Xcloud.id

Author: Antaranews.com

  • Senin, juga tersedia 20 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek

    Senin, juga tersedia 20 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menyediakan layanan 20 lokasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Senin.

    Akun resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametrodi di X, menjelaskan, melalui layanan ini, warga dapat mengesahkan STNK setiap tahun, bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek :

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00 – 15.00 WIB dan halaman TMP Kalibata pukul 08.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Pasar Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00 – 19.00

    8. Ciledug di kantor Kecamatan Pinang dan Metland Cyber Puri pukul 09.00 – 14.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di halaman Gtown house pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di halaman Parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di halaman Parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB

    Masyarakat diminta membawa beberapa persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan anda, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senin, SIM Keliling tersedia kembali di Jakarta

    Senin, SIM Keliling tersedia kembali di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka kembali lima lokasi layanan SIM (Surat Izin Mengemudi) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara itu, di Jakarta, Senin.

    Melalui akun X resmi @tmcpoldametro, diinformasikan, layanan ini buka mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB.

    Berikut lokasinya :

    Jakarta Timur : Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara : LTC Glodok

    Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata
    Jakarta Barat : Mall Citraland

    Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng

    Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon harus menyertakan foto kopi KTP yang masih berlaku, kemudian SIM lama fisik dan foto kopi, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

    Layanan ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.
    Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan dan tidak lagi menyesuaikan dengan tanggal lahir pemilik. Kebijakan ini memastikan bahwa tanggal kedaluwarsa SIM ditentukan berdasarkan waktu penerbitannya, bukan tanggal lahir pemohon.
    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan lainnya. Mencakup biaya tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

    Pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Jakarta, 109 RT masih terendam

    Banjir Jakarta, 109 RT masih terendam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta Barat, Timur, Pusat, dan Selatan masih terendam banjir karena meluapnya sungai dan juga hujan intensitas tinggi.

    “Kami mencatat saat ini banjir terjadi di 109 RT dan tiga ruas jalan,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Banjir Jakarta terjadi sejak Minggu (6/7) dini hari dan hingga Senin pagi sejumlah daerah di Jakarta Timur, Pusat, Barat dan Selatan masih banjir.

    Isnawa mengatakan bahwa banjir yang merendam sebagian Jakarta itu karena hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Akibatnya kata Isnawa, sejumlah pos pantau pintu air seperti di Bendung Katulampa menjadi siaga tiga atau waspada pada Sabtu (5/7). Lalu, di hari yang sama, Pos Depok siaga tiga atau waspada pada pukul 21.00 WIB, begitu juga pos pantau di Jakarta.

    Selanjutnya, lanjut dia, dengan meningkatnya intensitas air di sejumlah sungai dan hujan tinggi mengakibatkan air meluap dan menggenangi sejumlah RT di Jakarta.

    Berikut 109 RT dan tiga ruas jalan di Jakarta yang masih terendam banjir;

    Jakarta Pusat terdapat 17 RT terdiri dari:

    – Kelurahan (kel) Karet Tengsin
    * Jumlah: 17 RT
    * Ketinggian: 30 s.d 40 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

    Jakarta Barat terdapat 15 RT terdiri dari:

    – Kel. Kedaung Kali Angke
    * Jumlah: 4 RT
    * Ketinggian: 40 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    – Kel. Rawa Buaya
    * Jumlah: 5 RT
    * Ketinggian: 70 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    – Kel. Kedoya Selatan
    * Jumlah: 4 RT
    * Ketinggian: 30 s.d 60 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

    -Kel. Kembangan Selatan
    * Jumlah: 1 RT
    * Ketinggian: 60 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

    – Kel. Kembangan Utara
    * Jumlah: 1 RT
    * Ketinggian: 30 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    Jakarta Selatan terdapat 30 RT terdiri dari:

    – Kel. Tanjung Barat
    * Jumlah: 1 RT
    * Ketinggian: 40 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Pela Mampang
    * Jumlah: 13 RT
    * Ketinggian: 30 s.d 150 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

