Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Mendag sebut relaksasi impor “food tray” untuk dukung MBG

    Mendag sebut relaksasi impor “food tray” untuk dukung MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut relaksasi impor untuk produk food tray atau piring saji guna mendukung program makan bergizi gratis.

    Menurut Budi, piring saji sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan bantuan melalui impor.

    “Karena kan untuk kebutuhan dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, Budi menekankan bahwa produk dalam negeri juga tetap digunakan dalam pengadaan piring saji untuk MBG.

    “Semua bisa kita pakai. Kebutuhannya kan banyak,” imbuhnya.

    Pemerintah telah melakukan deregulasi terkait kebijakan impor, dengan memberikan relaksasi terhadap 10 komoditas yakni produk kehutanan; pupuk bersubsidi; bahan baku plastik; bahan bakar lain; sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol; bahan kimia tertentu; mutiara; food tray; alas kaki; serta sepeda roda dua dan roda tiga.

    Menurut Budi, terdapat beberapa parameter yang membuat 10 komoditas tersebut tidak dilakukan atau dikecualikan dari deregulasi, yakni barang tersebut strategis atau padat karya yang telah ditetapkan neraca komoditas, barang terkait keamanan, keselamatan kesehatan dan lingkungan, serta moral hazard (K2LM), dan barang terkait industri strategis atau padat karya.

    Selain itu, deregulasi juga akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor, menjadi sembilan Permendag baru berdasarkan klaster komoditas untuk memudahkan apabila di kemudian hari terjadi perubahan.

    “Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Kita cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” kata Budi di Jakarta, Senin (30/7).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop optimis Kopdes Merah Putih buka potensi penetrasi asuransi

    Wamenkop optimis Kopdes Merah Putih buka potensi penetrasi asuransi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono optimis pendirian Koperasi Desa (Kopdes) maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih membuka peluang besar bagi industri asuransi untuk melakukan penetrasi produk lebih luas di masyarakat.

    Ia menyatakan semua BUMN nantinya akan didorong untuk menjual produk mereka di koperasi desa, termasuk elpiji, pupuk bersubsidi, layanan pos dan giro, serta produk asuransi.

    “Di desa itu banyak sekali kebutuhan terhadap asuransi, asuransi gagal panen misalnya,” kata Ferry Juliantono saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, ia menuturkan produk asuransi lain yang dapat dikolaborasikan dengan kopdes adalah produk asuransi kesehatan untuk para pengurus dan karyawan koperasi.

    Ia menilai potensi kerja sama dari produk tersebut sangat besar, mengingat jumlah pengurus dan karyawan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang diprediksi mencapai ratusan ribu orang.

    “Ada 80 ribu koperasi desa, taruhlah ada 10 orang pengurus, pengelola, dan manajer dari koperasi desa itu, maka ada 800 ribu orang yang bisa menjadi sasaran (produk asuransi),” ucap Ferry.

    Tidak hanya industri asuransi, ia mengatakan pendirian koperasi desa atau kelurahan tersebut juga dapat membuka pasar untuk pelaku jasa keuangan lainnya dalam menyediakan layanan pengelolaan dana pensiun bagi para pengurus dan karyawan koperasi.

    Ia pun mendorong para pelaku jasa keuangan untuk menyesuaikan produk mereka agar dapat lebih diterima oleh segmen masyarakat rural, terutama untuk produk asuransi, sehingga mendorong penetrasi yang lebih efektif.

    “Perusahaan asuransinya yang harus menyesuaikan kepada bagaimana melayani masyarakat pedesaan, jangan perkotaan melulu,” ujar Ferry Juliantono.

    Direktur Utama PT Perta Life Insurance (PertaLife) Hanindio W. Hadi memperkirakan nilai kolaborasi sektor perasuransian dengan koperasi desa atau kelurahan tersebut sangat besar, bahkan dapat mendukung keberlanjutan bisnis perseroan.

    “Kami akan tawarkan produk yang bisa dimanfaatkan oleh Koperasi Merah Putih, sejumlah 80 ribu itu, itu dahsyat menurut saya. Dan (kerja sama) itu akan membuat perusahaan kami juga nanti sustain (berkelanjutan),” ujarnya saat ditemui di kesempatan yang sama.

