Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • KI DKI Jakarta dorong badan publik jadi lebih informatif

    KI DKI Jakarta dorong badan publik jadi lebih informatif

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus mendorong badan publik melakukan upaya berkelanjutan menjadi lebih informatif dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi.

    Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, di Jakarta Jumat mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kegiatan coaching clinic (pelatihan singkat) melibatkan badan publik.

    Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya badan publik yang kurang dan tidak Informatif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Kegiatan KIP Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik diadakan salah satunya pada Kamis (3/7) di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diikuti empat badan publik, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan RSUD Jatipadang.

    Dalam kegiatan coaching clinic, badan publik mendapatkan pendampingan teknis sekaligus rekomendasi perbaikan dari tim tenaga ahli Komisi Informasi DKI Jakarta, berdasarkan hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) sebelumnya.

    “Coaching clinic ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang dialog konstruktif,” ujar Aang.

    Menurut dia, selain pemaparan hasil evaluasi dan pembahasan kendala yang dihadapi di lapangan, masing-masing badan publik juga menerima catatan strategis untuk perbaikan tata kelola informasi, khususnya dalam rangka menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.

    Aang berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing badan publik agar mampu mengoptimalkan statusnya sebagai badan publik yang informatif.

    “Diharapkan, kegiatan coaching clinic menjadi agenda berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan sistem keterbukaan informasi publik dan pembangunan budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah,” kata Aang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumat, layanan Samsat Keliling hadir di 14 wilayah Jadetabek

    Jumat, layanan Samsat Keliling hadir di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Halaman Gedung Walikota Jaksel pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan Fresh Market Green Lake Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB;

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB;

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, rute baru Transjabodetabek hingga subsidi pangan murah

    DKI kemarin, rute baru Transjabodetabek hingga subsidi pangan murah

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (3/7), mulai dari Transjabodetabek rute Terminal Bekasi-Galunggung resmi diluncurkan hingga DKI siapkan 14 juta paket subsidi pangan murah.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Transjabodetabek rute Terminal Bekasi-Galunggung resmi diluncurkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek Terminal Bekasi – Galunggung (Dukuh Atas).

    “Durasi perjalanannya satu jam. Satu jam sepuluh menit pada saat jam sibuk. Jadi, mudah-mudahan di luar itu bisa kita turunkan waktunya,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono saat dijumpai di Halte Transjakarta Galunggung, Jakarta Pusat, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    2. DKI siapkan 14 juta paket subsidi pangan murah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 14 juta paket subsidi pangan murah selama 2025 dan subsidi itu menjadi anggaran terbesar di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

    “Anggaran dari KPKP yang paling banyak sebenarnya untuk subsidi pangan,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    3. Kemacetan Jakarta menurun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut berdasarkan survei dari Tomtom, indeks tingkat kemacetan di Jakarta semakin menurun.

    Berdasarkan survei tersebut, Jakarta mengalami penurunan peringkat dari yang sebelumnya sebagai kota dengan peringkat nomor satu termacet se-Indonesia pada 2023 menjadi menjadi peringkat lima saat ini.

    Berita selengkapnya di sini

    4. Blok M Hub dikunjungi lebih dari 12 ribu orang pada akhir pekan

    Jakarta (ANTARA) – Kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, yang kini dibuka selama 24 jam dikunjungi lebih dari 12 ribu orang pada akhir pekan.

    “Blok M Hub ini Sabtu-Minggu mungkin dikunjungi lebih dari 12 ribu orang. Sabtu-Minggu sekarang kalau di Blok M sangat terasa,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Ranperda KTR akan tegas tapi tak mematikan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira mengemukakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, peraturan ini akan tegas tetapi tidak mematikan pelaku UMKM.

