Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • TNI berdiplomasi dengan militer negara lain antisipasi kondisi geopolitik

    TNI berdiplomasi dengan militer negara lain antisipasi kondisi geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa TNI berhubungan secara diplomatik dengan pihak militer negara-negara lain guna mengantisipasi kondisi geopolitik dan geostrategi yang saat ini sedang berkembang.

    “Tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara, apakah kita yang berkunjung ke sana atau panglima atau kepala staf angkatan dari negara lain berkunjung ke Indonesia,” kata Agus usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa TNI juga menggelar beberapa latihan dengan militer dari negara lain hingga pertukaran pelajar.

    Menurut Agus, TNI memiliki jaringan dengan 26 negara untuk menyekolahkan prajurit dari level kapten hingga pangkat lebih tinggi. Selain itu, negara-negara lain di Asia Tenggara atau Asia Pasifik juga mengirim personelnya untuk mengikuti pendidikan di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa filosofi bernegara yang dianut Indonesia adalah “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”.

    Menurut ia, Indonesia memiliki sikap politik yang bebas aktif dan tidak terlibat dalam konflik-konflik yang terjadi di kawasan lain. Namun, Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap kondisi kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi.

    Sjafrie mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah sejak 7 Oktober 2024 sudah menimbulkan sekitar 60 ribu korban.

    Menurut Menhan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengajak agar negara-negara lebih mengedepankan diplomasi.

    “Berhentilah untuk berkonflik. Marilah duduk sama-sama agar kita bisa mendapatkan satu solusi yang bermanfaat bagi kemanusiaan,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pulau Seribu bangun Posko Damkar di Pulau Lancang

    Pulau Seribu bangun Posko Damkar di Pulau Lancang

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu (Pulau Seribu) membangun Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) di Kelurahan Pulau Pari, Pulau Lancang, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dari bahaya kebakaran warga setempat.

    Kepala Sektor Delapan Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Soemarno di Jakarta, Rabu, menjelaskan pembangunan Pos Damkar ini direncanakan akan memakan waktu pengerjaan selama enam bulan.

    Menurut dia, pos ini dibangun dengan luas bangunan kurang lebih sekitar 104 meter persegi dan berlokasi di RT 03 RW 03 Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari.

    “Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur keselamatan publik di wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis yang cukup menantang dalam penanganan kebakaran,” kata dia.

    Soemarno belum merinci berapa anggaran dan sumbernya untuk membangun Pos Damkar itu.

    Lurah Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Muhammad Adriansyah menyatakan pembangunan Pos Damkar itu akan semakin mendekatkan layanan keselamatan kepada warga kepulauan setempat.

    “Dengan adanya kantor baru untuk Damkar, kami berharap pelayanan terhadap keselamatan warga Pulau Lancang bisa semakin efektif dan responsif,” kata Adriansyah.

    Menurut dia, kehadiran posko ini diharapkan dapat memacu kinerja tim Damkar semakin meningkat dalam memberikan pertolongan dan penyelamatan kepada warga.

    “Semoga kinerja tim Damkar juga terus meningkat,”katanya

    Ia menambahkan, pembangunan Pos Damkar ini menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur keselamatan publik di wilayah kepulauan.

    “Karakteristik geografis yang cukup menantang dalam penanganan kebakaran sehingga pos ini sangat vital,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua RT 03 Kelurahan Pulau Pari Sunaini mengatakan pembangunan pos ini diharapkan dapat memudahkan warga, dalam menjalin koordinasi cepat saat terjadi keadaan darurat.

    “Semoga dengan adanya pos ini, warga bisa merasa lebih aman dan mudah dalam mengakses bantuan bila terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya,” kata dia.

    Sebelumnya, data resmi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta per awal 2025, menyebutkan, idealnya Jakarta memerlukan 267 pos pemadam kebakaran yakni satu pos untuk setiap kelurahan (267 kelurahan). Namun, saat ini baru ada sekitar 170–172 pos yang aktif beroperasi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran ungkap beras oplosan beredar di minimarket

    Mentan Amran ungkap beras oplosan beredar di minimarket

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium telah beredar di beberapa minimarket terkenal.

