Author: Antaranews.com

Prabowo targetkan pemulihan bencana Sumatera rampung 2-3 bulan

Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemulihan bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat selesai/rampung dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan.

Prabowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan penanganan bencana dalam 3-5 hari, namun ia memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali beraktivitas normal.

“Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden telah menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait dan Menteri Pembangunan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk segera membangun 2.000 hunian sementara dan tetap.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengirimkan 1.000 alat berat, eskavator, tangki air bersih dan minum, toilet portable, hingga jembatan bailey.

“Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, dan persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable, 50 jembatan bailey sedang kita kerjakan. Tadi akses jalan darat sebagian besar telah pulih, memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi,” kata Kepala Negara.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah telah mengerahkan 60 helikopter dan belasan pesawat yang diterbangkan setiap hari ke lokasi-lokasi bencana untuk mengirimkan bantuan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 17:43
Presiden Prabowo perintahkan audit dan evaluasi total Toba Pulp Lestari

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kehutanan melakukan audit dan evaluasi total izin operasi Toba Pulp Lestari yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan, khususnya bubur kertas atau pulp dan produk turunan lainnya.

“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan. Bapak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk audit dan evaluasi total terhadap PT TPL ini,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore, sebelum Sidang Kabinet Paripurna.

Raja Juli melanjutkan dirinya kemudian menginstruksikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk fokus mengawal audit tersebut.

“Insyaallah sekali lagi apabila (sudah) ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini,” ujarnya.

PBPH yang disebut Raja Juli merupakan kependekan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Pada kesempatan sama, Raja Juli juga mengumumkan Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 PBPH yang luas lahannya mencapai 1.012.016 hektare. Luasan itu mencakup 116.198 hektare lahan di Sumatera.

“Detailnya saya akan menuliskan SK (surat keputusan) pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan,” katanya.

Raja Juli menjelaskan pencabutan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden untuk menertibkan PBPH bermasalah, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta hektare.

“Tanggal 3 Februari lalu, saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 1,5 juta hektare, ditambah hari ini 1 juta hektare. Maka, sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita,” kata Menhut.

Dalam jumpa pers yang sama, Raja Juli juga mengumumkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri atas sejumlah kementerian/lembaga.

“Per hari ini, kami (Kementerian Kehutanan, red.) sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH,” ujar Raja Juli.

Evaluasi dan audit ketat terhadap sejumlah perusahaan yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan dilakukan pemerintah setelah adanya banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.

Bencana tersebut, selain karena faktor cuaca ekstrem, diyakini diperparah karena kerusakan lingkungan akibat masifnya alih fungsi hutan menjadi lahan-lahan perkebunan monokultur dan tambang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 17:32
Prabowo rencana tinjau daerah terdampak bencana seminggu sekali

Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 (prajurit) TNI dan Polri. 50.000 itu setingkat 50 batalyon sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah ya, kita waspada saja ya

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencananya mengunjungi langsung daerah-daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat minimal seminggu sekali.

“Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” kata Presiden Prabowo di hadapan anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Penanganan dampak bencana di Sumatera merupakan isu yang paling awal dibahas oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet sore ini. Presiden menyebut dirinya telah melihat langsung daerah-daerah terdampak bencana dan memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampaknya di daerah tersebut.

“Saya sudah ke sana beberapa kali, ke Aceh saya sudah tiga kali, ke Sumatera Utara dua kali, ke Sumatera Barat baru satu kali,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun menyatakan pemerintah terus bekerja keras untuk memulihkan keadaan di daerah-daerah terdampak bencana, dan Presiden berharap rehabilitasi segera dimulai.

“Keadaan bencana ini, saya kira merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change, yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga merespons kritik sejumlah kelompok yang menyebut pemerintah tidak hadir. Presiden Prabowo menyebut sesaat setelah bencana menerjang sejumlah kabupaten/kota di Sumatera, prajurit-prajurit TNI dan anggota Polri telah turun ke lokasi.

“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 (prajurit) TNI dan Polri. 50.000 itu setingkat 50 batalyon sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah ya, kita waspada saja ya,” ujar Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara hari ini membahas dua agenda utama, yaitu penanganan dampak bencana dan rencana pemulihan, kemudian kesiapan pemerintah menghadapi libur akhir tahun.

Di Istana Negara, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, kepala badan, jajaran utusan khusus Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 17:13
Prabowo: Anggaran bencana aman berkat efisiensi APBN

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

“APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden menyampaikan anggaran penanganan bencana telah disiapkan karena ketersediaan dana negara dalam kondisi aman.

Dengan kemampuan fiskal yang ada, pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan awal bagi daerah terdampak bencana.

Prabowo juga menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.

“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp20 miliar. Semua bupati, wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim Rp4 miliar dan ini sudah langsung, dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” kata Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 17:10
Prabowo tekankan penanganan bencana hasil kerja kolektif semua unsur

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian dalam penanganan dampak bencana di Sumatra bukan merupakan hasil kerja dirinya semata, melainkan kolektif dari seluruh unsur pemerintah dan petugas di lapangan.

“Saya tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya kira tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya. Itu adalah hasil kerja sama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden menilai apresiasi masyarakat yang sering diarahkan kepadanya merupakan hal yang wajar, seiring dengan kehadiran pemerintah pusat di lokasi terdampak.

Namun, Prabowo memandang apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada seluruh tim, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petugas yang bekerja langsung di lapangan.

Dalam arahannya, Kepala Negara juga menyoroti peran petugas di lapangan yang bekerja keras selama berminggu-minggu, bahkan hingga ada yang kehilangan nyawa dalam upaya membantu masyarakat terdampak.

