Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Cek fakta, Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Informasi soal wacana pemekaran Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi baru mendapatkan banyak perhatian dari warganet pada akhir Juni.

    Rencana pemecahan Jabar menjadi lima wilayah disebut digulirkan oleh DPRD Jabar, sebagaimana dijelaskan unggahan pengguna media sosial ini.
    Tangkapan layar narasi yang menyebutkan Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru (X)

    Berdasarkan sejumlah keterangan yang beredar, berikut adalah daftar lima provinsi baru yang diklaim akan menggantikan Jabar:

    1. Provinsi Sunda Pakuan terdiri dari:
    Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok.

    2. Provinsi Sunda Priangan terdiri dari:
    Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

    3. Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi terdiri dari:
    Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

    4. Provinsi Sunda Caruban terdiri dari:
    Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    5. Provinsi Sunda Galuh terdiri dari:
    Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Lalu, benarkah Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru:

    Penjelasan:
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu soal pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru bersifat usulan, dan memang dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati.

    Rahmat Hidayat, pada Sabtu (21/6), mengatakan bahwa pemisahan Jabar akan dibahas dengan para tokoh dan para ahli di tingkat legislatif, sebagaimana dimuat dalam artikel daring ini.

    Namun, narasi itu justru dibantah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi.

    Bappeda sendiri memiliki tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, hingga mengevaluasi pembangunan daerah, sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia.

    Menurut Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, pihaknya dan DPRD Jabar telah menggelar rapat bersama terkait Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada 26 Juni 2025. Kendati demikian, tidak ada pembahasan soal pemecahan Jabar jadi lima provinsi.

    “Bisa diabaikan, hoaks. Di antara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi,” kata Dedi Mulyadi, sebagaimana dilaporkan media nasional ini.

    Klaim: Jawa Barat akan dipecah jadi lima provinsi baru
    Rating: Misinformasi

    Cek fakta: Hoaks! Foto pembangunan patung Dedi Mulyadi

    Cek fakta: Hoaks! Jokowi dan Kapolri copot jabatan Kapolda Jabar karena batalkan sidang Pegi Setiawan

    Baca juga: Kemendagri catat ada 341 usulan daerah pemekaran per April 2025

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini 14 lokasi Samsat Keliling Jadetabek pada Senin

    Ini 14 lokasi Samsat Keliling Jadetabek pada Senin

    Agar dapat mengakses layanan Samsat Keliling, pemilik kendaraan wajib membawa KTP asli, BPKB, dan STNK, masing-masing dilampirkan fotokopi

    Pelayanan Samsat bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan seperti, pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berikut wilayah layanan samsat keliling di Jadetabek seperti informasi akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    Samsat keliling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB; Samsat keliling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Samsat keliling Ciledug bertempat di Kantor Kecamatan Pinang, dan Matland Cyber Puri dari jam 09.00 – 14.00 WIB; Samsat keliling Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB; Samsat keliling Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang di halaman Gtown House pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Kota Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Kabupaten Bekasi, di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB; Samsat keliling Cinere di halaman parkir Samsat dari jam 08.00-12.00 WIB.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senin, layanan SIM Keliling Jakarta hanya sampai jam 12 siang

    Senin, layanan SIM Keliling Jakarta hanya sampai jam 12 siang

    di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi

    Jakarta (ANTARA) – Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada Senin berada di lima lokasi berbeda di Jakarta dan tiga di antaranya hanya beroperasi sampai jam 12.00 WIB.

    Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta seperti dikutip dari akun X resmi @tmcppoldametro, yang bisa diakses oleh masyarakat.

    1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung layanan tersebut dibuka dari jam 08.00-12.00 WIB;
    2. Jakarta Utara di LTC Glodok, dari pukul 08.00-12.00 WIB;
    3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata, mulai jam 08.00-12.00 WIB,
    4. Jakarta Barat bertempat di Mall Citraland layanan dibuka 08.00-14.00 WIB
    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng, dari jam 08.00-14.00 WIB.

    Masyarakat yang akan mengakses layanan SIM Keliling diminta membawa SIM A atau C yang akan diperpanjang berikut KTP yang masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi. Kemudian yang perlu diketahui bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku.

    Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis wajib mengajukan permohonan baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlakunya pada layanan SIM keliling, tapi harus di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen.

    Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (Minggu, 29/6) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia hingga Gubernur Bali sebut Bung Karno bukan hanya milik satu partai.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kawasan Indonesia berada dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL dari Tiongkok, kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian,” ujar Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Seskab dampingi Kapolri cek persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau persiapan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Bhayangkara yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 1 Juli mendatang.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa kedatangannya meninjau persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu juga merupakan undangan dari Kapolri.

    “Di hari Minggu pagi tadi, memenuhi undangan dari Kapolri, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turut mengecek persiapan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo: Pembangunan bangsa perjalanan panjang dan penuh perjuangan

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembangunan sebuah bangsa merupakan proses perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan.

    “Bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    Presiden menilai setiap negara memiliki perjalanan sejarah tersendiri dalam membangun bangsanya. Dia mencontohkan China yang memiliki perjalanan panjang dalam membangun bangsa mereka, yang penuh dengan liku, pengorbanan, keringat, darah, dan air mata.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ombudsman Sumbar minta tindak tegas bangunan liar di TWA Megamendung

    Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berani serta bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan liar atau tidak berizin di sepanjang kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung, Kabupaten Tanah Datar.

    “Nyatanya setelah tahap penyegelan, aktivitas di kawasan TWA Megamendung kembali beroperasi,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan Adel menyikapi beroperasinya beberapa bangunan dan aktivitas di kawasan TWA Megamendung. Padahal, pada Kamis (26/6) Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, TNI/Polri dan pemerintah provinsi setempat sudah menyegel kawasan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik salah satu partai politik.

    Hal ini ia katakan di Denpasar, Minggu, saat menutup gelaran Bulan Bung Karno Provinsi Bali sebagai pengingat bahwa sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya semestinya digaungkan.

    “Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Megaproyek ekosistem baterai listrik serap 8.000 tenaga kerja

    Seskab: Megaproyek ekosistem baterai listrik serap 8.000 tenaga kerja

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan megaproyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Karawang, Jawa Barat diproyeksi mampu menyerap 8.000 tenaga kerja.

    Peletakan batu pertama (groundbreaking) ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL itu baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Artha Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Proyek ini diyakini mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Seskab menjelaskan bahwa peresmian groundbreaking proyek tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk mendorong pengembangan industri dari hulu ke hilir, dengan enam subproyek yang dikembangkan di Kabupaten Halmahera Timur dan Karawang.

    Dalam sambutannya saat peresmian, Presiden Prabowo meyakini bahwa kunci dari pembangunan suatu bangsa berasal dari kemampuan untuk mengolah sumber daya alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi, sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

    Adapun proyek yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS yang mencakup area seluas 3,023 hektare.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini juga dirancang ramah lingkungan dengan pemanfaatan kombinasi energi seperti PLTU 2×150 MW, PLTG 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, dan tenaga surya sebesar 172 MWp, termasuk 24 MWp di pabrik Karawang.

    Pabrik baterai di Karawang yang berada di atas lahan seluas 43 hektare itu dioperasikan oleh perusahaan patungan PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) hasil kolaborasi IBC dengan CBL, anak usaha raksasa baterai dunia Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

    Pabrik ini ditargetkan memiliki kapasitas awal 6,9 GWh pada fase pertama dan meningkat hingga 15 GWh pada fase kedua. Kemudian, operasi komersial dijadwalkan dimulai akhir 2026.

    Di Halmahera Timur, ANTAM dan Hong Kong CBL Limited (HK CBL) telah membentuk PT Feni Haltim (PT FHT) untuk mengembangkan kawasan industri energi baru yang terdiri atas proyek pertambangan nikel, smelter pirometalurgi dengan kapasitas 88.000 ton refined nickel alloy per tahun (2027).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab dampingi Kapolri cek persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Seskab dampingi Kapolri cek persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau persiapan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Bhayangkara yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 1 Juli mendatang.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa kedatangannya meninjau persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu juga merupakan undangan dari Kapolri.

    “Di hari Minggu pagi tadi, memenuhi undangan dari Kapolri, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turut mengecek persiapan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan HUT Ke-79 Bhayangkara tak hanya menjadi ajang kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat.

    Oleh karena itu, satuan pengamanan (satpam), unsur potensi masyarakat (potmas) dan unsur perlindungan masyarakat (linmas) dari berbagai wilayah akan ikut baris berdampingan dengan pasukan Polri dan mitra keamanan lainnya dalam defile HUT Ke-79 Bhayangkara pada Selasa (1/7) mendatang.

    Dalam defile yang akan digelar usai upacara utama HUT Ke-79 Bhayangkara, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing.

