Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Tawuran di Jatinegara yang sebabkan 1 korban tewas libatkan 31 remaja

    Tawuran di Jatinegara yang sebabkan 1 korban tewas libatkan 31 remaja

    Jakarta (ANTARA) – Tawuran antarkelompok remaja yang menyebabkan satu orang tewas di pintu Tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu (22/6) dinihari melibatkan sebanyak 31 remaja.

    “Jadi tawuran pada Minggu (22/6) dinihari tersebut melibatkan dua wilayah,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat konferensi pers di Polsek Jatinegara, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat.

    Mereka ada 11 orang yang tergabung dalam kelompok (geng) Kancil Boys dan kelompok Gang Dalam serta 20 orang lainnya dari kelompok Gang Penas.

    Dua kelompok, yakni Kancil Boys dan Gang Dalam yang markasnya berada di Jalan Taman Manisan, Cipinang Cempedak, bertekad menyatu untuk melawan kelompok Gang Penas di Cipinang Besar Selatan.

    Samsono menyebutkan, mereka bersepakat melakukan tawuran di Pintu masuk Tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan.

    “Dua kelompok janjian mereka melaksanakan tawuran dengan titik pertempurannya di Jalan DI Panjaitan. Dua kelompok itu Gang Dalam dan Gang Kancil Boys bergabung jadi satu melawan Gang Penas,” katanya.

    Lalu, dua kelompok yang bersatu tersebut berkumpul terlebih dahulu di Gang Kancil Boys, Taman Manisan, Cipinang Cempedak, dengan membawa senjata tajam.

    “Mereka berkumpul, dari Gang Kancil Boys di Taman Manisan, kemudian berangkat bersama 11 orang lainnya dengan membawa senjata tajam. Yang membawa senjata tajam berjumlah lima orang dari 11 orang yang ikut,” katanya.

    Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), dua kelompok tersebut menyalakan klakson kendaraan sebagai kode pemberitahuan kedatangan.

    Lalu, setelah klakson berbunyi kelompok Gang Penas muncul dan langsung saling menyerang. Namun, perbedaan jumlah yang jauh membuat kelompok Gang Kancil Boys dan Gang Dalam berbalik mundur.

    “Karena jumlahnya jauh, kekuatannya juga, sehingga pada saat menyerang (Gang Kancil Boys dan Gang Dalam) kemudian berbalik kembali karena diserang balik oleh Gang Penas yang berjumlah sekitar 20 orang,” kata Samsono.

    Dalam tawuran tersebut, korban tewas A (18) melawan pelaku FA (18). Korban A menyabet pelaku menggunakan celurit sebanyak satu kali, namun ditangkis oleh FA yang menyebabkan luka di siku tangan sebelah kiri.

    Lalu, FA membalas dengan cara mengayunkan corbek mengenai leher korban sehingga korban mengalami luka sobek bagian leher yang cukup dalam dan siku sebelah kiri.

    Korban A langsung jatuh di tempat, setelah itu dibawa oleh temannya ke RS Premier Jatinegara dan dinyatakan sudah meninggal dunia.

    Adapun Pelaku FA (18) yang merupakan warga Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, tersebut ditangkap di rumah pamannya yang berada di wilayah Tangerang pada Minggu (29/6) sekitar pukul 20.00 WIB.

    Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyenangkan kematian dengan hukuman penjara tujuh tahun.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksel gencarkan “Safari Jumat” untuk salurkan santunan yatim piatu

    Jaksel gencarkan “Safari Jumat” untuk salurkan santunan yatim piatu

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggencarkan Program “Safari Jumat” untuk menyalurkan santunan kepada 40 yatim, piatu dan dhuafa.

    “‘Safari Jumat’ bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, baik dari segi moral maupun materi,” kata Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar di Balai Warga Jalan Bintaro Taman Barat RW 11 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat.

    Anwar mengatakan penyerahan santunan bagi mustahik tersebut menjadi bagian dari Program “Safari Jumat” yang digagasnya untuk secara nyata melakukan monitoring wilayah sekaligus membantu warga.

