Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    Kemenko PM usulkan skema pembiayaan mikro inklusif lewat 3 pilar utama

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengusulkan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif melalui tiga pilar utama.

    Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu pilar utama tersebut adalah skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang tetap berhati-hati dengan penilaian kelayakan kredit berdasarkan arus kas bisnis yang sehat.

    Kemudian skema pembiayaan yang disertai pendampingan atau inkubasi usaha, serta pilar terakhir dalam bentuk bunga kompetitif dengan skema angsuran yang fleksibel melalui berbagai platform pembayaran.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

    Sementara itu, dia memandang saat ini diperlukan inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas, seperti kreator konten.

    Menurut dia, solusi alternatif yang bisa ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial.

    Selain itu, dia mengatakan skema pembiayaan untuk mereka dapat dilakukan berbasis hak kekayaan intelektual dan royalti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Mendag tegaskan penguatan pengawasan untuk cegah impor barang bekas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan penguatan pengawasan sebagai salah satu upaya untuk mencegah impor barang bekas yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia.

    “Yang harus diperkuat adalah pengawasannya,” kata Mendag Budi di Jakarta, Selasa.

    Hal ini menyusul banyaknya temuan impor barang dan pakaian bekas di Indonesia beberapa waktu ini, yang merugikan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Pria yang akrab disapa Busan itu mengatakan, Kemendag memiliki tugas pengawasan pasca perbatasan (post-border) bersama instansi-instansi terkait.

    “Kalau yang di border itu ada Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Jadi, kami bareng-bareng, lagi melakukan pengawasan yang cukup. Mudah-mudahan berjalan dengan baik,” ujar Mendag Busan.

    Ia menilai, dengan pengawasan yang lebih optimal dari para pemangku kepentingan terkait, diharapkan akan menumbuhkan industri dalam negeri terutama industri pakaian jadi dan tekstil.

    “Barang-barang kita juga bagus, juga enggak mahal, enggak kalah kok harganya dengan barang-barang ini. Jadi, kita ingin industri kita berkembang dengan baik,” kata dia.

    Mendag juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah tempat pembuangan limbah, terutama limbah pakaian bekas.

    “Kita juga tidak ingin Indonesia itu menjadi tempat membuang limbah. Coba pelajari, kalau membuang limbah pakaian bekas di negara-negara (lain) itu mahal sekali, masa harus dibuang di kita?” kata Busan.

    “Kita tidak ingin limbah industri apa pun itu dikirim ke negara Indonesia, apalagi di ekspor dan kita beli. Jadi itu larang,“ ujarnya menambahkan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11), Purbaya mengatakan cara pemusnahan baju impor ilegal selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru membuat pemerintah mengeluarkan biaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    Kemendag percepat pemanfaatan akses dagang baru

    ANTARA – Indonesia menuntaskan perjanjian dagang dengan Peru dan Tunisia yang kini menunggu waktu penandatanganan resmi. Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Selasa (25/11), mendorong pelaku usaha segera memanfaatkan akses pasar baru untuk memperkuat ekspor nasional. (Putri Hanifa/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Natal & Tahun Baru, ini upaya Pemprov Sultra kendalikan inflasi

    Jelang Natal & Tahun Baru, ini upaya Pemprov Sultra kendalikan inflasi

    ANTARA – Guna mencegah serta mengendalikan terjadinya inflasi jelang perayaan Natal dan Tahun baru, Gubernur Sulawesi Tenggara meminta seluruh kepala daerah pada 17 kabupaten kota maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing wilayah agar mengimplementasikan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif, termasuk menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerahnya.
    (Saharudin/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

    “Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

    Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

    Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

    Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

    Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

    Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Pertamina Patra Niaga resmikan revitalisasi Terminal LPG Arun Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga meresmikan proyek revitalisasi Terminal LPG Arun, Lhokseumawe, Aceh, sebagai infrastruktur energi yang menjamin pasokan LPG untuk masyarakat dan industri di Provinsi Aceh dan Sumatera bagian utara (Sumbagut).

    Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan peresmian ini menandai tuntasnya seluruh tahapan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2017 dan kini menunjukkan kesiapan terminal untuk beroperasi dengan standar yang lebih optimal.

    Terminal LPG Arun melayani penyaluran LPG subsidi (PSO) dan nonsubsidi (non-PSO) untuk masyarakat di Aceh dan Sumbagut.

    Hingga Agustus 2025, rata-rata penyalurannya sebesar 476 metrik ton (MT) per hari, yang mana 1 MT setara 1.000 kilogram LPG, sehingga mencerminkan besarnya kebutuhan dua provinsi tersebut.

    Peresmian revitalisasi Terminal LPG Arun pada Senin (24/11/2025) ini dilakukan Hari Purnomo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, Presiden Direktur Perta Arun Gas Yan Syukharial, dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar.

    Hari menjelaskan bahwa revitalisasi ini mengubah pola suplai LPG di Aceh dan Sumbagut menjadi lebih efisien.

    Dengan beroperasinya sarana yang diperbarui dan berkapasitas besar, alur suplai yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan kini dapat dilakukan secara langsung.

    “Sebelumnya, suplai LPG untuk Aceh dan Sumatera bagian utara harus melalui Tanjung Uban, lalu dipecah dengan kapal mid-size dan kembali dilansir kapal kecil, sebelum dibawa truk ke berbagai wilayah. Proses ini panjang dan biaya logistiknya besar. Dengan revitalisasi ini, kapal VLGC berkapasitas besar dapat langsung bersandar dan memasok propana maupun butana ke Arun, sehingga lebih efisiensi dan produktif,” jelas Hari.

    Revitalisasi juga memperkuat peran Terminal LPG Arun sebagai pusat distribusi LPG untuk wilayah Aceh dan Sumbagut.

    Terminal LPG Arun ini turut mengoptimalkan pola suplai, termasuk aktivitas pengalihan muatan dan pengiriman ke sejumlah terminal seperti Pangkalan Susu, Dumai, dan Tanjung Uban.

    Sekretaris Dinas ESDM Aceh Endra, yang menyampaikan amanat Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menekankan pentingnya revitalisasi bagi pembangunan daerah.

    “Kehadiran proyek ini bukan hanya menandai keberhasilan teknis sebuah pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya,” katanya.

    Pemerintah Aceh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina Patra Niaga.

    “Proyek ini jelas tidak hanya meningkatkan kualitas distribusi LPG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas industri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok energi domestik di Aceh,” ujar Endra.

    Senada, Sayuti Abubakar mengatakan keberadaan Terminal Arun membawa manfaat langsung bagi masyarakat Lhokseumawe.

    “Harapan saya, libatkan tenaga kerja lokal, libatkan pengusaha lokal, supaya pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe ini bisa meningkat dan tingkat pengangguran berkurang,” ucapnya.

    Di sela peresmian, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi empat dusun di kawasan Arun, yaitu Seulanga, Jeumpa, Delima, dan Koude Baroh.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut KAI: 49,6 juta tempat duduk disiapkan sukseskan Natal-Tahun Baru

    Dirut KAI: 49,6 juta tempat duduk disiapkan sukseskan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan KAI Group menyiapkan 49.635.448 tempat duduk untuk menyukseskan angkutan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Tahun ini, KAI Group menyediakan kapasitas angkut sebesar 49.635.448 tempat duduk, meningkat 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya, serta total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” kata Bobby dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan untuk mengantisipasi tingginya permintaan, KAI menambah 54 perjalanan KA antarkota per hari sebagai opsi tambahan bagi pelanggan.

    KAI menetapkan kesiapan penuh menghadapi masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    Bobby menegaskan seluruh unsur KAI Group telah menyiapkan layanan secara menyeluruh untuk mendukung mobilitas masyarakat pada puncak perjalanan akhir tahun.

