Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Kemenperin gelar temu usaha industri keramik pacu daya saing global

    Kemenperin gelar temu usaha industri keramik pacu daya saing global

    Prioritas utama strategi ini meliputi perlindungan pasar domestik dengan memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta penguatan instrumen tarif dan nontarif,

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Perindustrian menggelar temu usaha industri keramik dengan mempertemukan produsen sektor itu dengan lembaga standardisasi, institusi sertifikasi halal hingga perguruan tinggi untuk memacu produktivitas dan daya saing global.

    “Sehingga kami harap hal ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi kepada seluruh stakeholder menuju industri nasional keramik dan mineral nonlogam yang berdaya saing global,” kata Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Kementerian Perindustrian, Azhar Fitri di Bandung, Selasa.

    Azhar menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian saat ini tengah memperkuat ekosistem industrialisasi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing melalui berbagai kebijakan pembangunan industri nasional. Salah satunya melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN).

    Menurut dia, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca pandemi dan pasca karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu.

    “Prioritas utama strategi ini meliputi perlindungan pasar domestik dengan memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta penguatan instrumen tarif dan nontarif,” katanya.

    Azhar menambahkan, sektor industri halal juga menjadi prioritas penting dalam pengembangan industri keramik dalam negeri.

    Ia menyebut sejumlah produk keramik yang bersentuhan dengan bahan pangan, seperti peralatan makan, minum, dan peralatan masak, kini perlu memenuhi persyaratan keamanan, higienitas, serta sertifikasi halal.

    “Sinergi antara pelaku industri keramik dengan lembaga standardisasi dan lembaga sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan kesiapan industri menghadapi pasar produk halal, baik domestik maupun global,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam juga telah melakukan penelitian mengenai regulasi halal, termasuk simulasi bahan sintetis untuk kebutuhan industri keramik.

    Azhar berharap kegiatan temu usaha ini dapat memperkuat kolaborasi dan memberi kontribusi pada peningkatan daya saing industri keramik dan bahan lokal, sejalan dengan implementasi SBIN.

    “Kami mengundang para narasumber yang akan memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan halal. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi yang telah disiapkan,” ujarnya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raperda APBD Bangka Tengah 2026 disepakati Rp811,2 miliar

    Raperda APBD Bangka Tengah 2026 disepakati Rp811,2 miliar

    Koba, Babel (ANTARA) – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp811,2 miliar atau turun 13,98 persen dibanding target APBD 2025 sebesar Rp943,1 miliar.

    Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Babel, Selasa, mengatakan penurunan paling dalam terjadi pada pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

    “Transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp632,6 miliar atau turun Rp115 miliar dibanding tahun 2025. Ini merupakan TKD terendah dalam tujuh tahun terakhir,” kata Algafry.

    Pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun menjadi Rp138,9 miliar atau berkurang 10,44 persen dari target APBD 2025 sebesar Rp155,1 miliar.

    Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan potensi perpajakan dan realisasi PAD tahun berjalan.

    Sementara itu, belanja daerah disepakati sebesar Rp841,2 miliar atau turun 15,03 persen dari alokasi APBD 2025 sebesar Rp990 miliar.

    Belanja daerah difokuskan pada pelayanan dasar publik, belanja wajib dan mengikat, serta program prioritas.

    “Belanja operasi ditetapkan Rp701,4 miliar atau turun 8,69 persen, termasuk penyesuaian belanja tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN sebesar 11,5 persen,” ujarnya.

    Belanja modal dialokasikan sebesar Rp36,4 miliar atau turun signifikan 63,2 persen dari Rp99 miliar tahun sebelumnya.

    Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan, gedung, irigasi, dan aset tetap lainnya.

    Belanja tidak terduga disepakati Rp2 miliar atau menyusut 80 persen, sedangkan belanja transfer Rp101,4 miliar atau berkurang 10,2 persen dari alokasi tahun 2025.

    Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp30 miliar yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya, dengan pengeluaran pembiayaan nihil.

    “Dengan demikian, APBD Bangka Tengah 2026 mengalami defisit Rp30 miliar atau 3,70 persen dari total pendapatan daerah. Defisit tersebut ditutupi sepenuhnya melalui pembiayaan neto sebesar Rp30 miliar,” sebut Algafry.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Askrindo berikan asuransi usaha ke 30 UMKM guna dorong inklusi

    Askrindo berikan asuransi usaha ke 30 UMKM guna dorong inklusi

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan perlindungan Asuransi Mikro Usahaku kepada 30 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan total nilai pertanggungan Rp150 juta sebagai bagian dari upaya mengejar target inklusi keuangan.