    Kemudian, Anwar juga meminta kepada Baznas (Bazis) Jakarta Selatan untuk menjawab semua permintaan warga terkait kebutuhan rumah ibadah seperti karpet dan perbaikan lantai sebagaimana diperlukan di Mushalla Al-Falah.

    Ia juga mengingatkan kepada yatim, piatu dan dhuafa apabila ada permasalahan pendidikan, baik itu penebusan ijazah, biaya sekolah dan lainnya agar segera melapor kepada pemerintah setempat.

    “Semoga kegiatan ini dapat membantu mereka yang membutuhkan. Saya minta kepada jajaran di tingkat kelurahan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga,” ujarnya.

    Sementara itu, seorang penerima santunan, Aisyah (13) mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kepedulian wali kota terhadap sesama. “Sangat senang, saya akan manfaatkan bantuan ini untuk membeli perlengkapan sekolah,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak hanya Padel, pajak hiburan DKI juga jangkau bulutangkis dan tenis

    Tak hanya Padel, pajak hiburan DKI juga jangkau bulutangkis dan tenis

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan pajak hiburan tak hanya berlaku untuk olahraga padel namun juga termasuk sejumlah olahraga lain seperti bulutangkis hingga tenis.

    “Orang main tenis, main squash, main apa saja termasuk biliar, termasuk apapun, itu memang kena. Nah padel ini termasuk olahraga yang seperti itu,” kata Pram di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Pram menjelaskan, kebijakan pajak hiburan untuk aktivitas olahraga tertentu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dan diterapkan di seluruh daerah, bukan hanya di Jakarta.

    Pram mencontohkan olahraga renang, biliar, hingga bulutangkis juga dikenakan pajak hiburan bila dilakukan secara komersial. Misalnya dengan menyewa lapangan atau kolam renang di fasilitas berbayar.

    Pram mengatakan, pajak hiburan yang diberlakukan untuk olahraga komersial dianggap wajar karena mayoritas pemainnya berasal dari kalangan yang mampu membayar sewa fasilitas.

    “Apalagi yang main padel kan rata-rata orang mampu. Untuk sewa lapangan saja berapa, mampu kan,” kata Pram.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan fasilitas olahraga padel sebagai salah satu objek pajak daerah dengan tarif sebesar 10 persen.

    Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 atas perubahan kedua dari Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024.

    “Betul olahraga padel dikenakan PBJT Hiburan dan Kesenian dengan tarif 10 persen,” kata Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, Andri M. Rijal.

    Andri menjelaskan bahwa pajak dikenakan atas penyediaan jasa hiburan kepada konsumen, termasuk penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikomersialkan.

    “Baik melalui biaya masuk, sewa tempat maupun bentuk pembayaran lainnya,” kata Andri.

    Padel masuk dalam kategori olahraga permainan yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan.

    Adapun fasilitas padel yang dituliskan dalam keputusan Bapenda yang diteken pada 20 Mei 2025 tersebut adalah lapangannya.

    “Ketentuan tersebut terbit karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan yang ada di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah,” kata Andri.

    Selain lapangan padel, ada 20 jenis fasilitas olahraga lain yang turut dikenakan pajak serupa, seperti lapangan futsal, tenis, bulutangkis, hingga tempat kebugaran seperti yoga dan pilates.

    Andri mengatakan pajak PBJT untuk padel itu bukan karena olahraga yang sedang viral saat ini. Pihaknya pun akan terus memantau objek lain dari jasa hiburan, yang layak dikenai pajak.

    “Nanti kalau ada objek lainnya yang memenuhi kategori-kategori jasa hiburan dan kesenian kami akan kenakan juga,” kata Andri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril minta semua pihak jaga hubungan baik Indonesia dan Brazil

    Menko Yusril minta semua pihak jaga hubungan baik Indonesia dan Brazil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak menjaga hubungan baik Indonesia dengan Brazil, sehubungan dengan insiden wafatnya warga Brasil Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (26/6).

