Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • MPR ingatkan amanat konstitusi dalam sikapi konflik antarnegara

    MPR ingatkan amanat konstitusi dalam sikapi konflik antarnegara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 dalam menyikapi konflik antarnegara yang sedang berkecamuk saat ini.

    “Dalam menyikapi sejumlah konflik yang terjadi saat ini, konstitusi kita telah mengamanatkan agar pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema “Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

    Dia mengingatkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus mampu direalisasikan dalam menyikapi konflik yang terjadi antarnegara di dunia.

    “UUD 1945 juga menekankan bahwa sebagai bagian dari tujuan bernegara Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

    Dia pun menilai situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.

    “Dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada sejumlah sektor seperti ekonomi dan politik di Indonesia,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap para pemangku kebijakan di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi sejumlah konflik di dunia, dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia.

    Sementara itu, pengamat militer Jaleswary Pramodhawardani berpendapat serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu bukanlah insiden biasa, melainkan menggeser dinamika kawasan global secara fundamental dengan terlibatnya Amerika dalam konflik Israel-Iran.

    Menurut dia, dalam waktu dekat eskalasi konflik di kawasan itu akan berdampak pada ekonomi global dalam bentuk disrupsi pada perdagangan minyak dunia, serta diperkirakan akan mengarah pada meluasnya perang di kawasan.

    “Indonesia harus mampu menyiapkan langkah strategis untuk merespons dampak disrupsi ekonomi tersebut,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mendorong adanya upaya dialog dan de-eskalasi konflik tersebut melalui berbagai saluran diplomatik, baik multilateral dan bilateral.

    “Segera desain strategi cepat jangka pendek untuk merespons dampak negatif konflik Iran-Israel,” katanya.

    Adapun peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pieter Pandie memandang perkembangan konflik Israel-Iran yang terjadi saat ini masih terlalu dini untuk bisa diperkirakan kondisi akhirnya.

    Menurut dia, kondisi gencatan senjata pada konflik Israel-Iran saat ini pun masih berpotensi diabaikan oleh keduabelah pihak.

    “Jadi, masih sulit untuk memperkirakan konflik ini akan berakhir,” ujar dia.

    Forum diskusi tersebut turut diisi pula oleh mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, hingga Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Orang kurang mampu harus dapat layanan kesehatan terbaik

    Presiden: Orang kurang mampu harus dapat layanan kesehatan terbaik

    “Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat dari kalangan kurang mampu ekonominya harus dapat mengakses layanan kesehatan terbaik.

    Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai rumah sakit-rumah sakit terbaik milik negara, yang dilengkapi dengan alat-alat canggih dan dokter-dokter terbaik, hanya dapat dinikmati masyarakat kelas atas.

    “Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Kota Denpasar, Bali, Rabu.

    Presiden menekankan negara berkewajiban melindungi rakyatnya, termasuk dari segi kesehatan sehingga negara wajib menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi rakyat. Oleh karena itu, seiring dengan menyediakan RS-RS terbaik bertaraf internasional, Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem asuransi kesehatan untuk masyarakat.

    “Saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk kalangan atas,” kata Presiden merujuk kepada RS bertaraf internasional yang diresmikan hari ini, Bali International Hospital.

    Presiden, dalam acara yang sama, kemudian mengapresiasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang telah mengupayakan alat-alat canggih tersedia di RS-RS dalam negeri.

    “Saya sangat apresiasi menteri kesehatan, kita sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, dan mulai masuk Indonesia, dan kita sekarang didik terus tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses pelayanan kesehatan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Bali International Hospital yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur merupakan bagian dari induk (holding) Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC). BIH menempati lahan seluas 67.000 meter persegi, dengan kapasitas 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, 38 ruang ICU, dan empat laboratorium. RS bertaraf internasional itu didesain menjadi tujuan wisata medis dan rujukan, serta melayani pasien dari dalam maupun luar negeri.

