Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Petani di Barru hemat operasional 55 persen berkat layanan PLN

    Petani di Barru hemat operasional 55 persen berkat layanan PLN

    Makassar (ANTARA) – Kelompok petani di Kabupaten Barru berhasil menghemat biaya operasional hingga 55 persen dan meningkatkan hasil produksi berkat layanan PLN melalui Program Electrifying Agriculture (EA).

    Ketua Kelompok Tani Makkawarue, Barru Andi Tenri Dolo mencatat bahwa sebelum menggunakan listrik PLN, dirinya menghabiskan 196 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) per panen dengan total biaya Rp1,9 juta untuk mengaliri sawah seluas lima hektare.

    “Alhamdulillah, dengan hadirnya listrik PLN saya hanya menghabiskan biaya Rp840 ribu untuk membeli token per panen. Artinya, ini bisa menghemat hingga 55 persen,” ungkap Andi Tenri melalui keterangan rilisnya di Makassar, Selasa.

    Petani setempat sebelumnya bergantung pada tadah hujan dan bahan bakar untuk mesin diesel. Kini, berkat listrik PLN, proses pengairan menjadi lebih mudah dan biaya operasional dapat ditekan.

    “Kami tentu menyambut baik program elektrifikasi pompanisasi ini. Kami telah merasakan keuntungan dari kemudahan dalam proses pengairan dan penghematan biaya operasional,” ujarnya.

    Andi Tenri mengaku telah merasakan manfaat program EA PLN dengan daya listrik sebesar 3.500 Volt Ampere (VA) melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), serta kemudahan proses pengairan dengan biaya operasional yang lebih hemat.

    “Sebelumnya, kami hanya mengandalkan tadah hujan, sehingga saat musim kemarau para petani di Dusun Lapinceng cenderung memanfaatkan mesin diesel sebagai sumber energi utama untuk mengairi sawah, padahal biaya operasionalnya cukup tinggi,” kata Andi Tenri.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah menjelaskan bahwa program Electrifying Agriculture PLN hadir untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, hingga perikanan dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan pangan.

    Program ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa pasokan pangan dapat mencukupi dan mencapai swasembada pangan.

    “Kami berkomitmen terus mendukung program pemerintah dan akan terus berinovasi dengan sistem kelistrikan yang andal dan membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar menerangi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Edyansyah.

    Edyansyah menambahkan bahwa program EA dirancang untuk mendorong modernisasi agrikultur di Indonesia dengan adopsi teknologi pertanian modern berbasis listrik.

    Melalui program ini, PLN berupaya menciptakan Creating Shared Value (CSV) yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pemanfaatan teknologi agrikultur berbasis listrik, ekosistem pertanian menjadi lebih modern, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas petani.

    Edyansyah merinci, per Mei 2025 total pelanggan Electrifying Agriculture di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sebanyak 3.911 pelanggan, dengan total daya terpasang sebesar 194.949 kiloVolt Ampere (kVA).

    Sehari sebelumnya, juga dilakukan penyalaan listrik pompanisasi sawah dengan tajuk Bersatu Menyalakan Harapan untuk Pertanian Sejahtera yang juga merupakan sinergi antara Polres Barru, Pemkab Barru, dan PLN di Dusun Lapinceng, Kabupaten Barru.

    “Program ini menjadi contoh kolaborasi sukses antara PLN, Pemerintah, dan Polres Barru. Dukungan listrik pompanisasi diharapkan terus diperluas ke daerah lain di Kabupaten Barru yang jumlahnya ada 14 titik,” Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

    Ia juga optimistis dengan hadirnya elektrifikasi pompanisasi dapat meningkatkan hasil panen.

    “Kami optimistis agar program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani. Selain itu, kami juga mengapresiasi bantuan PLN yang telah memberikan pasang baru listrik gratis bagi lima masyarakat kami,” kata Andi Ina Kartika Sari.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS sebut CPO masih jadi komoditas ekspor unggulan Indonesia

    BPS sebut CPO masih jadi komoditas ekspor unggulan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya masih menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia pada periode Januari-Mei 2025 dengan nilai 8,90 miliar dolar AS dan volume 8,30 juta ton.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, angka tersebut naik 27,89 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-Mei 2024, nilai ekspor CPO tercatat 6,96 miliar dolar AS, dengan volume 8,01 juta ton.

    “Nilai ekspor CPO dan turunannya naik 27,89 persen secara kumulatif,” ujar Pudji di Jakarta, Selasa.

    Adapun negara tujuan utama ekspor CPO pada Januari hingga Mei 2025 adalah Pakistan, India, dan Tiongkok.

    BPS juga melaporkan data ekspor CPO dan turunannya pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada 2020, nilai ekspor CPO mencapai 17,36 miliar dolar AS dengan volume 25,94 juta ton.