    “Pesan dari pak gubernur yang pertama, jika memungkinkan jual-beli produk rokok oleh pelaku UMKM, jangan mematikan UMKM di Jakarta,” kata Farah di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan, fasilitas lengkap dari asrama hingga perumahan dosen

    Presiden Prabowo resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan, fasilitas lengkap dari asrama hingga perumahan dosen

    Rabu, 11 Juni 2025 17:50 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan), dan Rektor Universitas Pertahanan Anton Nugroho meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika yang dibangun di area seluas 18,3 hektare dengan berbagai fasilitas di antaranya laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, sistem pengolahan air bersih ditahap pertama kemudian pada tahap kedua telah dibangun mulai dari gedung rektorat, asrama mahasiswa, hingga kolam retensi dan perumahan dosen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) saat peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika yang dibangun di area seluas 18,3 hektare dengan berbagai fasilitas di antaranya laboratorium, ruang kelas, asrama putra dan putri, sistem pengolahan air bersih ditahap pertama kemudian pada tahap kedua telah dibangun mulai dari gedung rektorat, asrama mahasiswa, hingga kolam retensi dan perumahan dosen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI prakirakan rupiah berada di kisaran Rp16.000-Rp16.500 pada 2026

    BI prakirakan rupiah berada di kisaran Rp16.000-Rp16.500 pada 2026

    Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprakirakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada 2026 berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, menyampaikan komitmen bank sentral untuk terus memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.

    “Cadangan devisa kami cukup besar, 152,5 miliar dolar AS (posisi Mei 2025), dan ke depan kami berkomitmen untuk menjaga nilai tukar rupiah ini,” kata Perry.

    Ia menambahkan, berbagai faktor fundamental akan membawa nilai tukar rupiah ke arah penguatan untuk tahun depan. Faktor fundamental ini antara lain prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, inflasi yang relatif rendah, serta imbal hasil dari investasi di Indonesia termasuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cukup menarik.

    Perry juga menegaskan komitmen bank sentral untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di pasar offshore non-delivery forward (NDF) maupun intervensi di domestic non-delivery forward (DNDF) serta di pasar domestik.

    “Pada waktu itu (pasca pengumuman kebijakan tarif AS) pada 8 April (saat pasar domestik dibuka setelah libur Lebaran) rupiah pernah mencapai 16.865 per dolar AS, sekarang pada 30 Juni menguat ke 16.235 dolar AS,” kata dia.

    Selain rupiah yang menguat, Perry juga mencatat bahwa sejauh ini ketahanan eksternal perekonomian Indonesia relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan tercatat tetap besar, terutama didukung ekspor komoditas nonmigas.

    Dari sisi neraca finansial dan modal, dampak kondisi global terlihat pada arus masuk investasi portofolio. Pada triwulan II 2025, terjadi outflow investasi portofolio sekitar 2,4 miliar dolar AS, setelah mencatat net inflow sebesar 0,3 miliar dolar AS pada triwulan I 2025.

    “Tapi akhir-akhir ini sudah terjadi pembalikan aliran portofolio ke Indonesia khususnya pada SBN,” ujar dia.

    Perry mengingatkan perlunya memperkuat langkah-langkah untuk mendorong aliran masuk modal asing, khususnya dalam penanaman modal asing, baik melalui perbaikan iklim investasi maupun penarikan penanaman modal asing ke Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan eksternal tetapi juga mendorong pertumbuhan.

    Terkait dengan inflasi, Bank Indonesia memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen atau rentang 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen pada 2026.

    “Berbagai langkah juga kami pantau di kantor-kantor perwakilan BI, 46 kantor-kantor kami juga dikerahkan untuk mengendalikan inflasi termasuk di dalam koordinasi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Kemenperin perkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri

    Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian terus memperkuat kemandirian bahan baku susu dan kakao bagi industri melalui perbaikan sistem inbound material, termasuk digitalisasi dan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan upaya digitalisasi telah diterapkan pada sektor susu, khususnya di tempat penerimaan, yang berhasil menurunkan kontaminasi secara signifikan dan menghasilkan standar kualitas tinggi bagi bahan baku susu nasional.

    “Nah untuk susu ini kita sudah masuk ke digitalisasi tempat penerimaan susu. Dan itu hasilnya cukup bagus karena kontaminannya dapat diturunkan luar biasa. Jadi kita standarnya itu sudah sangat tinggi untuk yang sudah didigitalisasi,” kata Putu ditemui di sela Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu di sektor kakao, Kemenperin menginisiasi program pembinaan bagi petani menjadi dokter kakao.

    Dia menuturkan, hasil program Dokter Kakao menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri dan pendapatan petani, serta memperluas jangkauan ke daerah seperti Poso, Aceh, dan rencana di Cianjur bersama Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

    “Jadi komitmen yang sudah kita dapatkan karena hasil Doktor Kakao ini sangat bagus, jadi sekarang sudah bisa senyum karena kakaonya sudah makin meningkat. Sekian persen dia meningkat dari dalam negeri,” ucapnya.