    Ia menyampaikan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga, meningkatkan aktivitas usaha, dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Menurutnya, keandalan transportasi publik menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat dari berbagai daerah.

    Ia menegaskan keselamatan sebagai tujuan utama, menjaga performansi perjalanan, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan pada seluruh tahapan perjalanan mulai dari sebelum keberangkatan hingga setelah tiba di stasiun akhir.

    “Kami memastikan layanan KAI siap mendukung masyarakat menikmati perjalanan akhir tahun dengan aman dan lancar. Bila pelanggan membutuhkan bantuan, petugas kami siap dihubungi di seluruh titik layanan,” tegas Bobby.

    Dukungan terhadap program pemerintah juga menjadi bagian dari kesiapan KAI.

    Bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, KAI kembali menyelenggarakan angkutan motor gratis (motis) dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang.

    Program itu berjalan pada 23-30 Desember 2025 dan 2-5 Januari 2026, dengan pendaftaran dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan.

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin berbicara dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30 persen untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    KAI menyiapkan rangkaian penguatan teknis dan operasional secara komprehensif.

    Ramp check bersama DJKA dilakukan di seluruh wilayah operasi, termasuk pemeriksaan standar pelayanan minimum pada sarana dan stasiun.

    Pemeriksaan jalur melalui kereta inspeksi dilakukan pada 2-4 Desember 2025 untuk memastikan kesiapan rel dan seluruh komponen prasarana sebelum masa puncak perjalanan.

    Posko Terpadu Natal dan tahun baru juga kembali diaktifkan untuk memantau kondisi operasional secara real time.

    KAI juga menempatkan 19 lokomotif, 17 kereta pembangkit, dan 3 crane di lokasi strategis sebagai langkah antisipasi gangguan.

    Untuk mendukung kelancaran operasional, KAI mengerahkan 2.483 petugas tambahan yang mencakup pemeriksa jalur, penjaga perlintasan, petugas keamanan, layanan pelanggan, dan kebersihan.

    Penguatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan 84.525 meter rel baru yang turut meningkatkan kualitas dan kestabilan perjalanan.

    Pada sisi pelayanan pelanggan, KAI menambah 170 Customer Service Mobile (CSM) serta lebih dari 400 petugas kebersihan di stasiun maupun kereta.

    Selama periode akhir tahun, KAI juga menghadirkan program tematik seperti Merchandise for Kids, Fun Activity for Kids, dan dekorasi stasiun serta kereta dengan nuansa akhir tahun.

    Minat masyarakat terhadap perjalanan kereta api tercatat terus meningkat.

    Hingga 25 November 2025 pukul 08.00 WIB, tiket kereta jarak jauh yang terjual 595.798 tiket atau 20,06 persen dari total 2.969.540 tempat duduk yang disediakan.

    Bobby mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal serta mengajak pelanggan melakukan pemesanan sejak awal agar mendapatkan jadwal sesuai kebutuhan.

    “Ketersediaan tiket dapat dipantau melalui aplikasi Access by KAI yang menyajikan informasi secara real time,” kata Bobby.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP terima pembayaran tunggakan pajak Rp11,99 triliun per 24 November

    DJP terima pembayaran tunggakan pajak Rp11,99 triliun per 24 November

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan hingga 24 November 2025, pihaknya menerima pembayaran tunggakan pajak senilai Rp11,99 triliun dari 106 wajib pajak.

    Ia menuturkan pemerintah tengah mengintensifkan pemungutan pajak dari 201 entitas pengemplang pajak terbesar, dengan target mencapai Rp20 triliun hingga Desember 2025.

    Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi tersebut.

    “Caranya, tentu (dengan) tindakan penagihan aktif, kemudian ada task force (satuan tugas/satgas) juga untuk penanganan tindak pidana perpajakan, dan juga sinergi dan kerja sama (lintas kementerian dan lembaga),” kata Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa.

