Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Rano ingatkan fungsi masjid juga sebagai pusat pendidikan

    Rano ingatkan fungsi masjid juga sebagai pusat pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengingatkan bahwa fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan dan pemberdayaan umat.

    “Masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi juga bisa menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan dan persaudaraan antarumat beragama,” ujar dia di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen yang diberikan pihak-pihak seperti Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam mendukung pelestarian budaya Islam melalui penghargaan kepada masjid-masjid inspiratif di Jakarta, yakni “Masjid Award”.

    Inisiatif ini, menurut dia, merupakan langkah nyata dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial masyarakat.

    “Penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan bagi masjid-masjid yang telah menjadi contoh baik dalam menghadirkan rumah ibadah yang bersih, nyaman, tertib serta mampu menyemai nilai-nilai keislaman yang damai dan inklusif,” ujar Rano.

    Melalui kegiatan tersebut, dia berharap akan tumbuh semangat yang lebih besar di kalangan pengurus masjid lainnya untuk terus berbenah.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Akhmad Abubakar menjelaskan, “Masjid Award” tahun 2025 terbagi menjadi enam kategori.

    Yakni masjid ramah anak, masjid ramah lansia, masjid ramah pemuda, masjid ramah dhuafa, masjid ramah disabilitas dan masjid tanggap bencana.

    Awalnya sebanyak 155 masjid terdata mengikuti kegiatan. Namun setelah dilakukan verifikasi administrasi, tersisa sebanyak 73 masjid yang masuk dalam kategori.

    Kemudian, dari sisa sebanyak 73 masjid itu dilakukan seleksi lanjutan hingga menjadi lima masjid di tiap kategori.

    Setelah itu, penilaian akhir dilakukan dengan cara melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan program dan visi pengurus masjid sesuai dengan masing-masing kategori.

    Selanjutnya, hasil dari penilaian menetapkan tiga pemenang setiap kategori kecuali di kategori masjid ramah disabilitas yang hanya dua pemenang. Bagi pemenang pertama diberikan hadiah senilai Rp 25 juta, juara kedua Rp 15 juta dan juara ketiga Rp 10 juta.

    “Dalam kegiatan ini kami juga melakukan MoU bersama Bank Jakarta, Hebitren, DMI dan STIAMI serta ‘soft launching’ aplikasi UPZ. Lalu juga ada tausiah oleh Kh Ibnu Aqil Siradj,” ujarnya.

    Berikut 3 masjid yang menerima “Masjid Achievement Award”, yakni, Masjid Al Alam Marunda, Masjid Jami’ Assalafiyah Pangeran Jayakarta dan Masjid Al Ansor Pekojan.

    Kemudian pemenang keenam kategori “Masjid Award” tahun 2025, yakni:

    A. Ramah Anak

    1. Masjid Agung Sunda Kelapa

    2. Masjid Al-Falah

    3. Masjid Baiturrahim

    B. Ramah Pemuda

    1. Masjid Baitul Fatah

    2. Masjid Jami Attaqwa

    3. Masjid Jami Al Muttaqien

    C. Ramah Lansia

    1. Masjid Miftahul Jannah

    2. Masjid Jami Alhidayah

    3. Masjid Annur Permata Timur

    D. Ramah Dhuafa

    1. Masjid Jami Yasri

    2. Masjid Arraudhah

    3. Masjid Al Istiqomah Aneka Elok

    E. Ramah Disabilitas

    1. Masjid Baiturahman Jaya Ancol

    2. Masjid El Syifa

    F. Masjid Tanggap Bencana

    1. Masjid Al Bakrie Taman Rasuna

    2. Masjid Baitus Shabirin

    3. Masjid Gubah Alhaddad

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perwakilan massa aksi sopir truk berupaya temui pejabat di Kemenhub

    Perwakilan massa aksi sopir truk berupaya temui pejabat di Kemenhub

    Jakarta (ANTARA) – Perwakilan massa aksi sopir truk berupaya menemui pejabat di Kementerian Perhubungan untuk negosiasi setelah aksi yang dilakukan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tidak sesuai ekspektasi mereka.

    Perwakilan yang berjumlah 12 orang itu pada jam 12.15 WIB masih berada di pintu masuk Kantor Kementerian Perhubungan karena dicegah masuk oleh keamanan kantor tersebut.

