Author: Antaranews.com

  • HUT Jakarta, SIM Keliling hanya ada di sekitar Bundaran HI

    HUT Jakarta, SIM Keliling hanya ada di sekitar Bundaran HI

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di tiga lokasi saat berlangsung berbagai kegiatan HUT Ke-498 Jakarta pada Minggu.

    Berbeda dengan hari biasa, pelayanan SIM Keliling hari ini hanya terkonsentrasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

    Informasi dihimpun melalui akun resmi X @TmcPoldaMetro bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 07.00 sampai 12.00 WIB. Layanan ini hanya untuk mengurus perpanjangan SIM yang masih berlaku.

    Berikut dua lokasi pelayanan SIM keliling yang berada di DKI Jakarta:

    1.Jakarta Timur, di samping Hotel Mandarin HI

    2. Jakarta Barat, di samping Hotel Pullman HI

    3. Jakarta Barat, ada di samping Plaza Indonesia HI

    Sedangkan Jakarta Selatan dan Pusat tidak ada pelayanan SIM Keliling.

    Untuk mengakses layanan tersebut, pemohon diminta membawa SIM yang akan diperpanjang masa berlakunya dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Kembali diingatkan bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM yang ada di masing-masing wilayah.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini prakiraan cuaca saat HUT Ke-498 Jakarta

    Ini prakiraan cuaca saat HUT Ke-498 Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Jakarta pada pagi ini hingga siang cerah berawan, sedangkan sore hingga malam diguyur hujan dengan intensitas sedang.

    Informasi cuaca yang diunggah BMKG di media sosial (medsos) dikutip di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa pada pagi hari keenam wilayah DKI Jakarta berawan hingga cerah berawan.

    Kondisi itu berlangsung hingga siang hari. Semua wilayah DKI masih tertutupi awan dengan prakiraan cerah berawan.

    Pada sore hari, Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang, bahkan di Jakarta Barat hujan disertai petir.

    Pada malam hari hujan diperkirakan masih turun merata di DKI Jakarta dengan intensitas ringan.

    Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam. Sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

    Pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-498 ini, suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 23-30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5-8 kilometer (km) per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 19 km per jam.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Politik sepekan, akhir sengketa empat pulau hingga Presiden ke Rusia

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari akhir sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara hingga Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Rusia.

    Berikut kilas balik berita politik dalam sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Presiden Prabowo tetapkan empat pulau sengketa masuk wilayah Aceh

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg di Kantor Presiden Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Dirut ANTARA hadiri dialog terbatas dengan Presiden Putin di Rusia

    Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir menghadiri undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia, di sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum ke-19 Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (the Organization of Asia-Pacific News Agencies/OANA).

    Presiden Putin mengadakan pertemuan terbatas dengan sejumlah pimpinan kantor berita internasional untuk berdialog. Dirut ANTARA menerima undangan tersebut, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Putin yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/6).

    “Dialognya dinamis dan produktif. Kita cukup banyak mendapat insight-insight informasi dari Presiden Putin, terutama masalah Rusia-Ukraina, dan geopolitik lainnya,” kata Akhmad Munir usai pertemuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo tiba di Singapura disambut langsung PM Lawrence Wong

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Singapura, Minggu (15/6) malam, kedatangannya disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Prabowo dan rombongan terbatas tiba di Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 21.00 waktu setempat. PM Wong nampak berada di bawah tangga pesawat untuk menyambut Presiden Prabowo.

    Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Kedua pemimpin negara tampak saling berjabat tangan dan bercengkrama.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Indonesia-Rusia sepakati empat kerja sama, disaksikan Prabowo dan Putin

    Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama yang pengumumannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Istana Konstantinovskiy, St. Petersburg, prosesi pertukaran empat dokumen kerja sama itu digelar sebelum pernyataan pers bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Putin.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Prabowo hadiri SPIEF 2025 di St. Petersburg sebagai pembicara utama

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6) sore.