    “Melalui pemberian Asuransi Mikro ini, kami berharap dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi asuransi sehingga UMKM semakin tangguh dalam menghadapi risiko usaha,” ujar Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia M Fankar Umran dalam kegiatan Festival UMKM Askrindo 2025: Ayo Dukung UMKM di Festival Rasa Lokal di Jakarta, Selasa.

    Fankar mengatakan salah satu kebutuhan dalam mendorong inklusi asuransi di kalangan UMKM adalah pemahaman sekaligus akses terhadap perlindungan usaha yang terjangkau. Sebab UMKM cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses produk asuransi konvensional.

    Fankar menjelaskan Asuransi Mikro Usahaku merupakan produk asuransi yang didesain untuk menjadi solusi perlindungan sederhana, mudah diakses, dan terjangkau bagi UMKM.

    Dengan literasi yang lebih baik, lanjut Fankar, pelaku usaha 30 UMKM tersebut diharapkan mampu memahami manfaat perlindungan risiko sehingga usaha mereka dapat lebih berkembang dan berkelanjutan.

    “Penting bagi para pelaku UMKM untuk memahami dan mendapatkan akses terhadap perlindungan usaha yang terjangkau,” tambahnya.

    Adapun kegiatan Festival UMKM Askrindo bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat potensi lokal melalui kehadiran 12 UMKM kuliner dari sekitar perusahaan.

    Festival ini menyajikan ragam makanan dan minuman khas lokal guna memberikan ruang pemasaran sekaligus memberdayakan usaha kecil di lingkungan sekitar.

    Fankar menyatakan Festival UMKM Askrindo merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mendukung ekosistem UMKM melalui edukasi, akses perlindungan usaha, serta pemberian ruang promosi yang konsisten.

    “Kegiatan ini juga menjadi kontribusi aktif Askrindo dalam mendukung program pemerintah terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa, untuk membahas kecukupan pasokan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Dwi, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok 8,17 juta metrik ton, sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton.

    “Ada penambahan (kuota) kan over 0,37 juta (metrik ton) atau sekitar 370 ribuan lah,” ujarnya lagi.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi, karena harga LPG masih berada di bawah acuan APBN.

    “Penambahan kuota (ada), tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi ke Pak Presiden (Prabowo Subianto), dibawa ke rapat terbatas bersama dengan Pak Menteri (Bahlil) dan juga Menteri Keuangan (Purbaya),” katanya pula.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan proyeksi penyaluran LPG subsidi dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton, sementara outlook hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton.

    Dari pembahasan hari ini, pemerintah memastikan pasokan LPG untuk periode Nataru dalam kondisi aman.

    Adapun target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun.

    Dwi menambahkan, pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh skema subsidi tahun depan.

    Selain LPG, pemerintah juga memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM). PT Pertamina (Persero), kata Dwi, telah menyampaikan bahwa stok BBM untuk Natal dan tahun baru aman. Persiapan dilakukan sekaligus untuk menghadapi kebutuhan energi selama periode Ramadhan hingga Lebaran pada Maret 2026.

    “Iya, itu disiapkan juga oleh Pertamina. Jadi enggak hanya Nataru saja, karena berdekatan semua tuh. Semua berdekatan Ramadhan kemudian Lebaran. Jadi mereka mempersiapkan antisipasi sampai selesai Lebaran tahun depan untuk persiapan pengamanan BBM-nya. Jadi dijamin InsyaAllah lah aman sampai selesai,” kata Dwi.

    Adapun mengutip unggahan akun media sosial Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    “Rapatnya enggak lama, sekitar 30 menit membahas mengenai subsidi LPG dan kuota subsidi LPG,” kata Purbaya.

    Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan adanya tambahan kuota untuk menjaga pasokan di masa puncak konsumsi akhir tahun.

    “Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang hari raya natal dan tahun baru aman,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indodax – HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Indodax – HashKey perkuat inovasi aset digital di Asia Tenggara

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan perdagangan aset kripto nasional Indodax berkolaborasi dengan bursa aset digital internasional HashKey Exchange memperkuat infrastruktur guna meningkatkan kecepatan, perlindungan, dan mendorong inovasi aset digital di ekosistem Asia Tenggara.

    CEO Indodax William Sutanto menyatakan kerjasama tersebut merupakan momen yang tepat untuk memperluas kerja sama regional demi memperkuat ekosistem kripto di Indonesia.