    Hal itu menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

    Pelibatan unsur masyarakat dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara merupakan bagian dari strategi membangun kedekatan institusional yang bersifat kolaboratif dan partisipatif.

    Selain satpam, linmas, dan potmas, sejumlah elemen masyarakat lainnya akan ikut ambil bagian pula dalam defile HUT Ke-79 Bhayangkara, di antaranya kelompok buruh hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Peringatan ini menegaskan bahwa tidak hanya PDI Perjuangan yang menumbuhkan semangat tri sakti Bung Karno, melainkan juga jalur pemerintah

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden RI Ke-1 Ir Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik salah satu partai politik.

    Hal ini ia katakan di Denpasar, Minggu, saat menutup gelaran Bulan Bung Karno Provinsi Bali sebagai pengingat bahwa sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya semestinya digaungkan.

    “Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster.

    Gubernur asal Buleleng itu menyadari PDI Perjuangan, terutama Bali, rutin memperingati Bulan Bung Karno melalui sejumlah lomba dan kegiatan, namun Pemprov Bali juga melakukan.

    Sejak 2019, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno, dilakukan sejumlah kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Peringatan ini menegaskan bahwa tidak hanya PDI Perjuangan yang menumbuhkan semangat tri sakti Bung Karno, melainkan juga jalur pemerintah.

    “Jadi ini dilaksanakan melalui jalur pemerintah dan partai, karena Bung Karno mengajarkan pengetahuan dan pendidikan buat generasi penerus mengenai ideologi, ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat penting, berwawasan jangka panjang,” ujar Wayan Koster.

    Menurut dia, tri sakti Bung Karno selamanya diperlukan oleh Bangsa Indonesia, sehingga yang memperingatinya tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

    Gubernur Bali mengingatkan bagaimana Presiden Soekarno memimpin pergerakan melawan penjajah sebelum kemerdekaan, hingga harus keluar masuk tahanan bersama tokoh-tokoh lainnya.

    Ia juga mengingatkan nama Soekarno-Hatta selalu ada dalam naskah proklamasi yang dibacakan tiap 17 Agustus, sehingga semestinya tidak hanya meninggalkan nama.

    “Jadi betapa pentingnya Soekarno bagi Indonesia, janganlah kita melupakan sejarah atau jas merah, tanpa Bung Karno dan pejuang lainnya kita tidak bisa begini, tidak bisa berdiri tegak, jadi sebagai Bangsa Indonesia apalagi Bali harus betul-betul mengingat spiritnya,” kata Koster.

    Pada tahun ini, Pemprov Bali membuka lomba musikalisasi puisi, lomba film pendek, dan lomba film dokumenter sebagai refleksi dari perayaan terhadap Bung Karno.

    Gubernur Bali melihat jumlah lomba ini sejatinya masih kurang untuk menumbuhkan semangat generasi muda, sehingga meminta Badan Kesbangpol Bali sebagai pelaksana membuat acara lebih besar tahun selanjutnya.

    “Pemprov Bali konsisten menyelenggarakan Bulan Bung Karno dan tadi pemenang lombanya lumayan hadiahnya juara satu Rp15 juta, tahun depan lebih meriah lagi mungkin sekarang karena hemat anggaran ya, tahun depan harus lebih bagus meriah dan hadiahnya dinaikkan,” ujarnya sekaligus menyarankan hadiah lomba dimanfaatkan untuk kebutuhan perkuliahan atau mendukung UMKM lokal.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tanggapi polemik batas administrasi 4 pulau di perbatasan Aceh-Sumut

    Kemendagri tanggapi polemik batas administrasi 4 pulau di perbatasan Aceh-Sumut

    Senin, 16 Juni 2025 19:40 WIB

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kedua kanan) didampingi Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir (kanan), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan tentang polemik batas administrasi empat pulau di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025). Kementerian Dalam Negeri terus melakukan kajian mengenai status empat Pulau yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang dengan mempertimbangkan dokumen perjanjian Helsinki dan Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersiap memberikan keterangan kepada wartawan tentang polemik batas administrasi empat pulau di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025). Kementerian Dalam Negeri terus melakukan kajian mengenai status empat Pulau yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang dengan mempertimbangkan dokumen perjanjian Helsinki dan Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DMI Jakut nilai Polri semakin dekat dengan masyarakat

    DMI Jakut nilai Polri semakin dekat dengan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Utara Ustadz Suwardi menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin dekat dengan masyarakat melalui komitmen untuk selalu hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan.