    – Kel. Pengadegan
    * Jumlah: 2 RT
    * Ketinggian: 30 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Rawajati
    * Jumlah: 7 RT
    * Ketinggian: 80 s.d 100 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Jati padang
    * Jumlah: 1 RT
    * Ketinggian: 80 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan PHB Sarua

    – Kel. Pejaten Timur
    * Jumlah: 4 RT
    * Ketinggian: 50 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Kebon Baru
    * Jumlah: 2 RT
    * Ketinggian: 35 s.d 70 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    Jakarta Timur terdapat 47 RT terdiri dari:

    – Kel. Bidara Cina
    * Jumlah: 14 RT
    * Ketinggian: 180 s.d 210 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Cipinang Muara
    * Jumlah: 2 RT
    * Ketinggian: 40 s.d 50 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sunter

    – Kel. Kampung Melayu
    * Jumlah: 4 RT
    * Ketinggian: 155 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Balekambang
    * Jumlah: 3 RT
    * Ketinggian: 30 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Cawang
    * Jumlah: 7 RT
    * Ketinggian: 100 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Cililitan
    * Jumlah: 2 RT
    * Ketinggian: 60 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

    – Kel. Cipinang Melayu
    * Jumlah: 15 RT
    * Ketinggian: 150 cm
    * Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sunter

    Jalan banjir di tiga ruas jalan :

    1. Jl. Adi Karya, Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat
    Ketinggian: 15 cm
    2. GG. H Musanif, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
    Ketinggian: 45 cm
    3. Jl. Cipinang Indah ( SMK Penabur ) , Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
    Ketinggian: 15 cm

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa menarik terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (6/7). Dari calon mana duta besar (dubes) hingga isu pemisahan pemilu.

    Berikut adalah rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara.

    1. Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    Baca di sini

    2. Prabowo tiba di Museum Seni Modern Rio untuk hadiri pleno KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu, untuk menghadiri rangkaian kegiatan rapat pleno KTT BRICS 2025 bersama negara anggota dan mitra.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.52 waktu setempat dengan dikawal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan menggunakan mobil sedan Mercedes-Maybach hitam berbendera RI.

    Baca di sini

    3. Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi

    Baca di sini

    4. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri lepas kontingen untuk Hari Bastille

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Lula serukan reformasi tata kelola global di KTT BRICS

    Presiden Lula serukan reformasi tata kelola global di KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya reformasi tata kelola global dan peran strategis seluruh anggota dan mitra BRICS dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka sesi pleno pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, yang mengusung tema “Perdamaian, Keamanan, dan Reformasi Tata Kelola Global”.

    “Jika tata kelola internasional tidak mencerminkan realitas multipolar baru abad ke-21, BRICS harus berkontribusi untuk memperbaruinya. Kita dapat meletakkan dasar bagi tata kelola yang lebih kuat,” katanya.

    Dalam sambutannya, Presiden Lula menyatakan bahwa keberagaman dan keterwakilan negara-negara anggota BRICS menempatkan forum ini pada posisi strategis untuk mempromosikan perdamaian, serta berperan dalam pencegahan dan mediasi konflik.

    Lebih lanjut, Presiden Lula menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih sah, inklusif, dan demokratis.

    Ia mendorong penambahan anggota tetap dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia sebagai bagian dari langkah untuk menyelamatkan masa depan PBB.

    “Menunda proses ini hanya akan membuat dunia semakin tidak stabil dan berbahaya. Setiap hari yang kita lalui dengan struktur internasional yang kuno dan eksklusif adalah hari yang terbuang sia-sia dalam menyelesaikan krisis yang melanda umat manusia,” katanya.

    Presiden Lula juga mengkritik stagnasi dalam sistem multilateral, di mana Dewan Keamanan PBB seringkali gagal menghasilkan solusi konkret, bahkan kehilangan kredibilitasnya akibat tidak adanya konsultasi menjelang intervensi militer dan penggunaan kembali retorika lama untuk membenarkan aksi ilegal.