    “Melalui kolaborasi ini, kami akan fokus pada penguatan likuiditas dan peningkatan infrastruktur perdagangan,” ujarnya melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Kolaborasi tersebut, lanjutnya, juga membuka peluang besar untuk pengembangan di sektor Real-World Assets (RWA).

    Pada tahap awal, kedua pihak akan fokus pada integrasi teknis, pertukaran pengetahuan antar tim, dan pemetaan regulasi untuk memastikan seluruh inisiatif berjalan sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

    William menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperluas akses teknologi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kehadiran Indonesia dalam lanskap kripto regional.

    “Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menciptakan standar baru dalam layanan perdagangan aset kripto, tetapi juga memperkuat posisi Indodax sebagai gerbang utama bagi inovasi kripto global di Asia Tenggara,” katanya.

    CEO HashKey Exchange BG, Haiyang Ru menambahkan kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi perusahaan di Asia Tenggara.

    Ia menilai Indonesia sebagai pasar strategis yang didukung oleh jumlah pengguna kripto yang besar dan kerangka regulasi yang terus berkembang.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada industri galangan kapal.

    Sebagai negara maritim dan kepulauan, industri galangan memiliki peranan penting di Indonesia. Sumber daya manusia dinilai sebagai aset vital dalam industri tersebut sehingga SMK3 perlu diterapkan sebagai langkah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja.

    “Galangan ini adalah industri yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Ini berarti sumber daya manusia merupakan aset yang terbesar karena untuk operasional galangan kapal, semuanya tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri,” kata Ketua Dewan Penasihat Iperindo Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Selasa.

    Bambang menyampaikan hal itu saat acara Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal yang digelar di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero), Jakarta.

    Bambang mengatakan industri galangan kapal dapat berkembang maupun hancur karena sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penerapan SMK3 di sektor maritim perlu didorong oleh berbagai pemangku kepentingan.

    “Dengan adanya SMK3 ini, kita sangat mengharapkan tentu konsumen industri pelayaran ini bisa lebih percaya kepada industri galangan yang ada di dalam negeri,” ucap anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian itu.

    Ia pun mewanti-wanti agar SMK3 tidak hanya dijadikan slogan yang diabaikan setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi.

    Bambang berharap industri galangan kapal konsisten menerapkan SMK3 pada operasional sehari-hari perusahaan.

    Pada kesempatan itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian serius agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.

    Bagi Indonesia, kata dia, sektor maritim bukan hanya berfungsi meningkatkan aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara.

    Dalam hal ini, dia menyoroti perkembangan industri galangan kapal dalam negeri dewasa ini.

    “Industri galangan kapal nasional saat ini mencapai 300-an industri yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas terbesar mencapai 300.000 DWT (deadweight tonnage) serta menyerap sekitar 46 ribu lebih tenaga kerja,” ucapnya.

    Ia menekankan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan. Menurut dia, SMK3 tidak sekadar aspek kepatuhan administratif dan regulasi.

    “Tetapi, SMK3 ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola risiko kerja secara proaktif, menjaga kelancaran produksi, serta melindungi tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemenaker Sudi Astono menyatakan penerapan SMK3 di sektor maritim merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pembangunan ekonomi biru.

    Sudi mengingatkan bahwa SMK3 merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan tiap-­tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

    “Menurut ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Internasional), kehidupan yang layak atau pekerjaan yang layak atau decent work itu salah satunya yang mendasar adalah K3. Tahun 2022, ILO mendeklarasikan bahwa K3 merupakan prinsip dan hak dasar di tempat kerja,” ucapnya.

    Dengan demikian, imbuh Sudi, K3 adalah bagian dari hak asasi pekerja.

    “Jadi, kalau mengabaikan K3 itu sama dengan mengabaikan nyawa manusia karena kita tahu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu menimbulkan kerugian, penderitaan, cacat, cedera, sampai juga kematian, dan itu bisa dicegah dengan ilmu K3, termasuk dengan penerapan SMK3,” ujarnya.

    Adapun Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan sebagian besar pelaku industri galangan kapal sudah melaksanakan SMK3. Namun demikian, menurut dia, masih ada sebagian kecil yang belum menerapkannya.

    Maka dari itu, Iperindo bersama Kemenperin, Kemenaker, dan PT BKI menggelar Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 pada Industri Galangan Kapal untuk Manager dan Staf K3 mulai Selasa ini hingga Kamis (27/11) mendatang.