    Kemenperin mencatat, kebutuhan bahan baku industri nasional mencapai 300 ribu ton kakao dan 4 juta ton lebih untuk susu dalam per tahun, dengan pemenuhan domestik baru mencapai 50 persen kakao, dan 20 persen untuk susu.

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyoroti bahwa permasalahan utama sektor industri makanan dan minuman berada di sektor hulu, khususnya keterbatasan bahan baku, yang menyebabkan sebagian harus diimpor untuk memenuhi tingginya permintaan ekspor.

    Ia menekankan pentingnya mendorong pelaku usaha agar mampu mengembangkan ketersediaan bahan baku dalam negeri, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, serta perguruan tinggi.

    Menurutnya, kampus memiliki peran strategis karena memiliki studi dan riset sehingga dapat mempercepat pencarian solusi atas keterbatasan bahan baku nasional.

    Faisol menyebutkan dua bahan baku utama yang masih banyak diimpor, yaitu kakao dan susu, yang menghadapi tantangan tersendiri akibat menurunnya produksi kakao dan sulitnya pengembangan sapi perah karena faktor iklim dan bibit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LaNyalla dukung ide tarif cukai golongan III SKM untuk industri kecil

    LaNyalla dukung ide tarif cukai golongan III SKM untuk industri kecil

    Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung gagasan atau ide tentang perlunya tarif cukai Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang khusus diberikan kepada industri rokok skala kecil dengan kuota jumlah produksi per tahun yang lebih kecil dari Golongan II.

    “Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor,” kata LaNyala di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    LaNyalla menuturkan langkah ini akan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mengurangi beban pelaku industri rokok skala kecil terutama mengenai belanja pita cukai sekaligus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari produsen maupun distributor.

    Bahkan masih ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan PPh yang dibayar setiap tahun atas keuntungan perusahaan rokok yang juga harus ditanggung industri rokok skala kecil

    Di sisi lain, LaNyalla menilai terjadinya penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah yang juga menimpa perokok telah mengubah pola konsumsi konsumen dari rokok mahal ke rokok murah.

    Terbentuknya segmen konsumen rokok
    murah ini kemudian menjadi pasar tersendiri bagi industri hasil tembakau untuk melayani.

    Ia menjelaskan persoalannya adalah tuntutan harga jual murah ke konsumen tidak berbanding dengan biaya produksi, cukai, pajak dan PPN sehingga berakibat pada munculnya rokok ilegal tanpa cukai.

    Tarif cukai Golongan III SKM industri rokok skala kecil, kata LaNyalla, bisa menjadi solusi jembatan antara adanya “demand” di pasar dan penekanan peredaran rokok ilegal.

    Sebab, sambungnya, rokok ilegal ini selain merugikan dari sisi penerimaan negara juga menjadi ladang praktik korupsi dan kolusi oknum tertentu dengan menjadikan sumber penerimaan gelap dan pemerasan kepada pelaku industri dan penjual.

    “Hal ini menghasilkan budaya yang tidak sehat di masyarakat karena mendidik masyarakat kita menjadi penyelundup dan penyuap,” ujarnya.

    LaNyalla pun tak memungkiri jika persoalan yang melingkupi industri hasil tembakau kompleks terutama banyaknya sektor yang terlibat dengan masing-masing memiliki agenda dan tujuan berbeda-beda.

    “Mengelola persoalan dan isu seputar industri hasil tembakau dan perkebunan tembakau ini harus dilakukan dengan bijaksana. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ringkus pelaku pemalakan sopir di Cengkareng Jakbar

    Polisi ringkus pelaku pemalakan sopir di Cengkareng Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian meringkus seorang pria yang melakukan pemalakan terhadap sopir agen perjalanan (travel) di pangkalan Metro Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis.

    Aksi pelaku yang terekam dan viral di media sosial (medsos) memperlihatkan seorang pria yang memalak dan meminta sejumlah uang sebesar Rp20 ribu dari seorang sopir.

    Kepolisian pun bergerak cepat dan berhasil membekuk lima orang tersangka, dengan RH sebagai tersangka utama.

    “Kami juga menyita barang bukti berupa 1 pisau cutter, 1 gunting kecil, dan uang tunai sebesar Rp21 ribu,” ungkap Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana.