    Di 2021, nilai ekspor CPO mengalami kenaikan menjadi 26,76 miliar dolar AS dengan volume 25,62 juta ton. Pada 2022, nilai ekspor CPO kembali naik jadi 27,74 miliar dolar AS dengan volume 24,99 juta ton.

    Selanjutnya, nilai ekspor CPO pada 2023 mengalami penurunan menjadi 22,69 miliar dolar AS dengan volume 26,13 juta ton. Sedangkan pada 2024, ekspor CPO kembali turun menjadi 20,05 miliar dolar AS dengan volume 21,64 juta ton.

    BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar AS, naik 9,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang ditopang oleh komoditas non-migas seperti lemak dan minyak hewani atau nabati.

    Ekspor migas tercatat senilai 1,11 miliar dolar AS atau turun 21,71 persen, sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 11,89 persen dengan nilai 23,50 miliar dolar AS.

    Peningkatan nilai ekspor Mei 2025 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati yang naik 63,01 persen dengan andil 4,50 persen.

    Selain itu, kenaikan ekspor juga ditopang oleh besi dan baja, yang naik 27,58 persen dengan andil 2,70 persen, serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya naik 45,11 persen dengan andil 2,58 persen.

    Pada Mei 2025, total ekspor non-migas adalah sebesar 23,50 miliar dolar AS. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,63 miliar dolar AS, pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 3,11 miliar dolar AS, dan industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,76 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Peningkatan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,40 persen dan dengan andil sebesar 14,92 persen.

    “Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kemudian logam dasar bukan besi, barang perhiasan dan barang berharga, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian,” kata Pudji.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri kembangkan layanan berbasis Super Apps Presisi

    Polri kembangkan layanan berbasis Super Apps Presisi

    “Untuk mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui Super Apps Presisi,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengembangkan pelayanan berbasis digital Super Apps Presisi dan Command Center pada smart city bagi masyarakat di daerah.

    Hal tersebut harus dilakukan jajarannya demi menerapkan konsep pelayanan berbasis teknologi digital.

    “Untuk mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Polri melakukan transformasi pelayanan berbasis digital melalui Super Apps Presisi,” kata Listyo saat memberikan pidato di acara HUT Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa.

    Nantinya, lanjut Listyo, aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengurus SIM Online, SKCK Online hingga Dumas Presisi

    Program layanan Polri, lanjut Listyo, juga diperluas dengan menempatkan basis layanan di tingkat kewilayahan yang beririsan dengan pembangunan smart city pada berbagai wilayah.

    Basis layanan tersebut berupa Command Center yang terintegrasi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pengembangan smart city atau kota cerdas.

    Menurut Listyo, jumlah pengguna Super Apps Polri Presisi juga mengalami peningkatan signifikan /sekitar 126 persen per akhir 2014 atau dari 2.170.033 orang pada 2023 menjadi 4.907.207 pengguna selama 2024.

    “Pengguna Super Apps Polri Presisi meningkat signifikan,” ucapnya.

    Mantan Kabareskrim itu pun menegaskan transformasi digital merupakan komitmen Polri agar pelayanan publik cepat, modern, dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat pada era digital.

    “Karena Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman,” ucap Kapolri.

    Saat HUT Bhayangkara 2025, Listyo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dukungan bagi institusi Polri dalam menjalankan tugas.

    Listyo mengatakan Polri terus berupaya menjawab tantangan tugas.

    “Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, pimpinan Kementerian/Lembaga, TNI, mitra kerja, para tokoh, NGO, OKP, dan seluruh masyarakat, sehingga Polri dapat terus berupaya untuk menjawab tantangan tugas dengan Presisi,” tutur Kapolri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bertolak ke Arab Saudi untuk cek kampung haji Indonesia

    Prabowo bertolak ke Arab Saudi untuk cek kampung haji Indonesia

    ANTARA – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Arab Saudi dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa sore (1/7). Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan untuk meninjau kampung haji dan umrah Indonesia serta membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan haji bersama Pemerintah Arab Saudi. (Setyanka Harviana Putri/Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo titip pesan ke Gibran sebelum lawatan ke Arab Saudi-Brasil

    Prabowo titip pesan ke Gibran sebelum lawatan ke Arab Saudi-Brasil

    “Mau tau aja. Itu percakapan rahasia. Tapi kan tadi liat, bicaranya sambil ketawa-ketawa kan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebut menitipkan pesan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melepas keberangkatan Presiden sebelum memulai lawatan kenegaraan ke Arab Saudi hingga Brasil.

    Usai menyaksikan kesiapan kontingen TNI yang berpartisipasi dalam defile Hari Bastille pada 14 Juli mendatang di Prancis, Presiden Prabowo sempat berbincang cukup lama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Wapres Gibran.

