Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Banjir landa 21 RT di Jaksel dan Jaktim akibat hujan lebat

    Banjir landa 21 RT di Jaksel dan Jaktim akibat hujan lebat

    Jakarta (ANTARA) – Banjir melanda 21 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan ketinggian air mencapai setengah meter lebih akibat hujan lebat di daerah itu.

    “Banjir dikarenakan hujan lebat melanda wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hujan lebat di Jakarta menyebabkan kenaikan Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga tiga atau waspada pada pukul 18:00 WIB dan kenaikan Pos Pantau Sunter Hulu menjadi siaga tiga (waspada) pada pukul 18:00 WIB serta menyebabkan banjir di DKI Jakarta.

    BPBD, kata Yohan, mencatat saat ini banjir terjadi di 21 RT dan dua ruas jalan.

    Ada pun data wilayah terdampak sebagai berikut;

    Jakarta Selatan terdapat di 14 RT yang terdiri dari, Kelurahan Bangka satu RT dengan ketinggian muka air 40 sentimeter (cm).

    Selanjutnya Kelurahan Kuningan Barat tiga RT, ketinggian 45 sampai 70 cm.

    Kemudian, Kelurahan Pela Mampang, sembilan RT ketinggian 40 sampai 50 cm.

    Kelurahan Duren tiga satu RT dengan ketinggian air 30 cm.

    “Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang,” ujarnya.

    Untuk di Jakarta Timur terdapat tujuh RT yang terdiri dari Kelurahan Susukan empat RT ketinggian 50 cm, Kelurahan Kampung Tengah satu RT ketinggian 40 cm, serta Kelurahan Gedong sebanyak dua RT ketinggian 50 cm.

    “Di Jakarta timur penyebab utama karena curah hujan tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, untuk jalan banjir yaitu Jl. KH Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat ketinggian 20 cm dan Jl. Pelita No.5 , Kel. Lubang Buaya, Jakarta Pusat ketinggian 10 cm.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov NTB tanggapi soal penguasaan pulau oleh WNA

    Pemprov NTB tanggapi soal penguasaan pulau oleh WNA

    BPN yang lebih paham, karena mereka yang keluarkan sertifikat.

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menanggapi soal sejumlah pulau-pulau kecil di wilayah setempat yang dikuasai oleh warga negara asing (WNA), seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/7).

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim menegaskan tidak tahu-menahu soal adanya dugaan penguasaan pulau-pulau oleh WNA. Sebab, persoalan status pulau-pulau kecil bukan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), melainkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat.

    “BPN yang lebih paham, karena mereka yang keluarkan sertifikat,” ujar Muslim, di Mataram, Rabu.

    Namun demikian, Muslim mengatakan bahwa kepemilikan pribadi atas tanah di pulau-pulau kecil secara aturan memang diizinkan, namun harus tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam sistem pertanahan nasional.

    “Dalam konteks provinsi, kepemilikan personal atas tanah di pulau diperbolehkan. Tapi ketika mulai diperjualbelikan untuk kegiatan usaha, maka statusnya berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGU),” kata Muslim.

    Oleh karena itu, menurut Muslim lagi, pengaturan ruang atas pulau-pulau kecil di Indonesia berada dalam kewenangan kabupaten/kota, bukan provinsi atau pusat. Hal ini sesuai dengan mekanisme Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat daerah, yakni kabupaten/kota.

    “Pengelolaan pulau kecil masuk dalam RTRW kabupaten, bukan provinsi atau pusat. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), izinnya di pusat atas rekomendasi bupati, sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), izinnya melalui OSS kabupaten,” ujar Muslim pula.

    “Jadi provinsi nggak ada kewenangan, karena berdasarkan Permendagri 76 Tahun 2012 yang diperbaharui Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah, menjadi kewenangan kabupaten,” katanya lagi.

    Lebih jauh, Muslim merinci skema pemanfaatan lahan pulau berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk batasan pengelolaan bagi pemilik atau investor.