    Kini kelima tersangka sudah diamankan di Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, sementara pelaku utama disangkakan pasal tambahan, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

    Abdul Jana mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan premanisme di wilayah Cengkareng.

    “Untuk korban segera membuat laporan polisi di Polsek Cengkareng. Kami akan tindak tegas segala bentuk gangguan kamtibmas. Laporan masyarakat sangat kami butuhkan sebagai dasar penindakan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia

    Tanjungpinang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) bersama Kantor Wilayah DJBC Bea Cukai Khusus daerah setempat memusnahkan puluhan ton komoditas bawang merah dan bawang putih ilegal senilai Rp2,85 miliar.

    “Total bawang merah yang dimusnahkan sebanyak 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton,” kata Kepala Karantina Kepri Herwintarti usai pemusnahan di Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepri, Kabupaten Karimun, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa media pembawa yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan bersama terhadap komoditas yang masuk ke wilayah Kepri tanpa dilengkapi dokumen kesehatan karantina serta berpotensi membawa organisme penyakit tumbuhan karantina (OPTK), serta dilalulintaskan melalui pintu keluar yang belum ditetapkan.

    Herwintarti menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, telah ditetapkan untuk umbi lapis pintu pemasukan ke wilayah Indonesia adalah melalui Pelabuhan Laut Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta di Makassar.

    Selain itu, katanya, umbi lapis berupa bawang putih juga dapat dimasukkan melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas di Semarang, terutama jika OPTK-nya dapat dikendalikan dengan perlakuan.

    “Kepri merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan pergerakan orang dari dan ke berbagai negara. Ini menjadi tantangan serta tanggung jawab besar kami di Badan Karantina Indonesia dalam menjaga biosecurity nasional,” ujar Herwintarti

    Lebih lanjut Herwintarti menegaskan bahwa pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia.

    Pemusnahan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Negara Indonesia.

    Pelaksanaan tindakan pemusnahan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    “Tindakan karantina dilakukan terhadap media pembawa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat karantina ternyata busuk atau rusak,” ungkapnya.

    Pemusnahan bawang ilegal dilakukan dengan cara mengubur media pembawa di dalam tanah dengan dibasahi oleh cairan pembusuk.

    Herwintarti berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan perkarantinaan, serta selalu lapor karantina demi kesehatan dan keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat serta melindungi keanekaragaman hayati.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ranperda KTR akan tegas tapi tak mematikan UMKM

    Ranperda KTR akan tegas tapi tak mematikan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira mengemukakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, peraturan ini akan tegas tetapi tidak mematikan pelaku UMKM.

    “Pesan dari pak gubernur yang pertama, jika memungkinkan jual-beli produk rokok oleh pelaku UMKM, jangan mematikan UMKM di Jakarta,” kata Farah di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan, gubernur memberi arahan agar pengaturan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlalu ketat.

    Namun pada saat yang sama, lanjut Farah, pengawasan terhadap kawasan larangan merokok tetap harus diperketat. Terutama untuk ruang-ruang tertutup atau “indoor”.

    “Kawasan tanpa rokok harus ditegakkan secara tegas. Termasuk pengaturan kawasan dan ruang-ruang ‘indoor’ yang memang dilarang keras untuk aktivitas merokok,” katanya.

    Ketua Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira memberi keterangan di Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan

    Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) bersama perwakilan pedagang kecil menyampaikan aspirasi Kepada Ketua Pansus Ranperda KTR DPRD DKI Jakarta agar peraturan daerah itu tidak membebani pedagang kecil.

    Ketua Umum AMTI I Ketut Budhyman di Jakarta, Rabu (11/5), mengatakan, pihaknya setuju dengan peraturan terkait perilaku merokok, tetapi bukan pelarangan total bagi ekosistem pertembakauan.

    “Jika pelarangan ini tetap menjadi usulan Pemprov DKI Jakarta maka hari ini dapat kami sampaikan bahwa kami tidak setuju dengan Ranperda KTR usulan Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

    Budhyman memaparkan terdapat beberapa pasal dalam Ranperda KTR yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi, utamanya di tingkatan pedagang tradisional, warung kelontong, peritel modern perhotelan, kafe, restoran hingga industri kreatif.

    Hal ini, kata dia, berakibat kepada berkurangnya serapan tenaga kerja serta meningkatkan ancaman rokok ilegal.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.