    Ia mengatakan pihaknya juga akan memberikan peluang kepada para karyawan koperasi untuk menjadi agen maupun broker asuransi, implementasi yang lazim diimplementasikan dalam industri perasuransian.

    “Kami juga memberikan peluang coba nanti kalau sebagai agen asuransi, koperasi ini juga akan mendapatkan komisi untuk menambah pendapatan dari koperasi sendiri,” tutur Hanindio W. Hadi.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data pemilih berkelanjutan di Kepulauan Seribu dimutakhirkan

    Data pemilih berkelanjutan di Kepulauan Seribu dimutakhirkan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu memutakhirkan data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Seribu guna memperbarui basis data pemilik hak suara di daerah tersebut.

    “Kegiatan ini untuk memperbarui data jumlah pemilih di Kepulauan Seribu, karena berkaitan dengan perubahan data pada pemilih seperti adanya warga yang meninggal dunia, menikah, atau menjadi anggota TNI/Polri di daerah ini,” kata Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi saat Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kepulauan Seribu, Rabu.

    Ia mengatakan kegiatan ini sangat penting dilakukan pada jenjang waktu tiga bulan, enam bulan dan setahun tahun sekali.

    Sementara jumlah pemilih potensial di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebanyak 67 orang, tidak memenuhi syarat 36 orang dan data ubah 64 orang.

    Kemudian untuk jumlah data pemilih potensial di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebanyak 68 orang, tidak memenuhi syarat 27 orang dan data ubah 33 orang.

    “Total pemilih baru di Kepulauan Seribu 135 orang, yang tidak memenuhi syarat 63 orang dan data ubah 97 orang,” kata Imam.

    Imam menjelaskan sesuai rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Seribu, untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdapat tiga kelurahan data pemilih berkelanjutan yang berjumlah 6.155 pemilih laki-laki dan 6.078 pemilih perempuan.

    Sedangkan untuk Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdapat tiga kelurahan data pemilih berkelanjutan, yang berjumlah 4.417 laki-laki dan perempuan 4.370.

    “Jadi, total data berkelanjutan pemilih secara keseluruhan di Kepulauan Seribu berjumlah 20.980 pemilih,” kata dia.

    Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Jamaluddin kegiatan itu sangat positif dan bertujuan untuk mengetahui data berkelanjutan pemilih secara keseluruhan di Kepulauan Seribu.

    “Kegiatan ini positif dan memberikan gambaran data pemilih di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MGM Bosco Logistics – SIF kembangkan cold storage terintegrasi

    MGM Bosco Logistics – SIF kembangkan cold storage terintegrasi

    Jakarta (ANTARA) – MGM Bosco Logistics bermitra dengan PT Sanjaya Internasional Fishery (SIF) guna mengembangkan cold storage atau gudang pendingin terintegrasi guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.

    Direktur Komersial dan Operasional MGM Bosco Logistics, M Shah Durani menyatakan dalam kemitraan ini pihaknya menjalankan peran dalam merancang dan mengelola sistem yang andal dan terintegrasi pada fasilitas cold storage terbaru SIF dengan menerapkan standar HSE (Health, Safety, dan Environment).

    “Melalui penyediaan tenaga ahli serta sistem manajemen operasional yang berstandar tinggi, kami menghadirkan efisiensi dan keandalan dalam pengelolaan cold storage,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pendekatan ini, tambahnya, mampu menjaga kualitas produk perikanan secara optimal selama proses penyimpanan dan distribusi, selain itu meningkatkan kelancaran rantai pasok dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    Direktur Keuangan MGM Bosco Logistics Arif Qasimi Al Bone menambahkan kerjasama dua perusahaan tersebut mampu memberikan manfaat besar bagi ekosistem industri cold chain terutama industri perikanan.

    Sementara itu Presiden Direktur PT Sanjaya Internasional Fishery (SIF), Hong Peng menyatakan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

    “Kerjasama ini merupakan momentum penting bagi kami untuk terus bertumbuh dengan memberikan produk-produk perikanan dengan kualitas terbaik kepada konsumen,” ujarnya.

    Dia menjelaskan fasilitas cold storage yang diluncurkan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/7) tersebut merupakan hasil pembangunan yang berlangsung sejak 2023 dan memakan waktu sekitar 1,5 tahun.