    “Dalam pemanfaatan pulau kecil, misalnya si A punya lahan di pulau tersebut, maka 30 persen tetap dikuasai negara. Sisanya 70 persen bisa dikelola oleh korporasi, dengan pembagian 40 persen untuk kegiatan usaha, dan 30 persen lagi untuk ruang terbuka hijau (RTH),” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keabsahan praktik jual beli atau penguasaan lahan pulau, Muslim mengingatkan bahwa sertifikasi tanah tidak otomatis berarti bisa diperjualbelikan secara bebas.

    “Wallahu a’lam, saya tidak tahu, silakan konfirmasi langsung ke BPN. Contohnya Gili Nanggu, semua izin AMDAL sudah lengkap. Kalau memang pengawasan lemah, maka representasi pusat di daerah sebaiknya diperkuat atau diambil alih,” ujar Muslim.

    Muslim juga menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan dari BPN dan instansi pusat, terutama untuk menjaga aspek legalitas pemanfaatan ruang.

    “Per kabupaten datanya saya punya, misalnya di Lombok Barat ada beberapa sertifikat. Tapi lebih baik langsung ke BPN kabupaten untuk detail-nya,” katanya pula.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap ada pulau-pulau di wilayah NTB dan Bali diduga dikuasai WNA.

    Ia mengaku akan mengecek kedudukan hukum atau legal standing kepemilikan pulau-pulau tersebut.

    “Penjualan pulau-pulau kecil kepada oknum-oknum pihak asing atau WNA. Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba intinya apakah legal standingnya kayak apa akan kita cek, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing. Ada di Bali dan di NTB,” kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7).

    Nusron mengatakan di pulau tersebut dibangun rumah dan resort atas nama warga negara asing. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pulau-pulau dimaksud.

    “Apakah legalnya itu masih punya WNI, tetapi mereka teken kontrak dengan yang bersangkutan atau bagaimana, kita belum tahu. Tetapi secara kasat mata, pulau tersebut itu dibangun rumah, dibangun resort atas nama asing,” katanya pula.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Galeri 24 imbau masyarakat Gorontalo tak panik beli emas

    Galeri 24 imbau masyarakat Gorontalo tak panik beli emas

    Jangan sampai panic buying dan memahami filosofi investasi emas jangan sampai cuma ikut-ikutan.

    Gorontalo (ANTARA) – Galeri 24 Pegadaian Gorontalo mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian emas secara berlebihan karena khawatir terjadi kenaikan harga logam mulia tersebut.

    Pimpinan Cabang Galeri 24 Pegadaian Gorontalo Rezki Octavian, di Gorontalo, Rabu, mengatakan bahwa penjualan emas mengalami lonjakan signifikan pada Maret dan April 2025 yang lalu.

    “Pada saat itu masyarakat berpikir masih ada dana dari tunjangan hari raya, dan jika ditunda-tunda takutnya harga emas tembus Rp2 juta, sehingga saat kami buka setelah libur Lebaran, penjualan di Galeri 24 sempat tembus 800 gram satu hari lalu bertambah hingga di bulan Mei saat penutupan hampir 10 kilogram untuk yang tunai terjual,” ujar Rezki.

    Menurut dia, sebagian besar pembelian didorong oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga emas, bukan karena kebutuhan investasi jangka panjang.

    “Ada indikasi panic buying, makanya ketika hal tersebut terjadi dari manajemen Pegadaian kami memberikan edukasi masyarakat terutama di Gorontalo, jangan sampai panic buying dan memahami filosofi investasi emas jangan sampai cuma ikut-ikutan,” kata Rezki lagi.

    Rezki mengatakan emas bukanlah barang konsumsi sehari-hari, melainkan instrumen investasi jangka panjang. Investasi emas itu idealnya dilihat hasilnya minimal enam bulan sampai satu tahun.

    Ia menjelaskan bahwa Galeri 24 Pegadaian Gorontalo merupakan tempat resmi dan terpercaya untuk transaksi emas. Emas yang dijual bersertifikat, dijamin keasliannya, dan merupakan bagian dari BUMN.

