Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Terinsiprasi pedagang gerobak, ini alasan QRIS dipilih masyarakat (1)

    Terinsiprasi pedagang gerobak, ini alasan QRIS dipilih masyarakat (1)

    ANTARA – QRIS telah menjadi ‘game-changer’ dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Namun, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana QRIS bisa mengubah cara orang Indonesia bertransaksi? Kepala Divisi Produk dan Teknologi ASPI, Tata Martadinata, membeberkannya kepada ANTARA.

    (Nabila Anisya Charisty/Aloysius Puspandono/Erlangga Bregas Prakoso, Syamsul Rizal/Rizky Bagus Dhermawan/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum: Polri garda terdepan tegakkan hukum

    Menkum: Polri garda terdepan tegakkan hukum

    ia berharap sinergi antara penegak hukum terus terjaga demi Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, mengayomi masyarakat, hingga menegakkan hukum di bawah naungan Merah Putih.

    “Saya, atas nama Kementerian Hukum, mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bhayangkara,” ucap Supratman saat dikonfirmasi setelah menghadiri Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dirinya berharap sinergi antara penegak hukum terus terjaga demi Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat.

    Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Polri saat ini, Menkum pun mengucapkan selamat. “Dirgahayu Polri. Presisi untuk Negeri, menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya dalam HUT Ke-79 Bhayangkara yang merupakan peringatan atas terbentuknya Polri pada 1 Juli 1946.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto, selaku inspektur upacara, memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional sebagai fondasi utama bagi keberhasilan agenda-agenda besar pembangunan bangsa.

    “Berkat Polri, kita sebagai bangsa dapat menjalankan agenda besar pembangunan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden juga menekankan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata kebebasan dari penjajahan, melainkan menuju kedaulatan di segala bidang serta menjadi negara yang makmur dan adil.

    Menurut Prabowo, Polri memegang peranan vital dalam merealisasikan hal tersebut.

    “Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia tanpa kemiskinan, Indonesia tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan, itu cita-cita kita,” katanya.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa sejarah dunia telah menunjukkan tak ada negara yang berhasil tanpa keberadaan kepolisian yang kuat.

    Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendiri Polri.

    “Dengan kesadaran itulah para pemimpin negara dari presiden pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat, kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul,” ucap Presiden menambahkan.

    Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara tahun ini mengangkat tema Polri Untuk Masyarakat yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    Serang (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut.

    Keputusan ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten Gembong R. Sumedi sebagai bentuk sikap partai terhadap kasus yang mencuat ke publik.

    “Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini,” ujar Gembong di Kota Serang, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan.

    “Ini langkah penegakan etik. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Gembong tegas.

    Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Meskipun diwarnai pergantian kepemimpinan internal, Gembong memastikan bahwa partainya tetap solid mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

    “PKS tetap komitmen menyukseskan program-program Andra-Dimyati,” ujarnya.

    Sementara, Gubernur Banten Andra Soni menghormati keputusan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengganti Budi Prajogo dengan Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik.

    “Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujar Andra Soni saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan, pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang lazim dalam dinamika politik dan merupakan hak prerogatif partai pengusung.

    Kasus dugaan titipan siswa dalam penerimaan peserta didik baru ini sebelumnya menuai sorotan luas di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Langkah PKS ini disebut sebagai upaya menjaga akuntabilitas politik di tengah tekanan opini publik.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PB SEMMI sebut Polri berperan besar dukung program Astacita 

    PB SEMMI sebut Polri berperan besar dukung program Astacita 

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyebutkan Polri berperan besar dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo-Gibran.

    “Salah satunya dalam program swasembada pangan, Polri menanam jagung di lahan seluas 1,7 juta hektare dengan sumber daya dan lahan yang dimiliki dan juga membangun gudang-gudang penyimpanan jagung,” kata Bendahara umum PB SEMMI, Achmad Donny dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, menurutnya Polri tidak hanya membuka lahan dan membangun pabrik jagung, tapi juga melakukan rekrutmen bintara khusus dalam rumpun Ilmu Pertanian.

    “Hal itu dinilai sebagai upaya kolaborasi Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan, ini sesuatu yang luar biasa dan patut diapresiasi,” kata Donny.

    Dalam HUT ke-79 Bhayangkara ini, Donny juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri di seluruh Indonesia atas dedikasinya selama 79 tahun menjaga ketertiban serta mengayomi masyarakat.

    “Polri selalu hadir dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, membaur menghadirkan rasa aman dalam kehidupan sosial masyarakat,” ucapnya.

    Tema HUT ke-79 Bhayangkara yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” tentunya bukan hanya sekedar tema dalam perayaan ulang tahun sebuah institusi.

    “Lebih jauh dari itu, bagi kami transformasi institusi Polri dari tahun ke tahun benar-benar dirasakan oleh masyarakat, perubahan institusi ini ke arah yang lebih baik dan profesional,” kata Donny.