    Apalagi, kata dia, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto sedang menghadiri pertemuan negara-negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi besar yang memegang peranan penting dalam perekonomian global di Brazil.

    “Hubungan baik serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brasil harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu dengan insiden kematian Juliana Marins ini,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat fokus dan berduka atas kematian Juliana akibat terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di tebing Gunung Rinjani.

    Pemerintah, kata Yusril, menganggap insiden tersebut merupakan insiden kecelakaan yang dapat terjadi pada setiap pendaki gunung, terutama lantaran medan Rinjani yang berat dan cuaca ekstrem sedang terjadi saat itu.

    Selain itu, pemerintah RI telah menjelaskan kepada publik insiden tersebut, upaya evakuasi, dan autopsi yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali.

    Ia tak menampik bahwa upaya evakuasi tidak
    secepat seperti yang diharapkan karena penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan pada medan bertebing di tengah cuaca ekstrem, sebagaimana diharapkan oleh keluarga korban.

    Pasalnya, kata Menko, berbagai tebing dan hutan tropis di Rinjani berbeda dengan tebing-tebing salju di Himalaya.

    Oleh karena itu, dikatakan bahwa satu-satunya cara penyelamatan, yakni evakuasi vertikal secara manual yang dilakukan oleh Tim Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) dan tim relawan, sehingga proses evakuasi berjalan tidak secepat yang diharapkan.

    Yusril menuturkan bahwa hasil autopsi telah dengan jelas menunjukkan bahwa Juliana meninggal antara 15–30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter itu.

    Disebutkan bahwa pihak keluarga Juliana memang mempertanyakan jarak waktu antara saat terjatuh dan kematian karena mereka berpikir ada keterlambatan datangnya pertolongan, sementara korban diduga masih hidup.

    “Secara medis, secepat apa pun pertolongan datang, upaya untuk menyelamatkan nyawa korban dalam insiden jatuh seperti itu hampir mustahil dapat dilakukan,” katanya menambahkan.

    Bahwa kemudian keluarga korban minta dilakukan autopsi ulang di Brasil untuk memastikan waktu kematian, ia mengatakan bahwa pemerintah RI mempersilakan dan menghormati keinginan
    tersebut.

    Secara teoritis jika metodologi autopsi dilakukan mengikuti standar forensik yang sama, sambung dia, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda.

    Yusril pun menegaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Menko Politik dan Keamanan RI Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam menyikapi insiden kematian Juliana tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin DKI gandeng Tokyo SME untuk percepatan penetrasi pasar

    Kadin DKI gandeng Tokyo SME untuk percepatan penetrasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menggandeng Tokyo SME Support Center untuk percepatan penetrasi pasar melalui kolaborasi internasional sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua pihak.

    “Kami berkomitmen mendukung percepatan penetrasi pasar anggota Kadin di Jepang,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pertemuan bisnis (business matching) ini adalah langkah konkret memperlebar akses pasar dan menjembatani kebutuhan industri kedua negara.

    Diana mengatakan, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang promosi bisnis, tetapi juga membuka peluang investasi, penguatan rantai pasok dan kolaborasi inovasi teknologi.

    Selain peluang perdagangan, pertemuan ini juga memunculkan tren positif terhadap peningkatan kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di Jepang meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

    “Ini peluang emas bagi anggota Kadin untuk membangun skema kerja sama yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan, sertifikasi dan pengiriman tenaga kerja berkualitas,” katanya.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kadin DKI Jakarta dalam mendukung transformasi anggota menuju pasar global sekaligus memperkuat kontribusi pengusaha daerah dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    Lalu, kegiatan ini sebagai bukti nyata kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kompetitif dan bersaing sehingga Kadin DKI akan terus melakukan perbaikan dalam vokasional sumber daya manusia.

    Sebagai implementasi nyata kerja sama tersebut, delegasi Kadin DKI Jakarta menghadiri “business meeting” di Tokyo, Jepang, yang diikuti oleh 10 anggota perusahaan Kadin dari berbagai sektor industri.