    “Kalau kita berinvestasi berarti ada tujuan yang kita mau capai, jangan investasi ini tanpa tujuan, misalnya ke depannya untuk biaya pendidikan, untuk menabung, mau naik haji, dan sebagainya itu instrumen yang dipakai, instrumen investasi dalam bentuk emas,” kata Rezki.

    Rezki memprediksi untuk penjualan emas pada bulan Juli masih akan melandai seperti bulan Juni, sekitar 500-800 gram per bulan.

    Pegawai merapikan emas di Galeri 24 Pegadaian, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (2/7/2025). ANTARA/Adiwinata Solihin

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangunan bekas pabrik roti ambruk di Tebet akibat hujan lebat

    Bangunan bekas pabrik roti ambruk di Tebet akibat hujan lebat

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah bangunan bekas pabrik roti ambruk di Jalan Bukit Duri Tanjakan, Gang 1 RT012/RW012, Bukit Duri, Tebet akibat hujan lebat.

    “Info dari bapak ketua RT 11 bahwa bangunan tersebut bukan rumah tempat tinggal melainkan eks pabrik roti yang sudah tidak dihuni,” kata Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Korwil Jakarta Selatan Sukendar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Sukendar mengatakan informasi tersebut didapatkan dari pihak kelurahan dan RT setempat.

    Bekas pabrik roti itu merupakan bangunan tua yang ambruk saat hujan lebat.

    “Untuk korban jiwa nihil,” tambahnya.

    Hingga kini, sejumlah personel BPBD Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi untuk perkembangan terbaru.

    Sebelumnya, BPBD DKI juga menangani pohon tumbang dan menimpa kios akibat hujan deras di Jalan Tebet Timur Dalam No 126, Tebet, Jakarta Selatan.

    Selain menimpa kios, pohon tumbang itu juga mengenai tiang listrik dan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi yang sama.

    Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Tebet Timur Dalam sempat terhambat karena ruas jalan tertutup batang pohon yang melintang.

    Hingga pukul 20.00 WIB, BPBD DKI mencatat banjir masih terjadi di 15 RT Jakarta Selatan dan satu ruas jalan di Jakarta Pusat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan ke Komisi VII DPR RI agar daerah tujuan wisata yang menjadi penyumbang devisa negara diberikan insentif pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

    Hal itu disampaikan Koster saat menerima rombongan kunjungan kerja dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Bali, Rabu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

    “Saya memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata utama dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis dan kebutuhan lainnya yang sesuai masing-masing daerah,” kata dia.

    Gubernur Bali tidak menuntut nominal atau persentase insentif dari pemerintah pusat tersebut, namun skemanya dapat berupa pengajuan dari daerah masing-masing.

    Jika usulan ini lolos dalam penyusunan RUU, maka daerah pariwisata dapat dibantu APBN dalam pembangunan infrastruktur pendukung wisatanya, yang mana dana ini di luar DAU atau DAK yang memang diberikan untuk daerah.

    Menurutnya, Bali layak mendapat insentif ini, sebab Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024 lalu.

    “Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.

    Jika RUU Kepariwisataan menjawab harapannya, Pemprov Bali sudah merancang untuk mengembangkan infrastruktur transportasi terutama darat dan laut.

    Menurutnya, Bali butuh jalan penghubung yang lebih baik untuk antarkabupaten/kota, sehingga kemacetan terurai dan lalu lintas lancar.

    “Buat kami di Bali infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan, sekarang kan baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida, tapi efeknya kemacetan di Jalan Bypass, itu harus diatasi,” kata dia.

    Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Gubernur Bali juga memberi masukan untuk materi dalam undang-undang yang baru nanti.

    Gubernur asal Kabupaten Buleleng, Bali, itu mengusulkan penambahan materi menjadi judul tersendiri yaitu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

    “Juga diatur agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bersama membangun destinasi pariwisata, kemudian memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana strategis sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Evita Nursanty mengatakan dari pertemuannya dengan Pemprov Bali banyak mendapat masukan pasal-pasal baru untuk RUU ini.