    Mereka meminta kepada pihak keamanan untuk membuka gerbang, namun petugas tidak memberikan akses masuk karena masih dipersiapkan.

    “Kami masih mempersiapkan tempatnya,” kata seorang petugas.

    Namun, setelah 20 menit berada di depan pintu masuk tak kunjung dibuka, maka perwakilan sepakat untuk kembali lagi ke titik lokasi awal.

    “Kami tidak dihargai. Ini jam kantor,” kata seorang perwakilan pengunjuk rasa.

    Setelah akan kembali lagi ke titik awal unjuk rasa, petugas kemudian memanggil perwakilan pengunjuk rasa untuk masuk ke Kantor Kemenhub. Saat ini ke-12 perwakilan sudah diterima pihak Kemenhub.

    Sebagian akses ke Monumen Nasional (Monas) terutama sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, diblokade dengan truk oleh ratusan sopir truk yang sedang menggelar unjuk rasa untuk menolak RUU ODOL.

    Pada Rabu jam 11.30 WIB, ratusan sopir truk yang sedang menggelar aksi memarkirkan kendaraan mereka di tepi Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir.

    Jalan yang sempat ditutup total kini sudah mulai dibuka kembali sebagian dan sebagian lagi sudah dibuka untuk kendaraan lainnya.

    Truk-truk besar yang terparkir itu ditempeli sejumlah spanduk terkait tuntutan mereka terutama tentang penentangan terhadap RUU “Over Dimension Over Loading” (ODOL).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menunggu tanggapan (feedback) ​​​​berkaitan dengan proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia sudah memberikan second offer seperti yang saya sudah sampaikan, dan second offer ini sudah diterima oleh USTR (United States Trade Representative) dan sudah di-review, tentu Indonesia tinggal menunggu feedback, apakah masih ada feedback tambahan berkait dengan proses negosiasi yang ada,” ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia disebut menyampaikan penawaran kedua terbaik atau “second best offer” dalam upaya negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Menjelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli mendatang, Airlangga mengatakan bahwa permintaan yang diajukan pemerintah AS, baik berupa tarif maupun hambatan dagang, telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

    Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang pada prinsipnya mengapresiasi sejumlah tawaran dari Indonesia.

    Namun tentunya, keputusan akhir negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak bergantung pada satu pihak.

    Pemerintah AS harus berkoordinasi dengan USTR, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

    Hasil akhir dari negosiasi yang telah melalui pertukaran dokumen berulang kali antara Indonesia-AS bersifat dinamis karena mempertimbangkan negara-negara lain yang juga melakukan negosiasi tarif.

    “Saat sekarang, tim Indonesia standby di Washington dan di China. Kita tunggu saja bagaimana pemerintah Amerika merespons, dan hari ini mereka sedang sibuk urusan budget, peak budget itu sampai tanggal 4 (Juli). Jadi, mungkin sesudah itu baru masalah tarif ini bisa terbahas selanjutnya,” ungkap Airlangga.

    Batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025 atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

    Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Artis sinetron ditangkap karena lakukan pemerasan

    Artis sinetron ditangkap karena lakukan pemerasan

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian membenarkan adanya laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh artis sinetron berinisial MR yang terjadi di Jakarta Pusat.

    “Iya adanya laporan polisi dari korban, tindakan pemerasan permintaan uang. Kemudian sudah beberapa kali ditransfer. Kerugian kurang lebih Rp20 juta, baik transfer atau ‘cash’,” kata Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pengky menyebutkan, pelaku mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video porno berdurasi pendek hubungannya dengan korban. “Video hubungan sesama jenis,” katanya.

    Ia juga menambahkan, pelaku mengenal korban melalui media sosial (medsos) kurang lebih selama dua bulan.

    “Mungkin sudah komunikasi dan mungkin sudah berhubungan beberapa kali makanya ada video (syur) tersebut,” kata Pengky.

    Pelaku MR ditangkap pada Rabu (5/6) sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kost yang terletak di Jalan Telkom Harjamukti, Depok, Jawa Barat.

    “Pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan,” katanya.