    Hal itu terungkap setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket.

    “Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Namun, saat ini pihaknya mengaku telah melihat pihak minimarket yang secara tiba-tiba menarik produk beras oplosan tersebut dari peredaran setelah Amran membongkar kasus tersebut. Diharapkan langkah ini akan berdampak positif bagi konsumen.

    Meski demikian, Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

    Terkait sanksi, Amran meminta agar penindakan hukum difokuskan pada produsen besar yang melakukan kecurangan, bukan kepada pedagang kecil.

    “Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” kata dia.

    Pasalnya, ia menjelaskan bahwa pedagang eceran seringkali hanya menerima dan menjual barang tanpa mengetahui apakah produk tersebut sesuai standar atau tidak.

    Amran mengaku geram dengan pihak-pihak yang mempermainkan harga beras. Meskipun stok beras melimpah, harga di pasaran justru naik akibat praktik kotor ini.

    Ia mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi ikut dioplos menjadi beras premium.

    Modusnya, 80 persen beras SPHP diambil dan dicampur untuk dijadikan beras premium, sementara 20 persen sisanya dijual sesuai ketentuan di kios-kios.

    Amran memperkirakan kerugian akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia menyebutkan ada 212 produsen merek bebas yang terlibat dalam kecurangan ini, dan mereka telah mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    Menurut Menaker Yassierli, peluang-peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri bisa didapatkan melalui program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudian ada hilirisasi, ketahanan pangan, sampai ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata,” ujar Menaker.

    Namun, untuk membuat kesempatan itu terlaksana, Yassierli mengatakan diperlukan adanya kerja sama strategis di antara para pemangku kepentingan dan lintas kementerian.

    Ia mencontohkan, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam persiapan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk Kopdes Merah Putih.

    Selain itu, Menaker mengatakan lapangan kerja baru juga bisa terbuka dari investasi baru di beberapa bidang industri di Indonesia. Peran Danantara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga ia nilai penting.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kementerian BKPM/Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan,” kata Menaker.

    “Lalu yang terakhir baru nanti kita berbicara peluang untuk magang atau pun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM-Komisi XII sepakat persetujuan RKAB diberikan per tahun

    Menteri ESDM-Komisi XII sepakat persetujuan RKAB diberikan per tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Komisi XII menyepakati pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan akan dilakukan per tahun.

    “Mulai hari ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kami buat RKAB per tahun,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, perusahaan pertambangan dapat mengajukan RKAB untuk berproduksi selama tiga tahun.

    Kebijakan tersebut mulanya bertujuan untuk memberi kepastian usaha bagi perusahaan tambang, serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi substansi dalam proses evaluasi.

    Akan tetapi, Bahlil menilai pemberian persetujuan RKAB dalam jangka waktu tiga tahun menyebabkan kegiatan produksi pertambangan menjadi sulit disesuaikan dengan permintaan dunia.

    “Akibat RKAB jor-joran yang kita lakukan bersama, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harganya jatuh,” kata Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil menyetujui usulan Komisi XII, yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), untuk mengubah pemberian persetujuan RKAB dari rentang 3 tahun menjadi per tahun.

    Menyusul persetujuan tersebut, Bahlil berencana memangkas RKAB dari berbagai perusahaan pertambangan yang sudah mengajukan untuk berproduksi selama tiga tahun.

    “Mohon maaf, dengan RKAB per tahun, ini kami akan memotong RKAB. Jadi, kalau besok ada pengusaha yang datang mengeluh ke DPR, kenapa RKAB-nya dipotong, jangan sampai (melempar) salah ke ESDM lagi,” tuturnya.

    Usulan tersebut mulanya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang menilai adanya produksi pertambangan Indonesia yang berlebih, hingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas tambang.

    Bambang mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk mengubah pemberian persetujuan RKAB dari tiga tahun menjadi per tahun.

    Usulan tersebut pun disetujui dalam rapat kerja antara Menteri ESDM dengan Komisi XII DPR.