    Sebaliknya, Lula mengingatkan kembali kontribusi nyata PBB dalam sejarah, seperti peran pentingnya dalam proses dekolonisasi, larangan senjata biologis dan kimia, serta keberhasilan misi perdamaian di Timor Timur sebagai bukti bahwa multilateralisme dapat menghasilkan solusi damai yang efektif.

    Dengan semangat tersebut, ia mendorong BRICS untuk tampil sebagai motor perubahan dalam sistem global, serta memperkuat komitmen kolektif terhadap perdamaian dan keadilan internasional.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS 2025 di Brasil

    Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS 2025 di Brasil

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janiero, Brasil, Minggu (6/7). Kehadiran Prabowo dalam konferensi ini menjadi salah satu langkah penting yang diambil dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global. (Yogi Rachman/Fahrul Marwansyah/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu.

    Supriyanto menyebut, jeda waktu yang terlalu panjang antara dua jenis pemilu tersebut mengakibatkan siklus pemilihan anggota DPRD tidak lagi 5 tahunan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Selain itu, menurut Supriyanto, MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.

    “MK bukan pembuat undang-undang. Tugas pokok MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menambahkan norma baru dalam perundang-undangan,” ujarnya.

    Ia juga menilai putusan terbaru MK tersebut menunjukkan inkonsistensi, merujuk pada sikap MK sebelumnya dalam perkara presidential threshold yang selalu menyebutnya sebagai ranah open legal policy.

    Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut, MK menyatakan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI digelar terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Pemilu Daerah dijadwalkan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.

    “Dulu uji materi presidential threshold selalu ditolak dengan alasan itu wewenang pembentuk undang-undang. Tapi sekarang, MK justru menambahkan norma baru soal pemisahan pemilu,” katanya.

    Supriyanto juga mengingatkan bahwa pada 2019, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyarankan model pemilu serentak.

    Atas dasar putusan itu, pemerintah dan DPR menyusun regulasi dan menyelenggarakan Pemilu Serentak pada 2024.

    “Pemilu serentak sudah dijalankan 2024. Tapi belum lama, MK kembali mengubah arah dengan putusan baru ini yang justru memisahkan pemilu nasional dan daerah,” ujarnya.

    Ia menilai keputusan tersebut dapat mengganggu konsistensi siklus kepemimpinan serta sistem pelembagaan pemilu yang telah dibangun secara lima tahunan.

    “Kita butuh kepastian hukum dan konsistensi dari MK sebagai penjaga konstitusi. Bukan justru memperumit tata kelola demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon of

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta para calon duta besar (dubes) Republik Indonesia menjadi penggerak diplomasi iklim dan energi bersih, dengan menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transisi energi dan membangun kolaborasi, mendatangkan investasi, hingga transfer pengetahuan bidang energi terbarukan.

    Dengan tantangan perubahan iklim, kebutuhan energi bersih, dan transformasi ekonomi global, menurut dia, menuntut Indonesia untuk lebih aktif membangun kerja sama internasional di bidang energi terbarukan dan upaya dekarbonisasi.

    “Sejalan dengan visi ketahanan energi Presiden Prabowo, akan sangat baik jika para Dubes bisa mengajak pelaku usaha di negara tempat penugasannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek EBT (energi baru terbarukan) di Indonesia yang sangat menjanjikan,” kata Eddy di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa para calon dubes itu perlu memiliki visi strategis serta kemampuan untuk mengomunikasikan agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    “Bentuk kontribusi misalnya dengan secara aktif melakukan sosialisasi rencana transisi energi di Indonesia sebagai bagian dari komitmen global Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi perekonomiannya,” kata dia.

    Selain itu, bahwa dalam penugasan nanti pada Dubes perlu menjadi juru bicara potensi EBT serta ekonomi karbon Indonesia di negara tempat penugasannya masing-masing.

    “Harapannya para dubes juga proaktif untuk mengajak, sekaligus meyakinkan lembaga-lembaga keuangan di negaranya masing-masing untuk berinvestasi membiayai proyek-proyek hijau di Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon offset dari Indonesia.

