Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Rapat Paripurna DPR setujui hasil uji kelayakan calon anggota KY

    Rapat Paripurna DPR setujui hasil uji kelayakan calon anggota KY

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya telah dinyatakan lolos oleh Komisi III DPR RI.

    Tujuh calon anggota Komisi Yudisial itu disetujui setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang merwakili seluruh fraksi partai politik. Selanjutnya, para calon anggota KY itu akan dilantik oleh Presiden.

    “Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial apakah dapat disetujui?” kata Dasco yang dijawab setuju oleh hadirin.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menjelaskan bahwa tahapan uji kelayakan itu dimulai setelah Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno pada tanggal 14 November 2025 untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial.

    Termasuk, kata dia, membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan judul makalah, dan rancangan surat pernyataan yang akan ditandatangani calon anggota Komisi Yudisial.

    Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa pada hari Senin, 17 November 2025, sebelum dilakukan tahapan uji kelayakan, terlebih dahulu para calon anggota Komisi Yudisial mengambil nomor urut peserta, dilanjutkan dengan pembuatan makalah. Pembuatan makalah dimaksud untuk mengetahui, mengenal visi, misi, dan apabila calon terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial.

    Lalu Komisi III DPR RI pun melaksanakan uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial pada tanggal 17, 18, 19 November 2025 terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2025-2030.

    Dari uji kelayakan itu, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial jabatan tahun 2025-2030 yaitu:

    1. F William Saija, S.H., M.H.

    2. Setiawan Hartono, S.H., M.H.

    3. Dr Anita Kadir, S.H., M.CL., LL.M.

    4. Desmihardi, S.H., M.H.

    5. Prof Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

    6. Dr Abdul Chair Ramdhan, S.H., M.H.

    7. Abhan, S.H., M.H.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati Hari Guru, Seskab Teddy serukan penghormatan untuk pendidik

    Peringati Hari Guru, Seskab Teddy serukan penghormatan untuk pendidik

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru pada Hari Guru Nasional 2025.

    Ia menegaskan bahwa dedikasi para pendidik di seluruh penjuru tanah air memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi masa depan bangsa.

    “Dalam momen perayaan Hari Guru Nasional 2025 ini, mari kita berterima kasih kepada para guru di seluruh penjuru Indonesia, atas dedikasinya dalam membimbing dan mencerdaskan anak-anak masa depan bangsa,” ujar Teddy dikutip melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, peran guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional.

    Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menilai guru sebagai pilar pembangunan bangsa.

    Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pendidik, kata Teddy, pemerintah terus mendorong berbagai langkah peningkatan kesejahteraan guru.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat para guru dalam menjalankan tugas mulia mendidik generasi penerus.

    “Semoga ikhtiar pemerintah ini dapat memperkuat semangat perjuangan para guru dalam mendidik generasi penerus bangsa. Mari kita selalu menaruh rasa hormat dan apresiasi kepada para guru kita,” ucapnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian yang akan dikirim ke Gaza harus memiliki empat kriteria khusus.

    Kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Freddy mengatakan kriteria pertama yang harus dimiliki yakni pengalaman operasi gabungan TNI.

    Pengalaman ini, kata Freddy, harus dimiliki karena nantinya operasi pemelihara perdamaian akan melibatkan tiga brigade komposit yang terdiri dari pasukan gabungan lintas matra.

    “Syarat selanjutnya pengalaman penugasan internasional atau pendidikan luar negeri, pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian,” ujar Freddy.

    Dengan pengalaman penugasan di tingkat internasional terkhusus di bidang misi perdamaian, Freddy yakin sosok komandan tersebut akan lebih mudah menjalankan operasi dan koordinasi di Gaza.

    Terakhir, syarat yang harus dimiliki calon Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza adalah memiliki kemampuan melakukan diplomasi militer.

    “Syarat ke empat kemampuan diplomasi militer dan komunikasi strategis,” kata Freddy.

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang akan ditunjuk jadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” ujar Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham berharap agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan agar tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok.

    Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur dan tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite.

    “PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal,” ungkap Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menegaskan NU merupakan milik rakyat dan milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Dirinya pun mengingatkan sejarah NU yang dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengaveling organisasi untuk kepentingan sesaat.

    Dikatakan bahwa sejarah mencatat NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar, yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.

    Idrus menyebutkan di antara nama-nama harum itu, ada Kiai Haji (KH) Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden (KHR) Asnawi Kudus, KHR Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, serta KH Doro Muntaha.

    Jika melihat struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), kata dia, tampak
    jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun semangat keumatan dan kebangsaan.