    Acara ini berhasil mencatatkan capaian strategis berupa 70 sesi “business matching” antara pelaku usaha industri di Tokyo dengan pengusaha Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Akses BBM untuk nelayan di Kepulauan Seribu masih sulit

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti persoalan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kepulauan Seribu, termasuk di Pulau Tidung.

    “Tadi ada keluhan juga untuk BBM dan minta untuk BBM apung. Terutama di Pulau Tidung. Dan itu saya sudah koordinasikan,” kata Pram di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat.

    Pram memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat khusus.

    Ia menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan penyelesaian distribusi BBM agar nelayan Kepulauan Seribu tidak kesulitan melaut.

    “Saya sudah minta ke Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati), ini harus jadi rapat khusus supaya persoalan BBM di Kepulauan Seribu ini menjadi prioritas,” kata Pram.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jumat (4/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pram juga meminta warga menyampaikan persoalan apa adanya setiap dirinya berkunjung ke pulau. Keluhan langsung dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

    “Kalau masyarakatnya menyampaikan apa adanya, itulah yang harus didengar pemimpin. Bahkan persoalan air, persoalan bahan bakar, rata-rata mereka keluarkan itu dan itu bagus,” katanya.

    Sebelumnya, pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, Pram berjanji mengaktifkan kembali SPBU terapung di Kepulauan Seribu. Pram mengatakan SPBU terapung sangat dibutuhkan warga Kepulauan Seribu.

    “Salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat,” kata Pram.

    Pram mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta akan menempatkan sejumlah SPBU Apung di beberapa titik di Kepulauan Seribu. Dengan adanya SPBU Apung maka turut membantu warga yang berprofesi sebagai nelayan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Anggota DPR usul amendemen terbatas UU kepemiluan respons putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan dilakukannya amendemen (perubahan) terbatas undang-undang kepemiluan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    “Ya sudah kita lakukan amendemen terbatas saja terkait dengan undang-undang kepemiluan karena hampir pasti dengan putusan ini, revisi undang-undang pemilu tidak berdiri sendiri, tapi harus melakukan kodifikasi atau omnibus law,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Fraksi PKB DPR RI terkait putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pascaputusan MK”.

    Sebab di samping Undang-Undang Pemilu, dia menyebut putusan MK tersebut membawa implikasi pula terhadap sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pilkada hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

    “Banyak undang-undang lain yang berkaitan dengan amar putusan ini,” ucapnya.

    Ditemui usai diskusi, Khozin menjelaskan bahwa amendemen terhadap undang-undang kepemiluan perlu dilakukan bila putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut ditindaklanjuti secara langsung.

    “Itu perspektif. Jika kita konsisten, ingin secara direct putusan MK dilaksanakan, ya way out-nya satu-satunya ya itu harus melakukan amendemen,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Karena kalau tidak melakukan amandemen, ya kita merumuskan satu produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.”

    Meski demikian, dia menyebut bahwa DPR RI masih melakukan pembahasan dan kajian dalam menyikapi putusan MK tersebut, baik itu di tingkat fraksi maupun komisi dan pimpinan DPR.

    Dia menuturkan pada Senin (30/6), Komisi II DPR RI telah lebih dulu menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, hingga Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas ihwal putusan MK tersebut.

    “Nanti kalau tidak salah minggu depan akan ada diskusi juga nanti dari pimpinan MPR dengan partai-partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya menggandeng warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo,” kata Uya Kuya di Aula Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan Jakarta, Jumat.

    Karena itu, kata dia, butuh dukungan dari seluruh peserta sosialisasi yang hadir untuk membantu menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum mengetahui manfaatnya.

    Uya mengatakan, Program MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.

    Dalam sosialisasi tersebut, artis sekaligus politisi itu memastikan Program MBG ini dikawal dengan baik oleh dirinya langsung selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Dengan berada di bawah pengawasan saya langsung sehingga Program MBG ini dapat segera dinikmati oleh kelompok penerima manfaat anak-anak peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Astrid Khairunisha berharap Program MBG ini dapat didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan cepat dan segera dinikmati oleh para penerima program tersebut.