    Namun demikian, ia menyebutkan masih banyak catatan penting yang harus diperhatikan dan segera dibenahi karena sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, Polri dituntut harus selalu profesional.

    “Tapi kami yakin Polri akan terus berjalan di sisi rakyat hingga menjadi lembaga penegak hukum yang paling bisa diandalkan masyarakat seiring dengan transformasi positif yang terus dilakukan,” jelas Donny.

    PB SEMMI juga berharap di HUT ke-79 Bhayangkara ini, semoga POLRI semakin profesional dan tetap presisi di hati masyarakat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR terima Surpres soal perjanjian ekstradisi RI-Rusia

    DPR terima Surpres soal perjanjian ekstradisi RI-Rusia

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa surat bernomor R34/Pres/06/2025 itu diterima pimpinan DPR RI pada tanggal 5 Juni 2025

    “Hal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi, Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition,” kata Adies yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia menyebut pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden RI Nomor R23/Pres/05/2025 pada tanggal 7 Mei 2025 perihal rencana Pengesahan Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN untuk Bahan Bangunan dan Konstruksi (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement Building and Construction Materials).

    Dia mengatakan pimpinan DPR RI juga menerima Surat Presiden RI Nomor R33/Pres/05/2025 pada tanggal 19 Mei 2025 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul DPR RI.

    Selain itu, Adies mengatakan pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden RI Nomor R35/Pres/06/2025 pada tanggal 26 Juni 2025 perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

    Di samping surat-surat dari Presiden RI, dia mengatakan pimpinan DPR RI telah menerima pula surat dari DPD RI pada tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Indikasi Kerugian Negara.

    Legislator itu mengatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

    Adapun Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 beragendakan empat agenda utama, yaitu penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024.

    Kemudian agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2026;

    Lalu agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Terakhir, penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Rapat paripurna yang dipimpin oleh Adies itu, dihadiri pula Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco tak tampak hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh 398 dari 579 anggota DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upacara HUT Bhayangkara, Polda dan Pemprov Papua inginkan PSU damai

    Upacara HUT Bhayangkara, Polda dan Pemprov Papua inginkan PSU damai

    ANTARA – Sebanyak 1500 personel Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengikuti HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7). Dalam sambutannya, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengajak seluruh personel Polri untuk mengawal menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus mendatang. Seruan yang sama juga disampaikan oleh Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong.  (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Layanan transportasi pengumpan dinilai harus jadi perhatian

    Layanan transportasi pengumpan dinilai harus jadi perhatian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menilai bahwa layanan transportasi pengumpan (feeder) menuju Transjakarta perlu diperhatikan agar semakin terkoneksi.

    “Jangan sampai yang di daerah penyangga terkoneksi, tapi yang di dekat rumah kita, dari gang-gang itu tidak terkoneksi,” kata Wahyu di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, transportasi pengumpan seperti Mikrotrans perlu diperluas agar dapat menjangkau daerah yang tidak terlewati Transjakarta.

    Wahyu mengatakan bahwa dengan terkoneksinya semua jalanan di Jakarta dengan transportasi umum, maka diharapkan pengguna jasa tersebut semakin meningkat.

    Apalagi kata Wahyu, anggaran untuk subsidi transportasi umum di Jakarta cukup besar dan bahkan mencapai 70 persen dari anggaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta yaitu Rp7,2 triliun.

    “Yang ada di Jakarta sendiri dari gang harus ada ‘feeder’ untuk menuju Transjakarta agar terkoneksi,” ujarnya.

    Wahyu menambahkan, jangan sampai daerah penyangga terkoneksi dengan dibukanya layanan Transjabodetabek, akan tetapi di DKI Jakarta sendiri masih tidak menyeluruh.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin, Senin (30/6).

    Menurut dia, dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,160 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional lima persen, belanja barang dan jasa 14 persen dan belanja modal sembilan persen.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR gelar Rapat Paripurna bahas RAPBN 2026 hingga mitra Danantara

    DPR gelar Rapat Paripurna bahas RAPBN 2026 hingga mitra Danantara

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 yang beragendakan pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026 hingga penetapan mitra kerja Danantara.

    Adapun rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Adies mengatakan rapat paripurna itu dihadiri oleh 398 dari 579 Anggota DPR RI.

    “Dengan demikian kuorum telah tercapai, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa ada empat agenda utama dalam Rapat Paripurna tersebut, yaitu penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024.

    Kemudian agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2026;

    Lalu agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yakni penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Dalam rapat tersebut, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo serahkan tumpeng ke polisi pelopor sekolah untuk anak pemulung

    Prabowo serahkan tumpeng ke polisi pelopor sekolah untuk anak pemulung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan potongan tumpeng kepada anggota Polri berprestasi yang berhasil membangun sekolah untuk ratusan anak pemulung di Jakarta Barat.