    Pada masa kepengurusan pertama, disebutkan bahwa Rais Akbar dijabat oleh Kiai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari dari Jombang, sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada KH Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya.

    Sementara posisi Katib Awal dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dari Jombang dan Katib Tsani oleh KH Abdul Chalim dari Cirebon.

    “Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata dia.

    Kendati demikian, Idrus menekankan kondisi PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.

    Dengan begitu, dirinya berharap konflik internal harus segera dikelola dengan baik agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.

    Dia berpendapat langkah tersebut tidak cukup hanya melalui klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Insyaallah nanti digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

    Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

    Baru-baru ini, risalah Rapat Harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

    Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

    Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kantongi nama kandidat calon Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    TNI kantongi nama kandidat calon Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya sudah mengantongi beberapa nama perwira bintang tiga yang akan menjadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Freddy pun tidak menjelaskan dari mana asal matra perwira tinggi yang menjadi calon pemimpin pasukan perdamaian TNI di Gaza.

    “Yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus mengatakan seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah pembahasannya rampung panitia khusus beberapa waktu lalu.

    Persetujuan itu dilakukan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para anggota DPR RI yang hadir. Seluruh fraksi partai politik pun menyetujui RUU itu untuk menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju.

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya mengatakan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang terdiri atas delapan Bab dan 63 Pasal telah disepakati pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah (DIM).

    Secara keseluruhan, menurut dia, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara ada sebanyak 581 DIM, terdiri atas 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah.

    Menurut dia, terdapat delapan substansi baru yang diatur dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara tersebut.

    Pertama, RUU ini menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengelolaan ruang udara antara lain melalui penyampaian pendapat terkait kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan serta menjaga ketertiban keselamatan dan keamanan pemanfaatan ruang udara.

    Kedua, pemanfaatan ruang udara yang dilaksanakan untuk kepentingan perekonomian, sosial dan budaya dalam meningkatkan pariwisata dan rekreasi, mendukung pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga dirgantara, pengembangan teknologi keudaraan, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya.

    Ketiga, RUU ini menegaskan pelaksanaan penguasaan dan pengembangan teknologi melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional.

    Keempat, penetapan status kawasan udara yang perlu memerhatikan penerbangan sipil. Hal ini merupakan penerapan prinsip flexible use airspace, yaitu konsep yang menawarkan solusi dimana ruang udara tidak lagi secara kaku, melainkan digunakan secara bersama secara fleksibel.

    Kelima, RUU ini mengatur mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Republik Indonesia, mengingat dinamika ancaman dan intensitas pergerakan udara yang semakin kompleks, dan membutuhkan landasan hukum yang kuat spesifik dan terintegrasi dalam UU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

    Keenam, pengaturan terhadap riset dan perguruan tinggi asing yang datang ke Indonesia mewajibkan untuk harus bermitra dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.

    Ketujuh, RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara menegaskan penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan RUU ini juga memperjelas peran penyidik perwira TNI AU dalam melakukan penyidikan terhadap kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer, hingga area aktivitas militer.

    Kedelapan, RUU ini juga menetapkan pemidanaan atas pelanggaran yang dilakukan atas wilayah Indonesia guna memberikan efek jera dan menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah udara di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI Pusat minta badan publik gunakan medsos untuk sebarkan informasi

    KI Pusat minta badan publik gunakan medsos untuk sebarkan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Rospita Vici Paulyn meminta badan publik serta kementerian/lembaga memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan layanan masyarakat, khususnya pesan dan tips menghindari penipuan finansial digital.

    “Kami mendorong badan-badan publik untuk terbuka terhadap informasinya, kemudian memanfaatkan kanal-kanal media sosial yang ada untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada publik,” kata Rospita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rospita mengungkapkan bahwa saat ini berbagai kementerian/lembaga sudah mempunyai situs web yang memuat berbagai informasi dan layanan publik dengan lengkap.

    Namun, masyarakat kurang berminat untuk meluangkan waktu dan membaca berita dan informasi yang diunggah ke situs web kementerian/lembaga tersebut.

    “Masyarakat kita ini kan malas untuk membuka website karena website ini bukan hal yang senang untuk dilihat. Karena beritanya kan berita-berita yang serius,” ujarnya.

    Hal itulah yang mendorong Rospita untuk meminta badan publik di tanah air mengemas berbagai informasi publik dalam konten yang menarik dan dimuat ke media sosial sehingga lebih mudah disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat.

    “Kami mendorong badan publik untuk menggunakan Instagram, TikTok sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi dan caranya sederhana. Sehingga ketika diinformasikan ke publik, publik paham nih,” kata Rospita.

