Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

    Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

    Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin​​​​​, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

    Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

    “Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama,” kata dia.

    Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

    Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

    “Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025,” pesan Sesmenko.

    Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

    Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

    Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

    Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

    Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

    Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

    Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

    “Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik,” jelas Oza.

    Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

    Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

    Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

    Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

    Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah

    KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah

    inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.

    “Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.

    Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.

    Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.

    Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

    Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).

    “Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.

    Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.

    “Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.

    Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.

    Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

    Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.

    “Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo-Dasco bertemu bahas stabilitas ekonomi dan pemulihan bencana

    Prabowo-Dasco bertemu bahas stabilitas ekonomi dan pemulihan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut juga mendiskusikan berbagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik.

    “Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi,” ujar Teddy sebagai keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Selain isu ekonomi, Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Sumatra.

    Pembahasan difokuskan pada upaya percepatan rehabilitasi dan penyaluran bantuan agar berjalan efektif serta terkoordinasi dengan baik.

    “Selain itu, Presiden dan Wakil Ketua DPR RI membahas penanganan dan pemulihan bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar proses rehabilitasi dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan secara cepat dan terkoordinasi,” katanya.

    Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam merespons tantangan ekonomi dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.

    Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana merupakan kali pertama di bulan ini. Sebelumnya, Prabowo melakukan pertemuan dengan Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/11), untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab buka SKP, tayangkan video jembatan Bailey rampung dibangun

    Seskab buka SKP, tayangkan video jembatan Bailey rampung dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dengan menayangkan video beberapa jembatan Bailey di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera yang telah rampung dibangun.

    “Atas izin bapak Presiden, sebelum memulai sidang kabinet paripurna, berikut kami tayangkan empat video dari tujuh jembatan Bailey yang sudah jadi, terhitung kemarin dari 50 jembatan yang sedang dibangun pada bulan Desember ini,” kata Teddy di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dia menuturkan setiap jembatan memiliki bobot antara 30 hingga 50 ton yang diangkut dari Jakarta menuju tiga provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Teddy menyebut proses pemasangan yang umumnya memerlukan waktu minimal satu bulan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu berkat kerja sama TNI, Polri, dan masyarakat setempat.

    “Biasanya pemasangan memakan waktu minimal satu bulan, tetapi berkat kerja sama TNI, Polri, dan warga Alhamdulillah dapat selesai dalam waktu satu minggu ini,” kata Seskab Teddy.

    Sebanyak empat video kemudian ditayangkan. Pertama, Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Jembatan itu dibangun di medan yang menantang dengan lebar sungai mencapai 180 meter dan menghubungkan Bireuen dengan Takengon, Aceh Tengah.

    Kedua, Jembatan Anggoli di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang telah rampung diperbaiki. Jembatan sepanjang 33 meter tersebut dibangun oleh Yonzipur 14.

    Berikutnya, di Sumatera Barat, Jembatan Bawah Kubang di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dengan bentang 21 meter, telah dibangun oleh Denzipur 2/PS Kodam XX Tuanku Imam Bonjol.

    Terakhir, Jembatan Sikabau di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, dengan panjang 18 meter, juga dibangun oleh Denzipur 2/PS Kodam XX Tuanku Imam Bonjol.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin untuk membahas penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Soetta prediksi 194 ribu penumpang saat puncak libur Natal

    Bandara Soetta prediksi 194 ribu penumpang saat puncak libur Natal

    Tangerang, Banten (ANTARA) – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memprediksi ada 194.269 penumpang melakukan perjalanan saat puncak libur Natal yakni pada 21 Desember 2025.

    “Puncak libur Natal diperkirakan terjadi pada Minggu tanggal 21 Desember 2025 dengan melayani 1.146 flight (penerbangan) serta 194.269 penumpang,” kata General Manager Bandara Soetta Heru Karyadi di Tangerang, Banten, Senin.

    Ia mengatakan pergerakan penumpang penerbangan tahun ini mengalami kenaikan 1,6 persen dibandingkan libur Natal tahun sebelumnya.

    Sementara, untuk puncak libur tahun baru diprediksi terjadi pada Minggu (28/12/2025) dengan melayani 1.141 pergerakan penerbangan.

    Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,9 persen dibandingkan penerbangan tahun sebelumnya.

