Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menilai Kementerian Pertanian (Kementan) berada di jalur yang tepat dalam menjaga stabilitas harga ayam hidup melalui pengendalian pasokan, penataan tata niaga, serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk kesejahteraan peternak.

    “Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sudah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

    “Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka.

    Dengan ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas, ucap Yeka, pihaknya optimistis perbaikan tata niaga serta pengendalian impor pakan dan grand parent stock (GPS) dapat terus disempurnakan ke depan untuk memperkuat sektor perunggasan nasional.

    “Kami mendorong pelaku industri dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu untuk memiliki atau menguasai rumah potong (RPHU) sendiri, demi memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar,” tegas Yeka.

    Dia juga menyoroti harga produk peternakan (bibit sapi) yang dijual melalui balai-balai Ditjen PKH yang dinilai masih sangat terjangkau.

    Kondisi itu memicu tingginya permintaan, sehingga Ombudsman mendorong evaluasi tarif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pendapatan negara.

    “Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” katanya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda (tengah), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (ketiga kanan), dan pejabat lainnya dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Harianto

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan sebagian besar rekomendasi Ombudsman telah dijalankan, meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan.

    “Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” katanya.

    Agung menjelaskan, harga pokok produksi (HPP) ayam hidup telah yang ditetapkan sebesar Rp18.000 per kg dan juga disepakati bersama oleh peternak, mampu menjaga stabilitas harga dan membatasi peran perantara yang selama ini mendominasi rantai distribusi.

    “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

    Ia menambahkan Kementan bersama Ombudsman akan terus bersinergi untuk memperkuat tata kelola peternakan nasional secara menyeluruh.

    Sinergi itu, tambah Agung, menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan industri peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden ke Arab Saudi bahas isu Timur Tengah hingga kampung haji

    Presiden ke Arab Saudi bahas isu Timur Tengah hingga kampung haji

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi guna membahas sejumlah isu di kawasan Timur Tengah hingga rencana pembangunan kampung haji jamaah Indonesia di negara tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, mengatakan Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan kenegaraan Presiden sebelum melanjutkan ke Brasil.

    “Ada beberapa agenda yang akan dibicarakan kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah kerja sama politik, baik politik Indonesia dengan Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah,” kata Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan perbaikan pelaksanaan haji tahun 2026, termasuk dengan penempatan khusus jamaah haji asal Indonesia di Kampung Haji Mekah, Arab Saudi.

    Kunjungan Presiden ke Arab Saudi ini juga bertepatan dengan selesainya penyelenggaraan haji 1446 Hijriah.

    “Ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, yang cukup waktu bagi kita supaya penyelenggaraan haji tahun berikutnya akan jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo.

    Adapun kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Arab Saudi sejak resmi menjabat Kepala Negara.

    Kunjungan ini juga menandai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al-Salam, Jeddah.

    Melalui kunjungan ini, penguatan kerja sama kedua negara pada sejumlah bidang strategis diharapkan dapat terjalin makin kuat.

    Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjalankan diplomasi aktif yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan perdamaian global.

    Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Jeddah, Arab Saudi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selain itu, terlihat juga Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mushari Althiyabi.

    Sementara dalam penerbangan menuju Jeddah, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.

    Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    “Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

    Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.

    “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.

    Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo beri bonus Irjen Dadang usai sukses pimpin Upacara HUT Polri

    Prabowo beri bonus Irjen Dadang usai sukses pimpin Upacara HUT Polri

    “Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebut memberikan bonus kepada Komandan Upacara Irjen Pol Dadang Hartanto yang sukses memimpin Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemberian bonus tersebut memang biasa dilakukan Presiden sebagai tanda apresiasi karena upacara yang berjalan lancar, tertib dan disiplin.

    “Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus,” kata Dasco saat memberikan keterangan pers di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Dalam Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan pujiannya kepada Irjen Dadang selaku Komandan Upacara.

    Saat Irjen Dadang menyampaikan laporan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih dan meminta agar apresiasi tersebut disampaikan pada seluruh peserta upacara.

    “Terima kasih Komandan Upacara, sampaikan ke seluruh peserta upacara, penghargaan saya, upacara dilaksanakan dengan semangat, tertib, disiplin,” kata Presiden.

    Irjen Dadang pun menjawab,”Siap, terima kasih Pak Presiden” katanya.

    Presiden Prabowo lantas meminta Irjen Dadang menghadapnya setelah upacara selesai.

    “Kembali ke tempat. Sesudah upacara, menghadap saya,” kata Prabowo.

    Adapun rangkaian Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara menampilkan defile dari berbagai lintas pengamanan, seperti satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII: Perlu aksi kolektif hadapi data kekerasan perempuan-anak

    Komisi VIII: Perlu aksi kolektif hadapi data kekerasan perempuan-anak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Atalia Praratya mengatakan perlu perhatian serius dan aksi kolektif untuk menghadapi tingginya data kekerasan perempuan dan anak tahun 2025.

    Adapun data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak (PPPA) tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Angka ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perjuangan kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan masih jauh dari kata selesai,” ujar Atalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Ia menyampaikan keprihatinan mendalam karena setiap angka di dalam data tersebut merepresentasikan kisah pilu, trauma, dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa diabaikan.

