Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan pengelolaan pariwisata bahari sebagai langkah untuk mendongkrak kunjungan turis ke wilayah Nusa Tenggara Barat.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim di Mataram, Rabu, mengatakan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 401 pulau kecil dan 2 pulau besar.

    “Kondisi terumbu karang yang tersebar pada beberapa pulau-pulau kecil adalah salah satu destinasi yang mendorong pengembangan pariwisata bahari,” ujar dia.

    Muslim menuturkan destinasi bawah laut menjadi salah satu ikon yang punya nilai jual tinggi dan diminati oleh masyarakat global.

    Beberapa lokasi wisata bawah laut di Nusa Tenggara Barat yang terkenal hingga keluar negeri, di antaranya Gili Asahan yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat; Gili Tramena di Lombok Utara; Gili Balu di Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat; Kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo, dan Tambor) di Kabupaten Sumbawa serta Dompu; hingga Pulau Sangeang di Kabupaten Bima.

    “Destinasi yang tidak kalah penting adalah wisata hiu paus di Teluk Saleh. Potensi-potensi itu menjadi salah satu modal bagi kami untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan perikanan ke depan,” kata Muslim.

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    Pemerintah NTB menargetkan kontribusi sektor pariwisata dapat meningkat selama lima tahun ke depan dari saat ini hanya 11,64 persen menjadi 12,60 persen minimal pada tahun 2029.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea cukai ungkap jenis barang pindahan bebas bea masuk

    Bea cukai ungkap jenis barang pindahan bebas bea masuk

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan berbagai jenis barang- barang pindahan dari luar negeri yang dikenakan pembebasan bea masuk ke Indonesia.

    Mulai 27 Juni 2025, aturan baru terkait dengan impor barang pindahan telah berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025.

    Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai (DJBC) Chotibul Imam menjelaskan barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

    “Barang keperluan rumah tangga adalah barang yang dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi oleh orang yang pindah atau anggota keluarganya,” ujar Imam dalam Media Briefing PMK Nomor 25 Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Imam menjelaskan beberapa barang tidak mendapatkan pembebasan bea masuk, diantaranya kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, lalu, alat transportasi yang dioperasikan di air dan udara seperti speed boat dan pesawat udara.

    Kemudian, suku cadang dan bagian dari kendaraan bermotor dan alat transportasi yang dioperasikan di air dan udara, selanjutnya, barang kena cukai dan barang impor lainnya dalam jumlah tidak wajar sebagai barang pindahan

    “Barang kena cukai, minuman mengandung alkohol atau cerutu tidak bisa dikategorikan sebagai barang pindahan. Karena barang pindahan diberikan fasilitas pembebasan, sementara Undang-Undang (UU) Cukai tidak mengatur mengenai pembebasan cukai atas barang pindahan,” ujar Imam.

    Imam melanjutkan barang pindahan harus memenuhi syarat, diantaranya diimpor oleh importir yang memenuhi jangka waktu tinggal, lalu, merupakan barang keperluan rumah tangga orang yang pindah.

    Kemudian, tiba bersama importir atau paling lama 90 hari sebelum dan/atau sesudah ketibaan importir, serta dikirim atau dibawa dari negara yang sama dengan tempat domisili importir.

    Sementara itu, pihak- pihak yang barang pindahannya mendapatkan pembebasan bea masuk harus bisa memperlihatkan surat keterangan (SK) terkait jangka waktu tinggal di Indonesia minimal 12 bulan.

    Di antaranya, pejabat negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dibuktikan dengan SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Skep Penempatan & Skep Penarikan (jika Bekerja) atau Skep Tugas Belajar (jika Belajar).

    Warga negara Indonesia (WNI) yang belajar di luar negeri (LN) dibuktikan SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Dokumen Selesai Belajar atau Dokumen Bukti Belajar Lain.

    WNI yang bekerja di LN dibuktikan SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Kontrak Kerja atau Dokumen Bukti Kerja Lain.