    Dalam forum ekonomi tingkat dunia itu, Presiden Prabowo berbicara dalam sesi panel bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Pangeran Nasser bin Hamad Al-Khalifa dari Bahrain, Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang, dan Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semarak HUT ke-498 Kota Jakarta

    Semarak HUT ke-498 Kota Jakarta

    Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-498 Jakarta disemarakkan dengan beragam acara menarik yang berlangsung hingga Juli 2025. Agenda yang telah disiapkan antara lain bazar belanja, hiburan hingga ajang olahraga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Purwakarta siapkan rumah baru korban pembongkaran bangunan liar

    Pemkab Purwakarta siapkan rumah baru korban pembongkaran bangunan liar

    Purwakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan menyiapkan rumah baru untuk warga yang menjadi korban pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran saluran irigasi wilayah Pasawahan hingga Purwakarta Kota.

    “Rumah baru ini hanya untuk warga tidak mampu yang sebelumnya tinggal di bangunan liar sepanjang bantaran saluran irigasi serta tercatat sebagai warga asli Purwakarta,” kata Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, di Purwakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, sejak beberapa hari terakhir hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembongkaran dan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran saluran irigasi Pasawahan-Sadang.

    Pembongkaran dan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran saluran irigasi Pasawahan-Sadang di antaranya bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai dan pengendalian banjir.

    Bupati menyampaikan, bagi warga yang kebetulan memiliki tanah dan bangunan di sepanjang bantaran saluran irigasi itu, diminta segera membongkar sendiri bangunan miliknya.

    “Kalau memang membutuhkan bantuan alat berat berupa eksavator untuk melakukan pembongkaran, bisa segera menghubungi petugas di lapangan,” katanya.

    Meski saat ini dilakukan pembongkaran bangunan liar di sepanjang saluran irigasi, Pemkab Purwakarta akan membangun rumah baru untuk warga yang saat ini tempat tinggalnya dibongkar. Namun hanya warga yang tidak mampu dan memiliki identitas asli warga Purwakarta yang akan diberikan bantuan rumah baru itu.

    “Simak baik-baik. Khusus warga yang terkena penertiban dan kebetulan mereka adalah keluarga tidak mampu yang ber-KTP Purwakarta, kartu keluarga Purwakarta, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, serta tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah. Maka insya Allah, kami pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dibangunkan rumah baru,” katanya.

    Bupati memutuskan untuk melakukan hal tersebut, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah, agar warga yang tidak mampu yang terkena dampak pembongkaran bangunan liar, dapat hidup lebih layak.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri nilai kebijakan WFA ASN perlu sistem pengawasan maksimal

    Wamendagri nilai kebijakan WFA ASN perlu sistem pengawasan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) aparatur sipil negara (ASN) memerlukan sistem pengawasan maksimal di setiap unit kerja.

    Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dilakukan agar bisa mengukur output kebijakan itu lantaran selama ini kebijakan WFA ASN tidak memiliki ukuran, asesmen, maupun pengawasan.

    “Karena itu yang penting untuk memastikan outputnya seperti apa. Jadi ini harus ada aturan teknis di setiap unit kerja dan tentunya Kemendagri akan melakukan pembahasan juga,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menuturkan efektivitas kebijakan WFA pada ASN baru akan diketahui saat dijalankan. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait WFA pada ASN.

    Selanjutnya, Wamendagri berpendapat perlu dirumuskan aturan terkait detail pelaksanaan, asesmen, pengawasan dan evaluasi, serta pengukurannya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan ASN untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas kerjanya dengan diberlakukannya kebijakan bekerja secara fleksibel dari mana saja.

    “Bila kemudian pemerintah sudah mempercayakan kepada ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6).

    Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut justru tak dipandang sebagai bentuk kelonggaran kerja bagi ASN sehingga tidak produktif dan mencapai target kerja yang ditetapkan pemerintah.

    “Artinya, jangan kemudian sudah diberi kesempatan work from anywhere, kemudian ternyata tidak melakukan work from anywhere, tapi melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai daripada harapan pemerintah,” katanya.