    Fasilitas tersebut dilengkapi dengan layanan packing production yang terintegrasi, mendukung efisiensi operasional serta menjaga standar higienis dan mutu produk. Selain itu siap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan logistik suhu terkendali di sektor perikanan dan makanan beku di Indonesia.

    Fasilitas ini juga bisa menjadi pusat distribusi utama untuk produk-produk perikanan milik SIF, termasuk hasil tangkapan laut dan produk olahan beku, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Dengan dukungan sistem pendingin bersuhu terkendali antara -25°C hingga +5°C, kualitas dan kesegaran produk tetap terjaga selama proses penyimpanan dan distribusi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor UIN harap Presiden respon surat Gubernur Aceh soal Blang Padang

    Rektor UIN harap Presiden respon surat Gubernur Aceh soal Blang Padang

    “Kita berharap Pak Presiden dapat segera merespon, seperti beliau merespon dengan cepat terkait dengan konflik pulau. Jadi untuk ini, kita berdoa semuanya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Prof Mujiburrahman berharap Presiden RI Prabowo Subianto memberikan respon terhadap surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait tanah wakaf Blang Padang Banda Aceh.

    “Kita berharap Pak Presiden dapat segera merespon, seperti beliau merespon dengan cepat terkait dengan konflik pulau. Jadi untuk ini, kita berdoa semuanya,” kata Prof Mujiburrahman, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait permohonan penyelesaian tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman yakni Blang Padang.

    Dalam surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 itu disampaikan beberapa bukti terkait kepemilikan tanah wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut.

    Disampaikan, berdasarkan sejarah dan dokumen dan dokumen peninggalan kesultanan Aceh dan dokumen Belanda, tanah Blang Padang bersama tanah wakaf di Blang Punge diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

    Dalam surat itu dituliskan, tanah wakaf Blang Padang, sejak 20 tahun lalu atau paska Tsunami Aceh, telah dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda.

    Prof Mujib mendukung langkah yang ditempuh Gubernur Aceh dengan menyurati Presiden beserta bukti-bukti yang ada, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan secepat mungkin.

    “Kita memberi dukungan penuh kepada Pak Gubernur agar masalah tanah Blang Padang itu, yang hari ini sudah disurati kepada Pak Presiden juga segera bisa selesai,” ujar Prof Mujiburrahman.

    Sementara disisi lain, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan asal usul kepemilikan tanah lapang Blang Padang.

    Dalam pernyataan pers resmi di Jakarta, Selasa (1/7), Kadispenad menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak Belanda menyerahkan lahan serta sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu.

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Dirinya juga menekankan, TNI AD tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    Namun, hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dudung ajak mahasiswa UMM ikut ambil peran dalam bonus demografi 2045

    Dudung ajak mahasiswa UMM ikut ambil peran dalam bonus demografi 2045

    ANTARA – Penasihat Khusus Presiden RI Dudung Abdurachman mengajak mahasiswa ikut mengambil peran strategis dalam pertahanan bangsa serta kesiapan menghadapi bonus demografi 2045. Pesan tersebut diberikan Dudung kepada ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (2/7). (Achmad Saif Hajarani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan varietas baru untuk tanaman pangan, yakni jagung, sebagai bagian menuju swasembada pangan.

    Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan Gunawan mengemukakan benih adalah komponen utama dalam produksi tanaman. Pemerintah terus mendukung pengembangan varietas-varietas baru.

    “Hingga saat ini telah dilepas varietas jagung hibrida sebanyak 371 varietas. Varietas tersebut hasil teknologi tinggi dengan menggunakan sarana prasarana yang relatif membutuhkan biaya cukup besar, pemerintah terus mendorong swasta untuk merakit dan mengembangkan varietas-varietas tersebut,” katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu.

    Gunawan pada acara peluncuran NK Perkasa Sakti, yang merupakan benih jagung dari perusahaan teknologi pertanian Syngenta Indonesia di Syngenta Learning Center, Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan data luas tanam dalam Penguatan Data Pangan Strategis (PDPS) hingga 5.311.674 hektare.