    “Ada masukan pasal-pasal baru untuk nanti Undang-Undang Pariwisata, di mana daerah yang memang pariwisatanya menjadi penunjang ekonominya itu diberi perlakuan khusus misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur,” kata Evita.

    Dari diskusi dengan Pemprov Bali, Komisi VII DPR mengaku akan secepatnya memproses RUU ini sembari menyelesaikan negosiasi-negosiasi dengan eksekutif pada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan.

    “Misalnya, dalam pembentukan badan promosi pariwisata apakah anggarannya APBD atau swasta mandiri, lalu kami inginnya pariwisata masuk dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah karena selama ini belum, kalau dimasukkan kan masyarakatnya kita didik bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi tuan rumah,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjawab tantangan peningkatan produktivitas kerja

    Menjawab tantangan peningkatan produktivitas kerja

    Ketika kesehatan mental karyawan terjaga, motivasi untuk memperbaiki kondisi fisik pun akan meningkat, dan sebaliknya.

    Jakarta (ANTARA) – Peningkatan produktivitas di dunia kerja sering kali dibahas dalam konteks keterampilan, efisiensi, atau teknologi.

    Namun, satu aspek fundamental yang kerap terlupakan adalah kesehatan karyawan, terutama yang berkaitan dengan masalah obesitas.

    Data menunjukkan bahwa obesitas bukan sekadar persoalan estetika, melainkan masalah kesehatan serius yang berkaitan erat dengan produktivitas kerja.

    Di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun adalah 21,8 persen. Angka itu diperkirakan terus melonjak seiring waktu.

    Peningkatan yang terjadi menggambarkan kecenderungan gaya hidup masyarakat yang semakin tidak sehat.

    Obesitas tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan seperti sindrom metabolik, peningkatan trigliserida, penurunan kolesterol HDL, dan tekanan darah tinggi, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

    Dalam konteks dunia kerja, obesitas bisa menurunkan konsentrasi, memperburuk kelelahan, dan menimbulkan gejala seperti brain fog, yang secara langsung menghambat kinerja dan produktivitas.

    Karyawan yang mengalami obesitas lebih rentan terhadap penyakit penyerta dan komorbid, sehingga lebih sering absen dan mengalami keterbatasan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

    Salah satu penyebab utama obesitas di lingkungan kerja adalah gaya hidup sedentary atau kurang bergerak, yang diperparah oleh stres kronis dan pola makan tidak seimbang.

    Tekanan pekerjaan yang tinggi, waktu kerja yang panjang, dan kurangnya akses terhadap informasi gizi yang akurat menciptakan kombinasi yang ideal untuk peningkatan berat badan yang tidak terkendali.

    Banyak karyawan terbiasa mengonsumsi makanan praktis tinggi kalori, gula, tepung, dan minyak, makanan kekinian yang menggoda namun berisiko bagi kesehatan.

    Di tengah kondisi tersebut, langkah utama yang dapat diambil oleh perusahaan adalah mengakui bahwa kesehatan karyawan merupakan investasi jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD DKI tangani pohon tumbang akibat hujan deras di Tebet

    BPBD DKI tangani pohon tumbang akibat hujan deras di Tebet

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menangani pohon tumbang dan menimpa kios akibat hujan deras di Jalan Tebet Timur Dalam No 126, Tebet, Jakarta Selatan.

    “Pohon menimpa satu kios dan tiang listrik juga menimpa motor-motor yang terparkir. Lokasi kejadian berada di Jalan Tebet Timur Dalam No 126,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Yohan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 17.00 WIB yang berawal dari angin kencang disertai hujan intensitas sedang. Kemudian, pohon mahoni yang sudah lapuk tumbang.

    Selain menimpa kios, pohon tumbang itu juga mengenai tiang listrik dan sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi yang sama.

    Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Tebet Timur Dalam sempat terhambat karena ruas jalan tertutup batang pohon yang melintang.

    Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Pertamanan dan PLN telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang dan tiang listrik yang roboh.

    “Saat ini sudah dalam penanganan,” ujarnya.

    Atas kejadian pohon tumbang tersebut, diperkirakan kerugian mencapai Rp25 juta.

    Hingga pukul 20.00 WIB, BPBD DKI mencatat banjir masih terjadi di 15 RT Jakarta Selatan dan satu ruas jalan di Jakarta Pusat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosiolog UGM: Pemilu terpisah harus diikuti reformasi partai

    Sosiolog UGM: Pemilu terpisah harus diikuti reformasi partai

    Yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. Reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma

    Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal harus diikuti dengan reformasi partai politik.

    “Yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. Reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma,” kata Arie saat ditemui di Kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu.

    Menurut Arie, masalah demokrasi di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal karena persoalan utamanya justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan.

    “Partai ini kan belum banyak berubah,” ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM ini.

    Arie menyebut sistem partai yang sentralistis tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah yang menuntut konsolidasi lintas tingkatan.

    Karena itu, apabila tidak diiringi perubahan di internal parpol, pemisahan justru bisa menimbulkan ketimpangan representasi antara pusat dan daerah.

    “Anda bisa bayangkan, partai itu sentralistis, sementara pemilu kalau dipilah, penyelenggaraannya jadi terpisah. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” kata dia.

    Ia memandang keputusan MK sebagai bentuk eksperimen politik yang bisa menambah kompleksitas jika partai tidak siap menghadapi perubahan.

    “Keputusan MK itu belum tentu nanti langsung memudahkan mereka mengkonsolidasi antara yang dikerjakan di daerah maupun di pusat,” ucapnya.

    Arie juga mengkritisi asumsi bahwa pemisahan waktu pemilu bakal efektif mendongkrak partisipasi pemilih.

    Menurut dia, partisipasi tidak ditentukan oleh desain pemilu, akan tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.

    “Tidak ada korelasi positif pemisahan penyelenggaraan pemilu di daerah sama pusat itu akan mendongkrak partisipasi atau tidak. Tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya,” katanya.

    Ia menambahkan, pemilih tidak akan tertarik hanya karena sistem berubah karena yang lebih penting adalah sejauh mana partai mampu menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat.

    MK, Kamis (26/6), mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. MK memutuskan bahwa pemilu anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).

    Menurut MK dalam pertimbangan hukum, desain penyelenggaraan pemilu selama ini mengakibatkan impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan tahapan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.

    Dengan adanya perimpitan itu, tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu menjadi tak terelakkan. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah menilai, kondisi yang demikian berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.

    Hal lain yang disoroti MK dalam pertimbangan hukum, yaitu pelaksanaan Pemilu 2019 yang menyebabkan penyelenggara pemilu jatuh sakit dan meninggal dunia karena rumitnya teknis penghitungan suara dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara.

    Sementara itu, dari segi rakyat pemilih, MK menilai pemilu beruntun dalam tahun yang sama berpotensi membuat pemilih menjadi jenuh dan tidak fokus.

    MK turut menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBWS sebut penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji Sumsel mundur jadi 2026

    BBWS sebut penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji Sumsel mundur jadi 2026

    hingga 26 Juni 2025, realisasi pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang termasuk PSN mencapai 57,81 persen

    Palembang (ANTARA) – Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (Sumatera) VIII menyebutkan target penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mundur menjadi tahun 2026.

    Kepala BBWS Sumatera VIII Feriyanto Pawenrusi di Palembang, Rabu, mengatakan hingga 26 Juni 2025, realisasi pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai 57,81 persen.

    Pembangunan PSN yang berada di Ogan Komering Ulu Selatan itu sebelumnya ditargetkan selesai pada awal tahun 2024.

    Tetapi, karena sempat ada permasalahan terkait lahan dan perubahan desain, penyelesaian akhirnya ditargetkan mundur pada 2026.