    WNI yang Tinggal di LN dan akan Tinggal di Dalam Negeri (DN) dibuktikan SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan dokumen yang menerangkan alasan tinggal di Luar Negeri

    Warga negara asing (WNA) yang akan bekerja di DN dibuktikan Visa Bekerja & Izin Tinggal Terbatas (Ditjen Imigrasi) dan Pengesahan Kerja WNA (Kemenaker)

    WNA yang akan belajar di DN dibuktikan Visa Belajar & Izin Tinggal Terbatas (Ditjen Imigrasi) dan Izin Belajar dari Kementerian atau Letter of Admission/Acceptance (LOA) lembaga pendidikan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker optimalkan program prioritas untuk ciptakan lapangan kerja

    Menaker optimalkan program prioritas untuk ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas nasional sebagai strategi utama penciptaan lapangan kerja.

    Menurut dia, ini merupakan langkah konkret dalam merespons ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

    “Kondisi global memang harus kita mitigasi, tetapi pada saat yang sama, potensi dalam negeri harus kita optimalkan,” ujar Yassierli di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan perubahan paradigma masyarakat terhadap dunia kerja perlu perubahan. Selama ini masih banyak yang menganggap pekerjaan ideal hanya dapat ditemukan di kota besar atau perusahaan besar.

    Lebih lanjut, katanya, jika program-program prioritas pemerintah dimaksimalkan, maka peluang kerja produktif justru dapat tumbuh kuat di tingkat lokal.

    Salah satu program prioritas yang strategis adalah Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

    Menaker menilai koperasi ini harus diposisikan bukan sekadar sebagai koperasi konvensional yang hanya berkutat pada simpan pinjam, melainkan sebagai entitas bisnis modern yang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.

    Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap koperasi mengelola minimal 25 anggota aktif, maka sektor ini berpotensi menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru.

    “Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat dahsyat,” katanya.

    Ia juga mendorong lembaga kajian seperti INDEF untuk membentuk satuan tugas atau tim khusus yang fokus mendiskusikan dan merumuskan konsep koperasi ideal di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

    Selain koperasi, Yassierli turut menyoroti program prioritas lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilainya strategis dalam membuka lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan pelayanan publik.

    “Pemerintah sudah memiliki fokus yang jelas. Tugas kita sekarang adalah mengoptimalkannya agar selaras dengan milestone pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Yassierli.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, meminta perlindungan investasi diperkuat untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

    Dia mengatakan saat ini terdapat berbagai tantangan dalam menarik dan mempertahankan investasi, termasuk masalah intervensi dari kelompok tertentu yang sangat marak terjadi hingga berpotensi mengganggu iklim investasi.

    “Banyak investasi yang masuk, tetapi kemudian tidak berlanjut karena maraknya isu-isu, seperti pemalakan, premanisme dan intervensi dari ormas-ormas atau LSM dengan kepentingan tertentu,” kata Novita.

    Menurut dia, negara perlu hadir dan menjamin iklim investasi yang masuk agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, dia berharap Kementerian Perindustrian fokus memitigasi krisis energi global dan mendorong investasi hijau lahir dari daerah, dengan memberi insentif kepada daerah yang konsisten membangun ekosistem industri hijau guna menarik investasi hijau di Indonesia.

    Novita juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dapat memperkuat kebijakan yang mendukung iklim investasi stabil dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional serta perluasan pasar ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh, terutama berbasis ekonomi kerakyatan.

    Menurut dia, stabilitas ekonomi nasional merupakan hal yang penting di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menjamin dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, baik melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD).

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Raker Panja Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan pelaksanaan DOB dalam tiga tahun terakhir telah berdampak pada pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Untuk tahun anggaran 2024, alokasi Belanja K/L bagi infrastruktur pemerintahan DOB disalurkan melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,28 triliun.

    Sedangkan total TKD yang mencakup Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun.

    Anggito menyebut dukungan pendanaan terhadap DOB Papua disusun dengan mempertimbangkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial, fiskal, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur.

    Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dukungan pendanaan DOB, termasuk aspek penyaluran dan efektivitas anggaran.

    “Pemerintah dan khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet, ingin melakukan suatu perbaikan, baik itu anggaran K/L maupun anggaran TKD,” ujar dia.

    Wamenkeu Anggito menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah perbaikan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengelola Dana Otsus di empat DOB Papua.