    “Kami di MPR siap berkolaborasi membangun semangat diplomasi iklim yang sejalan dengan agenda besar pembangunan berkelanjutan Indonesia dan visi Presiden Prabowo untuk lingkungan hidup dan ketahanan energi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Pemerintah Brasil menerapkan rekayasa lalu lintas hingga pembatasan ketat bagi warga sipil yang beraktivitas di sekitar kawasan pusat Kota Rio De Janeiro, Minggu pagi, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    Suasana di sekitar Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro sekitar pukul 07.00 waktu setempat, mulai menunjukkan pembatasan ketat. Penutupan jalan dan pembatasan pergerakan diberlakukan demi kelancaran dan keamanan delegasi yang hadir.

    Pembatasan lalu lintas yang relatif signifikan paling berdampak terjadi di Avenida Atlantica di Copacabana, dan Infante Dom Henrique di Aterro do Flamengo, yang merupakan destinasi wisata pantai mancanegara.

    Lokasi dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit dari lokasi KTT itu adalah titik penginapan kepala negara peserta KTT BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota kabinet di Hotel Sheraton Grand Rio.

    Sejak tengah malam, hanya konvoi delegasi yang diizinkan melintas di jalan-jalan ini. Warga Copacabana yang memiliki bukti tempat tinggal masih diizinkan masuk oleh otoritas berwenang.

    Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro, Brasil, yang menjadi lokasi penyelenggaraan KTT BRICS 2025 mulai didatangi peserta pada, Minggu (6/7/2025) pagi. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bus dan taksi diarahkan untuk menggunakan satu jalur ke dalam kawasan, yaitu melalui Pantai Flamengo, Jalan Barata Ribeiro, dan Jalan Nossa Senhora de Copacabana.

    Tidak hanya kendaraan, pergerakan pejalan kaki di lingkungan sekitar juga akan dibatasi. Bersamaan dengan penutupan lalu lintas, trotoar dan tepi jalan di Atlântica dan Aterro akan dipagari hingga Senin (7/7) tengah malam.

    Menurut salah satu petugas kepolisian federal setempat, tujuannya untuk mengarahkan pejalan kaki ke persimpangan dengan lampu lalu lintas di Copacabana, dan ke koridor bawah tanah di Flamengo.

    Beberapa larangan tambahan bagi pejalan kaki di area tersebut mencakup larangan bersepeda, menggunakan skuter pada siang hari.

    Polisi juga memeriksa benda tajam, kaca, payung, dan tiang bendera.

    Dilansir dari sejumlah media lokal setempat, kereta bawah tanah akan tetap beroperasi dengan semua stasiun dibuka, tidak seperti saat G20.

    Metro Rio menyatakan bahwa perubahan sementara dalam operasional mungkin terjadi sesuai permintaan pihak berwenang.

    Bandara Santos Dumont tidak akan beroperasi penuh. Selama KTT berlangsung, semua penerbangan akan dialihkan ke Bandara Galeão.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang bahwa praktik baik dalam proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025 di sejumlah daerah harus menjadi standar nasional.

    “Dengan demikian, dugaan praktik SPMB yang tidak transparan di beberapa daerah dapat segera diatasi,” ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa sejumlah praktik baik dalam SPMB 2025 berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seperti adanya terobosan untuk mewujudkan transparansi.

    Menurut dia, terobosan tersebut seperti pelibatan siswa OSIS sebagai petugas pendaftaran hingga kerja sama antarinstansi untuk mencegah kecurangan.

    Berikutnya, adanya pos pengaduan yang aktif dan ramah, serta komitmen kuat penyelenggara SPMB di sejumlah daerah untuk bebas dari suap dan kecurangan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk membangun kerja sama dengan sekolah swasta hingga memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menjadi salah satu praktik baik pada SPMB tahun ini.

    Ia memandang bahwa upaya aktif pemda tersebut harus menjadi komitmen bersama ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat dapat berperan aktif untuk merealisasikan kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan maupun mudah diakses bagi masyarakat secara luas.

    Ia berharap para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat secara konsisten membangun sistem SPMB yang mampu menciptakan kemudahan akses pendidikan bagi setiap warga negara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.