    “Mau tau aja. Itu percakapan rahasia. Tapi kan tadi liat, bicaranya sambil ketawa-ketawa kan,” kata Dasco menjawab pertanyaan soal perbincangan dirinya dengan Presiden di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Sebelum memasuki pesawat bernomor PK-GRD, Prabowo yang mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam itu, tampak berdiskusi dengan Dasco yang diapit di antara Presiden dan Gibran.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal pesan yang dititipkan sebelum Presiden melakukan kunjungan kenegaraan selama lebih dari sepuluh hari itu, Dasco menjawab singkat.

    “Kalau soal titipan pergi lama tentunya tadi sudah dibicarakan dengan Mas Wapres ya, kalau tadi ada deh yang dibicarakan,” kata Dasco.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negerinya dengan melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Arab Saudi selain membahas kerja sama politik dua negara dan politik di Timur Tengah, juga terkait penyelenggaraan haji tahun 2026, serta kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    Setelah dari Arab Saudi, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungannya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil.

    Tampak melepas keberangkatan Presiden menuju Jeddah, Arab Saudi yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, turut melepas pula Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Mushari Althiyabi.

    Sementara itu dalam penerbangan menuju Jeddah, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem: Putusan MK berpotensi buat sistem ketatanegaraan porak-poranda

    NasDem: Putusan MK berpotensi buat sistem ketatanegaraan porak-poranda

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal berpotensi membuat sistem ketatanegaraan menjadi porak-poranda karena bertentangan dengan konstitusi.

    “Itu menimbulkan konsekuensi tentang tata kenegaraan kita nanti agak porak-poranda,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, Saan mengatakan Partai NasDem menghendaki agar MK konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu terkait desain sistem pemilu di Indonesia sebab putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).

    “Mereka kan sudah memutuskan tahun 2019 yang mengatur keserentakan pemilu, di mana presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota dengan lima kotak. Itu kan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri,” ujarnya.

    “Bahkan ketika itu digugat lagi, Mahkamah Konstitusi juga tidak mengabulkan, malah memberikan opsi. Termasuk, di dalamnya opsi keserentakan pemilu yang dilakukan di 2019. Kami ingin konsistensi terkait dengan soal itu,” katanya menambahkan.

    Saan menegaskan kembali sikap DPP Partai NasDem terhadap putusan MK yang disampaikan ke publik pada Senin (30/6) malam, bahwa putusan MK apabila dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi.

    Dia menjelaskan Pasal 22-E Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kemudian, dijelaskan pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

    Dengan demikian, ketika setelah lima tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD maka terjadi pelanggaran konstitusional.

    “Jadi, kalau misalnya MK mau memisahkan (pemilu nasional dan lokal) ya, dia harus mengubah Undang-Undang Dasar itu tadi. Nah, kalau dia tidak mendasar pada itu, apa yang dikatakan NasDem itu sesuatu yang inkonstitusional dan NasDem berkomitmen untuk menjaga Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Kamis (26/6), Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden cek kesiapan kontingen TNI ikut defile Bastille Day Prancis

    Presiden cek kesiapan kontingen TNI ikut defile Bastille Day Prancis

    “Saya dapat undangan langsung dari Beliau (Presiden Macron), saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut Hari Bastille. Itu hari Revolusi Prancis yang (menandai) mulai berdirinya Republik Prancis mod

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pengecekan kesiapan kontingen TNI yang akan berpartisipasi dalam parade militer (defile) pada Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli 2025 di Paris, Prancis.

    Sebelum bertolak ke Arab Saudi dan mengawali lawatan kenegaraannya, Presiden Prabowo menyaksikan latihan pasukan marching band TNI yang diikuti oleh pasukan baris-berbaris di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo yang baru tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemudian langsung menyaksikan latihan parade marching band TNI dari tiga matra dengan perlengkapan bendera nasional Indonesia dan Prancis di barisan paling depan.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Adapun kontingen TNI berpartisipasi dalam Hari Bastille di Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prabcis Emmanuel Macron.

    Dalam kesempatan sebelumnya saat Presiden Macron berkunjung ke Indonesia, Presiden Prabowo Subianto diundang untuk menghadiri parade militer Hari Bastille di Paris, Prancis pada 14 Juli 2025, sebagai tamu kehormatan.

    Presiden Macron juga mengundang Indonesia untuk mengirimkan kontingennya ikut berparade dalam hari nasional bangsa Prancis itu.

    “Saya dapat undangan langsung dari Beliau (Presiden Macron), saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut Hari Bastille. Itu hari Revolusi Prancis yang (menandai) mulai berdirinya Republik Prancis modern. Saya terima kasih atas undangan tersebut,” kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 Mei lalu.