    “Kemudian untuk layanan penumpang diprediksi tembus 181.886 pergerakan penumpang atau melonjak signifikan mencapai 14,1 persen,” tuturnya.

    Heru menambahkan sebagai upaya kesiapan Bandara Soetta dalam melayani lonjakan penumpang periode libur Natal dan tahun baru ini, pihaknya beserta pemangku kepentingan terkait telah melakukan berbagai upaya memaksimalkan layanan.

    Di antaranya melakukan peningkatan keamanan meliputi pengerahan personel gabungan sebanyak 11.573 personel terdiri dari TNI/Polri, Avsec, dan instansi terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area bandara.

    Selanjutnya, Bandara Soetta melakukan optimalisasi fasilitas dan layanan penumpang, termasuk peningkatan kapasitas check-in counter, baggage handling system, dan fasilitas umum lainnya.

    Kemudian, kesiapan fasilitas sisi udara seperti area parkir pesawat/parking stand, aviobridge, & runway yang terus dipantau dan ditingkatkan demi menjaga kelancaran pergerakan pesawat.

    “Untuk personel yang kami siagakan saat ini meningkat 4,6 persen atau menambah sekitar 160 orang per shift. Jadi, total ada 11.573 personel,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR dukung komitmen Prabowo tindak tegas pembalakan liar

    Wakil Ketua MPR dukung komitmen Prabowo tindak tegas pembalakan liar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam memberantas pembalakan liar yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

    Menurut dia, komitmen tersebut menjadi momentum penting dalam upaya perlindungan lingkungan sekaligus pencegahan dampak perubahan iklim. Pembalakan liar, kata dia, perlu ditindak baik yang dilakukan oleh entitas bisnis atau perorangan.

    “Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak boleh terulang. Karena itu, dibutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menilai langkah tegas terhadap pembalakan liar merupakan bentuk climate action yang konkret, terutama di tengah dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan oleh kelompok masyarakat ekonomi lemah dan rentan.

    Dia pun tentu mendukung penuh langkah cepat Presiden Prabowo dalam menangani bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Namun yang tidak kalah penting, kata dia, adalah memastikan kebijakan yang bersifat preventif agar bencana serupa tidak kembali terjadi.

    Dia juga mengatakan bahwa ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum sebenarnya telah memiliki preseden di sektor sumber daya alam lainnya. Jika tindakan tegas dan penertiban bisa dilaksanakan di sektor pertambangan dan mineral, maka hal yang sama tentu bisa dan sangat perlu dilakukan di sektor kehutanan.

    “Ketegasan dan konsistensi penegakan hukum sangat penting apalagi jika dampaknya langsung mengancam keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

    Ia pun mengharapkan komitmen Presiden Prabowo tersebut dapat diikuti secara konsisten dan konsekuen oleh kementerian dan lembaga terkait melalui langkah-langkah yang tegas, taktis, dan cepat di lapangan. Komitmen itu pun, kata dia, memerlukan langkah-langkah operasional yang taktis untuk segera dilakukan di lapangan.

    “Yang pertama tentu penindakan terhadap segala bentuk pembalakan liar dan menghentikan segala bentuk perusakan lingkungan. Kedua, adalah memperkuat pengawasan dan memastikan tidak ada lagi ruang atau celah bagi siapa pun untuk melakukan pembalakan liar yang membahayakan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Usai mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu, dia menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.

    “Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” ujar Presiden, Sabtu (13/12).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 belum diputuskan menunggu kinerja ekonomi

    Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 belum diputuskan menunggu kinerja ekonomi

    Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026.

    Menurutnya, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak,” ujar Purbaya, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

    Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret.

    Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

    Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian bisa dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam ini PPN bisa saja dinaikkan atau mungkin diturunkan, sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

    “Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak menurunkan, menaikkan,” ujarnya pula.

    Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

    Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

    Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan, setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

    “Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ujarnya pula.

    Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkat pengangguran perkotaan di China tercatat di angka 5,1 persen

    Tingkat pengangguran perkotaan di China tercatat di angka 5,1 persen

    Beijing (ANTARA) – Pasar tenaga kerja di China secara umum tetap stabil, dengan tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei bertahan di angka 5,1 persen pada November 2025, seperti ditunjukkan data resmi pada Senin (15/12).