    Di sisi lain, Atalia berpendapat bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan sering kali berhubungan dengan ketidakberdayaan ekonomi, sehingga program pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian dan daya tawar mereka agar lebih terlindungi dari potensi kekerasan.

    Kendati demikian, dia mengapresiasi kerja keras Kementerian PPPA dalam mendata dan merilis informasi tersebut, yang merupakan langkah krusial dalam memahami skala permasalahan, namun turut menekankan pentingnya respons yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dari semua pihak.

    Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya menunjukkan jumlah kasus, tetapi juga mengindikasikan adanya gunung es permasalahan yang lebih besar.

    “Banyaknya kasus kekerasan, sayangnya, masih belum terungkap atau dilaporkan karena berbagai faktor, mulai dari rasa takut, stigma sosial, hingga minimnya akses terhadap keadilan,” ungkapnya.

    Anggota komisi yang membidangi isu agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu turut menyoroti perlunya penguatan sistem pelaporan dan penjangkauan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Ditambahkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan responsif.

    Untuk itu, Atalia menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa para korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan pendampingan yang mereka butuhkan.

    Hal tersebut, kata dia, termasuk peningkatan kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan layanan pengaduan lainnya di seluruh wilayah.

    “Kekerasan adalah hasil dari pola pikir dan konstruksi sosial yang salah. Oleh karena itu, edukasi dan pencegahan harus dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” tutur Atalia.

    Dengan demikian, dia berharap seluruh pihak harus bisa mengajarkan kesetaraan gender, membangun budaya saling menghormati, dan menolak segala bentuk diskriminasi serta kekerasan.

    Selain itu, dikatakan bahwa berbagai program edukasi tentang persetujuan, hak-hak perempuan, dan cara-cara melaporkan kekerasan harus diintensifkan.

    Ia pun berharap agar pelaku kekerasan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil dan konsisten, sambung dia, akan memberikan efek jera serta menjamin keadilan bagi para korban.

    Dirinya menambahkan bahwa penting pula untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan berbasis gender.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan komunitas punya peran vital dalam mengubah narasi dan mendukung korban,” ucap dia.

    Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk membangun lingkungan yang suportif, di mana korban berani bersuara dan mendapatkan dukungan penuh dari sekitar.

    Atalia menegaskan komitmen Fraksi Golkar di DPR untuk terus mengawal isu tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

    “Kami akan terus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, memperkuat regulasi yang ada, dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif demi tercapainya Indonesia, yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan,” ujar Atalia menambahkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM target tambahan lifting 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat

    ESDM target tambahan lifting 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat

    ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (1/7) menargetkan penambahan lifting minyak hingga 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat yang dilegalkan pemerintah. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025, tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.(Ryan Rahman/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 43 orang meninggal akibat serangan KKB di Papua pada semester pertama

    43 orang meninggal akibat serangan KKB di Papua pada semester pertama

    “Dari 43 orang yang meninggal tercatat empat anggota Polri, dua orang TNI dan 37 warga sipil,”

    Jayapura (ANTARA) – Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan, selama semester pertama tahun 2025 tercatat 43 orang meninggal akibat serangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    “Dari 43 orang yang meninggal tercatat empat anggota Polri, dua orang TNI dan 37 warga sipil,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin dalam refleksi semester pertama Polda Papua , Senin.

    Selain menyebabkan 43 orang meninggal juga tercatat 47 orang terluka termasuk TNI-Polri.

    Refleksi semester pertama tahun 2025 yang disampaikan disela-sela syukuran HUT Bhayangkara Ke 79 mengatakan,Polda Papua dan jajaran berhasil menyita sebanyak 26 pucuk senjata api, 3.868 butir amunisi, 37 unit magazine dan 1 bahan peledak .

    Untuk kasus pelanggaran orang asing di wilayah hukum Polda Papua yang meliputi provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan tercatat sembilan kasus.

    “Sembilan kasus yang dilakukan orang asing itu terkait penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran keimigrasian,”kata Irjen Pol Patrige.

    Ditambahkan, untuk kegiatan Operasi Damai Cartenz-2025 di wilayah Polda Papua yang dilaksanakan di Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Jayapura, Yalimo, Lanny Jaya dan Polda Papua Tengah yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Mimika, Paniai dan Puncak Jaya melibatkan 1.060 personil Polri.

    Selama semester i, Operasi Damai Cartenz telah melakukan 12 kali pengungkapan kasus dan yang paling menonjol adalah keberhasilan menangkap mantan anggota Polri Aske Mabel yang menyatakan sebagai pimpinan KKB Kodap Baliem Timur Yali serta melakukan penegakan hukum serta mengungkap jaringan penyuplai senjata api dan amunisi dengan mengamankan sebanyak 12 pucuk senpi dan 3.573 butir amunisi .

    “Senpi dan amunisi itu diduga akan diserahkan untuk memperkuat logostik KKB,” kata Patrige Renwarin.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maskapai penerbangan nasional usulkan adanya efisiensi rute udara

    Maskapai penerbangan nasional usulkan adanya efisiensi rute udara

    ANTARA – Panitia Khusus RUU Pengelolaan Ruang Udara menerima masukan dari maskapai penerbangan nasional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7). Maskapai menyuarakan perlunya efisiensi rute penerbangan untuk menekan biaya operasional dan memperluas konektivitas. (Putri Hanifa/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.