    “Komisi XII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk mengevaluasi persetujuan RKAB perusahaan pertambangan yang semula diberikan untuk jangka waktu 3 tahun menjadi 1 tahun dalam rangka menjaga kestabilan supply dan demand,” kata Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 326 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang resmi berbadan hukum

    326 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang resmi berbadan hukum

    ANTARA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menyerahkan akta badan hukum Koperasi Desa Merah Putih untuk 326 desa di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (2/7). Mendes Yandri mengatakan, dengan dimilikinya akta pendirian, Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang resmi berbadan hukum dan sudah bisa mengajukan bantuan permodalan, dengan bunga rendah kepada bank himbara, untuk bisa menjalankan bisnisnya sesuai potensi desa. (Susmiatun Hayati/Denno Ramdha Asmara/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Susi Air buka rute Bandung–Yogyakarta, upaya hidupkan Bandara Husein

    Susi Air buka rute Bandung–Yogyakarta, upaya hidupkan Bandara Husein

    ANTARA – Pendiri Maskapai Susi Air Susi Pusjiastuti  dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan penerbangan pesawat perintis rute Bandung–Yogyakarta di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/7). Inagurasi ini menjadi langkah strategis dalam upaya reaktivasi operasional Bandara Husein yang sempat mengalami penurunan aktivitas penerbangan. (Dian Hardiana/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peningkatan pasokan dari Nigeria picu penurunan HR kakao

    Peningkatan pasokan dari Nigeria picu penurunan HR kakao

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan peningkatan produksi dari Pantai Gading dan Nigeria, Afrika, memicu penurunan harga referensi (HR) biji kakao.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan HR biji kakao periode Juli 2025 ditetapkan sebesar 9.438,60 dolar AS per metrik ton (MT), turun sebesar 152,92 dolar AS atau 1,59 persen dari bulan sebelumnya.

    Menurut dia, hal itu berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juli 2025 menjadi 8.973 dolar AS per MT, turun 154 dolar AS atau 1,69 persen dari periode sebelumnya.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan pasokan dari negara produsen utama, seperti Pantai Gading dan Nigeria,” kata Isy.

    Isy mengatakan penurunan HR dan HPE biji kakao tidak berdampak pada bea keluar (BK) biji kakao yang tetap sebesar 15 persen. Hal itu sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

    Sedangkan untuk HPE produk kulit periode Juli 2025 tidak berubah dari Juni 2025. Namun, ada peningkatan HPE produk kayu periode Juli 2025, yaitu kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle), keping kayu (chipwood), dan kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis sortimen lainnya jenis pinus dan gemelina, akasia, dan sengon.

    Penurunan HPE terjadi pada kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, sortimen lainnya jenis eboni, serta sortimen lainnya dari hutan tanaman dari jenis karet dan balsa, eucalyptus, dan lainnya.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1552 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan BK.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun.

    Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).

    “Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp985,3 triliun, PNBP Rp224,2 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.

    Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp831,27 triliun (neto).

    Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.

    Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.

    Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.

    Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.

    Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.

    Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.

    Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.

    Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.

    Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.

    Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.

    “Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, menyusul penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Pertama, kita melihat PHK ini sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. (Mitigasi) Yang sudah jelas ada sekarang adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang antisipasi dari awal, manfaatnya kita perbesar,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Yassierli juga mengatakan adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nanti juga diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

    “Yang kedua, Satgas PHK, yang kita harap segera (diluncurkan). Namun, sebagian dari tugas Satgas PHK itu sekarang yang dilakukan oleh Kemnaker,” ujar dia.

    “Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita rapat koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya pula.

    Adapun laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, bukan ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan mempengaruhi penurunan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat agar dampak dari potensi gelombang PHK bisa diantisipasi, Menaker mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah didistribusikan belakangan ini adalah salah satu contoh insentif itu.

    Namun, ia menegaskan evaluasi implementasi BSU sebagai langkah antisipatif masih diperlukan.

    “Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja, dengan Kemenko Perekonomian juga pasti ini akan menjadi perhatian,” kata Menaker Yassierli.

    “Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli. Kita lihat nanti. Artinya dari situlah ada proses, ada kebijakan, kemudian ada implementasi, ada evaluasi,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.