    Sedangkan untuk data BPS tahun 2024, produksi jagung mencapai 15,14 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen. Adapun realisasi penggunaan benih jagung bersertifikat pada tahun 2024 sebesar 191,81 persen, mengalami pertumbuhan 14,89 persen dibanding tahun 2023 sebesar 176,92 persen.

    Pada tahun 2025 ini, kata dia, pemerintah menetapkan sasaran produksi jagung sebesar 16,68 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen, dari luas tanam seluas 4,26 juta hektare. Sedangkan alokasi bantuan benih jagung sebesar 300.000 hektare.

    Ia mengapresiasi dengan berbagai inovasi dan varietas baru yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini turut serta mendukung untuk swasembada pangan.

    “Peresmian ini tentunya menambah khasanah varietas dan pilihan bagi petani. Tentu ujung-ujungnya peningkatan produktivitas dan petani akan mencari benih yang tahan terhadap penyakit dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

    Customer Business Manager Syngenta Indonesia Nguyen Huy Cuong menambahkan bahwa benih jagung NK Perkasa Sakti ini adalah benih jagung bioteknologi dengan keunggulan ganda.

    “Ini dirancang khusus untuk mendukung petani menghadapi dinamika iklim yang semakin ekstrem,” ujar dia.

    Ia menjelaskan, varietas ini mempunyai dua keunggulan utama yaitu tahan terhadap penggerek batang (Asian Corn Borer ), salah satu hama utama yang merusak batang jagung dan menurunkan hasil panen, dan toleran terhadap herbisida glifosat, sehingga petani dapat lebih mudah mengendalikan gulma tanpa merusak tanaman utama.

    Kombinasi tersebut, kata dia, memberikan tiga manfaat langsung bagi petani yaitu mudah dalam perawatan tanaman selama musim kering ketika tenaga kerja terbatas dan tekanan gulma tinggi, menguntungkan karena mengurangi penggunaan pestisida dan biaya operasional, dan meningkatkan hasil dengan meminimalkan kerusakan akibat hama dan kompetisi nutrisi dari gulma.

    Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono menjelaskan Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri, merupakan salah satu sentra jagung nasional.

    Dengan keunggulan yang dimiliki dan potensi hasil yang lebih besar sekitar 5-10 persen, keberadaan benih unggul seperti varietas ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian cuaca.

    Dalam keadaan optimal, potensi hasil panennya bisa mencapai 13,3 ton per hektare.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025

    Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yakin kinerja penerimaan pajak bakal membaik pada paruh kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan kemampuan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Pernyataannya itu merespons outlook terbaru penerimaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    “Beberapa quick wins saya juga sudah mulai bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, dan Coretax sudah mulai membaik,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menambahkan DJP dan Kementerian Keuangan terus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan negara. Dengan begitu, defisit APBN bisa diamankan agar tetap sesuai target.

    Sebagai catatan, dari hasil laporan semester I, outlook penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 94,9 persen dari target, yakni sebesar Rp2.076,9 triliun dari target awal Rp2.189,3 triliun.

    Meski melandai dari target awal (shortfall), namun outlook penerimaan itu tumbuh sebesar 7,5 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.931,6 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penerimaan pajak hingga semester I-2025 masih mengalami tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025 misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    Sementara per Juni 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto, atau sekitar 38 persen dari target dalam APBN.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak bulan Maret.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun.

    Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Terkait outlook penerimaan pajak terbaru, Sri Mulyani menjelaskan proyeksi itu ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    DPR dukung Menteri Trenggono ajukan tambahan anggaran untuk KNMP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

    “Komisi IV DPR RI mendukung program strategis KKP untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan meminta anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2,2 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal ini menyusul anggaran KKP yang diblokir, yakni sebesar Rp1,63 triliun, dinilai tidak mencukupi untuk pembangunan 100 KNMP yang ditargetkan selesai tahun ini.

    Menteri Trenggono pun mengatakan pihaknya telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 KNMP, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan.

    “Kami usulkan. Anggarannya, ini program strategis, tahun ini kami ingin kerjakan 100 kampung nelayan. Itu sekitar Rp2,2 triliun,” kata Trenggono saat ditemui usai raker.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan ini dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” kata Trenggono.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar RP22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga 2027.

    “Totalnya, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda.

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.