    Dia berharap pesan layanan publik yang dikemas dalam konten media sosial membuat masyarakat semakin paham dengan berbagai modus penipuan finansial digital dan tidak menjadi korban penipuan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kristiyanto kagum banyak warga Makassar rajin berolahraga

    Hasto Kristiyanto kagum banyak warga Makassar rajin berolahraga

    “Sebelumnya, saya kunjungan kerja sekaligus berolahraga di Pulau Rote, NTT dan Pekanbaru, Riau. Bahkan di sela-sela itu, ikut Borobudur Marathon juga,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku kagum kepada warga Makassar yang tetap berlari pagi meski bukan hari libur.

    Hal itu disampaikan Hasto saat menikmati hawa segar di pagi nan cerah di kawasan CPI, Makassar, bersama warga dan komunitas lari Makassar, pada Selasa pagi

    Kala melewati sejumlah warga yang ditemuinya, Hasto menyapa dengan mengucapkan selamat pagi dan meneriakkan kata ‘merdeka.’ Warga pun menyambut balik dengan meneriakkan kata khas untuk penyemangat tersebut.

    Sesekali Hasto juga terdengar bernyanyi kecil, menyemangati rombongan anak-anak muda yang bertahan ikut bersamanya memutari kawasan CPI. Saat cuaca cerah berubah gerimis pun tidak menyurutkan langkah mereka.

    Hasto mengatakan dirinya berolahraga selain untuk menjaga kebugaran sekaligus juga mengenal lebih dekat wilayah yang dikunjunginya.

    “Sebelumnya, saya kunjungan kerja sekaligus berolahraga di Pulau Rote, NTT dan Pekanbaru, Riau. Bahkan di sela-sela itu, ikut Borobudur Marathon juga,” kata Hasto sambil tersenyum.

    Sejumlah politisi ikut berlari menemani Hasto seperti mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Risfayanti Muin dan Rudi Pieter Goni. Sementara dari pimpinan pusat partai Yuke Yurike, Wakil Bendahara Umum PDIP. Untuk diketahui, Danny Pomanto ikut menggambar sketsa awal kawasan CPI Makassar.

    Sambil berlari, Danny banyak bercerita tentang pembangunan di Makassar saat dia menjabat selama 2 periode.

    “Pak Danny sambil lari tadi bercerita Makassar jadi salah satu kota terbahagia di dunia. Lalu menjadikan kota kuliner sehingga PAD naik drastis dari wisata kuliner rakyat. Hingga PAD naik 400 persen,” sebut Hasto.

    Saat melewati Masjid 99 Kubah, Hasto mengajak pelari untuk berhenti sejenak, memandang arsitek masjid yang indah itu. Dia pun mengajak para pelari untuk berpose sejenak.

    “Tidak ada kata capek. Saya menikmati lari apalagi olahraga lari sangat simpel,” ujar Hasto sambil mengajak rombongan untuk melanjutkan lari itu hingga mereka menuntaskan 5KM.

    Dia pun mulai melakukan proses pendinginan setelah olahraga. “Ayo stretching,” ajak Hasto saat semua rombongan menyelesaikan aktivitas berlari itu.

    Hasto dan rombongan pun kemudian menikmati kopi pagi di sebuah Warkop yang bernama Ko Heng.

    Beberapa waktu yang lalu, usai menutup rangkaian agenda politiknya di Riau, Hasto ikut berlari bersama ratusan warga dalam ajang Riuh Run dengan mengelilingi Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Minggu (23/11).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Majelis Syuro Arab Saudi, Ketua MPR bahas penguatan kerja sama

    Temui Majelis Syuro Arab Saudi, Ketua MPR bahas penguatan kerja sama

    “Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra utama di kawasan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi saat bertemu dengan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi Abdullah bin Muhammad Al Ash-Sheikh di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (24/11).

    Dilansir dari keterangan diterima di Jakarta, Selasa, Muzani dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi memiliki potensi besar untuk saling mendukung dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur.

    “Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra utama di kawasan,” ucapnya.

    Muzani juga menyampaikan bahwa Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menyambut baik peluang pengembangan dan pengolahan di sektor energi.

    Dirinya pun berharap Arab Saudi yang memiliki kekuatan finansial, dapat bekerja sama lebih erat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, baik dalam pengembangan energi terbarukan maupun eksplorasi dan pengolahan energi fosil.

    “Ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi kedua negara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Majelis Syuro dan Pemerintah Arab Saudi. Sambutan tersebut mencerminkan hubungan yang erat dan saling percaya antara kedua negara.

    “Indonesia dan Arab Saudi telah lama memiliki hubungan kokoh yang melampaui kepentingan politik, namun juga mencakup diplomasi budaya, ekonomi, hingga solidaritas sesama negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.