    “Perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara ini mengambil tema ‘Polri Untuk Masyarakat’ dan ini menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat,” kata dia di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, selama ini Polri hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan sosial.

    Hal ini tergambar dari berbagai kegiatan sosial yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT Bhayangkara seperti bakti kesehatan, donor darah, bakti sosial dan bakti religi.

    Kemudian anjangsana, tabur bunga dan pertandingan olah raga. Bahkan Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan perlombaan baris berbaris.

    Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

    Ia mengatakan, masyarakat menyambut positif perubahan dan keterbukaan Polri yang terus membangun kepercayaan publik.

    Ia mengatakan, di era digital dan demokrasi seperti saat ini, transparansi dan kecepatan dalam melayani masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sinergi antara Polri dan warga negara.

    Ia mengatakan memasuki usia ke-79, Polri diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moral, etika, Tribrata dan Catur Prasetya.

    “Dengan semangat pengabdian dan integritas tinggi, Polri terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demokrat Jakarta panaskan mesin politik untuk pemilu mendatang

    Demokrat Jakarta panaskan mesin politik untuk pemilu mendatang

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 dan forum ini menjadi penanda awal konsolidasi besar-besaran serta revitalisasi internal partai menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

    “Kita ingin menyelaraskan revitalisasi organisasi DPP dengan DPD, termasuk pembentukan badan saksi dan badan logistik sebagai bagian dari penguatan struktur,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Jakarta, Minggu.

    Herman Khaeron menyampaikan optimisme terhadap masa depan partai yang lebih baik. Ia berharap rakerda kali ini melahirkan program kerja konkret yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti era 2009.

    Kang Hero–sapaan akrabnya–menekankan pentingnya keterlibatan seluruh struktur partai dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

    Ia mendorong juga kegiatan yang bersifat merakyat dilakukan serentak di seluruh wilayah, baik oleh DPD maupun DPC.

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menyiapkan format laporannya, tapi kegiatan disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing.

    “Silakan lakukan kegiatan yang sederhana namun menyentuh rakyat, seperti lomba makan kerupuk, balap karung atau kegiatan tradisional lainnya,” katanya.

    Kegiatan peringatan HUT RI tersebut juga akan menjadi bagian dari rangkaian menuju HUT Partai Demokrat ke-24 pada tahun ini, sekaligus menyambut seperempat abad usia partai pada 2026.

    Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, rakerda bukan sekadar agenda koordinasi tahunan, melainkan momen refleksi kolektif atas arah perjuangan partai.

    “Kita tidak akan pernah menang dalam Pemilu 2029 jika tidak merapikan rumah kita sendiri. Revitalisasi organisasi dan peneguhan arah juang adalah kunci,” katanya.

    Forum ini mengangkat tema “Revitalisasi Organisasi dan Peneguhan Arah Juang Demokrat Jakarta” dan menyepakati tiga fokus utama pembenahan. Pertama, konsolidasi struktur dari tingkat DPD hingga ranting.

    Kedua, penegakan disiplin organisasi dan loyalitas komando dan ketiga, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan program pengembangan berkelanjutan.

    Demokrat Jakarta juga akan diarahkan sebagai “center of excellence” dalam kaderisasi. Mulai tahun ini, pendidikan politik, komunikasi publik hingga literasi kampanye digital ditetapkan sebagai agenda tetap di semua tingkatan organisasi.

    Di sisi lain, arah perjuangan Partai Demokrat Jakarta juga ditegaskan dalam tiga prinsip utama. Yaitu, progresif dalam menjawab isu-isu kota seperti kemacetan dan ketimpangan, responsif terhadap nasib kelompok rentan seperti warga rusun dan PKL.

    Selanjutnya modern dengan menyasar pemilih muda dan ranah digital sebagai arena baru.

    Sejumlah target konkret pun dirumuskan dalam forum ini, antara lain evaluasi badan partai 2022-2025, penyusunan program kerja 2025-2027 serta pengesahan struktur kepengurusan DPD yang baru.

    Dengan semangat itu, Partai Demokrat Jakarta bersiap menyongsong laga politik yang kian dekat, dengan peta jalan yang kini mulai disusun dari dalam.

    Ketua Panitia Pelaksana Rakerda, Faisal menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk tanggung jawab organisasi untuk merumuskan strategi dan arah gerak ke depan.

    “Kami melibatkan seluruh elemen partai sebagai simbol dari gotong-royong dan kesiapan Demokrat Jakarta untuk kembali merebut kepercayaan publik,” kata Faisal.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan simpatisan partai.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.