan proses masuk kapal yang dulu membuatnya khawatir.

    Bagi Eri yang kini bepergian bersama kedua anaknya, kehadiran digitalisasi mulai dari pembelian tiket hingga proses naik kapal membuat seluruh pengalaman berlayar menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan.

    “Lebih enakan sekarang. Sekarang pelayanannya jauh lebih bagus. Terus masuknya juga lebih enak. Kalau dulu kan desak-desakan, saya sampai ngeri, susah soalnya, pernah kena copet juga,” kata Eri di sela berbincang dengan Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV minta pemerintah tinjau ulang izin PBPH di Mentawai

    Komisi IV minta pemerintah tinjau ulang izin PBPH di Mentawai

    ANTARA – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk PT Sumber Permata Sipora (PT SPS) di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengatakan rencana pemanfaatan hutan seluas 20 ribu hektare tersebut dinilai akan mengancam ekologi dan masyarakat di pulau kecil itu. (Fandi Yogari Saputra/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelabuhan Krueng Geukeuh siap layani perdagangan internasional

    Pelabuhan Krueng Geukeuh siap layani perdagangan internasional

    ANTARA –  Komoditas ekspor yang dihasilkan di Aceh, selama ini banyak yang dikirim melalui Pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara. Namun kini, pengiriman barang-barang dari Aceh dengan tujuan luar negeri bisa dilayani di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Optimalisasi pelabuhan ini akan dapat membawa peningkatan ekonomi dan investasi di kawasan Aceh. (Try Vanny S/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop sebut kopdes sejalan pemikiran Margono Djodjohadikusumo

    Wamenkop sebut kopdes sejalan pemikiran Margono Djodjohadikusumo

    Bapak Margono Djodjohadikusumo adalah perumus rencana pembangunan semesta berencana, pembangunan desa dan koperasi terlibat industri dari hulu hingga hilir.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa visi pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sejalan dengan pemikiran Margono Djodjohadikusumo yang diakui sebagai salah satu peletak sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia.

    “Bapak Margono Djodjohadikusumo adalah perumus rencana pembangunan semesta berencana, pembangunan desa dan koperasi terlibat industri dari hulu hingga hilir,” ujar Ferry dikutip dari keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ferry lebih lanjut menyebut bahwa Margono Djodjohadikusumo adalah salah satu peletak dasar pemikiran sistem Ekonomi Pancasila, yang sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    “Tentu Pak Margono bersama dengan Bung Hatta pada saat itu,” katanya pula.

    Menurutnya, Margono adalah sosok yang meletakkan fondasi pentingnya pembangunan berbasis desa. Dalam konsep ekonomi desa yang digagasnya, demokrasi ekonomi muncul di tengah masyarakat, khususnya di pedesaan, melalui wadah koperasi.

    “Semua pemikiran dari Margono Djodjohadikusumo tertuang dalam naskah konstitusi kita dan pola rencana pembangunan semesta berencana. Dari situlah dimulai pembangunan desa,” ujar Ferry pula.

    Dalam perencanaan tersebut sudah diletakkan pokok-pokok pikiran tentang membangun ekonomi dan keuangan yang inklusif. Ferry menjelaskan bahwa “benang merah” pemikiran Margono Djodjohadikusumo kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sumitro Djodjohadikusumo, salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Negeri.

    Kini, putra Sumitro, yaitu Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan warisan ini dengan program strategis Kopdes Merah Putih.

    Sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata sinergi lintas kementerian dn lembaga serta pemerintah daerah.

    Upaya ini dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi menjadi solusi nyata di desa untuk mengurangi kemiskinan, menghapus praktik rentenir, menyediakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput,” ujarnya pula.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.