    Beberapa layanan yang tersedia di Bali International Hospital, yaitu onkologi (perawatan kanker), kardiologi (kesehatan jantung), layanan gawat darurat, klinik terpadu, radiologi dan radioterapi, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh (MCU). Rumah sakit tersebut juga memiliki empat dokter spesialis kanker, yang sebelumnya lama berkarier di RS taraf dunia di luar negeri, yaitu dr. Robert Lim, dr. Francis Chin Kuok Choon, dr. Patricia Kho Sunn Sunn, dan dr. Tan Yew Oo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelajar Jakarta diajak peduli keberlangsungan ekosistem pesisir

    Pelajar Jakarta diajak peduli keberlangsungan ekosistem pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengajak ratusan pelajar untuk peduli keberlangsungan ekosistem pesisir

    Ajakan disampaikan melalui kegiatan Hari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Day/CT-Day) 2025 yang digelar di Agro Wisata Pulau Tidung Kecil pada pada 25-26 Juni 2025.

    “Kami melibatkan 150 pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta dan luar Jakarta mengikuti aksi yang bertujuan membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, keterlibatan generasi Z atau anak muda dalam konservasi bukan hanya penting, tetapi mendesak di tengah tantangan lingkungan saat ini.

    “Kami ingin anak-anak muda Jakarta tidak hanya tahu laut dari layar ponsel mereka, tapi merasakan langsung pasir di kaki, lumpur mangrove di tangan dan melihat sendiri keindahan terumbu karang yang harus dijaga,” kata dia.

    Ia menjelaskan, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti transplantasi 500 terumbu karang dan “restocking” ikan laut sebanyak 500 ekor. Kemudian penanaman 5.000 bibit mangrove, aksi bersih pantai serta diskusi lingkungan.

    Bahkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dari edukasi lapangan untuk mencetak generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut.

    “Jakarta tidak bisa dipisahkan dari laut. Kalau ingin menjadi pemimpin masa depan, maka jadilah pemimpin yang mencintai lautnya,” kata dia.

    Ketua Sub Kelompok Pendayagunaan Pesisir Laut dan Pulau Kecil Dinas KPKP DKI Jakarta, Cindewiyani mengatakan bahwa kegiatan ini juga dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun HUT Ke-498 Jakarta serta “World Ocean Day” dan semangat menuju Jakarta 500 tahun.

    Dy harap kegiatan dua hari ini dapat menjadi titik awal perjalanan para peserta sebagai pelopor pelestarian lingkungan.

    “Karena, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik dan semangat besar,” tuturnya.

    Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Windu Cahyaningsih mengatakan, ini momentum untuk memulai gerakan bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut.

    Dia berharap peserta dapat menambahkan kecintaan alam terhadap kehidupan bawah laut.

    Aksi ini juga bisa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan sangat penting kehidupan bawah laut. “Lingkungan yang bersih dan asri dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Salah satu peserta, dari MTsN 42 Jakarta Timur, Danish (15) mengaku sangat bahagia karena bisa berpartisipasi dalam peringatan “Coral Triangle Day 2025”.

    Banyak ilmu dan pengalaman yang didapat mulai dari transplantasi terumbu karang, menanam mangrove dan sebagainya. “Saya bersama teman saya senang sekali ikut kegiatan ini, terlebih saya belum pernah ke Kepulauan Seribu,” katanya.

    Selain pengalaman, dia juga mendapatkan teman baru diharapkan kegiatan ini dapat terus berkelanjutan dan banyak generasi muda yang aktif dalam menjaga lingkungan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Malang susun regulasi program bantuan Rp50 juta per RT

    Pemkot Malang susun regulasi program bantuan Rp50 juta per RT

    “Masih disiapkan aturan untuk program itu, sekarang masih dalam tahap pembahasan berupa rancangan perwali,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program pemberian bantuan senilai Rp50 juta untuk setiap rukun tetangga (RT).

    Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan regulasi yang sedang digodok ini berupa rancangan peraturan wali kota (perwali) yang memuat teknis penyaluran dana bantuan bagi setiap RT di Kota Malang.

    “Masih disiapkan aturan untuk program itu, sekarang masih dalam tahap pembahasan berupa rancangan perwali,” kata Wahyu.