    Sebelumnya, beredar video yang diunggah di Instagram melalui akun @warungjurnalis. Dalam video tersebut polisi mengamankan seorang pria berinisial MR di wilayah Depok.

    “Seorang pria tampan berinisial MR diringkus petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di wilayah Depok, Jawa Barat, karena nekat melakukan pemerasan terhadap pemuda berinisial IMT yang tak lain kekasihnya sendiri (pasangan sejenis),” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut juga menulis tersangka mengancam akan menyebarkan video syur mereka berdua jika korban tak mau memberikan sejumlah uang.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan meluncurkan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.

    Menurut Yassierli, kehadiran LPN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Nasional.

    “Kita akan launching (LPN). Itu nanti kita akan melibatkan banyak, seperti lembaga,” kata Yassierli saat ditemui di Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu.

    Yassierli mengatakan LPN akan menjadi pemandu terkait dengan kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas nasional.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan akan bertindak sebagai ketua pengarah yang membawahi beberapa tim.

    Lembaga tersebut juga terdiri dari delapan kementerian, yang diwakili oleh sekretaris jenderal kementerian, tim kerja untuk sektor swasta, industri, pendidikan dan organisasi masyarakat.

    “Kita akan launching segera. Jadi, launching itu sekaligus SDM-nya sudah ada, kemudian skema sertifikasinya sudah ada, kemudian LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang siap men-support,” jelasnya.

    Namun demikian, Yassierli menyebut belum memberikan target peluncuran LPN.

    Menurutnya, hal ini baru akan dilakukan apabila seluruh kebutuhan untuk berjalannya LPN telah terpenuhi.

    Ia berharap lembaga baru tersebut dapat menyiapkan SDM yang unggul, sehingga mampu diserap oleh industri.

    “Ketika industri kita produktivitasnya meningkat, tentu kemudian industrinya akan lebih punya daya tahan. Maka kemudian, tentu dia akan lebih bisa bersaing, dan kita harap industrinya, kemudian perusahaannya menjadi tumbuh,” imbuh Yassierli.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Penetapan tarif ojol 8-15 persen masih kajian mendalam

    Kemenhub: Penetapan tarif ojol 8-15 persen masih kajian mendalam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan rencana penyesuaian tarif ojek online (ojol) sebesar 8-15 persen masih dalam tahap kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara komprehensif dan berimbang.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final, karena proses regulasinya masih panjang dan membutuhkan kehati-hatian tinggi dari pemerintah.

    “Mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8-15 persen, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum berupa keputusan final, prosesnya masih banyak, masih panjang,” kata Aan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Menurut Aan, penentuan tarif tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup berbagai aspek yang memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

    Kajian yang dilakukan juga mencakup struktur pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi, serta usulan pembatasan potongan maksimal sebesar 10 persen yang menjadi tuntutan para mitra.

    Untuk menjamin objektivitas data, Aan menyebutkan kajian diserahkan kepada lembaga independen, bukan lembaga internal, agar hasilnya dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi lapangan secara nyata.

    Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan dikonsultasikan kepada pakar, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan seperti aplikator, mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga konsumen.

    Kemenhub juga menegaskan proses penyusunan regulasi bukanlah lambat, melainkan dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap jutaan pelaku usaha dan pengguna layanan digital.

    Aan memastikan keputusan akhir akan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak, termasuk kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlangsungan usaha kecil menengah di sektor digital transportasi.

    Kemenhub menekankan pendekatan multipemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tarif ojol, demi menghasilkan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku di industri transportasi daring.

    “Jadi, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan multistakeholder, ini sangat penting. Untuk memastikan bahwa regulasi ini dihasilkan tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak saja atau satu kelompok saja, tapi memberikan keadilan untuk semua,” kata Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesiapan Kampung Susun Bayam masuki tahap akhir

    Kesiapan Kampung Susun Bayam masuki tahap akhir

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyatakan proses persiapan hunian di Kampung Susun Bayam telah memasuki tahap akhir dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga menjadikan hunian ini semakin baik.

    “Jakpro senantiasa memastikan bahwa seluruh proses administratif dijalankan sesuai ‘Standard Operating Procedure’ (SOP) secara bertahap, terukur dan taat pada regulasi yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak,” kata Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin di Jakarta, Selasa.