    “Kegiatan ini tidak hanya sekadar kita bicara sosialisasi terkait SMK3, tapi bagaimana dengan pembaruan isu-isu yang terkait dengan masalah SMK3. Dan kita memastikan kembali yang terkait dengan masalah kebijakan maupun komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan kegiatan SMK3 ini dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Sragen (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

    Kunjungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ratu Belanda, melainkan sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada September 2024.

    Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dilengkapi dengan syal bermotif batik. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    Saat tiba di Sragen, Ratu Maxima disambut oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan perwakilan perusahaan yang dikunjungi Ratu Maxima di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Terkait kunjungan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kedatangan Ratu Maxima membawa isu kesehatan keuangan.

    “Jadi terkait dengan kesehatan finansial yang diprogramkan oleh perusahaan bagi karyawannya itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Maka oleh beliau ditinjau di sini,” katanya.

    Ia mengaku terkesan dengan kedatangan Ratu Belanda tersebut langsung ke Sragen karena sangat ramah.

    “Sebenarnya kunjungan beliau selaku utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Jadi tidak kapasitas beliau sebagai ratu, tapi sebagai utusan khusus PBB. Sebagai Ratu Belanda memang sepengetahuan saya ini yang pertama datang ke Sragen,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT KAI siapkan 1,5 juta tiket untuk libur natal dan tahun baru

    PT KAI siapkan 1,5 juta tiket untuk libur natal dan tahun baru

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh di masa libur natal 2025 dan tahun baru 2026. Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin, Selasa (25/11) menyebutkan kapasitas angkut penumpang pada musim libur Natal tahun ini meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Azhfar Muhammad Robbani/Agha Yuninda Maulana/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 39 perusahaan berminat jadi mitra reaktivasi sumur idle Pertamina

    39 perusahaan berminat jadi mitra reaktivasi sumur idle Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf menyampaikan 39 perusahaan berminat untuk menjadi mitra Pertamina dalam mengaktifkan kembali sumur idle atau sumur yang tidak aktif.

    “Ada 39 perusahaan yang berminat menjadi mitra Pertamina dalam pelaksanaan program reaktivasi sumur idle, dan 19 perusahaan telah menandatangani MoU (Nota Kesepahaman),” ujar Nanang dalam acara “Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025” yang digelar di Jakarta, Selasa.

    Langkah tersebut merupakan upaya untuk menaikkan lifting minyak dan gas bumi (migas). Berdasarkan catatan ANTARA, pada akhir Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan PT Pertamina (Persero) membuka tender untuk mencari mitra dalam menggarap 500 sumur idle pada 2025.

    Dari 500 sumur idle yang akan ditenderkan oleh Pertamina, mayoritas berlokasi di daratan, namun sekitar 60 sumur idle berlokasi di lepas pantai.

    Sumur-sumur idle yang akan ditawarkan kepada calon mitra Pertamina sebagian besar berlokasi di kawasan Sumatera.

    Indonesia memiliki sekitar 4.500 sumur idle yang akan diaktifkan kembali, dan Kelompok Kerja Reaktivasi Idle Well, yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas, sedang mencari mitra yang berminat mengaktifkan kembali 2.500 sumur idle.

    “Kelompok Kerja 3 (Pokja Reaktivasi Idle Well) telah melaksanakan proses penawaran kepada seluruh mitra yang berminat reaktivasi sumur idle sebanyak 2.500 sumur,” ucap Nanang.

    Nanang juga menyampaikan bahwa kelompok kerja tersebut juga memimpin penyusunan kebijakan baru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, yang di dalamnya mengatur kebijakan soal sumur idle dan sumur rakyat.

    Selain Kelompok Kerja Reaktivasi Idle Well, Nanang juga menyampaikan capaian kinerja Kelompok Kerja Reaktivasi Lapangan Idle dan Undeveloped Discovery (Pokja 2) atau temuan yang belum dikembangkan.

    “Pokja 2 telah berhasil meningkatkan lifting migas melalui kegiatan POP (Put on Production), dengan peningkatan produksi minyak awal sekitar seribu barel minyak per hari,” kata Nanang.

    Kelompok Kerja Reaktivasi Lapangan Idle dan Undeveloped Discovery juga berhasil memperoleh persetujuan penentuan status eksplorasi (PSE) dengan contingent resource (potensi migas yang secara teknis bisa diproduksi) sekitar 260 juta barel minyak dan 4,4 triliun kaki kubik gas.

    “Izin saya menegaskan kembali, Indonesia terbuka untuk investasi, terbuka untuk inovasi, dan terbuka untuk kolaborasi,” ucap Nanang.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.