    Ia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding, contohnya data tunggakan pajak dengan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya di sektor ekstraktif seperti mineral dan batu bara (minerba).

    Melalui metode tersebut, petugas dapat melihat kesesuaian antara volume produksi yang dilaporkan untuk pembayaran PNBP dengan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, untuk kemudian dilakukan konfirmasi silang (cross-check).

    Bimo mengatakan upaya penagihan tersebut juga melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pihaknya juga melakukan pertukaran informasi serta laporan hasil analisis mengenai transaksi keuangan mencurigakan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ia menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum penting untuk memperkuat kemampuan pelacakan aset (asset tracing) yang sering kali menjadi kendala dalam proses penyitaan.

    Bimo menyatakan pemerintah tidak segan mengambil langkah tegas berupa perampasan aset apabila wajib pajak tidak kooperatif dalam melunasi kewajibannya.

    Sementara, untuk aset sitaan yang sulit terjual karena harga pasar atau kondisi fisik yang usang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memastikan aset yang dilelang mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar.

    Meski demikian, proses penagihan terhadap 201 penunggak pajak terbesar tersebut masih menghadapi tantangan, mengingat beberapa kasus belum dapat dieksekusi melalui penagihan aktif karena belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

    “(Beberapa pengemplang pajak) masih ada proses hukum, masih ada banding, atau masih ada PK (peninjauan kembali). Sampai nanti inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Bimo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI jelaskan tugas komandan pasukan pemelihara perdamaian Gaza

    TNI jelaskan tugas komandan pasukan pemelihara perdamaian Gaza

    “Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan ragam tugas yang harus dijalankan komandan pasukan pemelihara perdamaian di Gaza.

    Freddy mengatakan, tugas utama komandan yang akan dijabat perwira tinggi bintang tiga ini yakni mengendalikan seluruh jalannya operasi dari mulai pergerakan personel, logistik hingga diplomasi internasional.

    Kepada ANTARA ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, Freddy menjabarkan beberapa tugas yang harus dijalankan Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza, mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga brigade komposit, mengatur koordinasi dengan PBB, negara-negara kontributor pasukan, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan dan menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

    Freddy menambahkan, nantinya komandan pasukan akan bertugas di wilayah Gaza bersama dengan personel.

    “Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” jelas Freddy

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang menjadi kandidat Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” jelas Freddy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus kematian Alvaro, DPR minta polisi harus lebih cepat tanggap

    Kasus kematian Alvaro, DPR minta polisi harus lebih cepat tanggap

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa aparat kepolisian harus lebih cepat tanggap dalam mengusut kasus penculikan anak, berkaca pada kasus kematian Alvaro Kiano Nugroho yang sudah dinyatakan hilang sejak delapan bulan lalu.

    “Kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cepat tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait soal penculikan terhadap anak-anak,” kata Saan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pimpinan DPR RI juga akan meminta Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Polri untuk mendorong hal tersebut.

    Polisi, kata Saan, perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam menangani kasus-kasus penculikan anak.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI prihatin atas kasus kematian Alvaro Kiano Nugroho (6), yang sudah dinyatakan hilang sejak Maret 2025.

    Puan mengatakan bahwa kasus tersebut adalah situasi darurat yang harus ditanggapi secara seksama.

    Menurut Puan, kasus penculikan hingga pembunuhan tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab keluarga atau sekolah, melainkan juga tanggung jawab dari negara yang harus ditangani secara serius.

    “Kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi,” katanya.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kronologi kematian Alvaro Kiano Nugroho (6) yang diduga dilakukan ayah tirinya bernama Alex Iskandar dengan cara dibekap.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (24/11), menjelaskan hal tersebut diakui tersangka yang berawal menculik korban.

    “Saat membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap sampai meninggal dunia,” katanya.

    Kemudian, polisi pun menemukan Alvaro pada Minggu (23/11) di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya Alex yang membunuh Alvaro pun dikabarkan mengakhiri hidupnya di dalam tahanan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.