    “Kami mengupayakan akselerasi dengan meminta dukungan pemerintah daerah melalui Gubernur Sumsel kepada pemerintah pusat terkait percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji,” katanya.

    Selain itu, pembangunan Jaringan Irigasi Lempuing sampai saat ini telah mencapai 25 persen dari total rencana pembangunan.

    Untuk pekerjaan fisik untuk Irigasi Lempuing sempat tertunda beberapa kali lantaran mengalami gagal lelang.

    Sehingga, dilakukan tender ulang untuk perencanaan dan supervisi sehingga mulainya pelaksanaan konstruksi di lapangan tertunda.

    Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pembangunan Daerah Irigasi Lematang tidak lagi menjadi bagian dari PSN periode 2025-2029.

    Oleh sebab itu, saat ini pembangunan proyek itu baik saluran primer maupun sekunder telah memasuki masa pemeliharaan sampai dengan Maret 2026, kata Feriyanto.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menangkap peluang hilirisasi rempah Indonesia

    Menangkap peluang hilirisasi rempah Indonesia

    Hilirisasi rempah bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan langkah strategis untuk mengembalikan pamor Indonesia sebagai pusat rempah dunia di era modern.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia pernah menjadi pusat rempah dunia, puncak kejayaan yang menuntun armada bangsa-bangsa Eropa berlayar menembus samudra demi cengkeh Maluku, pala Banda, dan lada Sumatera.

    Ironisnya, setelah berabad-abad berlalu, sebagian besar rempah Nusantara masih keluar negeri dalam rupa bahan mentah. Berangkat dari keinginan untuk keluar dari jebakan skema “jual bahan mentah” inilah kemudian lahir agenda nasional hilirisasi rempah.

    Pemerintah kini mematok rempah sebagai garda depan kebangkitan industri dan perdagangan global, dengan tujuan jelas, yaitu mendongkrak devisa sekaligus menaikkan kesejahteraan jutaan petani kecil.

    Di tingkat nasional, hilirisasi ditempatkan sebagai kebijakan prioritas industrialisasi. Program lintas-kementerian Indonesia Spice Up The World (ISUTW) yang diluncurkan tahun 2021 menargetkan ekspor bumbu olahan 2 miliar dolar AS dan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara.

    Kementerian Perdagangan memfasilitasi festival, pameran, hingga negosiasi FTA, PTA, dan CEPA agar bumbu siap saji, minyak esensial, maupun oleoresin produksi domestik kian mulus menembus pasar global.

    Di hulu, Kementerian Pertanian memperkuat kualitas benih dan pascapanen. Sementara itu Kementerian Perindustrian menyiapkan road map peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) rempah, dari teknologi pengeringan, penggilingan, destilasi, sampai penjaminan mutu agar produk Nusantara mampu bersaing di ritel premium dan segmen horeka (hotel, restoran, kafe) dunia.

    Aksi serupa bergema di daerah. Sumatera Barat, penyumbang 90 persen gambir dunia, tengah merampungkan Peraturan Gubernur tentang Tata Niaga Gambir untuk mengakselerasi produksi tanin dan katekin berkelas industri.

    Lampung menggulirkan proyek Lada Lestari sambil menyiapkan pabrik oleoresin lada hitam. Maluku, Maluku Utara, dan Papua menggelar expo jalur rempah demi mengangkat pala, cengkeh, dan vanili endemik.

    Seluruh dorongan regulatif ini bermuara pada cita-cita hilirisasi terpadu dari kebun petani sampai industri dan pasar global.

    Industri pengolahan rempah

    Modernisasi lini pengolahan, mulai dari mesin pengering, grinder, hingga kemasan kedap udara, menjadi kunci pengerek nilai tambah rempah Nusantara. Di sentra‐sentra pengolahan, pekerja kini tidak sekadar menjemur dan menimbang lada hitam, tetapi menyeleksi butir, menggiling, lalu mengemasnya dalam sachet bermerek yang memenuhi standar HACCP.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.