    Melalui langkah pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dan berbasis interoperabilitas, pemerintah berharap tata kelola semakin prudent, transparan dan cepat.

    Dengan demikian, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua di wilayah DOB.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    ANTARA – Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian melakukan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/)7). Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan kondisi perindustrian nasional di tengah situasi global dan mengungkap langkah antisipasi Kementerian Perindustrian.
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan produksi perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh 2,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi perikanan berdasarkan angka sementara, hingga 30 Maret 2025 mencapai 5,58 juta ton. Jika dilihat secara mendalam pada triwulan I tahun 2025, tumbuh sebesar 2,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, tren positif ini ditopang oleh produksi ikan budidaya sebesar 3,0 persen, diikuti produksi rumput laut sebesar 2,2 persen, dan produksi perikanan tangkap yang tumbuh sebesar 0,7 persen.

    Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) pada bulan Mei 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen dibandingkan pada bulan Mei 2024.

    Sementara, rata-rata nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) bulan Mei 2025 juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,4 persen jika dibandingkan pada bulan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Keduanya menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya,” kata dia.

    Menteri Trenggono mengatakan, tren positif juga ditunjukkan dari kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan. Nilai ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

    “Volume ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen dibandingkan triwulan I tahun lalu,” ujar Trenggono.

    Terakhir, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP sampai dengan Juni tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan dengan perolehan sampai dengan Juni tahun 2024.

    Pada Juni 2024, perolehan PNBP KKP adalah senilai Rp861,76 miliar, sementara pada Juni tahun ini adalah sebesar Rp975,74 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan Sjafire Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas soal kondisi geopolitik, skema pertahanan Indonesia dan isu lain yang berkaitan dengan pertahanan, Rabu.

    RDP antar Komisi I DPR dan Menhan ini digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, siang hari ini.

    Berdasarkan informasi yang diterima ANTARA, RDP dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, namun pukul 14.46 WIB rapat baru saja dimulai.

    Masih berdasarkan kabar yang diterima bahwa rapat awalnya akan digelar secara terbuka. Namun belakangan, rapat akhirnya diputuskan digelar secara tertutup.

    Beberapa pejabat pun terpantau hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media ketika menghadiri rapat.

    Hingga saat ini, RDP Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI masih berlangsung.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Depot air minum masuk dalam empat Ranperda usulan Pemkot Ambon ke DPRD

    Depot air minum masuk dalam empat Ranperda usulan Pemkot Ambon ke DPRD

    ANTARA – Pemerintah Kota Ambon menyerahkan empat Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan III tahun 2024-2025 yang digelar di DPRD Ambon, Rabu (2/7). Empat Ranperda yang diserahkan untuk dibahas DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yakni pengendalian depot air minum, smart city, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, juga RPJMN Kota Ambon tahun 2025-2029. (Alfian Sanusi/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat nasabah di Pulau Dewata diperkirakan tergolong gemar menabung karena dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 10,22 persen mencapai Rp194,63 triliun per April 2025.

    “Peningkatan DPK posisi April 2025 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp10,35 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

    Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, jika dibandingkan posisi sama 2024, DPK di Bali saat itu mencapai Rp176,57 triliun.

    Meski begitu, pertumbuhan double digit DPK tersebut belum diikuti untuk realisasi kredit perbankan yang masih tumbuh single digit.

    Pihaknya mencatat realisasi kredit mencapai Rp113,72 triliun atau tumbuh 6,93 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp106,34 triliun.

    Kondisi itu juga terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Bali posisi April 2025 sebesar 58,43 persen yang lebih rendah jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai 60,22 persen.

    Sedangkan jika dibandingkan secara bulanan atau pada Maret 2025, LDR perbankan di Bali lebih tinggi mencapai 59,06 persen.

    Ada pun batas bawah LDR target adalah 78 persen dan batas atas sebesar 92 persen, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.

    Ada pun LDR adalah salah satu rasio yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan sekaligus indikator ketersediaan likuiditas untuk ekspansi kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” ucapnya.

    Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 3,25 persen.

    Secara umum pihaknya menilai per April 2025 perbankan di Pulau Dewata tetap solid dan stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko terjaga.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.