    Prosesi tersebut menandai rangkaian acara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa.

    Seusai memimpin jalannya upacara, Presiden Prabowo memperoleh kesempatan pertama untuk memotong bagian pucuk nasi tumpeng di podium kehormatan, yang menjadi simbolisasi rasa syukur Hari Bhayangkara.

    Potongan tersebut diberikan Presiden kepada Aiptu Agus Riyanto yang kini bertugas sebagai anggota Babinkamtibmas Polsek Kembangan, Polres Jakarta Barat.

    Agus Riyanto merupakan salah satu dari tiga prajurit Polri berprestasi pada peringatan kali ini karena membangun sekolah gratis untuk 160 anak pemulung.

    Sekolah itu bernama Taman Pendidikan Alquran (TPA) Maju Bersama yang sudah beroperasional sejak 2019 di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

    Berangkat dari rasa keprihatinannya terhadap masa depan anak-anak pemulung, Agus merasa terpanggil memfasilitasi pendidikan dengan sumber pendanaan dari sampah plastik bernilai ekonomis yang dibawa siswa.

    Dari penjualan sampah tersebut, Agus mampu merekrut tenaga pengajar dari kalangan relawan di wilayah sekitar untuk mendidik anak pemulung pada rentang usia 4-13 tahun.

    “Sebagai Bhabinkamtibmas, tugas saya bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga membantu masyarakat. Melihat banyak anak-anak yang putus sekolah, saya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu,” ujar Agus dilansir dari laman resmi Polda Metro Jaya.

    Selain Agus, anggota Polri lainnya yang juga memperoleh potongan tumpeng adalah Aipda Muhammad Ivan, anggota Polres Singkawang, Kalimantan Barat.

    Irvan memperoleh potongan tumpeng kedua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming atas prestasinya merawat masyarakat lanjut usia di panti jompo yang didirikannya sejak 2019. Hingga saat ini, tercatat 38 orang lansia yang ia rawat di Kota Singkawang.

    Potongan tumpeng terakhir diserahkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada Brigpol Tiara Nissa Zulbida atas prestasinya sebagai salah satu lulusan terbaik di Turkish National Police Academy 2023.

    Tiara saat ini bertugas sebagai Individual Police Officer (IPO) pada misi MINUSCA di Bangui, Republik Afrika Tengah.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua wanita ditemukan sedang mangkal di tembok bolong Jatinegara

    Dua wanita ditemukan sedang mangkal di tembok bolong Jatinegara

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta kembali menemukan dua orang wanita sedang mangkal pada sekitar pagar atau tembok pembatas jalur rel bolong di lintas Jatinegara hingga Cipinang, Jakarta Timur.

    “Kami kembali menemukan dua orang terduga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau wanita malam yang sedang mangkal,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Satriadi menyebut, dua wanita itu langsung dilakukan pendataan, edukasi dan membuat surat pernyataan.

    Pengecekan yang dilakukan pada Senin (30/6) mulai pukul 22.00 WIB hingga Selasa dini hari tersebut dilakukan menyeluruh ke dalam tembok KAI yang dibolongi.

    Patroli ini dilakukan yang kedua kalinya sebagai tindak lanjut laporan aduan warga terkait adanya penyakit masyarakat (Pekat) di Kecamatan Jatinegara dan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

    Dalam pengecekan tersebut, Satpol PP Jakarta juga melakukan edukasi dan pendataan di kantor terhadap dua pedagang.

    “Kami juga lakukan pendataan dan peringatan dengan kartu kuning kepada dua orang pedagang,” ujar Satriadi.

    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta mengamankan tiga wanita dan botol minuman beralkohol di sekitar pagar atau tembok pembatas jalur rel bolong di lintas Jatinegara hingga Cipinang, Jakarta Timur.

    “Dalam pengecekan dan patroli di balik tembok jalur rel jalan I Gusti Ngurah Rai di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara kami menangkap tiga wanita malam dan menyita enam botol minuman beralkohol jenis OA dan anggur merah,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan

    Dalam pengecekan tersebut, Satpol PP Jakarta juga melakukan edukasi dan pendataan di kantor terhadap dua pedagang kopi.

    Sedangkan terkait aduan tindakan prostitusi, Satriadi dan tim tidak menemukan adanya tenda maupun aktivitas yang mencurigakan.

    Adapun PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menutup dua lubang tembok pembatas jalur kereta api (KA) yang dijebol oleh oknum tak bertanggungjawab di lintas Jatinegara hingga Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Selain itu, terdapat sekitar 25 lubang ilegal lainnya pada tembok pembatas jalur kereta api (KA) di Jatinegara hingga Cipinang.

    PT KAI juga telah mengingatkan kepada masyarakat terkait aktivitas yang berada di jalur rel kereta api tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

    Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang yang sama.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.