    Program bantuan Rp50 juta per RT itu merupakan janji politik dari Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin yang kerap kali disampaikan ketika masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Wahyu menjelaskan mengingat dasar teknis masih dibahas, maka program tersebut baru akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

    “Karena di tahun ini ketika saya masuk (menjabat) pembahasan anggaranmya sudah berjalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penganggaran,” ucapnya.

    Penyusunan perwali ini menjadi pokok penting di setiap pelaksanaan program pemerintah daerah (pemda), karena untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme dan tepat sasaran, seperti penyaluran anggaran hingga sistem pengawasan.

    “Saya sudah pernah menyampaikan jangan sampai ada masalah. Kami benar-benar melakukan koordinasi dan konsultasi supaya program ini berjalan sesuai harapan,” ujar dia.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan program Rp50 juta per RT nantinya dimasukkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

    Dia menyebut sudah mendapatkan gambaran bagaimana program itu berjalan setelah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan hal serupa.

    “Kami belajar bagaimana membangun pola, misalnya dari penganggaran, penerapan, dan pertanggungjawaban,” ucap dia.

    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menambahkan dana yang disalurkan melalui program Rp50 juta per RT sifatnya bukan hibah, namun bisa dilakukan melalui skema penganggaran yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

    “Jadi pembahasan yang dilakukan itu tidak bisa dalam kurun waktu dua sampai tiga hari saja,” kata dia.

    Lantaran menyangkut anggaran daerah, maka proses pembahasan rancangan perwali perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kesalahan saat penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

    “Memang perlu dikawal sebaik mungkin,” ucapnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konjen China siap bantu dukung keamanan berwisata di Bali Nusra

    Konjen China siap bantu dukung keamanan berwisata di Bali Nusra

    “Kami bersedia bekerja sama dengan destinasi wisata populer untuk bersama membuat dan memasang papan peringatan keselamatan wisata dilengkapi keterangan bahasa Mandarin,”

    Denpasar (ANTARA) – Konsulat Jenderal China di Denpasar siap membantu mendukung keamanan berwisata di Bali dan Nusa Tenggara guna menjamin keselamatan wisatawan asing termasuk warga negaranya.

    “Kami bersedia bekerja sama dengan destinasi wisata populer untuk bersama membuat dan memasang papan peringatan keselamatan wisata dilengkapi keterangan bahasa Mandarin,” Wakil Konsul Jenderal China Zhu Yu di sela konferensi keamanan pariwisata di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut dia, upaya itu merupakan bagian dari tiga usulan yang disampaikan kepada instansi dan pihak terkait di Bali termasuk di wilayah kerja lain yang mencakup Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

    Ia mengungkapkan masih banyak pantai di wilayah kerjanya yang belum dilengkapi sistem penandaan bendera keselamatan menyeluruh, begitu juga lokasi wisata berisiko tinggi belum ada papan peringatan.

    Usulan kedua yakni meningkatkan pelatihan dan pengawasan serta menaikkan standar kelayakan sektor pariwisata.

    Diplomat itu menyarankan untuk memperkuat manajemen berbasis daftar perusahaan seperti agen perjalanan dan penyedia jasa penyewaan kendaraan, dengan mekanisme pengawasan lebih ketat.

    “Meningkatkan upaya penindakan terhadap taksi gelap ojek ilegal. Kompetensi pelaku pariwisata juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan profesional dan inspeksi pengawasan berkala,” ucapnya.

    Pengawasan juga perlu diperketat khususnya standar kebersihan air yang digunakan pelaku usaha makan dan minum.

    Usulan lain di antaranya Konjen China meminta agar dilakukan pemeriksaan ketat terkait kelengkapan dokumen wisatawan yang ingin menyewa kendaraan seperti surat izin mengemudi yang sah.

    Ia mengharapkan perusahaan penyewaan kendaraan menyediakan kontrak dengan tiga bahasa yakni bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin serta hak dan kewajiban.