    Pihaknya selalu aktif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga eks Kampung Bayam untuk memastikan setiap langkah berjalan inklusif dan partisipatif.

    Ia mengatakan selama masa persiapan ini, suasana penuh semangat terlihat dari keterlibatan aktif warga dalam menata lingkungan mereka.

    Beragam kegiatan dilakukan secara swadaya dan kolaboratif, seperti pembangunan kolam ikan, penataan tanah untuk “urban farming”, hingga pengelolaan ruang terbuka yang akan mendukung kehidupan berkelanjutan di kampung susun tersebut.

    “Proses ini bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga proses membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama,” katanya.

    Ia bersyukur proses menuju hunian ini berjalan dengan baik dan penuh semangat
    kolaboratif. Sinergi kerja sama antara warga dan instansi pemerintah dapat meningkatkan optimisme publik.

    Warga eks Kampung Bayam tidak hanya menanti, tapi ikut membentuk lingkungan barunya dengan tangan mereka sendiri.

    “Ini adalah contoh nyata bagaimana hunian bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang tumbuh yang dibangun bersama tentunya prosesnya akan selalu di-‘update’,” ujar Iwan Takwin.

    Selain itu, dukungan dari berbagai instansi pemerintah turut mempercepat proses ini.
    Mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta dinas-dinas terkait lainnya hadir dan berkolaborasi dalam penyediaan sarana prasarana serta pembinaan kegiatan “urban farming” yang akan menjadi bagian dari
    ekosistem kampung susun ke depannya.

    Selain itu, Jakpro juga terus berkoordinasi dan menyampaikan setiap perkembangan kepada warga secara terbuka sebagai wujud komitmen dalam menciptakan hunian yang layak, manusiawi, dan berbasis partisipasi masyarakat.

    Ia mengatakan proses ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kampung susun tidak hanya soal infrastruktur, namun juga proses sosial yang mengakar dan menyatukan banyak pihak.

    “Dengan semangat gotong-royong dan harapan baru, Kampung Susun Bayam siap menjadi simbol transformasi hunian berbasis komunitas di kota global seperti Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PMK resmi berlaku, Bea Cukai menjamin kejelasan impor barang pindahan

    PMK resmi berlaku, Bea Cukai menjamin kejelasan impor barang pindahan

    Bea Cukai akan terus berkomitmen melakukan pembenahan regulasi dan pelayanan publik yang berpihak pada kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta perlindungan kepentingan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan, yang mulai berlaku efektif pada 27 Juni 2025.

    PMK ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman perlakuan, serta penguatan aspek pelayanan dan pengawasan terhadap barang pindahan yang diimpor oleh masyarakat, baik WNI yang kembali setelah berdomisili di luar negeri maupun WNA yang pindah domisili ke Indonesia.

    “Melalui PMK 25 Tahun 2025, Bea Cukai ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang transparan, adil, dan profesional. Pengaturan yang lebih teknis dan rinci ini juga menjadi langkah penting dalam meminimalisasi potensi kesalahpahaman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Bea Cukai,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, di Jakarta, Rabu.

    PMK 25/2025 telah ditetapkan pada 14 April 2025 dan diundangkan pada 28 April 2025, serta menjadi pengganti PMK Nomor 28/PMK.04/2008 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa.

    ”PMK ini menjadi jawaban atas tantangan yang selama ini muncul dalam pengawasan dan pelayanan impor barang pindahan, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat perseorangan dan berisiko menimbulkan sentimen negatif apabila terjadi kendala di lapangan,” ujar Nirwala.

    Dengan regulasi terbaru ini, Bea Cukai menegaskan perlunya penyeragaman pelayanan oleh seluruh petugas di lapangan, serta pentingnya diseminasi informasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

    Pokok Pengaturan dalam PMK 25/2025 meliputi pengertian dan ruang lingkup barang pindahan, serta persyaratan dan tata cara permohonan pembebasan bea masuk barang pindahan.

    Kemudian, ketentuan teknis pelaksanaan kepabeanan, serta penguatan aspek pengawasan dan pelayanan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

    Seiring terbitnya PMK 25/2025, Nirwala mengatakan Bea Cukai juga melakukan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap pelaksanaannya di lapangan, serta mendorong amplifikasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi.