Presiden menekankan tanggung jawab seorang pemimpin melekat, baik saat kondisi berjalan dengan baik maupun ketika muncul persoalan.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan rasa syukur atas kerja keras seluruh jajaran yang membuat masyarakat merasakan kehadiran negara di saat kondisi krisis saat bencana.

“Rakyat kita sederhana, ya kan. Kalau Pemerintah Pusat sudah hadir atau elemen dari Pemerintah Pusat hadir, pasti mereka tahunya ini Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Saya kira ya itu wajar rakyat berpikir seperti itu. Sebaliknya kalau enggak ada yang beres ya Bapak Presiden juga yang tanggung jawab. Jadi, ya itu risiko seorang pemimpin,” ucap Prabowo.

“Jadi, saya bersyukur saya punya saudara-saudara yang telah bekerja keras sehingga rakyat berterima kasih kepada saya. Tapi saya anggap terima kasihnya ke saya itu adalah terima kasih kepada kita semua, tim kita, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, semua pemerintah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut mencatat masih adanya kepala daerah yang dinilai kurang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat pada situasi kritis. Meski demikian, Prabowo menyampaikan secara umum jajaran pemerintah menunjukkan keteguhan dan ketabahan dalam menjalankan tugas.

“Ada bupati-bupati mungkin ya, satu-satu orang ya, yang ya menurut saya kurang kurang loyal kepada rakyatlah di saat kritis, ninggalin tempat dengan segala alasannya, ya. Tapi yang lain saya lihat tegar, tabah. Jadi, saya ingin ucapan terima kasih kepada semua petugas di lapangan, ya, semua lapisan,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan pejabat yang terlibat langsung di lapangan, termasuk para menteri, wakil menteri, kepala badan, pimpinan BUMN, serta kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan, yang dinilainya hadir dan bekerja secara aktif dalam penanganan dampak bencana.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 17:08
Mendagri: Selasa, Presiden beri arahan soal pembangunan Papua

Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025, dijadwalkan memberikan arahan soal percepatan pembangunan Papua.

Mendagri menjelaskan Presiden akan memberikan arahan dalam rapat tentang konsep pembangunan Papua di Istana.

“Besok (Selasa, 16/12) sore pukul 15.00 WIB, Bapak Presiden akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujar Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pejabat di pemerintahan pusat hingga tokoh Papua akan menghadiri rapat yang diagendakan pada esok hari.

“Besok (Selasa, 16/12) dengan seluruh kepala daerah, komite, para tokoh se-Papua ya, dan juga dengan sejumlah kementerian/lembaga, menteri hingga kepala lembaga,” katanya.

Sementara itu, dalam rangka persiapan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa (16/12), Mendagri menggelar rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta seluruh gubernur maupun bupati/wali kota se-Pulau Papua pada Senin (15/12) ini.

Kemudian, Mendagri bersama Komite mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada Selasa (15/12) sebelum bertemu Presiden, yakni di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 16:58
Pimpin sidang kabinet, Prabowo ingatkan menteri soal bencana banjir

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, dan mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa para korban di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengajak berdoa bersama para menteri, wakil menteri, serta pejabat Kabinet Merah Putih lainnya agar para korban terdampak bencana segera pulih dari bencana.

“Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden mengajak para menteri untuk bekerja keras memulihkan keadaan, terutama terhadap hunian para korban, sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi dapat segera dimulai.

Prabowo menekankan bahwa bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut terjadi akibat perubahan cuaca dan iklim sehingga menjadi masalah global.

Menurut Prabowo, bencana tersebut merupakan keadaan yang harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, namun demikian juga membuat bangsa Indonesia semakin kuat dan tegar.

Dalam menghadapi bencana itu, Kepala Negara mengungkapkan sudah mengunjungi lokasi terdampak bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Saya sudah menyampaikan ke rakyat yang terdampak, saya sudah ke sana beberapa kali. Ke Aceh saya sudah tiga kali, ke Sumatera Utara dua kali, ke Sumatera Barat satu kali, rencananya saya akan ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali melihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” kata Prabowo.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna kali ini, selain membahas penanganan bencana, pemerintah juga mempersiapkan periode libur akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sidang kabinet paripurna ini akan membahas tentang penanganan bencana Sumatra dan liburan akhir tahun.

“Ada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana. Tentunya kita ingin mendengar arahan Bapak Presiden terkait berbagai isu, termasuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat dan juga hal-hal lain yang juga penting menjelang tahun baru, nataru. Ini saya rasa juga menjadi bagian yang perlu dikawal bersama-sama,” kata AHY, saat memasuki Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 16:44
KKP mengintegrasikan budi daya ikan dengan Kopdes Merah Putih

Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan pengembangan perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.

“Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin.

Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.

Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.

Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.

“Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.

Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.

“Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.

Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.

KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.

“Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.

Ia menegaskan pendekatan koperasi penting agar usaha budi daya tidak berjalan secara individual, melainkan terorganisasi dalam kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola produksi, pemasaran, dan pembiayaan secara kolektif.

Dengan koperasi, kata dia pula, usaha budi daya tidak lagi bergerak sendiri, tetapi terorganisasi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.

Haeru menambahkan integrasi perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai prinsip utama.

“Produksi bisa meningkat, koperasi bergerak, kesejahteraan naik, tetapi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya pula.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 16:41
Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

“Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama,” kata dia.

Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

“Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025,” pesan Sesmenko.

Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

“Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik,” jelas Oza.

Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 16:37
KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah

inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.

“Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.

Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.

Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.

Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).

“Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.

Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.

“Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.

Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.

Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.

“Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/12/2025 16:32