    “Pengawasan juga perlu ditingkatkan terhadap kepatuhan wisatawan asing dalam menggunakan helm saat mengendarai atau dibonceng sepeda motor,” ujarnya.

    Usulan itu dibuat mencermati sejumlah insiden yang menimpa turis asal negeri dengan ikon panda itu dalam satu tahun terakhir di Bali dan Nusa Tenggara di antaranya tenggelam di wilayah perairan, kecelakaan lalu lintas, kekerasan seksual, perselisihan pariwisata, kriminalitas hingga kesehatan dan medis.

    Sementara itu, Konjen mencatat kunjungan wisatawan China khususnya di Bali mencapai 580 ribu pada 2024 dan pada kuartal pertama 2025 sebanyak 166 ribu orang, masing-masing meningkat 59,2 persen dan 11,6 persen.

    Menyikapi usulan itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali I Wayan Sumarajaya mewakili Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasinya dan akan menjadi bahan kajian.

    “Kami apresiasi apa yang disampaikan dan akan menjadi bahan kajian untuk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, pelaku usaha, aparat dan petugas di kabupaten/kota,” ucapnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas rekrutmen PPSU di Jaksel dibekali petunjuk cegah kecurangan

    Petugas rekrutmen PPSU di Jaksel dibekali petunjuk cegah kecurangan

    Jakarta (ANTARA) – Petugas rekrutmen penerimaan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025 di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dibekali petunjuk untuk mencegah kecurangan.

    “Panitia dibekali dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Sebelum perekrutan dimulai, juga telah dilakukan sosialisasi baik dari tingkat provinsi maupun kota,” kata Lurah Menteng Dalam, Dina Roslina saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dina menyampaikan kegiatan penerimaan berkas lamaran telah mulai dilaksanakan, menyusul arahan dan regulasi dari tingkat provinsi dan kota.

    Rekrutmen ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 22/SE/2025 mengenai pedoman dan tahapan seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tingkat kelurahan.

    Kuota yang dibuka sampai saat ini, yakni dibutuhkan empat orang PPSU. “Peluang ini kami buka yang ingin berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan dan prasarana lingkungan kelurahan,” katanya.

    Adapun syarat bagi pelamar antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Memiliki KTP diutamakan berdomisili di DKI Jakarta

    3. Berusia 18-56 tahun

    4. Memiliki ijazah minimal SD atau mampu membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

    Kemudian, pelamar diwajibkan menulis surat lamaran tangan yang ditujukan kepada Lurah Menteng Dalam serta melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi KTP serta ijazah atau surat pernyataan kemampuan membaca dan menulis.

    Pendaftaran PPSU dibuka tanggal 23-26 Juni 2025.

    Setelah tahap pendaftaran, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proses uji administrasi pada 27-30 Juni 2025.

    Kemudian, bagi pelamar yang lolos akan lanjut ke proses uji teknis yang terdiri dari praktik dan wawancara pada 30 Juni-11 Juli 2025. Terakhir, pelamar yang lolos tahap uji teknis akan diumumkan pada 31 Juli 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Vadel Badjideh minta maaf atas kasusnya yang buat gaduh publik

    Vadel Badjideh minta maaf atas kasusnya yang buat gaduh publik

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap Laura Meizani atau Lolly (17), yakni Vadel Alfajar Badjideh (19) meminta maaf atas kasusnya yang membuat kegaduhan publik.

    “Maaf atas kegaduhan juga yang Vadel buat kemarin, yang Vadel juga berbuat bohong kepada publik,” kata Vadel kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

    Vadel mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan terkait hasil sidang.

    Dia berharap proses persidangan ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Pemengaruh (influencer) itu kembali minta maaf dan berharap bisa lebih baik ke depannya.

    “Vadel minta maaf semoga Vadel bisa lebih baik dari masalah ini,” ujarnya.

    PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang perdana Vadel Alfajar Badjideh (19) terkait kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17). Sidang dilakukan secara tertutup.

    Vadel Badjideh ditahan selama 20 hari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, terkait tahap penuntutan dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 359/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL dengan nama terdakwa disamarkan.