    Adapun, tujuannya agar masyarakat pengguna jasa, khususnya yang berkepentingan dengan impor barang pindahan, dapat memahami hak dan kewajibannya secara utuh.

    “Bea Cukai akan terus berkomitmen melakukan pembenahan regulasi dan pelayanan publik yang berpihak pada kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta perlindungan kepentingan nasional,” ujar Nirwala.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhir pekan ini ada Karnaval Budaya Betawi di HBKB

    Akhir pekan ini ada Karnaval Budaya Betawi di HBKB

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mengadakan karnaval Budaya Betawi yang menghadirkan warna-warni Betawi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau “Car Free Day” (CFD) 6 Juli 2025.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Rabu, mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka perayaan HUT Ke-498 Kota Jakarta sekaligus menyambut 500 tahun atau lima abad Jakarta.

    “Kami akan tampilkan 10.000 putra-putri Betawi dengan segala warnanya. Kami berikan tema ‘Jakarta dalam warna’. Kami akan memulai karnaval budaya di Jakarta untuk menyambut 500 tahun Jakarta pada tahun 2027,” kata Rano.

    Wagub kemudian mengajak warga Jakarta untuk menyaksikan Karnaval Budaya Betawi di sekitar Jalan MH Thamrin dan Sudirman pada 6 Juli 2025 mulai sekitar pukul 07.00 WIB.

    “Jadi bapak, ibu, encang-encing, enyak babe silahkan bawa anak cucu ke tengah-tengah Jakarta,” katanya.

    “Tanggal 6 Juli jam 7 pagi di ‘Car Free Day’ kami akan mulai karnaval dengan berbagai macam warna yang memberikan inilah Jakarta dalam budayanya,” ujar dia.

    Sementara itu, pada malam sebelumnya atau 5 Juli 2025, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba pelaksanaan malam bebas kendaraan bermotor (Car Free Night/CFN) di kawasan Jalan MH Thamrin dan Sudirman.

    Ini dilakukan sekaligus untuk merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah.

    Nantinya, 10.000 santri sembari membawa obor akan berjalan mulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Rano mengatakan acara akan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Selain pawai obor, kegiatan juga akan diramaikan tausiah dan penampilan musisi seperti Opick dan band Gigi.

    Adapun pelaksanaan CFN merupakan salah satu strategi Pemprov DKI Jakarta menurunkan emisi karbon.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar IPB: Pemerintah perlu buat peta jalan hilirisasi kelautan

    Guru Besar IPB: Pemerintah perlu buat peta jalan hilirisasi kelautan

    Pemerintah harus membuat roadmap hilirisasi kelautan.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Yonvitner menilai pemerintah perlu membuat peta jalan hilirisasi kelautan yang akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi biru, peringati Hari Kelautan Nasional.

    “Pemerintah harus membuat roadmap hilirisasi kelautan,” ujar Yonvitner ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

    Melalui peta jalan hilirisasi kelautan, kata dia lagi, pemerintah bisa memetakan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, berikut dengan rencana pengembangannya secara bertahap.

    Dalam hal melaksanakan hilirisasi kelautan, Yonvitner menyoroti perlunya kepastian hukum dan usaha, tindakan teknis dalam mengeksekusi hilirisasi, perlindungan kebijakan investasi, hingga mekanisme investasi yang menarik bagi pengusaha.

    “Sebenarnya yang tertarik untuk investasi sampai hilirisasi adalah China, Jepang, maupun Timur Tengah sangat penting bagi Indonesia,” kata Yonvitner.

    Yang negara-negara tersebut butuhkan adalah penguatan pengawasan dalam mengeksekusi pelaksanaan hilirisasi kelautan dari modal yang telah mereka tanamkan.

    “Tapi penguatan bukan menyusahkan,” ujar Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University itu.

    Pada sisi lain, Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mengatakan Hari Kelautan Nasional merupakan momentum penting bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dengan bijak.

    Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik itu dilihat dari luasan wilayah laut, letak geografis yang berada antara dua samudra dan dua benua, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan megabiodiversitas.

    Hendra menilai, potensi ini bisa dikelola dengan baik apabila sumber daya manusia (SDM) juga dipersiapkan dengan matang dan berkelanjutan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.