    Presiden pun memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menyiapkan Kontingen TNI yang terbaik untuk mengikuti parade bersama pasukan militer Prancis dalam peringatan Hari Bastille.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekda Kaltim ajak ratusan peserta HUT ke-46 Dekranas tur ke IKN

    Sekda Kaltim ajak ratusan peserta HUT ke-46 Dekranas tur ke IKN

    ANTARA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengajak ratusan peserta dari jajaran pejabat pengurus Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), dalam puncak perayaan Hut ke-45 Dekranas di Balikpapan pada 9-11 Juli. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers di Kantor Komdigi, Selasa (1/7). (Azhfar Muhammad Robbani/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum Golkar pertanyakan keserentakan program pusat-daerah imbas putusan MK

    Waketum Golkar pertanyakan keserentakan program pusat-daerah imbas putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mempertanyakan jalannya keserentakan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah apabila pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dipisahkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

    Sebab, kata dia, program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini telah berjalan selama hampir satu tahun saja masih belum merata hingga ke seluruh daerah.

    “Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya itu terpisah (pelaksanaan pemilu nasional dan lokal) sampai dua tahun setengah, ya kan? Program presiden ini yang baru sekarang setahun aja kan masih belum merata. Kalau dua tahun setengah, kapan itu program presiden bisa berjalan?” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Adies merasa skeptis program pusat dapat diterapkan secara utuh hingga ke daerah bila pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dipisah.

    “Apakah program presiden yang dicanangkan dalam lima tahun bisa diterapkan dalam waktu dua tahun setengah?” tuturnya.

    Ia lantas berkata, “Padahal ini kan harus sinergi, ya kan? Indonesia kan negara kesatuan. Jadi, memang harus semua terpusat dari atas sampai ke daerah supaya pembangunan itu merata.”

    Bahkan, Adies menyebut putusan MK tersebut memicu perdebatan publik, salah satunya karena penormaan jeda waktu untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal yang dianggap di luar kewenangannya.

    “Mungkin dari sisi MK, mereka di sana merasa putusannya sudah benar, sudah sesuai dengan konstitusi dan lain-lain sebagainya, tapi kan ada juga pihak-pihak yang menyatakan itu di luar kewenangannya atau di luar konstitusi dan lain-lain,” tuturnya.

    Ia juga mempertanyakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding) apabila putusan gugatan uji materi terkait persoalan serupa terus berubah dengan keluarnya putusan baru.

    “Karena putusan yang pendapat rata-rata orang ya final dan mengikat, ini kan di mana final mengikatnya? Karena selalu berubah-berubah. Apakah berubah kalau ketua MK-nya atau hakimnya ganti, putusannya berubah lagi? Atau rezimnya ganti?” paparnya.

    Untuk itu, Adies menegaskan Fraksi Partai Golkar di DPR RI saat ini sedang melakukan kajian terhadap putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal beserta implikasi dan dampak lainnya.

    “Makanya kita tidak bisa juga menyalahkan pihak Mahkamah Konstitusi dengan segala dalil-dalilnya, dengan segala keputusannya, tetapi Partai Golkar itu akan mempelajari dan mencermati putusan ini, baik itu dampaknya terhadap partai politik, kemudian dampaknya terhadap pemerintahan ke depan, implikasinya seperti apa,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Kamis (26/6), Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif air minum penyumbang utama inflasi tahunan Jakarta Juni 2025 

    Tarif air minum penyumbang utama inflasi tahunan Jakarta Juni 2025 

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyampaikan tarif air minum menjadi penyumbang utama inflasi tahunan Jakarta pada Juni 2025, yakni sebesar 0,63 persen.

    “Komoditas-komoditas utama untuk inflasi, yakni tarif air minum dengan andil inflasi 0,63 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, komoditas lainnya yang menjadi penyumbang inflasi tahunan pada Juni 2025, yakni emas perhiasan dengan andil 0,43 persen, beras (0,08 persen), kopi bubuk (0,06 persen), dan bawang merah (0,06 persen).

    Hasanudin mengatakan inflasi Juni 2025 secara tahunan juga sama dengan Mei 2025. Ini menunjukkan Jakarta mampu menjaga stabilitas harga berbagai komoditas khususnya di 11 kelompok pengeluaran seperti transportasi dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

    “Memang target 2,5 persen plus minus 1 itu tetap dijaga untuk stabilitas harga dan juga bagaimana dengan ekonomi yang ada di Jakarta,” kata dia.

    Dia lalu merinci, dari 11 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yang cukup tinggi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,70 persen; lalu makanan, minuman, dan tembakau (0,49 persen).

    Adapun secara bulanan, pada Juni 2025, DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Penyumbang utama inflasi ini yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,09 persen.

    Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, tomat, cabai rawit, dan sawi putih.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.