    Dua nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tercatat, yakni Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan dan Pompy Polansky Alanda.

    Sidang perdana Vadel Badjideh digelar Rabu sore pukul 16.35 WIB di ruang sidang 02 PN Jaksel.

    Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17) pada Kamis (13/2).

    Atas perbuatannya, Vadel terancam dipenjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

    Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan calon terbaik untuk mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Menurut dia, Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas dan pengalaman diplomatik yang panjang. Dengan bekal tersebut, dia yakin figur-figur itu akan disiapkan untuk momentum yang tepat.

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa strategi diplomasi Presiden Prabowo saat ini hendak membuat posisi Indonesia semakin relevan, penting dan berpengaruh baik untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maupun bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.

    “Pos strategis seperti Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Jerman membutuhkan figur dengan rekam-jejak yang teruji dan juga memiliki pengalaman panjang dalam dinamika geopolitik,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis itu harus mampu mengikuti ritme kerja-kerja diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan, serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap upaya diplomasi yang dilakukan.

    Dia pun memastikan MPR RI siap mendukung penuh langkah diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa diplomasi yang dilakukan perlu sesuai dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, dan penindasan terhadap kemanusiaan.

    “Karena itu kami di MPR RI siap mengawal dan mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo menghadapi situasi geopolitik yang dinamis,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tidak berarti mengharuskan adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Menurut saya, belumlah sampai pada mengevaluasi kinerja Mendagri sampai saat ini,” kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dikatakan bahwa ada nilai-nilai yang mesti diputuskan oleh Presiden selaku pimpinan tertinggi negara ketika sudah terkait dengan hal politis.

    “Ada isu-isu yang berkaitan dengan politik yang perlu kita jaga, perlu kita rawat dan sebagainya. Memang Presidenlah yang mengambil hak,” ujarnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “Jadi, bukan berarti Presiden mengambil alih, tetapi ada kebijakan-kebijakan terkait dengan Aceh, Papua, daerah tapal batas, menurut saya harus disampaikan kepada pimpinan karena itu adalah keputusan kebijakan negara.”

    Sebaliknya, dia tak menyalahkan Mendagri yang telah bekerja sesuai dengan data administrasi yang dimiliki kementeriannya dalam merespons sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut.

    “Memang benar ada surat yang tahun berapa itu adalah wilayah Aceh. Tahun berapa lagi masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Baru kemudian pada tahun 1990 atau berapa itu diminta oleh Aceh kembali. Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada,” katanya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik batas administrasi antarwilayah tersebut dengan menetapkan keempat pulau itu masuk ke dalam Provinsi Aceh yang turut mengedepankan nilai historis di dalamnya.

    “Mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden karena Presiden melihat historical background-nya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan kemunculan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.

    Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan.

    Muzani berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.

    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pada hari Selasa (17/6), Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu.

    Ziarah tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, setelah sebelumnya Kapolri berziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Setibanya di kompleks pemakaman, Khofifah dan Kapolri bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Timur melakukan tabur bunga dan doa bersama yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyemai dan melestarikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang telah diajarkan Gus Dur semasa hidupnya.

    “Semasa hidupnya, Gus Dur selalu menanamkan pentingnya toleransi dan pluralisme. Maka dari itu, melalui ziarah ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Khofifah.

    Khofifah menambahkan meski dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur lebih senang disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Hal ini, menurutnya, tergambar dari tulisan pada batu nisan Gus Dur yang berbunyi “Here rests a Humanist.”

    “Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan adalah dasar utama dari pluralisme itu sendiri,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema “Polri Presisi: Mendekatkan Diri, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat dengan Hati Nurani.”

    Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, termasuk saat pengamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita bersyukur arus mudik tahun ini berjalan lancar. Tidak ada kemacetan panjang, terutama di jalur tol. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pendekatan Polri yang Presisi dan humanis,” katanya.

    Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dapat berjalan lancar dan Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat serta mampu melindungi dan mengayomi dengan hati nurani.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.