    Sebaliknya, dia meminta kebijakan tersebut mampu menjadi pendorong bagi ASN agar dapat semakin produktif dan berkinerja baik.

    Sebelumnya, KemenpanRB telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja dari mana saja sesuai kebutuhan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya belajar dari kasus sengketa empat pulau sebelumnya, yang kini sudah ditetapkan masuk ke Provinsi Aceh.

    “Tentu kami hati-hati, tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan Kemendagri sedang mendalami dokumen yang diterima dari masing-masing pemerintah kabupaten (pemkab), baik Trenggalek maupun Tulungagung.

    Kedua pemkab, kata dia, memiliki versi masing-masing mengenai 13 pulau tersebut, sehingga dokumen yang diajukan keduanya terus dipelajari dengan cermat.

    “Pasti nanti kami pelajari soal dokumennya, perkembangannya,” tutur dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

    “Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

    Hal itu disampaikannya merespons sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau yang kembali muncul usai penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil yang belum memiliki kejelasan administrasi berisiko memicu konflik horisontal antarpemerintah daerah.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik sosial atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah, bahkan bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan wilayah karena itu Kemendagri harus segera turun tangan, menengahi, dan menyelesaikan sengketa yang ada,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak pulau yang bermasalah di Indonesia, di antaranya tujuh pulau di Pekajang yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung hingga sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    “Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan evaluasi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang pertama. Wamendagri di Jakarta, Sabtu (21/6), menyebut bahwa penyelenggaraan retret memperkuat harmoni dan kolaborasi. (Aria Cindyara/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjakarta beri harga khusus Jakarta Sky Fun Run di HUT Jakarta

    Transjakarta beri harga khusus Jakarta Sky Fun Run di HUT Jakarta

    Masyarakat bisa membeli di aplikasi TJ:Transjakarta dan menggunakan kode voucher tersebut pada tanggal 22 Juni 2024

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberi harga khusus tiket Jakarta Sky Fun Run (JSFR) yang semula Rp200 ribu menjadi hanya Rp49.800 khusus pembelian saat HUT ke-498 Kota Jakarta pada Minggu (22/6).

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan masyarakat bisa membeli tiket ajang lari tersebut di aplikasi TJ:Transjakarta dengan kode voucher JSFRHUTJKT.

    “Masyarakat bisa membeli di aplikasi TJ:Transjakarta dan menggunakan kode voucher tersebut pada tanggal 22 Juni 2024, mulai pukul 07.00 hingga 23.59 dengan kuota terbatas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ayu pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo ini.

    “Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial tiket JSFR 2025, dan merasakan pengalaman berkesan, lari santai dengan gembira di koridor 13 (Tegal Mampang-Puri Beta),” katanya.

    Jakarta Sky Fun Run (JSFR) edisi kedua tahun ini akan digelar pada 6 Juli 2025. Ajang lari ini menawarkan pengalaman lari dengan latar belakang kota, menyajikan rute lari yang dirancang untuk memberikan pemandangan cityscape Jakarta yang memukau, termasuk melewati atau menampilkan ikon-ikon terkenal dan bersejarah (ASEAN, Taman Kota, Gedung Peruri) hingga menampilkan integrasi transportasi publik kota Jakarta yang inklusif.

    Tiket JSFR mulai dapat dibeli pada 31 Mei 2025 – 26 Juni 2025. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Media sosial resmi @jkt_skyfunrun.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi mengenai empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Meski demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual keempat pulau tersebut

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan segala hal tentang penjualan pulau harus dilakukan sesuai aturan.

    Dengan demikian, dia akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring, sebelum melakukan tindakan.

    “Intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2D Kepri) berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Kepala BP2D Kepri Doli Boniara dikonfirmasi ANTARA di Batam, Rabu (18/6).

    Selain dengan Bupati Kepulauan Anambas, kata dia, BP2D juga berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.

    Berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada warga negara asing.

    Begitu pun hasil koordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas ditegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan jual beli pulau secara bebas.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.