    “Dengan memakan makanan sehat dan bergizi akan menciptakan anak-anak yang berkualitas yang mampu bersaing di kancah Internasional,” katanya.

    Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Sukina menyampaikan Program MBG ini ada di dalam Program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Maka dari itu program ini sangat diharapkan dapat mendukung pencapaian visi tersebut. Program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

    Kemudian, Program MBG akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal karena BGN bekerjasama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Program MBG juga membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya di sekitar dapur SPPG. “Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat sehingga keberadaan SPPG memberikan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas sekitar,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mabes TNI jelaskan alasan kembali menerima Novi Helmy bertugas di TNI

    Mabes TNI jelaskan alasan kembali menerima Novi Helmy bertugas di TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi menjelaskan alasan pihaknya kembali menerima Letjen TNI Novi Helmy Prasetya ke tubuh TNI setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

    Dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa penempatan Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog berdasarkan permintaan dari pihak BUMN.

    Hal tersebut membuat Novi Helmy harus mengundurkan diri dari TNI karena jabatan Direktur Bulog tidak ada dalam 14 jabatan yang boleh ditempati perwira TNI aktif sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47.

    Panglima pun memutuskan Novi Helmy untuk di “non job” kan dengan ditempatkan sebagai Staf Khusus TNI setelah sebelumnya Novi menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

    Novi Helmy di “non job” dalam rangka persiapan menuju pengunduran dirinya sebagai anggota TNI.

    Namun belum sempat proses pengunduran dirinya rampung, Novi Helmy malah menyatakan ingin kembali mengabdi sebagai anggota TNI.

    “Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei dalam siaran pers tersebut.

    Alhasil, Panglima TNI pun langsung bersurat ke Menteri BUMN per tanggal 5 Juni 2025 untuk meminta persetujuan menarik Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog.

    “Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI,” kata Kristomei.

    Kristomei menjelaskan ada beberapa alasan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali menerima Novi Helmy untuk bertugas di tubuh TNI.

    “Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,” kata Kristomei.

    Kristomei memastikan kehadiran Novi Helmy akan membantu TNI dalam menjalankan program-program strategis di bidang pertahanan nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini skema penipuan “Love Scam”, masyarakat wajib waspada

    Begini skema penipuan “Love Scam”, masyarakat wajib waspada

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menjelaskan skema penipuan “Love Scam” yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan wajib diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terkena model penipuan ini.

    “Korban awalnya akan berkenalan dengan pelaku melalui akun Instagram yang sudah mencatut foto dan nama dari orang lain,” kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) IV Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Simbolon saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Herman menjelaskan, setelah berkenalan kemudian secara intensif pelaku memulai obrolan ringan dengan korban.

    “Di sinilah modus operandi ‘Love Scaming’ tadi digunakan oleh pelaku dengan membuat si korban percaya dan yakin dan mempunyai hubungan kedekatan walaupun tidak pernah bertemu,” katanya.

    Kemudian setelah semakin akrab, pelaku mulai mengarahkan untuk berkomunikasi melalui pesan WhatsApp (WA) secara personal.

    “Jadi melalui WhatsApp kemudian setelah intens sehari-hari mereka sering berkomunikasi. Mulailah pelaku menawarkan bisnis online,” katanya.

    Dalam kasus ini pelaku mulai mengajak mengikuti aplikasi Bigood, e-commerce yang ada di China.

    Kemudian pelaku mulai mengirimkan tautan atau “link” untuk meminta korban mengunduh aplikasi palsu yang telah disiapkan pelaku.

    Karena korban sudah percaya dengan pelaku sehingga korban akhirnya melakukan investasi yang awalnya mendapatkan keuntungan. “Namun setelah korban melakukan investasi dengan jumlah besar, pelaku memutus komunikasi dengan korban,” kata Herman.

    Herman menjelaskan, setelah komunikasi mereka terputus, barulah korban merasa tertipu oleh pelaku dan melaporkan ke pihak Kepolisian.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.