    Selama 11 bulan pertama tahun ini, rata-rata tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei tercatat di angka 5,2 persen, menurut Badan Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China.

    Kondisi ketenagakerjaan di kalangan kelompok utama juga tetap solid. Pada November, tingkat pengangguran untuk pekerja migran pedesaan tercatat di angka 4,4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.

    Perekonomian China secara umum stabil pada November, ujar juru bicara (jubir) NBS China Fu Linghui dalam konferensi pers, seraya menambahkan bahwa negara itu akan berupaya untuk memastikan perkembangan yang stabil di sektor ketenagakerjaan, bisnis, pasar, dan ekspektasi.

    China menetapkan target tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei di kisaran 5,5 persen pada 2025 dan bertekad untuk menciptakan lebih dari 12 juta lapangan kerja perkotaan baru pada tahun tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga memulihkan kebutuhan LPG di Aceh

    Pertamina Patra Niaga memulihkan kebutuhan LPG di Aceh

    Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan helikopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah.

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga memulihkan kebutuhan bahan bakar LPG bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh di tengah sebagian jalur darat terputus terdampak bencana hidrometeorologi.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe.

    Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Menurut Roberth, untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan pola distribusi alternatif dengan moda transportasi baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    “Di Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan,” katanya.

    Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh.

    Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Roberth.

    Sedangkan, untuk Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan helikopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema alternative emergency (AE) dengan kapal roro sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh untuk menopang pasokan ke Pidie Jaya dan Bireuen.

    Di Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal roro telah tiba di Banda Aceh. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan,” kata Roberth lagi.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Pulau Jawa, yang mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Pertamina Patra Niaga juga telah menyalurkan bantuan 983 tabung LPG, terdiri atas 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh.

    “Kami terus berupaya maksimal, agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Bantuan 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEI terapkan “non-cancellation period” guna jaga kepercayaan investor

    BEI terapkan “non-cancellation period” guna jaga kepercayaan investor

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan non-cancellation period yang berlaku efektif pada Senin ini.

    Kebijakan tersebut diterapkan pada sesi prapembukaan (pre-opening) dan prapenutupan (pre-closing), sebagai bagian dari upaya memperkuat proses pembentukan harga saham yang lebih wajar dan transparan, serta merupakan salah satu best practice di bursa kawasan regional.

    “Kebijakan non-cancellation period diimplementasikan berdasarkan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diberlakukan pada 8 April 2025,” kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Jeffrey menjelaskan bahwa implementasi non-cancellation period merupakan upaya BEI dalam menjaga kualitas transaksi di pasar modal.

    “Implementasi non-cancellation period bertujuan untuk meminimalkan potensi praktik spoofing atau manipulasi pesanan pada jam-jam krusial, khususnya menjelang pembukaan dan penutupan perdagangan,” ujarnya.

    Ia menambahkan implementasi non-cancellation period memberikan proteksi lebih kepada investor, sehingga proses pembentukan harga dapat lebih kredibel, wajar dan transparan.

    Adapun BEI juga telah melakukan serangkaian pengujian dan persiapan teknis bersama anggota bursa serta penerima lisensi bursa lokal dan asing sebelum implementasi kebijakan.

    Selain itu, BEI secara paralel telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness serta berkolaborasi dengan Anggota Bursa untuk menyampaikan informasi terkait implementasi non-cancellation period kepada nasabahnya masing-masing.

    Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi ini dapat berlangsung dengan optimal, serta operasional perdagangan pada setiap anggota bursa dapat berjalan dengan lancar.

    Non-cancellation period merupakan salah satu program strategis BEI pada tahun 2025 dalam upaya memberikan proteksi lebih terhadap investor.

    Dengan implementasi itu, BEI berharap dapat meningkatkan kualitas, transparansi serta integritas pembentukan harga.

    “Kami juga berharap non-cancellation period dapat memperkuat kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan investor dalam bertransaksi di pasar modal Indonesia,” tambahnya.

    Informasi lebih lanjut terkait non-cancellation period dapat dilihat pada www.idx.co.id, pilih Produk & Layanan, pilih Jam & Mekanisme Perdagangan atau melalui tautan https://www.idx.co.id/id/produk-layanan/jam-dan-mekanisme-perdagangan/.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.